View
151
Download
12
Category
Preview:
DESCRIPTION
Lembaga Penunjang Pasar Modal. Kustodian. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Lembaga Penunjang Lembaga Penunjang Pasar ModalPasar Modal
KustodianKustodian
Adalah Lembaga/Perusahaan/Bank yang Adalah Lembaga/Perusahaan/Bank yang memberikan Jasa Penitipan Efek dan Harta memberikan Jasa Penitipan Efek dan Harta lain yang berkaitan dengan Efek, termasuk lain yang berkaitan dengan Efek, termasuk mewakili nasabahnya dalam pengurusan mewakili nasabahnya dalam pengurusan Dividen, Yield, Bonus dan hak-hak lainnya. Dividen, Yield, Bonus dan hak-hak lainnya. (Catatan, yang dapat menyelenggarakan (Catatan, yang dapat menyelenggarakan jasa kustodian adalah Lembaga jasa kustodian adalah Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan/LPP, Penyelesaian dan Penyimpanan/LPP, Perusahaan Efek dan Bank Umum yang Perusahaan Efek dan Bank Umum yang telah mendapat Izin Bapepam). telah mendapat Izin Bapepam).
Biro Administrasi EfekBiro Administrasi Efek
Adalah Lembaga/Perusahaan/Bank yang Adalah Lembaga/Perusahaan/Bank yang memberikan Jasa Penitipan Efek dan Harta memberikan Jasa Penitipan Efek dan Harta lain yang berkaitan dengan Efek, termasuk lain yang berkaitan dengan Efek, termasuk mewakili nasabahnya dalam pengurusan mewakili nasabahnya dalam pengurusan Dividen, Yield, Bonus dan hak-hak lainnya. Dividen, Yield, Bonus dan hak-hak lainnya. (Catatan, yang dapat menyelenggarakan (Catatan, yang dapat menyelenggarakan jasa kustodian adalah Lembaga jasa kustodian adalah Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan/LPP, Penyelesaian dan Penyimpanan/LPP, Perusahaan Efek dan Bank Umum yang Perusahaan Efek dan Bank Umum yang telah mendapat Izin Bapepam). telah mendapat Izin Bapepam).
Perizinan Biro Administrasi Efek Perizinan Biro Administrasi Efek (BAE)(BAE)
Sampai dengan 31 Juli 2004 Sampai dengan 31 Juli 2004 Bapepam telah memberikan Bapepam telah memberikan 12 12 izin izin usaha Biro Administrasi Efek. usaha Biro Administrasi Efek.
Daftar Lengkap BAEDaftar Lengkap BAETahunTahun Jumlah (Kumulatif)Jumlah (Kumulatif)
19981998 1212
19991999 1111
20002000 1313
20012001 1313
20022002 1212
20032003 1212
s.d Juli 2004s.d Juli 2004 1212
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam
PERATURAN NOMOR X.H.1: PERATURAN NOMOR X.H.1: LAPORAN BIRO ADMINISTRASI LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK DAN EMITEN YANG EFEK DAN EMITEN YANG MENYELENGGARAKAN MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRIADMINISTRASI EFEK SENDIRI
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-75/PM/1996, Nomor Kep-75/PM/1996, Tanggal 17 Januari 1996Tanggal 17 Januari 1996
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam
1.Biro Administrasi Efek dan Emiten yang 1.Biro Administrasi Efek dan Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan laporan kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi:yang meliputi:a.laporan kegiatan operasional bulanan; a.laporan kegiatan operasional bulanan; b.laporan kegiatan operasional tahunan yangb.laporan kegiatan operasional tahunan yang
telah diperiksa oleh Akuntan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di terdaftar di
Bapepam; Bapepam; c.laporan keuangan tahunan Biro c.laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Administrasi
Efek; dan Efek; dan d.laporan peristiwa penting seperti:d.laporan peristiwa penting seperti:
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam
1)registrasi kepemilikan 5% (lima 1)registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus)perseratus)
atau lebih saham dan setiap perubahan atau lebih saham dan setiap perubahan
kepemilikan saham Emiten atau kepemilikan saham Emiten atau PerusahaanPerusahaan
Publik dimaksud dengan menggunakan Publik dimaksud dengan menggunakan Formulir Nomor X.H.1-1Formulir Nomor X.H.1-1 peraturan ini; dan peraturan ini; dan
2)penyelenggaraan Rapat Umum 2)penyelenggaraan Rapat Umum PemegangPemegang
Saham dan perubahan anggaran dasar Saham dan perubahan anggaran dasar Biro Biro Administrasi Efek.Administrasi Efek.
