View
53
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Dokumen TeknisPosition Paper
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
mewajibkan setiap Badan Publik termasuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup
(KNLH) untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik
yang berada di bawah wewenangnya kepada pemohon informasi publik secara
akurat, benar dan tidak menyesatkan.
Informasi publik ini harus dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat
dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Untuk mewujudkan pelayanan
cepat, tepat dan sederhana ini setiap badan publik harus menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Beberapa tugas PPID antara lain :
1. Menentukan cara penyebarluasan informasi publik yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti.
2. Melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian tentang konsekwensi
yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh Pejabat Fungsional.
Struktur organisasi dan kelembagaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup belum
mengenal bentuk PPID dan pejabat di bidang informasi publik sebagaimana
dijelaskan dalam Undang-Undang KIP. Untuk itulah, agar dapat memenuhi amanat
Undang-Undang KIP, KNLH perlu melaksanakan suatu kajian mengenai bentuk
kelembagaan, tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
serta pejabat fungsional yang membantunya, yang sesuai dengan karakteristik
struktur organisasi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
1.2. Maksud dan Tujuan
Mengkaji bentuk kelembagaan, tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi serta pejabat fungsional yang membantunya, yang sesuai dengan
karakteristik struktur organisasi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
1.3. Sasaran
a. Terbentuknya kelembagaan, tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi bidang lingkungan hidup di KNLH, provinsi dan
kabupaten/kota.
b. Terbentuknya kriteria dan spesifikasi tugas pejabat fungsional yang membantu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan fungsinya.
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan
A. Ruang Lingkup
1. Pengkajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan informasi
dan dokumentasi bidang lingkungan hidup di KNLH, provinsi dan
kabupaten/kota.
2. Analisis kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang
Lingkungan Hidup di KNLH, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mengkaji dan mengusulkan jabatan-jabatan fungsional yang membantu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan
fungsinya.
4. Menyusun position paper mengenai bentuk kelembagaan, tugas pokok dan
fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Lingkungan
Hidup Di KNLH, provinsi dan kabupaten/kota.
B. Tahapan Pelaksanaan
1. Menyusun position paper bentuk kelembagaan, tugas pokok dan fungsi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Negara
Lingkungan Hidup.
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
2. Melaksanakan public hearing di Palangkaraya – Kalimantan Selatan, Surabaya
- Jawa Timur dan Jambi.
3. Melaksanakan workshop akhir pembahasan penyusunan position paper
bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang
Lingkungan Hidup.
4. Mengharmonisasikan hasil-hasil workshop sebagai bahan penyusunan
position paper bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi bidang Lingkungan Hidup.
1.5. Hasil Yang Diharapkan
Position paper sebagai naskah akademik bentuk kelembagaan, tugas pokok dan
fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Negara
Lingkungan Hidup.
1.6. Sistematika Dokumen Teknis
Secara umum, sistematika penyusunan dokumen teknis ini disusun dengan
sistematika berikut :
BAB 1 Pendahuluan
Memuat perihal latar belakang, perumusan maksud, tujuan dan
sasaran, lingkup materi kajian, ruang lingkup kegiatan dan hasil-hasil
yang akan dicapai serta sistematika penyusunan dokumen teknis.
BAB 2 Gambaran Umum
Memuat gambaran umum tentang kelembagaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di beberapa kementerian dan
perkembangannya sampai saat ini.
BAB 3 Pemahaman Terhadap Substansi Kerangka Acuan Kerja
(KAK)
Memuat pemahaman konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK)
yang telah disampaikan oleh pengguna dari judul, kegiatan, latar
belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, indicator kerja
dan hasil kegiatan yang diharapkan.
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
BAB 4 Apresiasi dan Inovasi
Memuat gagasan pemikiran yang signifikan dalam melakukan kajian
terhadap berbagai aspek yang terkait dengan bentuk kelembagaan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Negara
Lingkungan Hidup.
BAB 5 Metodologi dan Mekanisme Pelaksanaan Studi
Memuat tentang metode pendekatan analisis studi, metode
pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan kelembagaan
Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiKementerian Negara
Lingkungan Hidup.
Memuat tentang tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini,
rencana kegiatan dan pelaksanaannya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
jadwal penyusunan tenaga ahli serta system pelaporan.
BAB 6 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Public Hearing
Memuat tentang hasil pelaksanaan public hearing di tiga kota, yaitu
Palangkaraya, Jambi serta Surabaya dan juga laporan tentang
pelaksanaan workshop yang dilakukan di kantor Kementerian Negara
Lingkungan Hidup, Jakarta.
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
BAB 2
GAMBARAN UMUM
Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya
rezim kekuasaan orde baru adalah proses demokratisasi. Cita-cita untuk mewujudkan
Negara yang demokratis memacu perubahan-perubahan mendasar yang harus dilakukan
di berbagai sector dan tahapan. Salah satu prasyarat menuju negara yang demokratis
adalah dilaksanakannya prinsip transparansi informasi untuk menciptakan tindakan yang
responsive. Transparansi merupakan prinsip pemerintahan untuk memenuhi hak public
terhadap informasi. Akses public terhadap informasi adalah hak warga Negara yang harus
dipenuhi oleh Negara.
Pemenuhan hak tersebut memiliki arti strategis, karena dengan hak tersebut publik dapat
melakukan partisipasi pembuatan keputusan dan control terhadap pemerintahan. Selama
ini akses publik terhadap informasi dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintah di pusat
dan daerah, serta pada masing-masing instansi departemen. Namun masih didapati fakta
yang memperlihatkan adanya kesulitan public untuk mengakses informasi. Kesulitan
tersebut disebabkan oleh kendala-kendala baik dari unsure birokrasi maupun unsure
masyarakat, baik yang bersifat teknis maupun yang terkait dengan kebijakan pemerintah.
Maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi, perlu dirumuskan dan
dilakukan penguatan akses public terhadap informasi.
2.1. Informasi
Di dalam ilmu hokum dikenal adanya suatu persangkaan hukum presumption lures
de lure, yang jika diartikan secara bebas adalah anggapan bahwa setiap orang tahu
hukum (Pakpahan, 1994). Berdasarkan persangkaan itu, setiap peraturan
perundangan agar mengikat semua orang di seluruh Negara perlu ditempatkan di
dalam Lembar Negara. Tradisi system hokum Indonesia mengikuti system Eropa
Kontinental. Itulah sebabnya di bagian akhir perundang-undangan Indonesia
terdapat kalimat yang berbunyi : “Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembar Negara Republik Indonesia.”
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Akan tetapi dalam kenyataannya, setelah perundang-undangan ditempatkan di
dalam Lembar Negara tidak semua orang tahu adanya peraturan tersebut. Seorang
intelektual yang berpahan structural, Galtung dalam Lubis (1986) pernah menulis
bahwa barang siapa yang menguasai informasi akan menguasai masa depan.
