Menurut sifatnya , lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk

Menurut sifatnya, lembaga

jaminan dapat dibedakan

dalam bentuk Jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid)

yang menimbulkan hak kebendaan.Jaminan yang bersifat kebendaan

berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur yang dapat dipertahankan pada setiap orang

Jaminan perorangan (persoonlijke zekerheid)

yang menimbulkan hak perseorangan;Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan

hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap

harta kekayaan debitur

JENIS-JENIS JAMINAN

KEBENDAAN

Hipotik

Hak Tanggunga

n

Gadai

Fiducia

Pertimbangan yang

menjadi prasyarat

utama sesuatu benda dapat diterima

sebagai jaminan, yaitu :

MARKETABLEartinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur

SECUREDartinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.

Hak Tanggungan

“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain.”

UU No. 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan

3

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Pengertian Hak Tanggungan menurut

Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun

1996 tentang HakTanggungan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4

Asas Publisitas

Asas spesialitas

Asas tak dapat dibagi2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Asas-Asas Hak Tanggungan

4

Pemberi Hak Tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan Pemegang Hak

Tanggungan adalah orang

perseorangan atau badan

hukum yang berkedudukan sebagai pihak

yang berpiutang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Subyek Hak

Tanggungan

4

Dapat dinilai dengan uang

Obyek Hak Tanggungan harus

memenuhi 4 syarat

Termasuk hak yang didaftar dalam hak umum

Memerlukan penunjukan oleh undang-undang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Mempunyai sifat dapat dipindah tangankan

4

1) Hak Milik 2) Hak Guna Usaha3) Hak Guna BangunanHak Pakai atas tanah negara1. Rumah susun yang

berdiri di atas tanah HM, HGU, HGB dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.

2. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang bangunannya berdiri di atas tanah HM, HGB dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Yang dapat dijadikan

obyek Hak Tanggunga

n

4

Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin.Tahap pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 3 tahap kegiatan :

Sertifikat Hak TanggunganDalam Pasal 14 UUHT disebutkan bahwa, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, BPN menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan.

4

Jika piutang yang dijamin dengan HT beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain

Peralihan Hak

Tanggungan

Beralihnya HT wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan.Pendaftaran dilakukan dengan mencatatnya pada buku HT dan buku hak atas tanah serta menyalin catatan pada sertifikat HT dan sertifikat H.A.TTanggal pencatatan pada buku tanah adalah tanggal hari ke 7 setelah diterimanya surat2 yang diperlukan bagi pendaftaran yang beralihnya HT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Beralihnya HT pada pihak ketiga mulai berlaku pada hari tanggal pencatatan.

4

Hapusnya utang yang dijamin dengan HT

Hapusnya Hak

Tanggungan

Dilepaskannya HT oleh pemegang HT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

4

Nama dan identitas pemegang dan pemberi HT

Isi di dalam APHT yang

wajib dicantumkan

meliputi:

Domisili para pihak

Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin.

Nilai tanggungan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan

4

Janji-janji dan tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta.

Pihak-pihak bebas menentukan untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji ini dalam APHT.Janji-janji dalam APHT

yang didaftarpada Kantor Pertanahan

mempunyai kekuatan mengikat

terhadap pihak III1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Isi yang tidak wajib dicantumkan dalam

APHT

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5

PEMBEBANAN HAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

FiduSia

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemiliknnya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda

Jaminan Fiducia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia

terhadap kreditor lainnya

4

Adanya hak jaminan

Unsur-Unsur

Jaminan Fiducia

Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud maupun dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

4

Memberikan hak kebendaan

Ciri-ciri Jaminan Fiducia

Memberikan hak didahulukan kepada kreditorMemungkinkan kepada pemberi jaminan fiducia untuk tetap menguasai objek jaminan utang

Memberikan kepastian hukum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Mudah dieksekusi

4

Pemberi Fiducia dilarang melakukan Fiducia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia yang terdaftar

Larangan dalam

Penjaminan Fiducia

Pemberi Fiducia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Pemberian jaminan fiducia hanya dapat dibebankan pada hak kebendaan, bukan terhadap hak perseorangan

4

Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia kepada Menteri Hukum dan HAM melalui kantor pendaftaran fidusia

Prosedur pendaftaran Fiducia

Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fiduciaSalinan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dalam bahasa IndonesiaSurat kuasa yang dibuat dibawah tangan dapat digunakan untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Bukti biaya pendaftaran fidusia

4

Surat Permohonan Penghapusan atau pencoretan sertipikat jaminan fidusia kepada MenKumHam

Untuk melaksanakan Roya

atas jaminan Fidusia

tersebut, debitur harus

melampirkan

Asli sertipikat jaminan fidusia yang akan dimintakan permohonan penghapusan atau pencoretannya

Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia tersebut

Surat Kuasa bermeterai apabila dikuasakan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Pembayaran biaya PNBP atas permohonan penghapusan