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam2.Laporan kegiatan operasional sebagaimana 2.Laporan kegiatan operasional sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b peraturan ini sekurang-kurangnya terdiri dari:peraturan ini sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.laporan kegiatan registrasi disusun dengan a.laporan kegiatan registrasi disusun dengan menggunakan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-2Formulir Nomor: X.H.1-2 peraturan ini; peraturan ini; b.daftar komposisi pemilik surat Efekb.daftar komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik pemodal, berdasarkan status pemilik pemodal, perorangan atau lembaga, domestik atau perorangan atau lembaga, domestik atau
asing asing yang memisahkan pemilikan dalam Standar yang memisahkan pemilikan dalam Standar Satuan Perdagangan dan yang bukan SatuanSatuan Perdagangan dan yang bukan Satuan Perdagangan disusun dengan menggunakan Perdagangan disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-3Formulir Nomor: X.H.1-3 peraturan ini; peraturan ini;
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam
c.daftar komposisi denominasi surat Efek c.daftar komposisi denominasi surat Efek disusundisusun
dengan menggunakan dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-4Formulir Nomor: X.H.1-4
peraturan ini; dan peraturan ini; dan
d.daftar penyebaran Efek disusun dengand.daftar penyebaran Efek disusun dengan
menggunakan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-5Formulir Nomor: X.H.1-5
peraturan ini.peraturan ini.
3.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 3.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
huruf a peraturan ini wajib disampaikan kepada huruf a peraturan ini wajib disampaikan kepada
Bapepam selambat-lambatnya hari ke-15 (lima Bapepam selambat-lambatnya hari ke-15 (lima
belas) pada bulan berikutnya.belas) pada bulan berikutnya.
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam
4.Laporan sebagaimana dimaksud dalam 4.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 angka 1
huruf b peraturan ini wajib disampaikan huruf b peraturan ini wajib disampaikan kepada kepada
Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir.berakhir.5.Laporan keuangan tahunan sebagaimana 5.Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, wajib dimaksud dalam angka 1 huruf c, wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-disampaikan kepada Bapepam selambat- lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak
tanggal tanggal laporan keuangan yang bersangkutan.laporan keuangan yang bersangkutan.
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam
6.Dalam hal Akuntan Publik memberikan pendapat6.Dalam hal Akuntan Publik memberikan pendapat selain wajar tanpa syarat terhadap laporan selain wajar tanpa syarat terhadap laporan
sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Bapepamsebagaimana dimaksud dalam angka 5, Bapepam dapat memanggil direksi dan atau melakukan dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebihpemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih
lanjut.lanjut.7.Laporan mengenai kepemilikan dan setiap7.Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalamPerusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d butir 1) peraturan ini wajib angka 1 huruf d butir 1) peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambatdisampaikan kepada Bapepam selambat-- lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) harilambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah registrasi.kerja setelah registrasi.
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam
8.Dalam hal batas waktu penyampaian laporan-8.Dalam hal batas waktu penyampaian laporan- laporan di atas jatuh pada hari besar atau harilaporan di atas jatuh pada hari besar atau hari libur, maka laporan wajib disampaikan pada harilibur, maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.kerja sebelumnya.9.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 9.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d butir 2) peraturan ini wajib disampaikan huruf d butir 2) peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapathari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biro Administrasi Efek.Umum Pemegang Saham Biro Administrasi Efek.
Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkanIsi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya.merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya.
Jika ada keraguan mengenai isi, agar Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.memperhatikan dokumen aslinya.
PP no 45 thn 1995 bab VIIIPP no 45 thn 1995 bab VIII
BAB VIIIBAB VIIIBIRO ADMINISTRASI EFEKBIRO ADMINISTRASI EFEK
Pasal 49Pasal 49Biro Administrasi Efek dapat menjalankan Biro Administrasi Efek dapat menjalankan
usahausaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
Pasal 50Pasal 50Modal disetor Biro Administrasi Efek sekurang-Modal disetor Biro Administrasi Efek sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).rupiah).
