View
246
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
Oleh :
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS)
Royal Kuningan, Jakarta, 16-17 Mei 2017
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
ASDEP KEPATUHANASDEP PEMERIKSAAN
KELEMBAGAANASDEP PENERAPAN SANKSI
ASDEP PEMERIKSAAN USAHA SIMPAN PINJAM
ASDEP PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN
PINJAM
Bidang Kepatuhan LegalBidang Pemeriksaan
OrganisasiBidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvesional
Bidang Konvesional Bidang Penerapan Sanksi
•Sub Bid Penerapan Peraturan dan Hukum•Sub Eva Penerapan Peraturan dan Hukum
•Sub Bid Pemeriksaan Manaj Organisasi•Sub Bid Pemeriksaan Org Usaha
•Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana•Sub Bid Pemeriksaan Penyaluran Dana
•Sub Bid Penilaian Kesehatan KSP•Sub Bid Penilaian Kesehatan USP Koperasi
•Sub Bid Penerapan Sanksi Administrasi•Sub Bid Pelimpahan Perkara
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
SEKRETARISDEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Bagian Perencanaan
Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
•Sub Bag. Program•Sub Bag. Pelaporan
•Sub Bag. Keuangan•Sub Bag. Tata Usaha
Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan
Bidang Pemeriksaan KinerjaBidang Pemeriksaan Usaha
Simpan Pinjam SyariahBidang Syariah Bidang Pemantauan
•Sub Bid Kepatuhan Usaha•Sub Bid Kepatuhan Keu
•Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan•Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Keuangan
•Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana•Sub Bid Pemeriksaan Pembiayaan
•Sub Bid Penilaian Kes KSP Pola Syariah•Sub Bid Penilaian Kes USP Pola Syariah
•Sub Bid Pemantauan Pelaksanaan Sanksi•Sub Bid Pemantauan Keputusan Hasil Pelimpahan
Bidang Kepatuhan TransaksiBidang Pemeriksaan Laporan
KeuanganBidang Pemeriksaan Laporan
Keuangan Simpan PinjamBidang Tindak Lanjut Penilaian
KesehatanBidang Rehabilitasi
•Sub Bid Pencegahan Transaksi Mencurigakan•Sub Bid Pemeriksaan dan Pelaporan
•Sub Bid Pemeriksaan Ex•Sub Bid Pemeriksaan Int
•Sub Bid Audit Financial•Sub Bid Audit Khusus
•Sub Bid Pelaksanaan Rekomendasi•Sub Bid Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
•Sub Bid Rehabilitasi Kelembagaan•Sub Bid Rehabilitasi Usaha
3
4
No Peraturan Tentang
1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia No:
17/Per./M.KUMK/IX/2015
Pengawasan Koperasi
2 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor : 05/Per/Dep.6/III/2016
Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar,
Prosedur, Tata Cara, dan Kode etik Pengawas
Koperasi;
3 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor :06/Per/Dep.6/IV/2016
Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
4 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016
Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan syariah dan Unit Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;
5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor: 08/Per/Dep.6/IV/2016
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor: 09/Per/Dep.6/IV/2016
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor: 11/Per/Dep.6/IX/2016
Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi
8 Penyusunan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor : 12/Per/Dep.6/XII/2016
Penerapan Sanksi
9 Penyusunan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor : 13/Per/Dep.6/XII/2016
Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
10 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Nomor: 01/Per/Dep.6/II/2017
Petunjuk Teknis Kegiatan dan Anggaran
Dekonsentrasi Satuan Tugas Pengawas Koperasi
Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bidang Pengawasan yang Telah Diterbitkan
Data 1 Maret 2017
0nline Data System (ODS)
Persentase Jenis Koperasi
Jasa Konsumen Pemasaran Produsen Simpan Pinjam Grand Total
1 Bali 2 1 3
2 Banten 7 12 17 36
3 Bengkulu 2 2
4 D.I. Yogyakarta 6 3 9
5 DKI Jakarta 44 563 8 27 111 753
6 Jambi 27 46 73
7 Jawa Barat 9 60 2 3 47 121
8 Jawa Tengah 1 9 2 25 37
9 Jawa Timur 2 9 1 2 12 26
10 Kalimantan Barat 1 1 2
11 Kalimantan Selatan 1 1 9 11
12 Kalimantan Timur 1 1 2 4
13 Kalimantan Utara 1 1
14 Kepulauan Bangka Belitung 5 5
15 Kepulauan Riau 3 3
16 Lampung 84 11 95
17 Maluku 1 3 4
18 Maluku Utara 1 1
19 Riau 1 1 1 3
20 Sulawesi Barat 1 2 3
21 Sulawesi Selatan 1 9 4 14
22 Sulawesi Tengah 1 1
23 Sulawesi Tenggara 2 2 4
24 Sulawesi Utara 4 4
25 Sumatera Barat 1 1
26 Sumatera Selatan 1 1
27 Sumatera Utara 4 4 24 32
65 702 11 203 268 1249Grand Total
ProvinsiJUMLAH KOPERASI PER JENIS (DALAM UNIT)
No
Persentase Provinsi
DKI Jakarta
60%Jawa Barat10%
Lampung8%
Jambi6%
Jateng3%
Banten3% Sumut
2%
Provinsi Lain8%
NO PROVINSIJUMLAH
KOPERASI
1 Bali 2
2 Banten 26
3 DI Yogyakarta 14
4 DKI Jakarta 89
5 Jawa Barat 50
6 Jawa Tengah 31
7 Jawa Timur 11
8 Kalimantan Barat 3
9 Kalimantan Selatan 1
NO PROVINSIJUMLAH
KOPERASI
10 Kepulauan Riau 5
11 Lampung 7
12 Maluku Utara 1
13
Nusa Tenggara
Timur 2
14 Papua 1
15 Riau 1
16 Sulawesi Selatan 7
17 Sulawesi Utara 2
18 Sumatera Utara 1
Jumlah 254
JUMLAH TARGET KOPERASI TINGKAT
NASIONAL YANG AKAN DIPERIKSA DAN
NILAI KESEHATANNYA TAHUN 2017
8
Koperasi Badan Hukum
1. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada
Badan Hukum Nomor: 518/BH. 10-DISKOP/2002 dan Pengesahan Perubahan Nomor: 23/PAD/XIII.23/VI/DINAS KUKM &PERINDAG/2012.
