View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107.1/M-IND/PER/12/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kearsipan
dilingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menyusun
petunjuk teknis pejabat fungsional arsiparis di lingkungan
Kementerian Perindustrian ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Petunjuk Teknis Pejabat Fungsional
Arsiparis di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 8)
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54)
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis;
- 2 -
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-
IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2015 tentang Tata Cara penyesuaian (Inpassing) Jabatan
Fungsional Arsiparis;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pasal 1
Memberlakukan Petunjuk Teknis Pejabat Fungsional Arsiparis Di
Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Pejabat Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan
kegiatan arsiparis.
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:
1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Para Pimpinanan UPT dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian
Perindustrian;
4. Pertinggal.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SALEH HUSIN
- 3 -
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 107.1/M-IND/PER/12/2015
TANGGAL : 2 Desember 2016
PETUNJUK TEKNIS PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BAB I BAB II
Pendahuluan
A. Latar belakang
B. Maksud dan tujuan C. Ruang lingkup D. Pengertian
Jabatan Fungsional Arsiparis
A. Rumpun jabatan dan kedudukan jabatan fungsional arsiparis B. Unit pembina dan tugas jabatan fungsional arsiparis
C. Kategori dan jenjang jabatan fungsional arsiparis
D. Tugas pokok, hasil kerja dan uraian tugas jabatan fungsional arsiparis E. Penilaian kinerja jabatan arsiparis
F. Pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparis dan Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan
G. Kompetensi jabatan fungsional arsiparis H. Pendidikan dan pelatihan I. Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali dalam
jabatan arsiparis
BAB III
Penutup
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN
- 4 -
PETUNJUK TEKNIS PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang efektif dan efisien di Lembaga-lembaga Negara, Badan-badan
Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian, diperlukan adanya manajemen
atau pengelolaan arsip yang baik agar penyelengaraan kegiatan Pemerintahan dan
pembangunan berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Sumber
Daya Manusia (SDM) aparatur yang handal, kompeten dan profesional yaitu SDM
Kearsipan/Arsiparis yang handal dibidang Kearsipan.
Untuk menyelenggarakan kegiatan bidang kearsipan disetiap Lembaga-lembaga
Negara dan Badan-badan Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian
masih terkendala karena belum adanya kesesuaian antara kompetensi dan jabatan
yang diduduki, komposisi keahlian dan keterampilan yang proporsional,
pendistribusian jabatan Fungsional belum didasarkan atas beban kerja, sehingga
jabatan Fungsional yang ada belum secara nyata terlihat maksimal dalam
sumbangsihnya terhadap pencapaian Visi dan Misi organisasi serta program
Kementerian Perindustrian. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Perindustrian.
Dalam hal ini Pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap Jabatan
Fungsional Arsiparis sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian Nomor.
36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Arsiparis, yang
kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 34/KEP/M.PAN/3/2004 dan selanjutnya diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
34/PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka
Kreditnya, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis ini diharapkan dapat menjadi acuan
bagi Unit-unit Kearsipan dan Pejabat Fungsional Arsiparis baik Pusat maupun
Daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 5 -
B. Maksud dan Tujuan
Maksud Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis adalah sebagai acuan bagi
unit Kearsipan dan Arsiparis di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Tujuan:
1. Mempermudah komunikasi yang efektif dan efisien antar Pejabat Fungsional
Arsiparis dengan Unit Kearsipan baik Pusat maupun Daerah serta Unit Pembina
Kearsipan dan Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Perindustrian;
2. Untuk menyamakan persepsi dalam melakukan dan menentukan
jenis pekerjaan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam rangka menghitung dan
membuat angka kredit.
C. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Arsiparis Kementerian Perindustrian
mencakup Jabatan Fungsional Arsiparis yang meliputi : Rumpun Jabatan
Fungsional Arsiparis, Unit Pembina, Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional
Arsiparis, Tugas Pokok, Hasil Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional
Arsiparis, Penilaian Kinerja Jabatan Arsiparis, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat
dan Kenaikan Jabatan, Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis, Pendidikan dan
Pelatihan, Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan kembali dalam Jabatan
Fungsional Arsiparis
D. Pengertian
1. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional tertentu yang
mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan
wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga
Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi
Negeri.