Pernyataan ini erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat. Penguasaan
terhadap informasi tidaklah otomatis terjadi hanya harena seseorang itu bias
membaca, atau karena informasi masuk ke desa-desa. Di Indonesia, menurut Lubis
(1986), paling tidak ada tiga kelompok elit masyarakat yang potensial menguasai
informasi, yaitu : (1) kelompok masyarakat elit birokrat dan atau teknokrat; (2)
kelompok masyarakat elit pengusaha, dan; (3) kelompok masyarakat intelektual dan
atau professional.
Selanjutnya diperlukan penelitian empiris untuk merumuskan jenis-jenis informasi
yang mutlak harus terbuka untuk umum, dan yang bersifat rahasia Negara (state-
secret). Garis pemisahnya harus jelas, jika tidak, maka informasi untuk public bisa
dijadikan rahasia negara. Pembocoran dan penyebaran rahasia negara dapat
merupakan tindak pidana subversive. Ini tentu tidak sehat, malahan dapat
menghambat arus informasi kepada masyarakat karena akan tumbuh lembaga swa-
sensor (self-censorship).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun daerah (APBD)
merupakan hak public pertama yang akan dikaji. Anggaran pendapatan dan belanja
yang di tingkat pusat maupun di daerah merupakan ujung tombak bagi pemerintah
untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan
sebelumnya. Seindah apapun suatu kebijakan dan program dirumuskan dan disusun
apabila tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, mustahil akan dapat
mewujudkan tujuan dan kebijakan dan program yang telah dibuat. Dengan demikian
anggaran adalah sebuah alat politik (Katjasungkana, 2001), oleh karena kemampuan
perolehan dana dan kebijakan pendistribusiannya akan sangat berpengaruh pada
proses pengambilan keputusan, penguatan masyarakat sipil dan proses
demokratisasi. Anggaran pembangunan yang mengandalkan perolehan dari hutang
luar negeri misalnya, dengan sendirinya akan berarti pendistribusian hutang kepada
rakyat. Beberapa ahli mengungkapkan tentang pengertian anggaran yang kemudian
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
dirangkum oleh Mastuti dan Kartikasasi (2001) sebagai berikut : “anggaran Negara
atau daerah merupakan kegiatan perencanaan pernyataan tentang penerimaan dan
pengeluaran, periode tertentu kini dan mendatang; anggaran penting karena
merupakan perwujudan amanah rakyat kepada eksekutif dan legislative.”
Dengan pengertian seperti itu, maka rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan
informasi tentang untuk apa uang yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pajak
langsung maupun tidak. Selain hak atas informasi dalam hal anggaran, hak
berikutnya yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah hak atas informasi dalam
pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Untuk ini ada tiga informasi yang
harus diketahui public, yaitu : (a) dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL); (b) laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik
pemantauan penataan (perizinan) maupun pemantauan perubahan kualitas
lingkungan hidup; dan (c) dokumen rencana tata ruang. Dalam pasal 5 UU no. 23
tahun 1997 disebutkan bahwa yang berhak atas informasi ketiga jenis dokumen
adalah ‘setiap orang’, yakni tercantum dalam pasal 1 angka 24 : “orang perorang,
dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.” Ketentuan ini sungguh
memberikan peluang bagi public untuk mengakses informasi lingkungan hidup.
Hak atas informasi yang benar, jelas dan lengkap juga menjadi perhatian dalam
hokum perlindungan konsumen. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 4
UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa : “hak konsumen
adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan atau jasa.” Tujuan informasi dari suatu produk, baik itu disampaikan
secara langsung atau melalui iklan dan label bukan untuk perluasan pasar belaka,
tetapi juga menyangkut informasi secara keseluruhan akan kelebihan dan
kekurangan dari produk tersebut, terutama keamanan dan keselamatan konsumen.
Apalagi dengan penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi barang dan
atau jasa akan menyebabkan makin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh
masyarakat konsumen. Adalah mustahil mengharapkan sebagian besar konsumen
memiliki kemampuan dan kesempatan akses informasi akibat kemajuan teknologi
dan keragaman produk yang dipasarkan dapat saja dimanfaatkan secara tidak
sewajarnya oleh pelaku usaha. Itulah sebabnya hokum perlindungan konsumen
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
memberikan hak konsumen atas informasi yang benar, yang di dalamnya tercakup
juga hak atas informasi yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif.
2.2. Hak Konstitusional
Masyarakat dalam kenyataan kurang sadar akan hokum, dan dengan demikian tidak
sadar pula akan hak. Informasi adalasuatu hak asasi yang harus dipenuhi. Penegasan
mengenai informasi adalah sebagai hak asasi diberika oleh pasal 19 deklarasi HAM
sedunia. Kandungan pasal tersebut ditegaskan lagi dalam International Covenant on
Civil Plitical Rights, yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pad tahun 1966.
Kemudian di dalam Regional Council on Human Rights in Asia, hak akan informasi
lebih ditegaskan dengan menyatakan bahwa adlah kewajiban pemerintah untuk
menjamin hak akn informasi (access ti information).
Pengaturan tentang hak akan informasi di Indonesia relatif masih miskin dan
tertinggal. Informasi sebagai hak saja belum secara eksplisit dirumuskan, pada hal itu
adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena tujuan
berbangsa dan bernegara adalah untuk benar-benar merdeka dalam artian
substantif. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa antara lain kita ingin
mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini artinya rakyat harus kaya akan informasi dan
termasuk di dalamnya informasi. Rumusan dalam Pembukaan UUD tersebut
dijabarkan dalam pasal 28F yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi unutk mengembnagkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya pengaturan mengenai hak akan informasi
seperti yang ditulis dalam Deklerasi Hak Manusia se Dunia dituangkan dalam
Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR?1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU sektoral
lainnya.
Secara histories dan secara idiil, tujan berbangsa dan bernegara ini adalah juga untuk
memerdekakan bangsa ini dari penjajahan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan
kebodohan. Oleh karena itu posisi informasi (termasuk informasi) merupakan
elemen hak yang paling penting. Oleh karenanya hak akan informasi, khususnya,
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
harus mempunyai landasan yang kuat atau mempunyai masa depan yang cerah.
Kondisi yang diharapkan oleh pembentuk UUD, kini telah menjadi kenyataan di
Indonesia.
2.3. Public Information Act
Mengingat arti penting dari Informasi bagi rakyat banyak, maka sudah waktunya hak
akn informasi ini ditegaskan dala sebuah undang-undang, seperti Public Information
Act di Amerika Serikat. Dalam undang-undang ini hendaknya diatur jenis informasi
apa saja yang boleh dimiliki oleh warga nagara, dan diatur juga kewajiban
pemerintah untk menyediakan informasi tersebut bagi yang membutuhkan. Dengan
merumuskan jenis informasi yang boleh ditahan atau bersifat rahasia. Namun
demikian akan lebih baik dirumuskan juga apa-apa saja informasi yang termasuk
kategori rahasia Negara secara positif. Jadi secara negatif semua informasi yang di
luar rumusan rahasia Negara haruslah terbuka bagi penguasaan public. Hak akan
informasi ini mengandung tiga elemen yaitu hak untuk mengumpulkan informasi,
hak untuk menyebarluaskan informasi, dan hak untuk mengkomunikasikan informasi
tersebut. Ketiga elemen ini berkaitan saru sama lain da tidak bias dipilih-pilh. Dalam
undang-undang tentang informasi umum ini keiga elemen ini mestilah dijamin sebab
bukan mustahil penyebarluasan dan pengkomunikasian informasi dapat
dikategorisasikan sebagai melawan hokum, mengganggu ketertiban, dan atau
subversi (Lubis, 1986).