2. Koperasi Sejahtera Bersama 1. Pengesahan Badan Hukum Nomor: 04/BH/518-DISKOP.UKM/ I/2004 tanggal 26 Januari 2004.
2. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 81/PAD/MENEG.I/IV/2006.
3. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 44/SISP/Dep.1/II/2010.
3. Koperasi Karangasem Membangun (Bali)
Badan Hukum No.: 19/BH/2006 , tgl. 28 Mar 2006
4. Koperasi LK Mitra Tiara Badan Hukum Nomor: 19/BH/XXIX.4/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010.
5. Koperasi Langit Biru Badan Hukum No. 81/BH/XI/KUMKM/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011
6. Koperasi BMT Global Insani 05/BH/KUMKM/III/2012
7. Koperasi Cassava Agro -
8. Koperasi Pandawa MandiriGroup Depok
Badan Hukum : 1189/BH/M.KUKM.2/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
Koperasi yang Diduga Terkait dengan Kegiatan Investasi Ilegal (Tim Waspada Investasi)
Koperasi Badan Hukum
9. Koperasi Nurul Hikmah Koperasi Maslahat Umat Mesjid Nurul Hikmah 99/BH/KDK.9.4/IV/1999
10. KSP Wein Sukses 2014
11. Koperasi BMT CSI Syariah Sejahtera
Badan Hukum No. 1152/BH/M.KUKM.2/V/2014
12. Koperasi CSI Madani Nusantara
Badan Hukum No. 915/BH/M.KUKM.2/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan dengan nomor laporan : 92/LAP-PAD/IV/2015 tanggal 9 April 2015.
13.Koperasi Pandawa Malang
Badan Hukum Koperasi Nomor 518/19/35.73.112.2012
14. Koperasi Bintang Abadi Sejahtera
-
15. Koperasi Segitiga Bermuda
-
16. Koperasi Merah Putih Badan Hukum No : 1121/BH/M.KUKM.2/IX/2013
Koperasi yang Diduga Terkait dengan Kegiatan Investasi Ilegal (Tim Waspada Investasi)lanjutan
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN NOMOR : 01 / PER / Dep.6 / II / 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASISATUAN TUGAS PENGAWAS KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2017
TUJUAN
• Meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi,
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
• Meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan
efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaannya; dan
• Mendorong pengelolaan koperasi dalam menerapkan prinsip-
prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jatidiri koperasi.
SASARAN
• Meningkatkan peran, kesadaran, tanggungjawab, dan
kemampuan teknis Pejabat Pengawas Koperasi di tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
• Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan koperasi yang
transparan dan akuntable, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
1. Satgas Pengawas Koperasi melaksanakan pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan yang terkait.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan Satgas Pengawas Koperasi Provinsi/DI/Kab/Kota dapat menentukan ruang lingkup pengawasan sebagaimana sesuai dengan kondisi koperasi di lapangan.
3. Laporan Hasil Pengawasan disusun sesuai outline laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengawasan.
4. Laporan pelaksanaan pengawasan koperasi disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa tugasSatgas Pengawas Koperasi.
5. Satgas Pengawas Koperasi d melakukan pengawasan terhadap koperasi, paling sedikit 5 (lima) Koperasi di setiap wilayah Provinsi/DI maupun Kabupaten/Kota.
P0RTAL DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
ALAMAT PORTAL WEB KETERANGAN
www.awasikoperasi.depkop.go.idPortal sistim pengaduan masyarakat berbasis online yang khusus mengawasi koperasi
www.surveykoperasi.comPortal sistem pemeriksaanusaha simpan pinjam on-line
www.penkeskoperasi.com Portal Sistem PenilaianKesehatan Usaha Simpan Pinjamon-line
www.awasikoperasi.depkop.go.idPortal sistim pengaduan masyarakat berbasis online yang khusus mengawasi koperasi
www.surveykoperasi.comPortal sistem pemeriksaanusaha simpan pinjam on-line
www.penkeskoperasi.com Portal Sistem PenilaianKesehatan Usaha Simpan Pinjamon-line
www.awasikoperasi.depkop.go.idPortal sistem pengaduan masyarakat berbasis online yang khusus mengawasi koperasi
www.surveykoperasi.comPortal sistem pemeriksaanusaha simpan pinjam on-line
www.penkeskoperasi.com Portal Sistem PenilaianKesehatan Usaha Simpan Pinjamon-line
DEPUTI BIDANG PENGAWASANKEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Lantai 2 Gedung AnnexJl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12940
Recommended