2. Arsiparis adalah seseorang PNS yang memiliki kompetensi di
bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan
tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan
daerah, permerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi
negeri.
3. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah Arsiparis dengan
kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan fungsi
dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan
- 6 -
pengetahuan teknis di bidang kearsipan.
4. Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis dengan kualifikasi
profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya
mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kearsipan.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Kegiatan kearsipan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan yang meliputi pengeloaan
arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan
pengolahan serta menyajikan arsip menjadi informasi.
8. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses penciptaan,
penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusuan arsip yang dilakukan
terhadap arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital, secara efisien, efektif,
dan sistematis.
9. Kegiatan Penciptaan Arsip adalah kegiatan pembuatan dan
penerimaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas,
klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
10. Kegiatan Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menjaga keautentikan, keutuhan,keamanan, dan keselamatan arsip
melalui pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan
arsip, dan alih media arsip.
11. Kegiatan Pemberkasan Arsip adalah penempatan naskah ke dalam suatu
himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan
konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki
hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu
unit kerja.
12. Kegiatan Penataan Arsip Inaktif adalah penataan arsip inaktif pada unit
kearsipan melalui kegiatan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi
arsip dan penyusunan daftar arsip inakif.
- 7 -
13. Kegiatan Penyimpanan Arsip adalah kegiatan penyimpanan arsip yang
dilakukan terhadap arsip yang sudah didaftar dalam daftar arsip untuk
menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu
penyimpanan arsip berdasarkan JRA ( Jadwal Retensi Arsip).
14. Kegiatan Penggunaan Arsip adalah kegiatan memanfaatkan dan
menyediakan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak untuk
memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan
keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, dan/atau
penyelesaian sengketa serta kepentingan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
15. Kegiatan Penyusutan Arsip adalah pengurangan arsip melalui
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai
guna lagi, dan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada
lembaga kearsipan.
16. Kegiatan Akuisisi Arsip adalah proses penambahan khazanah arsip statis
pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan
arsip statis dan pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan.
17. Kegiatan Pembinaan Kearsipan adalah kegiatan untuk memberi
pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip,
lembaga kearsipan, dan Sumber Daya Manusia kearsipan serta
pemangku kepentingan lainnya, berkenaan dengan arsip guna mencapai
tujuan penyelenggaraan kearsipan secara efektif dan optimal.
18. Kegiatan Uji Kompetensi Kearsipan adalah Sertifikasi Arsiparis yang
dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan
formal kepada Arsiparis oleh ANRI sebagai pengakuan terhadap
kompetensi bidang kearsipan.
19. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
20. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal
yang harus dicapai oleh Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai salah satu
syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 8 -
BAB II
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
A. RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
1. Jabatan Fungsional Arsiparis termasuk dalam rumpun Arsiparis,
Pustakawan dan yang berkaitan.
1) Jabatan Fungsional Arsiparis, mempunyai kedudukan hukum sebagai
tenaga profesional di bidang kearsipan yang memiliki kemandirian dan
independen dalam melaksanakan fungsi, tugas Kementerian
Perindustrian.
2) Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan karier yang diduduki
oleh PNS.
3) Dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional, Arsiparis memiliki,
tugas, dan kewenangan di bidang kearsipan.
2. Fungsi dan tugas Arsiparis:
1) menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh
Kementerian Perindustrian;
2) menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;
3) menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk
menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercaya;
5) menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
6) menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercaya.
- 9 -
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Arsiparis mempunyai
kewenangan untuk:
1) menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggungjawabnya oleh
pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak
keamanan informasi dan/atau fisik arsip;
2) menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggungjawabnya oleh
pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
3) melakukan penulusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan
penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan
sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip.
