View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
(Skripsi)
Oleh: Muhamad Amin Tohari
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2019
ABSTRAK
KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETNAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Oleh
Muhamad Amin Tohari
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kedudukan
badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakejaan (BPJSTK) sebagai badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja setelah adanya Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah
berkenaan tentang sejarah jaminan sosial, tugas, fungsi, dan wewenang BPJSTK
sebagai badan penyelenggara jaminan sosial serta faktor penghambat BPJSTK
dalam mengimplementasikan setelah adanya undang-undang Nomor. 24 Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Adapun metode penelitian dilakukan dengan pengambilan data, dan pengumpulan
data melalui metode yuridis normatif dan yuridis deskriptif. Dimana data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dengan mencari informasi berdasarkan
dokumen-dokumen atau stydi dokumen. Analisis yang dilakukan secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa diketahui Empat BUMN Persero penye-
lenggara program jaminan sosial PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT
JAMSOSTEK (Persero), dan PT TASPEN (Persero) bertransformasi menjadi
BPJS. PT ASKES (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT
JAMSOSTEK akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. UU BPJS
belum mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN
(Persero). Sampai saat ini, BPJSTK memberikan perlindungan pada program
jaminan sosial, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Adapun Faktor yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 24 tahun
2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Pengetahuan dan
Pendidikan, Kemiskinan dan Ekonomi, Kelembagaan, dan Urbanisasi.
Kata Kunci : Jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan,
ABSTRACT
STATUS OF THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ORGANIZING
AFTER THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 24 OF 2011 ABOUT
THE SOCIAL SECURITY AGENCY
By
Muhamad Amin Tohari
The writing of this thesis was motivated by the author's interest in the position of
the social security organizing body (BPJSTK) as the organizing body of labor
social security after the implementataion of Law Number 24 of 2011. In writing
this thesis the problem was concerning the history of social security, the task ,
functions, and authority of BPJSTK as the social security organizer and inhibiting
factors of BPJSTK after the implementation of law Number. 24 of 2011
concerning the Social Security Organizing Agency
The research method was done by taking data, and collecting data through
normative and descriptive juridical methods. The data was obtained from library
research and found out the information based on documents. The data Analysis
was conducted descriptively.
Based on the results of the study, it was known that the four BUMN organizers of
the social security program of PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT
JAMSOSTEK (Persero), and PT TASPEN (Persero) transformed into BPJS. PT
ASKES (Persero) will transform into BPJS Health and PT JAMSOSTEK will
transform into BPJS Employment. The BPJS Law did not yet regulate the
transformation mechanism of PT ASABRI (Persero) and PT TASPEN (Persero).
To date, the BPJSTK provides protection for social security programs, which
include the Work Accident Insurance Program (JKK), Death Insurance (JKM),
Old Age Insurance (JHT) and Pension Insurance (JP). The factors that hamper
the Manpower Social Security Organizing Agency in implementing law number
24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency are Knowledge and
Education, Poverty and Economics, Institutions, and Urbanization.
Keywords: Social security, Employment Social Security Organizing Agency,
KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Oleh: MUHAMAD AMIN TOHARI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Administerasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2019
RIWAYAT HIDUP
Penulis Bernama Lengkap Muhamad Amin Tohari.
Dilahirkan di Braja Indah , pada tanggal 05 Agustus
1996 . Penulis merupakan anak pertama dari dua
bersaudara dari pasangan Bapak Bonari dan Ibu
Rasimi.
Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri II Braja Indah yang
diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Braja
Indah yang kemudian pindah dan dilanjutkan ke (SMP) Integral Minhajuth Thullab
kemudian diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan pada
Sekolah Menengah Atas (SMA) Minhajutthullab pada tahun 2014. Penulis terdaftar
sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN
pada tahun 2014. .
Selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di
beberapa organisai kampus yaitu, FOSSI FH (Forum Silaturahmi dan Studi Islam
Fakultas Hukum ) sebagai Wakil Kepala Bidang Kaderisasi pada tahun 2015-2016.
HIMA HAN (Himpunan Mahasiswa Hukum Administerasi Negara) Sebagai
Anggota Bidang Informasi Dan Komunikasi pada tahun 2016-2017. BEM U
(Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung) sebagai Anggota Korps Muda
Bem (KMB X) tahun 2014-2015. KOPMA (Koperasi Mahasiawa) sebagai Ketua
Unit Kreatifitas Anggota Bidang Teknologi tahun 2015-2016. Paguyuban Beasiswa
Karya Salemba Empat Universitas Lampung (KSE UNILA) sebagai ketua
paguyuban pada tahun 2015-2016, dan tercatat sebagai penerima beasiswa KSE
dari tahun 2015-2018.