2.4. Kerangka Teori Tentang Pelaksanaan di Lapangan
Salah satu tujuan penting dari penelitian ini adalah mendeskripsikan norma-norma
yang ada dalam hukum positif yang mengaur tentang hak publik unntk mengakses
informasi dan pelaksanaanya di lapangan, maka kerangka teoritik tentang
”berjalannya sistem hukum” merupakan alat analisis yang digunakan.
Kajian dimulai dengan mancari batas-batas atau ”frame” yang ada dalam hukum
positif. Batas-batas ini kemudian dirinci sampai sejaumana hak publik tersebut
dijamin, jenis atau materio informasi yang bolehdan tidak boleh diakses, serta
bagaimana tatacara mengaksesnya. Setelah tahu batas dan jenis serta tatacaranya,
kemudian dilihat bagaimana semua itu diimplementasikan di lapangan. Dalam pada
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
itu kajian tentang sistem yang dikemukakan oleh Friedman (1977) merupakan teori
yang mendasarkan pemikiran tentang bagaimana institusi menangan suatu hal.
Apabila teori ini diterapkan pada penelitian ini, maka struktur yang dimaksudkan
adalah kerangka kerja dari dinas-dinas yang dibebani untuk menyediakan dan
menginformasikan atau institusi yang dalam penelitian juga hendak diteliti
dilapangan.
Dasar pemikiran yang berikutnya dari Friedman (1977) adalah substansi yang
diartikan olehnya sebagai aturan nyata atau hukum positif yangdigunakan oleh
institusi tersebut yang merupakan patron atau ”kerangka batas” menurut Von Benda
–Beckam (1983) dari setiap individu atau aktor-aktor yang ada dalam institusi
tersebut. Dasar pemikiran yang ketiga iini merupakan kunci dari berjalannya sistem,
yaitu bagaiman substansi yang berlaku dijalankan oleh struktur yang ada dan di
dalam struktur tersebut ada individu atau aktor-aktor yang dipengaruhi oleh budaya
yang terdiri dari ideologi, harapan dan opininya terhadap substansi yang erlaku.
Dalam pada itu hikam (1990) mencoba untuk menelaah perspektif-perspektif
teoritis tentang kepatuhan dan perlawanan. Hikam mengemukakan tentang adanya
dua kecenderungan teoritis dalam literatur, pertama yang berusaha menjelaskan
tentang fenomena kepatuhan dan perlawanan dari pandangan mengenai otoritas
moral sebagai basis hubungan-hubungan sosial dan stabilitas sosial; kedua yang
sebagian besar dianut oleh kaum strukturalisme yang mendasarkan penjelasannya
pada adanya keharusan struktural yang menentukan tindakan-tindakan dan perilaku-
perilaku individual, termasuk kepatuhan atau perlawanannya terhadap kekuasaan.
Namun pada bagian terakhir dari tulisan Hikam (1990) ini menganjurkan tentang
adanya proses dialetik dari struktur dan agen serta kesadaran sebagai pendekatan
untuk memahami proses kepatuhan sosial dan perlawanan. Apabila telaah teoritis
dari hikam ini diterapkan pada individu (Friedman, 1977) atau agen (Hikam, 1990),
maka dalam penelitian ini individu dapat dibagi menjadi dua pihak, yakni individu
yang menyediakan dan memberikan invormasi dan individu yang membutuhkan
informasi. Keduannya mempunyai Ideologi, harapan dan opini yang berbeda tentang
substansinya. Hal ini menurut Hikam (1990) disebabkan oleh perlawana dan
kepatuhannya masing-masing. Dari pihak penyedia dan pemberi informasi,
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
kepatuhan dan perlawanannya dipengaruhi oleh struktur dari institusinya masing-
masing; sedangkan individu yang membutuhkan informasi juga dipengaruhi oleh
struktur yang ada di lingkungan sosialnya. Hal ini tidak berarti bahwa individu yang
berada di institusi tidak terpengaruh oleh struktur sosial yang ada di masyarakat, tapi
pengaruh struktur sosial di tempatnya bekerja lebih lebih besar sehingga seringkali
tindakannya disesuaikan dengan struktur di tempat kerja tersebut; atau dengan kata
lain lebih patuh terhadap struktur sosial yang berlaku di tempat kerjanya.
Dengan teori-teori tersebut, penelitian ini akan dianalisis mulai dari substansi
positifnya, kemudian dicermati struktur institusi aparat pemerintah dan penegak
hukumnya. Dari institusi-institusi tersebut dilihat kepatuhan dan perlawanan
individu yang ada dalam institusi tersebut sebagai pengaruh dari penanaman
ideologi, harapan dan opini terhadap substansi yang berlaku.
BAB 3
PEMAHAMAN TERHADAP SUBSTANSI DAN KERANGKA ACUAN KERJA
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
3.1 Pemahaman terhadap Undang-Undang republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008
tentangKeterbukaan Informasi Publik
Undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik diterbitkan
dengan landasan empat hal pokok yakni:
a. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkukan sosialnya serta merupakan bagian peting bagi ketahanan nasional.
b. Hak memperolah informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
c. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu
yang berakibat pada kepentingan publik;
d. Pengelola informasi publik merupakan salah satu upaya untk mengembangkan
masyarakat informasi.
Undang –undang tersebut terdiri atas XIV bab dan 64 pasal. Penyusunan position paper
Bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian
Lingkungan Hidup ini dibuat didorong oleh Bagian Keempat pasal 7 tentang kewajiban
Badan Publik untuk menyediakan informasi. Pasal 7 tersebut berbunyi sebagai berikut:
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
(4) Badan Publik membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan.
(6) dalam rangka memenui kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan
nonelektronik.
Menurut Undang-Undang tersebut ada dua belas aspek yang perlu dicermati tentang
hubungan antara hak publik terhadap informasi dengan hak dan kewajiban badan negara
yang berhubungan dengan informasi yang wajib diberikan antara lain:
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yan disajikan dalam berbagai kemasan dan
format sesuia dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik maupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
negara dan/ataupenyelenggara negaradan penyelenggaraan badan publik lainnya
yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau Luar Negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
Undang ini dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan petunjuk teknis standar
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik
pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antar pihak melalui bantuan
mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antar pihak yang
diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi
dan jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertangung
jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseroan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik
sebagaimana dimaksu dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
3.2 Pemahaman Terhadap Kerangka Acuan Kerja
Untuk memahami KAK maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Mendalami KAK dan mendapatkan data dan informasi pendukung yang berkaitan
dengan masalah utama dalam KAK.
