View
216
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
a
Citation preview
11/15/2014
1
1
OmbudsmanRI adalah Lembaga Negarayangmempunyaikewenanganmengawasi penyelenggaraan pelayanan publik,baikyangdiselenggarakan oleh Penyelenggara Negaradan pemerintahantermasuk yangdiselenggarakan oleh BUMN BUMD dan BHMNsertatermasuk yangdiselenggarakan oleh BUMN,BUMD,dan BHMNsertabadan swasta atau perseorangan yangdiberi tugas menyelenggarakanpelayanan publik tertentu yangsebagian atau seluruh dananyabersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/anggaran pendapatan dan belanja daerah.(Pasal 1butir 1UU37Tahun2008tentang OmbudsmanRepublik Indonesia&Pasal 1butir 13UU25Tahun 2009tentang Pelayanan Publik).
2
11/15/2014
2
Asas UniversalOmbudsman
y Independen(Independence)Pasal2,Pasal3danPasal29ayat(1)UUNo.37Tahun2008
y Ketidakberpihakan(Impartiality)Pasal3danPasal29ayat(1)UUNo.37Tahun2008
y Keadilan(Fairness)Pasal3danPasal29ayat(1)UUNo.37Tahun2008
y Pengujianprosesyangkredibel(Acrediblereviewprocess)Pasal3UUNo.37Tahun2008
y Kerahasiaan(Confidentiality)Pasal3danPasal29ayat(1)UUNo.37Tahun2008
3
1. UU Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI :Intinya:Pembentukan lembaga Ombudsman RI sebagai lembaga
LandasanHukumOmbudsmanRI
Pembentukan lembaga Ombudsman RI sebagai lembaganegara mandiri/independen untuk melakukan fungsipengawasan pelayanan publik.
2. UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.Intinya :Pengaturan tatakelola penyelenggaraan pelayananpublik, termasuk penegasan hak, kewajiban danlarangan, serta sanksi, juga memberikan kewenangantambahan bagi ORI, khususnya kewenangan AjudikasiKhusus dalam hal penyelesaian laporan.
4
11/15/2014
3
StatusKelembagaany SebagailembagaNegarayangbersifatmandiri/independen;
StatusKelembagaandan KedudukanOmbudsmanRI
g g g y g / p ;y Tidakmemilikihubunganorganik(hierarchis)denganlembaganegaradaninstansipemerintahanlainnya,sertay Dalammenjalankantugasdanwewenangnyabebasdaricampurtangankekuasaanlainnya.
KedudukanBerkedudukan di Ibukota Negara dan dapatmembentuk Perwakilan di daerah, (saat ini telahdibentuk 30 Perwakilan di 30 Propinsi).
5
Tugas Ombudsman
y Menerimalaporandugaanmaladministrasil l blikpenyelenggaraanpelayananpublik
y Melakukanpemeriksaanlaporany Menindaklanjutilaporany Melakukaninvestigasiatasprakarsasendiriy Melakukankoordinasi/kerjasamadenganlembaganegara/lembagapemerintahan/lembagakemasyarakatan/perseorangany /p gy Membangunjaringankerjay Melakukanupayapencegahanmaladministrasidalampenyeleggaranpelayananpubliky Melakukantugaslainyangdiberikanundangundang
6
11/15/2014
4
Wewenang Ombudsman
A. Terkait dengan laporanA. Terkait dengan laporan1. Meminta keterangan pihakpihak yangterkait dengan laporan2. Memeriksa dokumen terkait3. Meminta klarifikasi,salinan,copyatau dokumen lainpada
instansi penyelenggara negara4. Melakukan pemanggilan5. Melakukan mediasi,konsiliasi atas permintaan para pihak6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan,ganti
rugi dan/rehabilitasi7. Mengumumkan hasil temuan,kesimpulan dan rekomendasi
7
B. Terkait dengan tugas lainy Memberi sarankepada Presiden,Pimpinan Penyelenggara
Negara,Kepala Daerahguna perbaikan dan penyempurnaang p g p p y porganisasi dan/pelayanan publik