Pada tahun 2016 penulis terpilih sebagai delegasi Paguyuban Karya Salemba Empat
Universitas Lampung Untuk mengikuti kegiatan BPJS Leadership Camp I di Bogor,
Jawa Barat. Kemudian BPJS Leadership Camp II di Salatiga, Jawa Tengah dan
BPJS Leadership Camp III di Malang Jawa Timur Pada tahun 2017. Pada tahun
2017 penulis juga terpilih sebagai delegasi Paguyuban Karya Salemba Empat
Universitas lampung dalam acara National KSE Community Submit di Diy
Yogyakarta dan juga PGN Leadership Camp di Diy Yogyakarta. Pada tahun 2017
penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gunung Batin
Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten lampung Tengah.
MOTTO
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(QS. Al-Insyirah : 6-8)
PERSEMBAHAN
Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Kedua orang tuaku terkasih Ibu Rasimi dan Bapak Bonari
yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagian, pengorbanan,
motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah
kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku
SANWACANA
Asalamualaikum Wr.Wb.
Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Agung, dan
menjadikan apapun yang ada dibumi dan dilangit atas kehendak-Nya. Shalawat
teriring salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW,
sebagai suri tauladan terbaik, dan semoga syafaat beliau dapat menyelematkan pada
hambanya diyaumil akhir nanti, amin.
Sebuah pengantar dan persembahan bagi tiap-tiap orang telah memberikan
inspirasi, bantuan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian tulisan sederhana tentang
" Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial " sehingga penulis pada akhirnya mampu
menyelesaikan dan merasakan keberhasilan yang membuat dirinya kini merasa
bangga dan bahagia. Seberapapun kalimat yang ditulis ini takkan mampu mewakili
ungkapan haru yang sebenarnya, namun tak ada cara lain selain mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lampung
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Tisnanta, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi
semangat dan dukungan untuk tidak putus asa. Trimakasih atas bimbingan
arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses
penyusunan skripsi ini.
4. Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar
memberikan arahan, tenaga, waktu, masukan dan bimbinganya selama
menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum. selaku Pembahas 1 yang senantiasa
memberikan waktun, saran dan kritikan untuk penulis dalam proses
penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Fathoni, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang memberikan masukan-
masukan, kritikan dan saran yang sangat membantu penulis dalam
memeperbaiki skripsi ini. .
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang
telah memberikan nasehat, membimbing dan membantu penulis dalam
proses perkuliahan.
8. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas
ilmu-ilmu yang sudah diberikan, sungguh Bapak/Ibu adalah “pahlawan
tanpa tanda jasa”.
9. Ayahanda Bonari dan Ibunda Rasimi tercinta, orang yang paling hebat
didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan
doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat di setiap
langkah pejalanan penulis dalam menuntut ilmu, sekaligus orang yang
banyak mengetahui keluh kesahku pada saat menyusun skripsi ini.
9. Terimakasih kepada kekasihku Iyha Mubina Ma’sum wanita hebat kekasih,
motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu
memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan
adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih
baik dan bekerja lebih keras.
10. Trima Kasih untuk saudara kandungku, yang selalu menghadirkan
keceriaan, yang selalu memberi dukungan atas apa yang akan saya ambil,
dan saya bangga di lahirkan bersama kalian di Rahim yang sama.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Riyadi Ramadhani
Lil Alamin, Rado widi Nugraha, Supri Sugiarto, S.H, Ridwansyah, Joko
Santoso, S.H, Ridho Indra C, S.H, Mukti Ky Jangkung, S.H, Sondika
Ragani, S.H, Nur Setiawan S.H, Riansah Atsar S.H. Tetuko Nadigo S.H,
Kesatria Dirgantara S.H, dan lainya yang tidak bisa saya tulis satu persatu.
Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga selama menjalani
Perkuliahan di fakultas hukum.
12. Teman-teman kontrakan yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri,
Riyadi, Andika Apriyanto, Oki Catur Riawan, Alvin Agus Prasetyo, Imam
Safe’i S.Pd, Bagus Michael, Ade nugroho, Imam Fathoni Prayoga S.H.
Trimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan dalam mengejar gelar
sarjana, tanpa mengeluh dengan sifat dan perbuatanku. Dan semangat untuk
skripsinya, aku tau skripsi itu berat tapi aku yakin kamu kuat. Semangat.
13. Keluarga besar penerima beasiswa Karya Salemba Empat Universitas
Lampung (KSE UNILA), Kak Rio, Kak Wahyu, kak Yoseph,Kak Riko, Kak
Nanang, Kak Febri, Kak Ma’ruf, Mbak Ria, Mbak Amel, Mbak Dila,
Riyadi, Asep Rama, Imam, Ade Prabowo, Silfi, Vera, Ade Fadilah, Azizah,
Andika, Oki, Ardita, Bella, Kiki, Inara, Feri Timakasih atas segala
pengalaman, dukungan dan kebersamaan selama ini. Pendiri Yayasan Karya
Salemba Empat Nusantara yang telah memberikan dana bulanan selama dua
setengah tahun.