PP no 45 thn 1995 bab VIIIPP no 45 thn 1995 bab VIII
Pasal 51Pasal 51(1)Permohonan untuk memperoleh izin usaha Biro (1)Permohonan untuk memperoleh izin usaha Biro Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan disertai dengan dokumen dan keterangan
sebagaisebagai berikut:berikut:
a.akta pendirian yang telah disahkan oleh a.akta pendirian yang telah disahkan oleh MenteriMenteri
Kehakiman; Kehakiman; b.Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;b.Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c.buku pedoman operasional tentang kegiatan c.buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan; dan fasilitas fisik yang akan digunakan; dan
PP no 45 thn 1995 bab VIIIPP no 45 thn 1995 bab VIII
d.dokumen dan keterangan pendukung lain yang d.dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha berhubungan dengan permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek yang ditetapkan lebih Biro Administrasi Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepamlanjut oleh Bapepam(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang(1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
Pasal 52Pasal 52Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagiKetentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi
penyelenggaraan kegiatan Biro Administrasi Efekpenyelenggaraan kegiatan Biro Administrasi Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.ditetapkan oleh Bapepam.
UU No.8/1995 ttg UU No.8/1995 ttg PPasar asar MModal odal BBab 6 Lembaga ab 6 Lembaga PPenunjang enunjang MModalodal
Bagian KeduaBagian KeduaBiro Administrasi EfekBiro Administrasi Efek
Pasal 48Pasal 48(1)Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha (1)Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari yang telah memperoleh izin usaha dari
Bapepam.Bapepam.(2)Persyaratan dan tata cara perizinan Biro (2)Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturanayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Pemerintah.
UU No.8/1995 ttg UU No.8/1995 ttg PPasar asar MModal odal BBab 6 Lembaga ab 6 Lembaga PPenunjang enunjang MModalodal
Pasal 49Pasal 49(1)Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar(1)Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yangpemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biroberkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efekdibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.dimaksud.(2)Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2)Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasukBiro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.kewajiban kepada pemegang Efek.
Wali Amanat (Trustee)Wali Amanat (Trustee)
Adalah Perusahaan/Lembaga yang Adalah Perusahaan/Lembaga yang mewakili kepentingan Pemegang Efek mewakili kepentingan Pemegang Efek yang bersifat Hutang (Obligasi). Bank yang bersifat Hutang (Obligasi). Bank Umum yang akan bertindak sebagi Umum yang akan bertindak sebagi Wali Amanat wajib terlebih dahulu Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat.sebagai Wali Amanat.Sampai dengan 31 Juli 2004, jumlah Sampai dengan 31 Juli 2004, jumlah Wali Amanat yang terdaftar di Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam sebanyak Bapepam sebanyak 1313..
Daftar Lengkap Wali Amanat
TahunJumlah Wali Amanat
(Kumulatif)
1996 13
1997 16
1998 17
1999 15
2000 15
2001 14
2002 12
2003 13
s.d. 30 Juli 2004 13
Peraturan BapepamPeraturan Bapepam
PERATURAN NOMOR X.I.2 : PERATURAN NOMOR X.I.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANATWALI AMANAT
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-78/PM/1996, Nomor Kep-78/PM/1996, Tanggal 17 Januari 1996Tanggal 17 Januari 1996
PP no 45 thn 1995 bab IXPP no 45 thn 1995 bab IX
BAB IXBAB IXWALI AMANATWALI AMANAT
Pasal 53Pasal 53(1)Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat(1)Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat
dapat dilakukan oleh Bank Umum.dapat dilakukan oleh Bank Umum.(2)Wali Amanat dapat menjalankan (2)Wali Amanat dapat menjalankan
usaha diusaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar dibidang Pasar Modal setelah terdaftar di Bapepam.Bapepam.