y Memberi sarankepada DPR,Presiden,DPRD,Kepala Daerahagarterhadap undangundang dan peraturan perundangan dilakukanperubahan untuk mencegah maladministrasi
8
11/15/2014
5
Imunitas Dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya Ombudsmantidak dapat
ditangkap,ditahan,diinterogasi,dituntut atau digugat di muka Pengadilan(Pasal 10UUNo 37Tahun 2008)(Pasal 10UUNo.37Tahun 2008)
Larangan Ombudsmandilarang mencampuri kebebasan Hakimdalam
memberikan putusan (Pasal 9UUNo.37Tahun 2008)
EklusifitasEklusifitas Pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (Pasal 34UUNo.37Tahun2008)
Pemanggilan paksa (Pasal 31UUNo.37Tahun 2008)
9
Maladministrasi(berdasarkan UUNo.37Tahun 2008)
Melawan Hukum
Prilaku/perbuatanPenyelenggaraNegaradanPemerintahan
Melampaui Wewenang
MenggunakanWewenanguntuk tujuan laindaritujuan tersebut
Menimbulkankerugianmateril/immaterilbagi masyarakatdan/atau
Kelalaian
Pengabaian KewajibanHukum
perorangan
10
11/15/2014
6
Pelayanan Publik,Maladministrasi dan Korupsi
TAPMPRNo.VIII/MPR/2001tentangRekomendasiArahKebijakanPemberantag jsanKKN,a.l.merekomendasikan: PembentukanKPKmelaluiUU,
PembentukanOmbudsmanmelaluiUU
PelayananP blik
Korupsi
Publik
Maladministrasi 11
Pelayanan Publik,Maladministrasi dan Korupsi
y PelayananpublikadalahEntryPointuntukterjadinyakorupsi
y Maladministrasiadalahperilakukoruptifyangmeskipuntidakmerugikannegaratetapimerugikanmasyarakat/perseorangan
y Mengawasipelayananpublik mencegahmaladministrasimencegahkorupsi
P i d k / k h k h d k i id k k f k if y Penindakan/penegakanhukumterhadapkorupsitidakakanefektiftanpaupayapencegahanterhadapkorupsimelaluipengawasanterhadappelayananpublik
12
11/15/2014
7
Ombudsman,Pelayanan Publik,Maladministrasidan Korupsi
Ombudsman RI
Maladministrasi Pelayanan Korupsi
mencegah mengawasi mencegah
Maladministrasi yPublik
p
Polri/Kejaksaan/KPK
memberantas/menindak(law enforcement)
13
Penyelesaian Laporan oleh Ombudsman
1. Pemeriksaan administratif (Psl.25)a. Memeriksa dokumen laporanb. Pemberitahuan tertulis untuk melengkapi laporan dalam hal laporan
belum lengkapc. Dalam 30hari sejak pemberitahuan pelapor wajib melengkapi laporand. Jika tidak melengkapi dalam tengat waktu tersebut pelapor dianggap
mencabut laporannya2. Pemeriksaan substantif (Psl.27)
O b d k b / id k b l j ka. Ombudsmanmenetapkan berwenang/tidak berwenang melanjutkanpemeriksaan
b. Jika tidak berwenang melanjutkan dalam waktu 7hari sejak tanggal hasilpemeriksaan ditandatangani diberitahukan tertulis kepada pelapor
c. Menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan laporan kepadainstusi yangberwenang
14
11/15/2014
8
Penyelesaian Laporan oleh Ombudsman(lanjutan)
DalamhalOmbudsmanberwenangmelanjutkanpemeriksaanOmbudsmandapat:
memanggilsecaratertulisTerlapor,saksi,ahli,dan/ataupenerjemahuntukdimintaiketerangan
memintapenjelasansecaratertuliskepadaTerlapor;dan/ataumelakukanpemeriksaanlapangan
melihatdokumenaslidanmemintasalinandokumenyangberkaitandenganpemeriksaang p
Dalammelakukanpemeriksaanlapangan,Ombudsmandapatmelakukanpemeriksaankeobjekpelayananpubliktanpapemberitahuanterlebihdahulukepadapejabatatauinstansiyangdilaporkandenganmemperhatikanketentuanperaturanperundangundangan,ketertibandankesusilaan.