B. UNIT PEMBINA DAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
1. Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian
Perindustrian adalah Sekretariat Jenderal cq Biro Umum memiliki tanggungjawab
dan kewenangan untuk:
1) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan Fungsional Arsiparis;
2) membuat formasi jabatan arsiparis
3) mensosialisasikan jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan
Kementerian Perindustrian;
4) menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Arsiparis;
5) mengembangkan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Arsiparis (SIJFA);
6) memfasilitasi dan pembinaan profesi Arsiparis;
7) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pejabat
Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Perindustrian;
8) melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Fungsional Arsiparis
2. Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis dalam melaksanakan tugas
pembinaan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Arsiparis secara berkala sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Perindustrian RI. cq Sekretariat
Jenderal Kementerian Perindustrian
- 10 -
C. KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan Fungsional kategori:
1) Keterampilan; dan
2) Keahlian.
1. Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
1) Arsiparis Pemula;
2) Arsiparis Terampil;
3) Arsiparis Mahir; dan
4) Arsiparis Penyelia.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
1) Arsiparis Ahli Pertama;
2) Arsiparis Ahli Muda;
3) Arsiparis Ahli Madya; dan
4) Arsiparis Ahli Utama.
D. TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS
1. Tugas pokok Arsiparis di lingkungan Kementerian Perindustrian meliputi :
1) melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis,
2) pengelolaan arsip statis,
3) pembinaan kearsipan dan
4) pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
2. Hasil kerja Arsiparis dalam kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis, meliputi:
1) registrasi arsip;
2) daftar verifikasi arsip aktif yang autentik;
3) daftar arsip aktif;
4) daftar arsip inaktif;
- 11 -
5) daftar arsip vital;
6) daftar arsip inaktif yang dipindahkan;
7) persetujuan (pertimbangan) jadwal retensi arsip;
8) daftar arsip yang dimusnahkan;
9) daftar arsip statis yang akan diserahkan; dan
10) laporan pelayanan arsip dinamis; dan laporan evaluasi dan penilaian
pengelolaan arsip dinamis.
3. Hasil kerja Arsiparis dalam kegiatan Pengelolaan Arsip Statis, meliputi:
1) laporan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan;
2) daftar pencarian arsip (DPA);
3) pertimbangan pemberian penghargaan atau imbalan atas perlindungan
dan penyelamatan arsip statis;
4) daftar arsip statis;
5) sarana bantu penemuan kembali arsip statis (daftar arsip, inventaris
arsip, guide arsip baik tematik maupun khasanah);
6) naskah sumber arsip;
7) laporan pelayanan arsip statis; dan
8) laporan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip statis.
4. Hasil kerja Arsiparis dalam kegiatan Pembinaan Kearsipan, meliputi:
1) laporan bimbingan teknis (BINTEK) Kearsipan;
2) laporan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) penyelenggaraan
Kearsipan;
3) laporan penyuluhan Kearsipan;
4) laporan hasil fasilitasi Kearsipan:
5) laporan supervisi penyelenggaraan Kearsipan;
6) laporan monitoring dan evaluasi (MONEV) sistem informasi Kearsipan;
7) laporan hasil analisis kebutuhan jabatan arsiparis;
- 12 -
8) laporan evaluasi fungsi dan tugas jabatan arsiparis;
9) laporan pengawasan penyelenggaraan Kearsipan;
10) pertimbangan pemberian penghargaan Kearsipan di lingkungan
Kementerian Perindustrian; dan
11) norma, standar, prosedur dan kriteria Kearsipan.
5. Hasil kerja Arsiparis dalam kegiatan Pengolahan dan Penyajian Arsip
menjadi Informasi, meliputi:
1) daftar informasi arsip aktif;
2) daftar informs arsip inaktif;
3) daftar informasi arsip vital;
4) daftar informasi arsip statis; dan
5) daftar informasi Kearsipan.
6. Uraian kegiatan/tugas Arsiparis sebagai berikut:
1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis, meliputi:
(1) melakukan kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam
rangka penciptaan arsip;
(2) melaksanakan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta;
(3) melakukan pemberkasan arsip aktif;
(4) melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
(5) melakukan identifikasi dan alih media arsip dinamis;
(6) melakukan identifikasi dan penilaian asrip dinamis yang akan
diautentifikasi;
(7) melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga;
(8) melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital;
(9) melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka
pemindahan arsip inaktif;
(10) melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta penyusunan
naskah persetujuan/pertimbangan jadwal retansi arsip;
- 13 -
(11) melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan
naskah persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip;
(12) melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta menyusun
daftar arsip yang akan dimusnahkan;dan
(13) memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis.
2). Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis, meliputi:
(1) melakukan identifikasi dan analisis arsip dalam rangka penyusunan
Daftar Pencarian Arsip (DPA);
(2) melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis;
(3) melakukan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip
statis;
(4) melakukan identifikasi, verifikasi, dan preservasi arsip statis;
(5) melakukan identifikasi dan penilaian arsip yang akan
direproduksi/alih media;
(6) melakukan identifikasi dan penilaian arsip statis yang akan
diautentifikasi;
(7) melakukan identifikasi dan penilaian penerbitan naskah sumber
arsip;
(8) melakukan pelayanan arsip statis; dan
(9) melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip statis.
3) Kegiatan Pembinaan Kearsipan, meliputi:
(1) memberikan bimbingan teknis (BINTEK) Kearsipan;
(2) memberikan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS)
penyelenggaraan Kearsipan;
(3) memberikan penyuluhan Kearsipan;
(4) memberikan fasiltasi Kearsipan;
(5) melakukan supervisi penyelenggaraan Kearsipan;
(6) melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) sistem informasi
Kearsipan;
- 14 -
(7) melakukan analisis rencana kebutuhan jabatan Arsiparis;
(8) melakukan evaluasi fungsi dan tugas jabatan arsiparis;
(9) melakukan penilaian prestasi kerja Arsiparis;
(10) mengikuti uji kompetensi sertifikasi Arsiparis;
(11) melakukan pengawasan penyelenggaraan Kearsipan;
(12) menyusun pertimbangan pemberian penghargaan Kearsipan di
lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
(13) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan.
4) Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Arsip menjadi Informasi,
meliputi:
(1) mengolah dan menyajikan arsip aktif menjad informasi;
(2) mengolah dan menyajikan arsip inaktif menjad informasi;
(3) mengolah dan menyajikan arsip vital menjad informasi;
(4) mengolah dan menyajikan arsip statis menjad informasi; dan
(5) mengolah dan menyajikan informasi kearsipan untuk JIKN
(Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)
7. Tugas tambahan Arsiparis, adalah:
(1) peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan;
(2) melakukan kajian, telaah/analisis kearsipan dalam bentuk Policy
Breef;
(3) menemukan dan melakukan pengembangan teknologi tepat guna di
bidang kearsipan;
(4) menjadi anggota dalam organisasi profesi Arsiparis baik nasional
maupun internasional;
(5) menjadi anggota dalam tim penilai kinerja Jabatan Arsiparis;
(6) memperoleh penghargaan/tanda jasa kehormatan atau penghargaan
lainnya;
(7) memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat;
- 15 -
(8) mengajar/melatih di bidang kearsipan;
(9) menulis karya ilmiah di bidang kearsipan;
(10) melakukan penyusunan dan penyiapan bahan materi penyuluhan,
BINTEK, modul Diklat Kearsipan dan sosialisai; dan
(11) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok
jabatannya.
E. PENILAIAN KINERJA JABATAN ARSIPARIS
1. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Arsiparis
ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Arsiparis.
2. Hasil penilaian kinerja dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai
berikut:
1) nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik
mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus
dicapai setiap tahun;
2) nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik
mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus
dicapai setiap tahun;
3) nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan
angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap
tahun;
4) nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan
angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap
tahun;
5) nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau sebutan buruk mendapatkan
angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap
tahun.
3. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Arsiparis
merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan.
4. Penilaian kinerja Arsiparis dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan.
5. Untuk mendukung objektifitas dalam penilaian kinerja, pejabat Fungsional
Arsiparis wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai
- 16 -
dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
6. Dalam rangka menjamin objektifitas dan keselarasan hasi penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk:
1) Tim Penilai Kinerja Unit Kerja
2) Tim Penilai Kinerja Instansi (Setjen, Cq Biro Umum sebagai Pembina)
7. Tim Penilai Kinerja Instansi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit
Kerja.
8. Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina (Setjen) dibentuk dan
ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis
yaitu Setjen cq Biro Umum.
9. Tim Penilai Kinerja Instansi memiliki tugas:
1) mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para
pejabat penilai unit kerja
2) memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam
pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan
sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan jabatan Fungsional Arsiparis.
10. Tim Penilai Kinerja Instansi memiliki tugas menjamin objektifitas penilaian
oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan
kenaikan pangkat dan/atau jabatan khusus bagi Arsiparis Keahlian jenjang
Ahli Madya dan Ahli Utama.
11.Tim Penilai Kinerja terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi Arsiparis, unsur kepegawaian, dan pejabat Fungsional Arsiparis.
12. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagai berikut:
1) seorang Ketua merangkap anggota;
2) seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
3) paling kurang 3 (tiga( orang anggota.
13. Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi paling sedikit 2 (dua) orang dari
pejabat Fungsional Arsiparis.
14. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi berasal dari unsur kepegawaian.
- 17 -
15. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dan Tim Penilai
Kinerja Instansi Pembina, yaitu:
1) menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Arsiparis yang dinilai;
2) memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Arsiparis; dan
3) aktif melakukan penilaian.
16. Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi tidak dapat dipenuhi
dari Arsiparis, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat
dari PNS lain yang memilki kompetensi untuk menilai kinerja Arsiparis.
17. Apabila pada satu Unit Kerja tidak terdapat arsiparis yang sesuai dengan
jenjang jabatannya, maka arsiparis yang berada satu tingkat diatas atau
satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan
tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja
yang bersangkutan.
Untuk penilaian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
1) Arsiparis yang melaksanakan tugas Arsiparis satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80%
(delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan;
2) Arsiparis yang melaksanakan tugas Arsiparis satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100%
(seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
18. Tata kerja Tim Penilai Kinerja Instansi dan Tim Penilai Kinerja Instansi
Pembina serta tata cara penilaian kinerja Arsiparis.
1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
(1) Pimpinan Unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang
pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan instansi di luar Arsip
Nasional Republik Indonesia (paling rendah eselon II) bagi Arsiparis
Pelaksana, pangkat Pengantur, golongan ruang II/c sampai dengan
Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan masing-masing.
(2) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis instansi
pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia bagi pimpinan unit
- 18 -
kerja instansi pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia
yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan
pembinaan kearsipan (paling rendah eselon II), yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Instansi.
19. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
1) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Fungsional Arsiparis setingkat
lebih tinggi berasal dari:
(1) tugas pokok; dan / atau
(2) tugas tambahan.
2) Arsiparis yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pembagian tugas/kegiatan Arsiparis Kategori Keterampilan dan
Arsiparis Kategori Keahlian dan teknis pelaksanaan kegiatan Arsiparis
untuk setiap jenjang jabatan diatur oleh Sekretariat Jenderal
dilingkungan Kementerian Perindustrian selaku Pembina Jabatan
Fungsional Arsiparis.
4) Pada awal tahun, setiap Arsiparis wajib menyusun SKP (Sasaran Kerja
Pegawai).
5) SKP Arsiparis disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja
Arsiparis yang bersangkutan.
6) SKP Arsiparis untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan
mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk
masing-masing jenjang jabatan.
7) SKP yang telah disusun harus telah mendapat persetujuan dan
ditetapkan oleh atasan langsung.
F. PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
1. Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan
Fungsional Arsiparis yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
- 19 -
2. 1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional
Arsiparis Kategori Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
(1) Berijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang
ditentukan oleh instansi Pembina;
(2) Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
(3) Nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
2) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional
Arsiparis Kategori Keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
(1) Berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang kearsipan atau
bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi Pembina;
(2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
(3) Nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalm 1 (satu) tahun
terakhir.
3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis untuk mengisi
lowongan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah ditetapkan
melalui pengadaan Calon PNS.
4) Calon PNS paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS
harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
5) Calon PNS yang berijazah D.III, dan S1/D.IV bidang ilmu lain wajib
mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis.
6) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan selain bidang kearsipan dan
pelatihan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala ANRI (Arsip
Nasional Republik Indonesia) selaku pimpinan Instansi Pembina
Jabatan Fungsional Arsiparis.
