View
2.090
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH DAERAH
Asrie Karwanti - 12/339952/PSP/4461
Pengantar....• Kerjasama LN dengan Pemda berdasarkan:҂ UU No 32 th 2004 ҂ UU No 37 th 1999҂ UU No 24 th 2000 Kerjasama LN WAJIB dikonsultasikan dengan
menteri LNHub dan kerjasama LN oleh Pemda harus
diselenggarakan sesuai dengan Politik LN
Bidang2 Hub dan Kerjasama LN oleh daerah yang perlu melibatkan Deplu
Kerjasama Ekonomi
Perdagangan – Investasi – Ketenagakerjaan – Kelautan dan Perikanan – IPTEK – Kehutanan –
Pertanian – Pertambangan – Kependududukan – Pariwisata –
Lingk. Hidup - Perhubungan
Kerjasama Sosial BudayaPendidikan – Kesehatan –
Kepemudaan – Kewanitaan – Olahraga - Kesenian
Bentuk Kerjasama Lain Ex: Kerjasama dlm perbatasan wilayah
Peran Deplu..
• Deplu sbg Koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerjasama LN Memberikan saran dan pertimbangan politis dan yuridis thd program kerjasama
• Mekanisme ini sbg acuan umum kerjasama ekonomi dan sosbud oleh Pemda dengan asing, termasuk kerjasama perbatasan.
• Tidak berlaku bagi: Komisi Bersama, Forum Konsultasi Bilateral, Komisis Bersama mengenai Perbatasan, dan Promosi Terpadu, serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional
Pinjaman Pemda ke LNPengaturan Pinjaman dan Hibah LN oleh Pemda telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional.
Pemda dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak asing.
Jika pemda ingin melakukan pinjaman harus mengajukan usulan kegiatan investasi kepada Pemerintah Pusat melalui Depkeu dan Bappenas
Syarat Kerjasama LN
Dilakukan dg negara yg memiiki hub diplomatik dg Indonesia & dlm kerangka NKRI
Sesuai dg bidang kewenangan Pemda sbgmn diatur dlm perUU-an RI
Mendapat persetujuan DPRD
Tidak mengganggu stabilitas politik & keamanan dlm negeri
Tidak mengarah pd campur tangan urusan dlm negeri masing2 negara
Berdasarkan asas persamaan hak & tidak saling memaksakan kehendak
Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat, & saling menguntungkan bagi Pemda & masyarakat
Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat
Kerjasama LN harus aman dari:
Politis Keamanan
Yuridis Teknis
Materi Kerjasama LN yang harus disiapkan
Subyek Kerjasama
Maksud & tujuan Kerjasama
Obyek Kerjasama
Ruang Lingkup Kerjasama & kewenangan
daerah
Hak, kewajiban, da tanggung
jawab
Tata cara pelaksanaan
Pengorganisasian
Pembiayaan
Penyelesaian perselisihan
Perubahan (amandemen)
kerjasama
Jangka waktu bersama
Keadaan memaksa
Pemberlakuan dan pengakhiran
kerjasama
Prakarsa Hubungan dan Kerjasama LN
Indonesi
a
Asing
Mekanisme atas Prakarsa IndonesiaPemda melakukan koordinasi dgn Deplu serta instansi terkait & mengajukan usulan
program kerjasama
Pemda sbg instansi pemrakarsa dpt mengadakan rapat interdep dengan mengundang Deplu dan instansi terkait
Koordinasi juga boleh melalui komunikasi resmi surat menyurat
Deplu berdasarkan masukan dari perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan
Deplu mengkomunikasikan rencana kerjasama dgn Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di LN
Deplu memberitahukan hasil koordinasi kerjasama kepada Instansi terkait di daerah & Perwakilan RI di LN
Kesepakatan kerjasama dituangkan dlm bentuk Perjanjian Internasional
Deplu ikut serta memantau dan melakukan evaluasi
Mekanisme atas Prakarsa AsingSetelah melalui pertimbangan Deplu secara resmi menyampaikan tawaran program
kerjasama
Pemda merespon tawaran tsb diantaranya berupa usulan program kerjasama kepada Deplu dan Depdagri serta instansi yang terkait langsung
Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep yg dikoordinasikan oleh Deplu atau instansi yang terkait
Deplu menyampaikan hasil rapat interdep kepada Perwakilan RI di LN dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia
Deplu memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dgn Pihak Asig kpd instansi terkait di daerah
Kesepakatan kerjasama dituangkan dalam Perjanjian Internasional
Additional..
• Jika terjadi tindakan yang tidak sesuai dgn kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik LN, perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional, Menlu dapat mengambil langkah2 tertentu
• Jika daerah memerlukan informasi, konsultasi, dan koordinasi yang berkaitan dengan kerjasama LN dan pelaksanaan politik LN dapat menghubungi Deplu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional
Recommended