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Mengikuti Aanwijzing/penjelasan yang disampaikan oleh panitia pelelangan, serta
mendapatkan informasi yang akurat tentang kegiatn pokok dalam KAK.
Mendapatkan perbandingan tentang kegiatan yang sejenis atau mendekati.
Mendapatkan informasi tentang berbagai sumber data yang dapat digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan.
Mendapatkan informasi tentang barbagai metode yang dapat digunakan dalam
pengelolaan dan anlisis data.
Dari rangkaian diatas, substansi dari KAK dapat dipahami, oleh karena itu maka kami siap
dan sanggup melaksanakan pekerjaan ini.
3.2.1 Pemahaman Terhadap Latar Belakang dari KAK
Maka didapatkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Position Paper sebagai
naskah akademis bentuk kelembagaan, tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementrian Negara Lingkungan Hidup. Untuk mendapatkan hasil yang
berkualitas sangat membutuhkan banyak informasi yang terpercaya. Informasi minimal
yang diperlukan antara lain : a) Undang-Undang No 14 tahun 2008 dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan
dokumentasi bidang lingkunga hidup di KNLH, Provinsi, dan Kabupaten/kota, b) Struktur dan
fungsi kelembagaan Pejabat secara umum dan Pejabat Pengelola Informasi dan
dokumentasi Bidang lingkungan Hidup di KNLH, provinsi, dan kabupaten/kota yang ada saat
ini, c) Jabatan-jabatan fungisonal secara umum dan jabatan-jabatan fungsional yang
membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dala melaksanakan fungsinya saat
ini, dan d) Masukan publik disampaikan pada saat public hearing serta workshop yang akan
dilakukan.
3.2.2 Pemahaman Terhadap ruang Lingkup Kegiatan
Dari KAK yang kami terima dan telah dimengerti dengan seksama, maka kegiatan akan
dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan data primer. Data Sekunder dapat
berupa peraturan perundang-undangan tentang informasi dan juga sistem informasi. Data
primer juga dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang berhubungan beberapa hal
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
antara lain : a) tipe dan macam data yang dikelola oleh lembaga secara umum dan informasi
di Kementrian Negara Lingkungan Hidup maupun provinsi/kabupaten/kota, b) prosedur dan
cara memberikan informasi ke publik oleh lembaga secara umum dan informasi di
Kementerian Negara Lingkungan Hidup maupun provinsi/kabupaten/kota; c) tipe, macam
data dari lembaga non lingkungan hidup di pusat/provinsi/kabupaten/kota.
Dari data yang telah terkumpul, agar menjadi informasi yang berguna, mudah dimengerti
dan menarik maka perlu dilakukan pengolahan data dan penyusunan.
3.3.2 Pemahaman tehadap Kebutuhan Tenaga Ahli
Dari KAK yang kami terima dan telah dimengerti dengan seksama, maka tenaga yang
dibutuhkan minimal 2 orang tenaga ahli dengan pengalaman yang cukup (lebih dari 5 tahun)
ditambah dengan tenaga administrasi. Tenaga ahli tersebut mempunyai pengalaman yang
kompeten dibidangnya.
3.2.3 Pemahaman Terhadap Waktu Pelaksanaan
Setelah memperhatikan ruang lingkup pekerjaan, maka didapatkan : kegiatan ini harus
diselesaikan dalam waktu 3 bulan, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
3.3 Tanggapan Terhadap KAK
3.3.1 Tanggapan Terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan selama 3 bulan cukup untuk menyelesaikan dan mencapai target
dalam menghasilkan produk kegiatan.
3.3.2 Tanggapan Terhadap Latar Belakang Pekerjaan
Secara umum, latar belakang dan rumusan masalah sudah cukup jelas sehingga dapat
disimpulkan, bahwa diperlukan sebuah hasil akhir yakni Position Paper sebagai naskah
akademis bentuk kelembagaan, tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan
Dokumentasi Kementrian Lembaga dan Lingkungan Hidup.
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
3.3.3 Tanggapan Hasil yang Diharapkan
Kerangka acuan kerja sudah terstruktur dengan berurutan dengan baik, sehingga setiap
tahapan dapat diikuti dan akan dpat dilaksanakan dengan baik sehingga hasil yang
diharapkan dari pekerjaan dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu.
3.3.4 Tanggapan Kebutuhan Tenaga Ahli
Kerangka acuan kerja sudah menjelaskan jumlah tenaga ahli dari berbagai bidang yang
dibutuhkan.
3.3.5 Tanggapan Kebutuhan Metodologi
Metode pelaksanaan pekerjaan penyusunan urutan informasi belum ditentukan, untuk itu
perlu dijelaskan dengan rinci.
BAB 4
APRESIASI DAN INOVASI
Ada beberapa hal yang kami anggap suatu apresiasi dan inovasi yang kami tawarkan
yakni:
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
4.1. Kerangka Teori tentang Pelaksanaan di Lapangan
Salah satu tujuan penting dari penelitian ini adalah mendeskripsikan norma-norma
yang ada dalam hukum positif yang mengatur tentang hak publik untuk mengakses
informasi dan pelaksanaannya di lapangan, maka kerangka teoritik tentang
”berjalannya sistem hukum” merupakan alat analisis yang digunakan. Kajian dimulai
dengan mencari batas-batas atau ”frame” yang ada dalam hukum positif. Batas-
batas ini kemudian dirinci sampai sejauh mana hak publik tersebut dijamin, jenis
atau materi informasi yang boleh atau tidak boleh diakses, serta bagaimana tatacara
mengaksesnya, kemudian dilihat bagimana semua itu diimplementasikan di
lapangan. Dalam pada itu kajian tentang sistem yang dikemukakan oelh Friedman
(1977) merupakan teori yang mendasarkan pikiran pada struktur, substansi dan
kultur dalam proses berjalannya sistem. Apabila teori ini diterapkan pada penelitian,
maka struktur yang dimaksudkan adalah kerangka kerja dari dinas-dinas yang
dibebani untuk menyediakan dan menginformasikan.
Dasar pemikiran berikutnya yang juga dari Friedman (1977) adalah substansi yang
diartikan olehnya sebagai aturan nyata atau hukum positif yang digunakan oleh
institusi tersebut ynag merupakan patron atau ”kerangka batas” menurut von Benda
–Beckam (1983) dari setiap individu atau aktor-aktor yang ada di dalam institusi
tersebut. Dasar pamikiran Friedman (1977) selanjutnya adalah kultur atau budaya
yang lebih lanjut diartikan sebagai ideologi, harapan dan opini tentang informasi.