3. 1) Arsiparis Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat
peryaratan sebagai berikut:
(1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keahlian;
(2) telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan
- 20 -
Arsiparis; dan
(3) lulus sertifikasi kompetensi Penjenjangan Jabatan Arsiparis.
2) Pangkat, golongan ruang dan jenjang jabatan Fungsional Arsiparis
Tingkat Keterampilan yang beralih ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat
Keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan jenjang
kompetensi.
4. 1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Arsiparis Kategori
Keahlian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keahlian;
(2) berijazah Sarjana (S1/Diploma IV (D.IV) bidang kearsipan atau
bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
(3) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
(4) memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 (dua)
tahun:
(5) nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir; dan
(6) usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.
2) PNS yang berijazah D.III, dan S1/D.IV bidang ilmu lain wajib mengikuti dan
lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis.
3) PNS paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatan
Arsiparis harus lulus sertifikasi kompetensi penjenjangan Jabatan Arsiparis.
4) Jabatan/pangkat bagi PNS ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan kualifikasi jenjang kompetensi yang diperoleh.
5) Kenaikan Pangkat
1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat Fungsional
Arsiparis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Kenaikan pangkat dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
formasi.
6) Kenaikan Jabatan
1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat jabatan Arsiparis
- 21 -
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2) Kenaikan jabatan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
formasi
3) Selain memenuhi syarat kinerja, Arsiparis yang akan dinaikkan
jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.
G. KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
1. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis harus memenuhi
standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
2. Kompetensi Arsiparis meliputi kompetensi dalam pengelolaan arsip
dinamis, kompetensi dalam pengelolaan arsip statis, kompetensi dalam
pembinaan kearsipan, dan kompetensi dalam pengolahan arsip menjadi
informasi.
3. Kompetensi Arsiparis dalam pengeloaan arsip dinamis meliptui:
1) memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penerimaan dan
pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip;
2) memiliki kemampuan untuk melaksanakan verifikasi autentisitas arsip
yang tercipta;
3) memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pengolahan arsip
dinamis dalam rangka penggunaan arsip dinamis;
4) memiliki kemampuan untuk melakukan pemberkasan arsip aktif;
5) memiliki kemampuan untuk melakukan penataan dan penyimpanan
arsip inaktif;
6) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan alih media
arsip dinamis;
7) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan penilaian arsip
dinamis yang akan diautentifikasi;
8) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan pengolahan
arsip terjaga;
9) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi
- 22 -
salinan otentik arsip terjaga;
10) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan
arsip vital;
11) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, penilaian dan
verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif;
12) memiliki kemampuan untuk melakukan analisis, penilaian, dan
verifikasi arsip dalam rangka pemberian persetujuan/pertimbangan
Jadwal Retensi Arsip/Dokumen Perusahaan;
13) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, penilaian. dan
verifikasi arsip dalam rangka penyerahan arsip statis;
14) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan
verifikasi arsip dalam rangka pemusnahan arsip/dokumen perusahaan;
15) memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis; dan
16) memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian
pengeloaan arsip dinamis.
4. Kompetensi Arsiparis dalam pengelolaan arsip statis meliptui:
1) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan analisa arsip
dalam rangka penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA);
2) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan analisa arsip
dalam rangka menyusun pertimbangan pemberian penghargaan atau
imbalan atas perlindungan dan penyelamatan arsip statis;
3) memiliki kemampuan untuk melakukan penataan dan penyimpanan
arsip statis;
4) memiliki kemampuan untuk melakukan penyusunan sarana bantu
penemuan kembali arsip statis;
5) memilki kemampuan untuk melakukan pengelolaan arsip sejarah lisan;
6) memiliki kemampuan untuk melakukan preservasi arsip statis;
7) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan penilaian arsip
yang akan direproduksi/alih media;
8) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan penilaian arsip
statis yang akan diautentifikasi;
- 23 -
9) memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dan penilaian
penerbitan naskah sumber arsip;
10) memilki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pameran
arsip tekstual dan virtual;
11) memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan arsip statis;
12) memilki kemampuan untuk memiliki evaluasi dan penilaian pengelolaan
arsip statis.