PP no 45 thn 1995 bab IXPP no 45 thn 1995 bab IX
Pasal 54Pasal 54
(1)Permohonan untuk terdaftar sebagai (1)Permohonan untuk terdaftar sebagai Wali Amanat diajukan kepada Bapepam Wali Amanat diajukan kepada Bapepam disertaidisertai dengan dokumen dan keterangan sebagai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:berikut: a.a. anggaran dasar; anggaran dasar; b.b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Nomor Pokok Wajib Pajak; c.c. izin usaha sebagai Bank Umum; izin usaha sebagai Bank Umum; d.d. laporan keuangan tahun terakhir yanglaporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;terdaftar di Bapepam;
PP no 45 thn 1995 bab IXPP no 45 thn 1995 bab IX
Pasal 54Pasal 54
e.e. rekomendasi dari Bank Indonesia; dan rekomendasi dari Bank Indonesia; dan f.f. dokumen dan keterangan pendukung lain dokumen dan keterangan pendukung lain yangyang berhubungan dengan permohonanberhubungan dengan permohonan
pendaftaran Wali Amanat yang ditetapkan pendaftaran Wali Amanat yang ditetapkan lebihlebih lanjut olehlanjut oleh Bapepam.Bapepam.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam (2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayatayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir (1) diajukan dengan menggunakan formulir yangyang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
PP no 45 thn 1995 bab IXPP no 45 thn 1995 bab IX
Pasal 55Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wali Amanat penyelenggaraan kegiatan Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepamditetapkan oleh Bapepam
UU No.8/1995 ttg UU No.8/1995 ttg PPasar asar MModal odal BBab 6 Lembaga ab 6 Lembaga PPenunjang enunjang MModalodal
Bagian KetigaBagian Ketiga Wali AmanatWali Amanat
Pasal 50Pasal 50(1)Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat (1)Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh: dilakukan oleh: a.Bank Umum; dan a.Bank Umum; dan b.Pihak lain yang ditetapkanb.Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturandengan Peraturan Pemerintah.Pemerintah.(2)Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan (2)Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan
usahausaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajibwajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
UU No.8/1995 ttg UU No.8/1995 ttg PPasar asar MModal odal BBab 6 Lembaga ab 6 Lembaga PPenunjang enunjang MModalodal
(3)Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali (3)Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali
Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.Pemerintah.
Pasal 51Pasal 51(1)Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan (1)Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan
Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan AfiliasiAfiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi
tersebut terjadi karena kepemilikan atau tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal Pemerintah.penyertaan modal Pemerintah.
UU No.8/1995 ttg UU No.8/1995 ttg PPasar asar MModal odal BBab 6 Lembaga ab 6 Lembaga PPenunjang enunjang MModalodal
(2)Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang (2)Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di Efek bersifat utang baik di dalam maupun di
luarluar pengadilan. pengadilan. (3)Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan (3)Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.pemegang Efek bersifat utang.(4)Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam(4)Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.peraturan Bapepam.
UU No.8/1995 ttg UU No.8/1995 ttg PPasar asar MModal odal BBab 6 Lembaga ab 6 Lembaga PPenunjang enunjang MModalodal
Pasal 52Pasal 52Emiten dan Wali Amanat wajib membuat Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
Pasal 53Pasal 53Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan. perwaliamanatan.
UU No.8/1995 ttg UU No.8/1995 ttg PPasar asar MModal odal BBab 6 Lembaga ab 6 Lembaga PPenunjang enunjang MModalodal
Pasal 54Pasal 54Wali Amanat dilarang merangkap Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat utang yang samaEfek bersifat utang yang sama
Penanggung (Guanrantor)Penanggung (Guanrantor)
Adalah Perusahaan/Lembaga yang Adalah Perusahaan/Lembaga yang menjamin Pembayaran Yield dan menjamin Pembayaran Yield dan Hutang Pokok Obligasi. Hutang Pokok Obligasi.
Pemeringkat EfekPemeringkat Efek
Adalah Perusahaan atau Lembaga Adalah Perusahaan atau Lembaga yang melakukan yang melakukan pemeringkatan/ranking atas Efek pemeringkatan/ranking atas Efek yang bersifat Hutang (Obligasi) yang bersifat Hutang (Obligasi) dengan tujuan untuk memberikan dengan tujuan untuk memberikan pendapat yang independen dan pendapat yang independen dan obyektif.obyektif.
Recommended