Dasar pemikiran yang ketiga ini merupakan kunci dari berjalannya sistem, yaitu
bagaimana substansi yang berlaku dijalankan oleh struktur yang ada di dalam
struktur tersebut ada individu atau aktor-aktor yang dipengaruhi oleh budaya yang
terdiri dari ideologi, harapan dan opininya terhadap substansi yang berlaku. Dalam
pada itu Hikam (1990) mencoba untuk menelaah perspektif-perspektif teoritis
tentang kepatuhan dan perlawanan. Hikam mengemukakan tentang adanya dua
kecenderungan teoritis dalam literatur, pertama yang berusaha menjelaskan tentang
fenomena kepatuhan dan perlawanan dari pandangan mengenai otoritas moral
sebagai basis hubungan-hubungan sosial dan stabilitas sosial; kedua yang sebagian
besar dianut oleh kaum struktural yang menentukan tindakan-tindakan dan perilaku-
perilaku individual, termasuk kepatuhan atau perlawanannya terhapap kekuasaan.
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Namun pada bagian terakhir dari tulisan Hikam (1990) ini menganjurkan tentang
adanya proses dialektik dari struktur dan agen serta kesadaran sabagai pendekatan
untuk memahami proses kepatuhan sosial dan perlawanan. Apabila telaah dari
Hikam ini diterapkan pada individu (Friedman, 1977) atau agen (Hikam, 1990), maka
dalam penelitian ini individu dapat dibagi menjadi dua pihak, yakni individu yang
membutuhkan informasi. Keduanya mempunyai ideologi, harapan dan opini yan
berbeda tentang substansinya. Hal ini menurut Hikam (1990) disebabkan oleh
kepatuhan dan perlawanannya masing-masing; sedangkan individu yang
membutuhkan informasi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yan disekelilingnya.
Hal ini tidak berarti bahwa individu yang ada di intitusi tidak terpengaruh oleh
struktur sosial yang ada di masyarakat, tapi pengaruh struktur sosial di tempat kerja
lebih besar sehingga seringkali tindakannya disesuaikan dengan struktur di tempat
kerja tersebut; atau dengan perkataan lain dia lebih punya kepatuhan terhadap
struktur sosial yang ada di tempat kerjanya.
Dengan teori-teori tersebut, penelitian ini akan dianalisis mulai dari substansi
positifnya, kemudian dicermati struktur institusi tersebut dilihat kepatuhan dan
perlawan individu yang ada dalam institusi tersebut sebagai pengaruh dari
penanaman ideologi, harapan dan opininya terhadap substansi yang berlaku.
4.2. Pengertian Pemerintahan yang Terbuka dan Transparan dengan Kebutuhan
Informasi bagi Masyarkat
Pada dasarnya, suatu pemerintahan yang terbuka dan transparan mensyaratkan
beberapa hal, antara lain:
Menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi (right to information)
Menjamin hak publik untuk memantau dan mangamati perilaku pejabat
publik dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe)
Menjamin hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan
publik (right to participate)
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Menjamin hak publik untuk dilindungi dalam mengungkapkan fakta dan
kebanaran (whistle blower protection)
Menjamin hak/kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan
pers yang berkualitas (freedom of the prees)
Menjamin hak publik untuk mengajukan keberatan (right to appeal)
Keenam hak publik tersebut, apabila dijamin dalam suatu perundang-undangan yang
baik dan dijalankan dengan benar akan dengan sendirinya mendorong terjadinya
demokrasi di Indonesia.
Sementara itu, hak publik untuk mendapatkan informasi meliputi hak-hak turunan
sebagai berikut:
Hak untuk mengetahui (right to know)
Hak untuk menghadiri pertemuan publik (right to observe/right to attend
public meeting)
Hak untuk mendapatkan salinan informasi (right to obtain the copy)
Hak untuk diinformasikan tanpa adanya permintaan (right to be informed)
Hak untuk menyebarluaskan informasi (right to disseminate)
Barangkat dari kesadaran bahwa demokrasi hanya akan dapat terwujud apabila salah
satu fondasi dasarnya yaitu hak publik untuk mendapatkan informasi dijamin dalam
suatu peraturan perundang-undangan.
4.3. Semangat Dasar dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2008
Ada beberapa semangat yang mendasar pada tertuang dalam Undang-Undang nomor 8
tahun 2008 yakni:
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
a. Undang-Undang sebagai Penyelaras bagi Seluruh Peraturan Perundang-Undangan
yang Terkait dengan Informasi
Saat ini, telah banyak perturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak
masyarakat untuk mendapatnya informasi. Namun pada umumnya, perturan tersebut
hanya menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tertentu,
tidak mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur mendapatkan informasi tersebut. Di sisi
lain, banyak pula peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi
yang wajib dirahasiakan. Seringkali, aturan mengenai kewajiban untuk merahasiakan
informasi tersebut memiliki sanksi yang lebih berat dari pada kewajiban untuk
memberikan informasi ketika dilanggar. Bahkan dalam bnayak peraturan, pelanggaran
karena tidak memberikan informasi tidak dikenakan sanksi sama sekali.
Menghadapi fakta tersebut, diperlukan suatu Undang-Undang yang dapat
menyelaraskannya. Dalam Undang-Undang ini, prinsip kerahasiaan diletakkan dalam
bingkai keterbukaan. Artinya, seluruh informasi pada dasarnya adalah terbuka kecuali
informasi-informasi tertentu yang tidak dapat diakses oleh publik. Memberikan jaminan
terhadap kalima jenis hak atas informasi. Hak atas informasi meliputi: 1) hak untuk
mengetahui (right to know), 2) hak untuk menghadiri pertemuan publik (right to
observe/right to attend public meeting), 3) hak untuk mendapatkan salinan informasi
(right to obtain the copy), 4) hak untuk diinformasikan tanpa adanya permintaan (right
to be informed), dan 5) hak untuk menyebarluaskan informasi.
Hak untuk mengetahui (right to know) adalah hak setiap orang untuk mengetahui
informasi apa saja yan dimiliki oleh suatu badan publik. Sebagai konsekuensinya, setiap
badan publik wajib menyediakan informasi tentang informasi yang dimilikinya kepada
publik. Hal ini mewajibkan badan publik tersebut untuk memiliki sistem
pendokumentasi informasi yang baik dan mudah diakses serta ada pejabat khusus yang
akan melayani permintaan informasi dari masyarakat.
Sedangkan hak untuk menghadiri pertemuan publik (right to observe atau right to
attend public meeting) adalah hak setiap orang untuk menghadir pertemuan publik,
yaitu pertemuan atau rapat-rapat yang dilakukan oleh setiap badan publik yang
bertujuan untuk menentukan hal-hal atau kebijakan yang menyangkut kepentingan
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
publik. Dengan demikian, setiap rapat yang diadakan oleh badan publik adalah terbuka
sifatnya. Perlu ditekankan bahwa hak ini hanyalah hak untuk menghadiri rapat atau
pertemuan. Artinya publik tidak diperkenankan untuk memberikan masukan atau
intevensi dalam bentuk apapun selama rapat berlangsung. Apabila publik ingin
memberikan masukan maka dapat dilakukan dengan mekanisme lain yaitu partisipasi
publik, yang dalam hal ini badan publik juga wajib mewadahinya.