5. Kompetensi Arsiparis dalam melakukan pembinaan kearsipan, meliputi:
1) memiliki kemampuan untuk melakukan Bimbingan Teknis
(BINTEK) Kearsipan;
2) memiliki kemampuan untuk melakukan Bimbingan dan Konsultasi
(BIMKOS) Penyelenggaraan Kearsipan;
3) memiliki kemampuan untuk memberikan penyuluhan kearsipan;
4) memiliki kemampuan untuk memberikan fasilitasi kearsipan;
5) memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi penyelenggaraan
kearsipan;
6) memiliki kemampuan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi
(MONEV) Sistem Informasi Kearsipan;
7) memilki kemampuan analisa penyusunan rencana kebutuhan jabatan
arsiparis;
8) memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi fungsi dan tugas
jabatan arsiparis;
9) memilki kemampuan untuk melakukan penilaian prestasi kerja
arsiparis;
10) memilki kemampuan untuk melakukan uji kompetensi di bidang
kearsipan;
11) memiliki kemampuan untuk melakukan sertifikasi kompetensi di bidang
kearsipan
12) memiliki kemampuan untuk melakukan analisa hukum dan
pengawasan penyelenggaraan kearsipan;
- 24 -
13) memiliki kemampuan dalam melakukan akreditasi kearsipan;
14) memiliki kemampuan untuk memberikan pertimbangan pemberian
penghargaan kearsipan dalam rangka akreditasi kearsipan; dan
15) memiliki kemampuan untuk menyusun norma, standar, prosedur dan
kriteria kearsipan.
6. Kompetensi Arsiparis dalam mengolah dan menyajikan arsip menjadi
informasi meliputi:
1) memiliki kemampuan untuk mengolah dan menyajikan arsip aktif
menjadi informasi;
2) memiliki kemampuan untuk mengolah dan menyajikan arsip inaktif
menjadi informasi;
3) memiliki kemampuan untuk mengolah dan menyajikan arsip vital
menjadi informasi;
4) memiliki kemampuan untuk mengolah dan menyajikan arsip terjaga
menjadi informasi;
5) memiliki kemampuan untuk mengolah dan menyajikan arsip statis
menjadi informasi; dan
6) memiliki kemampuan untuk mengolah dan menyajikan arsip informasi
kearsipan untuk JIKN.
7. Penjaminan pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi
kompetensi kearsipan.
8. Rincian standar kompetensi bagi setiap jenjang jabatan, pelaksanaan
sertifikasi kompetensi kearsipan serta pelaksanaan uji kompetensi diatur
lebih lanjut oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.
H. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. 1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Arsiparis harus
mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Arsiparis harus sama
dengan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
3) Pendidikan dan/atau Pelatihan bagi Arsiparis antara lain dalam bentuk:
(1) pendidkan formal;
- 25 -
(2) pendidikan dan pelatihan fungsional;
(3) pendidikan dan pelatihan teknis; dan
(4) pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
4) Pendidikan formal bagi Arsiparis untuk jenjang pendidikan yang lebih
tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.
I. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN ARSIPARIS
1. Pemberhentian Sementara
Arsiparis diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila;
1) diberhentikan sementara sebagai PNS;
2) menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan
anak keempat dan seterusnya
3) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
4) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Arsiparis
2. Pengangkatan Kembali
1) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis harus
memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai dengan jenjang
jabatan.
2) Arsiparis yang diberhentikan sementara wajib diangkat kembali dalam
jabatan Fungsional Arsiparis apabila berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidanan percobaan.
3) Arsiparis yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali ke
dalam jabatan Fungsional Arsiparis apabila yang bersangkutan telah
selesai cuti di luar tanggungan negara.
4) Arsiparis yang diberhentikan sementara wajib diangkat kembali ke
dalam jabatan Fungsional Arsiparis setelah habis masa tugas
belajarnya.
- 26 -
5) Arsiparis yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali ke
dalam jabatan Fungsional Arsiparis apabila yang bersangkutan
ditugaskan kembali ke unit kearsipan atau lembaga kearsipaan.