15
Prinsip Pemeriksaan Ombudsman
a. Prinsip :Independen,nondiskriminasi,tidak memihak,tanpa biayab. Mendengarkan para pihak dan mempermudah pelapor
menyampaikan penjelasanc. Menjaga kerahasiaan kecuali kepentingan umumd. Menjaga kerahasiaan tidak gugur meskipun Ombudsmantelah
berhenti
16
11/15/2014
9
Rekomendasi Ombudsmany Rekomendasi adalah kesimpulan,pendapat,dan saranyangdisusun
berdasarkan hasil investigasi Ombudsmankepada atasan Terlapor untukberdasarkan hasil investigasi Ombudsmankepada atasan Terlapor untukdilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutupenyelenggaraan administrasi pemerintahan yangbaik (Pasal 1angka 7UUNo.37Tahun 2008)
y Kewajiban Terlapordan Atasan Terlapor (Pasal 38UUNo.37Tahun 2008)TerlaporWajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman1. Atasan Terlapor wajib melaporkan kepada Ombudsmanpelaksanaan
rekomendasi serta hasil pemeriksaannya dalamwaktu palinglambat 60harisetelah diterimanya rekomendasisetelah diterimanya rekomendasi
2. Ombudsmandapat meminta keterangan Terlapor dan/Atasan Terlapor sertamelakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi
3. Jika rekomendasi tidak dilaksanakan atau hanya melaksanakan sebagian makaOmbudsmandapat mempublikasikan Atasan Terlapor dan menyampaikanlaporan kepada DPRserta Presiden
17
Sanksi
1. Terlapor dan Atasan Terlapor yangmelanggar kewajibanmelaksanakan rekomendasi dikenakan sanksi administrasi sesuaiketentuan yangberlaku
2. Dipublikasikan secara luas untuk diketahui masyarakat bilamanarekomendasi Ombudsmantidak dijalani
3. Laporan kepada Presiden dan DPR
Ketentuan Pidanay Orang yangmenghalangi Ombudsmandalam melakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 28dipidana penjara palinglama2tahun atau denda palingbanyak 1milyar rupiah(Pasal 44UUNo.37Tahun 2008)
18
11/15/2014
10
No. Kantor Jumlah1 Ombudsman Republik Indonesia
(Jakarta)1061
2 Kantor Perwakilan DI Yogyakarta 2023 Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur 195
NO Kantor Jumlah18 Kantor Perwakilan Aceh 150
19 Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan 186
20 Kantor Perwakilan Kalimantan Barat 184
Jumlah laporan Tahun 2014
3 Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur 195
4 Kantor Perwakilan Sulawesi Utara 2685 Kantor Perwakilan Sumatera Utara 1026 Kantor Perwakilan Jawa Barat 1037 Kantor Perwakilan Jawa Timur 2718 Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan 116
9 Kantor Perwakilan Maluku 82
10 Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah 96
11 Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara 140
12 K t P kil K li t T h 75
21 Kantor Perwakilan Kepulauan Riau 169
22 Kantor Perwakilan Jambi 90
23 Kantor Perwakilan Lampung 157
24 Kantor Perwakilan Bengkulu 102
25 Kantor Perwakilan Banten 55
26 Kantor Perwakilan Kalimantan Timur 57
27 Kantor Perwakilan Bali 161
28 Kantor Perwakilan Sulawesi Barat 9112 Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah 75
13 Kantor Perwakilan Sumatera Selatan 146
14 Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat 152
15 Kantor Perwakilan Jawa Tengah 113
16 Kantor Perwakilan Sumatera Barat 207
17 Kantor Perwakilan Riau 206
29 Kantor Perwakilan Maluku Utara 54
30 Kantor Perwakilan Papua Barat 3
31 Kantor Perwakilan Papua 90
32 Kantor Perwakilan Gorontalo 71
33 Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung
129
Total 5318
Jumlah laporan Tahun 20141061
1000
1200
202 195268
102 103
271
116 82 96140
75146 152 113
207206
0
150 186 184 16990
157102
55 57
16191 54
390 71
129
0
200
400
600
800
11/15/2014
11
Jumlah Laporan untuk wilayah SumateraTahun 2014
No. Kantor Jumlah
1 Kantor Perwakilan Sumatera Utara 1022 Kantor Perwakilan Bengkulu 102
3Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung
129
4 Kantor Perwakilan Jambi 905 Kantor Perwakilan Kepulauan Riau 1696 Kantor Perwakilan Sumatera Barat 2077 Kantor Perwakilan Riau 2068 Kantor Perwakilan Aceh 1508 Kantor Perwakilan Aceh 150
9Kantor Perwakilan Sumatera Selatan 146
10Kantor Perwakilan Sumatera Selatan 157
Total 1458
Jumlah laporan di Perwakilan wilayahSumateraTahun 2014
0
50
100
150
200
250
102 102
129
90
169
207 206
150 146157
0
11/15/2014
12
No Dugaan Jumlah1 Penundaan Berlarut 1314
2 Penyalahgunaan Wewenang 62813141400
3 Penyimpangan Prosedur 1088
4 Tidak Kompeten 532
5 Tidak Memberikan Pelayanan 745
6 Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa
378
7 Tidak Patut 390
628
1088
532
745
378 390
93 107 430
200
400
600
800
1000
1200
23
8 Berpihak 93
9 Diskriminasi 107
10 Konflik Kepentingan 43
Total 5318
Tipologi Laporan tentang Kepegawaian
Jumlah laporan/pengaduan terkait kepegawaian sebanyak 706 laporan
Substansi yang paling banyak dilaporkan adalah mutasi PNSSubstansi yang paling banyak dilaporkan adalah mutasi PNSdengan sebanyak 35 laporan.a. Mutasi PNS bersifat perseoranganb. Mutasi PNS bersifat kolektif /dampak pemilukada
melanggar ketentuan PP 100 tahun 2000c. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
Tidak sesuai SK Menpan 91/KEP.M.PAN/10/2001Tidak singkronnya bagian kepangkatan dengan bagian pensiunKeberatan atas penerbitan SK Pensiun sebanyak 28 laporan
24
Keberatan atas penerbitan SK Pensiun sebanyak 28 laporan
11/15/2014
13
25
Recommended