Hak untuk mendapatkan salinan mendapatkan salinan copy (right to obtain the copy)
merupakan konsekuensi logis dari hak untuk mengetahui. Setelah publik tahu bahwa
suatu informasi berada di suatu badan publik, maka ia pun berhak untuk mendapatkan
salinan informasi tersebut. Hal ini mensyratkan adanya suatu prosedur yang sederhana,
murah, cepat, dan tepat waktu dalam mendapatkan salinan informasi tersebut. Hak ini
jua biasa disebut dengan hak aktif karena publik harus mengajukan permintaan kepada
pajabat badan publik terlebih dahulu untuk mendapatkan salinan informasi yang
dimaksud.
Hak untuk diinformasikan tanpa adanya permintaan (right to be informed) adalah hak
setiap orang untuk mendapatkan informasi dari badan publik tanpa ia wajib
memintanya. Biasanya, informasi yang termasuk jenis ini adalah informasi-informasi
dasar tugas dan wewenang badan publik yang bersangkutan, struktur, organisasinya,
tata cara pelayanan informasinya, rencana dan kebijakan umum serta peraturan yang
dibuat atau disahkan oleh badan publik tersebut, dan sebagainya. Agar informasi jenis
ini lebih mudah diakses masyarakat, di negara-negara maju disediakan website badan
publik. Hak ini disebut hak pasif yang artinya masyarakat merupakan pihak yan pasif
karena ia tidak perlu mengajukan permintaan untuk mendapatkan salinannya.
Hak untuk menyebarluaskan informsai (right ti disseminate) meiputi antara
lainperbanyakan, penerbitan, penyiaran, atau penayangan informasi yang telah
diperoleh. Hak ini paga dasarnya meringankan tugas pejabat badan publik karena tugas
penyebarluasan informasi yan sesungguhnya menjadi tanggungjawabnya, diambil alih
oleh pihak penerima informasi yang kemudian menyebarluaskannya. Disamping itu, hak
ini juga merupakan salah satu bentuk fungsi kontrol piblik secara luas akan jalannya
tugas-tugas badan publik yang bersangkutan. Kelima hak publik ini wajib diatur dalam
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Undang-Undang tentang kebebasan memperoleh informasi dan terhadapa
pelanggarannya diperlukan sanksi yang tegas.
b. Informasi Publik Merupakan Hak Setiap Orang sehingga Tidak Memerlukan Alasan
bagi Sebuah Permintaan
Sebagaimana namanya, informasi publik adalah informasi yang dimiliki oleh publik.
Dengan demikian, adalah sangat tidak beralasan apabila publik yang meminta informasi
kepada badan publik dikenai kewajiban untuk memberikan alasan atas informasi yang
merupakan miliknya. Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan
informasi apabila hal tersebut tidak diatur. Namun, harus dibedakan antara jaminan
untuk memperoleh informasi dengan menggunakan informasi. Kekhawatiran untuk
menggunakan informasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat hak
masyarakat untuk mendapatkan informasi.Tindakan-tindakan yang diangga sebagai
penyalahgunaan informasi, seperti pembocoran informasi ke pihak asing, penyebab pers
yang kebablasan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan lain-lain telah diatur
tersendiri dalam Undang-Undang lain. Fakta yang berkembang selama ini justru
menunjukan sebaliknya. Ketertutupan informasi justru memberi peluang bagi pihak-
pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.
Undang-Undang kebebasan Informasi di beberapa negara bahkan secra tegas melarang
penggunaan asumsi penyalahgunaan informasi. Undang-undang Kebebasan Informasi di
Australia misalnya, memuat larangan bagi pejabat publik untuk mempertimbangkan
pemberian atau penolakan informasi berdasarkan prasangka bahwa informasi tersebut
akan digunakan untuk hal-hal yang negatif.
c. Akses yang Maksimal dengan Pengecualian yang Terbatas (maximum access, limited
exmption-MALE)
Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting yang dianut oleh semua negara yang
memiliki Undang-Undang KMI. Secara garis besar,dapat dijelaskan sebagai berikut;
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Pemberlakuan pengecualian harus didasarkan pada asas kehati-hatian denag
menggunakan metoda uji konsekuensi bahaya(consequential harm test). Disini
seluruh informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka.Pengecualian hanya dapat
dilakukan secara ketat, berorientasi pada kepentingan umum. Sebuah informasi
publik harus dinyatakab terbuka untuk umum, selain atas dasar pemikiran bahwa
informasi tersebut adalah milik publik, juga dengan mepertimbangkan maknanya
yang sangat besar dalam prinsip demokrasi dan civil society. Namun demikian,
perlu digarisbawahi bahwa tidak semua informasi dapat dibuka kepada publik. Ada
informasi-informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses oleh publik yaitu
informasi yang pabila dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum,
merugikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan oersaingan usaha
sehat, membahayakan pertahana dan keamanan nasional, menggangu hubungan
baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan melanggar privasi
seseorang. Namun perlu diingat bahwa penutupan akses bagi publik untuk
mendapat informasi ini harus didasarkan pada uji konsekuensi bahaya yanf
ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka (consequential harm test) dan uji
menimbang kepentingan publikyang lebih besar, apakah publik menginginkan
informasi tersebut dibuka atau ditutup (balancing public interest test). Dengan
demikian, suatu informasi yang telah dikecualikan dapat dibuka apabila publik
memang menghendakinya.
Pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu
informasi yang dikecualikan (yang tidak dapat diakses oleh publik) tidak berlaku
mutlak sepanjang waktu. Ia harus memiliki jangka waktu tertentu untuk kemudian
dapat diakses. Pada umumnya, waktu yang diberikan untuk membuka suatu
informasi yang tadinya termasuk kategori rahasia adalah 20 tahun.
Ruang lingkup badan publik tidak terbatas pada institusi negara tetapi juga institusi
di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara. Untuk
menjamin akses yang maksimal, maka intitusi di luar negara yang mendapatkan
serta menggunakan anggaran negara juga dikenai kewajiban untuk membuka
informasinya kepada publik. Hal ini mengingat bahwa uang yang digunakan oleh
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
institusi tersebut adalah milik publik sehingga ia wajib bertanggung jawab kepada
publik atas penggunaan dana tersebut.
Akses horisontal sama pentingnya dengan akses vertikal. Yang dimaksud dengan
akses horisontal adalah akses badan publik untuk mengakses informasi di badan
publik lainnya, sedangkan akses vertikal adalah akses publik untuk mengakses
informasi di badan-badan publik.