6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Fungsional Arsiparis harus
memenuhi sebagai berikut:
(1) lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat
terakhir yang dimilikinya;
(2) usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
3. Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Fungsional
Arsiparis ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4. 1) Arsiparis yang tidak dapat mencapai target nilai kinerja yang ditetapkan
dalam SKP dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan.
2) Arsiparis yang dijatuhi hukuman disipilin tingkat berat berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas
sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
3) Penilian kinerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai dengan
jabatan baru.
5. Untuk rincian kegiatan dan penilaian kinerja masing – masing jenjang
jabatan Fungsional baik kategori Terampil maupun kategori Ahli masih
mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER /3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan
Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009
dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sebelum sampai diterbitkannya
peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Arsiparis
yang baru
- 27 -
BAB III
P E N U T U P
Petunjuk Teknis ini diharapkan agar dijadikan acuan bagi Unit Kerja pusat dan daerah di
lingkungan Kementerian Perindustrian dalam membina dan melaksanakan administrasi
bagi jabatan fungsional Arsiparis.
- 28 -
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ARSIPARIS
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ARSIPARIS
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : …………………………………………………
NIP : …………………………………………………
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Menyatakan bahwa :
Nama : …………………………………………………..
NIP : …………………………………………………..
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan arsiparis sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal Satuan Hasil
Jumlah Volume Kegiatan
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
Keterangan/ bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………….,……………………
Atasan Langsung
NIP
- 29 -
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGELOLAAN ARSIP
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : …………………………………………………
NIP : …………………………………………………
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Menyatakan bahwa :
Nama : …………………………………………………..
NIP : …………………………………………………..
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Telah melakukan kegiatan pengelolaan arsip sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal Satuan Hasil
Jumlah Volume Kegiatan
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
Keterangan/ bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………….,……………………
Atasan Langsung
NIP
.
- 30 -
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN
KEARSIPAN
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN KEARSIPAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : …………………………………………………
NIP : …………………………………………………
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Menyatakan bahwa :
Nama : …………………………………………………..
NIP : …………………………………………………..
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Telah melakukan kegiatan pembinaan kearsipan sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal Satuan Hasil
Jumlah Volume Kegiatan
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
Keterangan/ bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………….,……………………
Atasan Langsung
NIP
- 31 -
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : …………………………………………………
NIP : …………………………………………………
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Menyatakan bahwa :
Nama : …………………………………………………..
NIP : …………………………………………………..
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal Satuan Hasil
Jumlah Volume Kegiatan
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
Keterangan/ bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………….,……………………
Atasan Langsung
NIP
- 32 -
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG TUGAS
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : …………………………………………………
NIP : …………………………………………………
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Menyatakan bahwa :
Nama : …………………………………………………..
NIP : …………………………………………………..
Pangkat/golongan ruang/TMT : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..
Unit Kerja : …………………………………………………..
Telah melakukan kegiatan penunjang tugas sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal Satuan Hasil
Jumlah Volume Kegiatan
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
Keterangan/ bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………….,……………………
Atasan Langsung
NIP
- 33 -
CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENETAPAN ANGKA KREDIT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMOR : / / /
Instansi : Masa Penilaian :…………..s/d …………..
ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di : …………
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN Pada tanggal : …………
--------------------------------
TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Arsiparis yag bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
……………………..
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angkat kredit. NIP
I KETERANGAN PERORANGAN
1 N a m a
2 N I P
3 Nomor Seri KARPEG
4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT
5 Tempat dan Tanggal Lahir
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan Tertinggi
8 Jabatan Fungsional / TMT
9 Masa Kerja golongan Lama
Baru
10 Unit Kerja
II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
1 UNSUR UTAMA
A 1) Pendidikan formal
2) Pendidikan & pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)
B Pengelolaan arsip
C Pembinaan kearsipan
D Pengembangan profesi
Jumlah Unsur Utama
2 UNSUR PENUNJANG ARSIPARIS
Penunjang tugas arsiparis
Jumlah Unsur Penunjang
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN………………………../ PANGKAT ………………../ TMT……………..
- 34 -
- 35 -
Recommended