Dalam praktek, seringkali terjadi sesama badan publik saling menyembunyikan informasi
karena sifat rivalitas yang tinggi diantara mereka. Hal ini tidak boleh terjadi lagi karena di
samping kontrol dari masyarakat, kontrol dari sesama badan publik juga diperlukan
dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, akses horisontal sama
pentingnya dengan akses vertikal dalam hal mengkses informasi.
d. Akses Informasi Secara Murah, Sederhana, Cepat dan Tepat Waktu
Pada dasarnya undang-undang informasi untuk menjamin hak masyarakat untuk
mendapatkan informasi secara murah, sederhana, cepat dan tepat waktu. Murah dalam
arti terjangkau oleh masyarakat dan dibebankan sesuai denga biaya riil. Sederhana
dalam arti prosedur yang tidak bertele-tele, jelas dan baku langkah-langkah apa saja
yang harus diikuti oleh masyarakat apabila ingin mendapatkan informasi. Informasi yang
diminta juga harus diberikan dalam waktu yang cepat dan tepat, mengingat sifat
informasi yang hanya berguna pada konteks waktu yang sangat limitatif. Hal ini
mensyaratkan adanya suatu sistem informasi dan dokumentasi yang sudah bagus di
badan-badan publik. Berkaitan dengan waktu yang jelas bagi masyarakat untuk
mengajukan keberatan atau banding atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh
badan publik.
e. Informasi Harus bersifat Utuh, Akurat, Benar dan Dapat dipercaya
Pemberian informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban badan publik
kepada publik. Adalah sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk memberikan
pertanggungjawabannya secara akurat, benar, dan dapat dipercaya. Juga
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
memberikannya secara utuh sehingga publik mendapatkan gambaran yang lengkap
tentang informasi yang diinginkannya.
Untuk menjamin agar informasi yang diberikan badan publik tersebut utuh, akurat,
benar, dan dapat dipercaya maka dibutuhkan sistem dan komitmen yang kuat dari
pejabat publik untuk selalu mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan dan
pemberian sanksi yang tegas apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin
menghancurkan atau membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
f. Penyelesaian Sengketa yang Cepat, Murah, Kompeten dan Independen Melalui Proses
Konsensual Maupun Ajudikasi
Penyelesaian sengketa yang cepat, murah, kompeten, dan independen merupakan
syarat mutlak bagi sengketa informasi mengingat informasi yang unik, yang hanya
berguna dalam konteks waktu yang sangat terbatas. Oleh karenanya, mekanisme
penyelesaian sengketa informasi sebaiknya tidak diserahkan kepada pengadilan.
Pengadilan dianggap tidak sesuai untuk menyelesaikan sengketa informasi karena :
Proses untuk sampai pada keputusan biasanya memakan waktu yang sangat lama
(kecuali diatur khusus seperti pengadilan niaga).
Biaya perkara yang tidak murah, apalagi apabila kasusnya berkepanjangan dan
memakan waktu yang lama
Hakim yang memutuskan dan memeriksa perkara di pengadilan memiliki
pengetahuan yang sifatnya umum, sementara sengketa informasi memerlukan
penyelesaian sengketa yang memiliki pengetahuan khusus tentang informasi.\
Hingga saat ini, pengadilan di Indonesia belum terbukti independen. Walaupun secara
teori lembaga ini adalah lembaga yang paling independen, namun mengingat fakta di
atas maka pengadilan bukanlah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa
informasi.
Bertolak dari beberapa alasan tersebut, lembaga yang dianggap tepat untuk
menyelesaikan sengketa informasi ini adalah lembaga quasi judisial (semi pengadilan)
yang di disain khusus yang memenuhi konsep penyelesaian informasi yang baik, yaitu :
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Bersifat independen, kompeten, serta memiliki jangka waktu tertentu dalam
memutuskan perkara
Anggotanya dipilih secara transparan dan partisipatif berdasarkan keahlian,
integritas, dan kepercayaan masyarakat
Putusannya bersifat final dan mengikat, kecuali bagi sengketa informasi yang
berdasarkan berkaitan dengan dibuka atau ditutupnya suatu informasi berdasarkan
alasan yang termasuk dalam pengecualian serta sengketa yang melibatkan
pertimbangan pembukaan informasi yang dikecualikan berdasarkan kepentingan
publik (balancing public interest-test)
Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, hanya berperan dalam memeriksa dan
memutuskan perkara banding terhadap putusan badan quasi judisial yang berkaitan
dengan masalah dibuka atau ditutupnya informasi, dengan ketentuan adanya batas
waktu yang jelas bagi proses beracaranya dan dimungkinkannya penunjukan hakim
ad hoc, yang berkompeten dibidang informasi yang disengketakan.
Lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, diperlukan mengingat sengketa
tentang masalah dibuka atau ditutupnya suatu informasi berkaitan dengan pertanyaan
hukum (question of law) di samping pertanyaan dampak dari dibuka atau ditutupnya
suatu informasi (question of act). Agar keduanya dapat diakomodir maka diperlukan
institusi peradilan yang menanganinya dengan hakim ad hoc yang benar-benar mengerti
persoalan informasi.
g. Ancaman Hukuman Bagi Pihak-Pihak yang Menghambat Akses Informasi
Berbagai cara dapat dilakukan untuk menghambat akses informasi, antara lain :
Dengan sengaja menghancurkan informasi tertentu
Dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan
Lalai atau dengan sengaja tidak mendokumentasikan informasi tertentu
Tidak memberikan informasi sesuai dengan kewajiban
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Terhadap tindakan-tindakan yang menghambat akses informasi tersebut wajib
dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Ketentuan untuk
memberikan sanksi terhadap berbagai pelanggaran tersebut di atas penting mengingat
praktek yang terjadi selama ini. Banyak peraturan perundang-undangan yang menjamin
hak atas informasi, misalnya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Undang-Undang Kehutanan. Namun, karena tidak diikuti sanksi bagi pejabat publik yang
tidak memberikan informasi, maka ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat publik
yang dikenai kewajiban. Untuk itu dalam UU KMI perlu diatur mengenai sanksi yang
tegas ini.
BAB 5
Metodologi dan Pelaksanaan Kegiatan
5.1. Metodologi
5.1.1. Jenis Data yang Dikumpulkan
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
a. Data Sekunder
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi
bidang lingkungan hidup di KNLH, provinsi, dan kabupaten/kota.
Undang-Undang Rahasia Negara.
Struktur dan fungsi kelembagaan pejabat secara umum dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Lingkungan Hidup di KNLH
provinsi, dan kabupaten/kota yang ada saat ini
Jabatan-jabatan fungsional secara umum dan jabatan-jabatan fungsional
yang membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam
melaksanakan fungsinya saat ini
b. Data Primer
Data primer juga dikumpulkan melalui pengambilan pendapat peserta public
hearing yang berhubungan beberapa hal antara lain :
Tipe dan macam data yang dikelola oleh lembaga secara umum dan
informasi di Kementerian Negara lingkungan Hidup maupun
provinsi/kabupaten/kota
Prosedur dan cara memberikan informasi ke publik oleh lembaga secara
umum dan informasi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup maupun
provinsi/kabupaten/kota
Tipe, macam data dan informasi serta prosedur untuk memberikan
informasi ke publik dari lembaga non lingkungan hidup di
pusat/provinsi/kabupaten/kota
5.1.2. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan ada di beberapa tempat, yakni : a) Jakarta, kegiatannya meliputi
internal workshop, workshop position paper, analisis, dan penulisan position paper
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang
Lingkungan Hidup dan bahasan antara tim dan tim dengan pemberi kerja, b)
Surabaya – Jawa timur, kegiatannya adalah melakukan public hearing, c) Jambi,
kegiatannya adalah melakukan public hearing, d) Medan, kegiatannya adalah
melakukan public hearing.
6.1.3. Alat dan Teknik Pengumpulan data
Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada kegiatan ini :
1. Untuk pengumpulan data normatif data dikumpulkan dengan
menggunakan fotokopi dan internet untuk mendapatkan hasil-hasil
workshop, konvensi-konvensi, peraturan hak atas informasi.
2. Untuk mencari masukan dalam upaya memperbaiki hasil penelitian dan
merancang penguatan akses publik terhadap informasi yang digunakan
adalah workshop public hearing
Teknik pengumpulan data ini adalah :
1. Untuk pengumpulan data normatif data dikumpulkan dengan mencetak
hasil penelusuran di internet dan mengkopi dari berbagai dokumen dan
pustaka
2. Terakhir, teknik pengumpulan data dari workshop, public hearing dengan
menulis lalu lintas diskusi dan merekam seluruh pembicaraannya.
5.2. Pelaksanaan Kegiatan
Program kerja yang diusulkan disesuaikan dengan metodologi yang akan ditempuh
dalam kegiatan ini. Program kerja secara berurutan adalah sebagai berikut :
Persiapan. Seluruh tim dan pemberi kerja melakukan konsolidasi dan diskusi
untuk membicarakan kembali proposal yang telah diajukan dalam tender.
Barangkali ada modifikasi dalam kerangka pemikiran. Apabila proposal yang
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
diajukan telah diperbaiki maka akan dikumpulkan sebagai laporan
pendahuluan
Studi literatur berupa hasil-hasil workshop, peraturan perundang-undangan,
struktur dan fungsi organisasi. Studi dilakukan oleh masing-masing tenaga
ahli yang dibantu oleh satu orang asisten. Hasil studi literatur selanjutnya
dibawa ke tim dan pemberi kerja untuk dibahas lebih detil apa-apa
kekurangannya.
Menyusun Position Paper Bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi bidang Lingkungan Hidup. Draft position paper
dikonsultasikan kepada pemberi kerja.
Melakukan public hearing yang diselenggarakan oleh konsultan, yakni,
Surabaya – Jawa Timur, Jambi dan Medan. Selama public hearing konsultan
akan menulis lalu lintas diskusi dan merekam seluruh pembicaraannya.
Perbaikan draft Position Paper Bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi bidang Lingkungan Hidup yang disesuaikan
dengan hasil public hearing.
Melaksanakan workshop akhir pembahasan Position Paper Bentuk
Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang
Lingkungan Hidup dengan mengundang seluruh eselon II KNLH serta
perwakilan dari Depkominfo, KNPAN, LAN serta Badan Kepegawaian
Nasional. Tahapan ini selesai pada November 2009.
Mengharmonisasi hasil-hasil workshop sebagai bahan Position Paper Bentuk
Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang
Lingkungan Hidup
5.3. Jadwal Kegiatan
No. KegiatanMinggu
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1 Persiapan. Seluruh tim dan
pemberi kerja melakukan
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
konsolidasi dan diskusi untuk membicarakan kembali proposal yang telah diajukan dalam tender
2 Studi literatur tentang peraturan perundang-undangan, struktur dan fungsi organisasi
3
Penyusunan materi Position Paper Bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Lingkungan Hidup
4 Menyebar undangan untuk melakukan public hearing
5
Pelaksanaan public hearing yang dilakukan oleh konsultan, yakni di Medan, Jambi dan Surabaya – Jawa Timur
6
Perbaikan draft Position Paper Bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Lingkungan Hidup yang disesuaikan dengan hasil public hearing
7 Melakukan workshop pembahasan Position Paper Bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Lingkungan Hidup dengan turut mengundang pula pembicara dari instansi lain, yaitu Depkominfo, KNPAN, BKN dan LAN. Workshop ini akan diikuti oleh seluruh eselon II yang ada di Kementerian Negara
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
Lingkungan Hidup
8
Mengharmonisasi hasil-hasil workshop sebagai bahan Position Paper Bentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Lingkungan Hidup
9 Pelaporan
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
BAB 6
ORGANISASI KERJA DAN URAIAN KERJA TENAGA AHLI
6.1 Organisasi Kerja
Organisasi kerja seperti yang telah dijelaskan dalam bab 6, yakni sebagai berikut:
PT. PEA
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
PT. Programma Evaluasi Asia
Rissalwan Habdy Lubis
Ketua Tim & Ahli Kelembagaan dan
Kebijakan
Ibnu HarsantoKelembagaan dan
Perencanaan
Rinaldi ErfanAdministrasi
Dokumen TeknisPosition Paper
6.2 Uraian Kerja dan Keahlian dari tenaga ahli dan asistensnya disajikan pada Tabel
berikut:
Tenaga Ahli
Nama PerusahaanTenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi yang diusulkan Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
Rissalwan Habdy Lubis
PT Programma Evaluasi Asia
lokal Kelembagaan dan Kebijakan
Ketua Tim 1. Mengkoordinasikan Kegiatan
2. Design position paper
3. Studi Literatur
4. Design bentuk paper
5. Analisis Data
6 OB
Ibnu Harsanto
PT Programma Evaluasi Asia
lokal Kelembagaan dan Perencanaan Publik
Anggota Tim
1. Membantu Ketua Tim
2. Design position paper
3. Studi Literatur
4. Analisis Data
5. Buat draft position paper
6 OB
Tenaga Pendukung
Nama Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi yang Diusulkan
Uraian Pekerjaan Jumlah Orang Bulan
Rinaldi Erfan
PT Programma Evaluasi Asia
lokal Adm Tenaga pendukung
Mencari literature dan kumpulkan data selama kegiatan pekerjaan berlangsung
2 OB
Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
PT. PEA
Dokumen TeknisPosition Paper
No. Personil
Masukan PersonilOrang Bulan
Minggu
I II III IV V VI VII
VIII
IX X XI XII
1 Rissalwan Habdy Lubis 32 Ibnu Harsanto 33 Rinaldi Erfan 3
Fasilitas Dan Perlengkapan Kerja
N
oJenis Jml Kapasitas
Merk &
Tipe
Tahun
PembuatanKondisi
Lokasi
Sekarang
Bukti
Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Komputer 3 Dual core - 2008 Baik Jakarta Milik Sendiri
2 Notebook 3 Intel Atom HP 2008 Baik Jakarta Milik Sendiri
3 Printer 1 Color Cannon 2007 Baik Jakarta Milik Sendiri
4 Meja dan kursi 4 - Ligna 2005 Baik Jakarta Milik Sendiri
5 Lemari 1 set Ligna 2003 Baik Jakarta Milik sendiri
6 TV 1 - Samsung 2007 Baik Jakarta Milik Sendiri
7 Telepon 1 - Panasonic 2002 Baik Jakarta Milik Sendiri
PT. PEA
Recommended