14. Keluarga besar IKAM LAMTIM, terimakasih telah memberikan
pengalaman dan kesempatan untuk bersama-sama membuat ide dan
gagasan untuk kemajuan daerah asal kita tercinta, semoga silaturahmi selalu
terjaga di antara kita semua.
15. Keluarga KKN Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan
Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah,. Trimakasih atas segala
pengalaman, kekonyolan dan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada
penulis sehingga kita tetap bersilaturahmi hingga saat ini.
16. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan
satu persatu, Trimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada
Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua. Sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa
studi ini adalah awal untuk menampaki tanggal tangga kehidupan berikutnya.
Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita
semua. Amin.
Bandar Lampung, 12 Desember 2019
Penulis
Muhamad Amin Tohari
DAFTAR ISI
ABSTRAK HALAMAN PERDDETUJUAN HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN RIWAYAT HIDUP MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN SANWACANA DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 8 1.3 Ruang Lingkup Penelitian .................................................................. 9 1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................... 9 1.5 Kegunaan Penelitian .......................................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kedudukan ....................................................................................... 11 2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ................................................ 12 2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ............................... 13 2.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan...... ................. 15
2.4.2 Dasar Hukum Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.................... 17 2.4.3 Prosedur Pendaftaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja .................. 17 2.4.4 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan .......................................... 18
2.5 Hukum Ketenagakerjaan .................................................................... 23 2.6 Hak dan Kewajiban Pekerja ............................................................... 25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian .................................................. 29
3.1.1 Jenis Penelitian ......................................................................... 29 3.1.2 Tipe Penelitian ......................................................................... 29
3.2. Pendekatan Masalah .......................................................................... 30 3.3. Data Dan Sumber Data ...................................................................... 30 3.4. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 31
3.4.1 Metode Pengolahan Data .......................................................... 32 3.5. Analisis Data .................................................................................... 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Sejarah Terbentuknya Jaminan Sosial Bagi Pererja/Buruh ................. 34
4.1.1 Tahap Permulaan ..................................................................... 34 4.1.2 Masa Sebelum Asuransi Sosial ................................................. 35
4.2 Sejarah Pengaturan Jaminan Sosial Di Indonesia ................................ 40
4.2.1 Sebelum Kemerdekaan Indonesia ............................................. 40 4.2.2 Sesudah Kemerdekaan Indonesia .............................................. 43
4.2.2.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 ....................... 45 4.2.2.2 Peraturan Menteri Perburuhan
Nomor 3 Tahun 1964 .................................................... 49 4.2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ................ 52 4.2.2.4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ......................... 57 4.2.2.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ....................... 60
4.3 Program Bpjs Ketenagakerjaan ........................................................... 64 4.3.1 Jaminan Kecelakaan Kerja ........................................................ 64
4.3.1.1 Iuran Dan Jaminan Kecelakaan Kerja .......................... 69 4.3.2 Jaminan Hari Tua ..................................................................... 74
4.3.2.1 Kepesertaan ................................................................. 75 4.3.2.2 Besarnya Iuran ............................................................. 76 4.3.2.3 Besarnya Jaminan Hari Tua ......................................... 76
4.3.3 Jaminan Kematian ................................................................... 81 4.3.3.1 Bentuk Jaminan Kematian ........................................... 82 4.3.3.2 Besarnya Iuran Dan Jaminan ........................................ 83
4.3.4. Jaminan Pensiun ..................................................................... 85 4.3.4.1 Iuran Program Jaminan Pensiun ................................... 86 4.3.4.2 Manfaat Program Jaminan Pensiun .............................. 87
4.4 Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak,Dan Kewajiban ................................ 89 4.4.1 Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan ............................................................ 89 4.4.2 Tugas Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan ........................................................... 90 4.4.3 Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan ........................................................... 91 4.4.4 Hak Dan Kewajiban Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ............................................... 92 4.5 Hambatan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan ..................................................................... 94 4.5.1 Pengetahuan Dan Pendidikan ................................................... 94 4.5.2 Kemiskinan Ekonomi .............................................................. 96 4.5.3 Kelembagaan ........................................................................... 98 4.5.4 Urbanisasi Dan Pengangguran .................................................. 98
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan……………………………………………..…….………100 5.2 Saran…………………………………………………………….……101
DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD 1945
yaitu “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial …”. Memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial
tentu sangat berkaitan dengan sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia.
Rumusan dasar ideologi welfare state tadi “memajukan kesejahteraan umum” dan
sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kemudian
dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk
dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan.
Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang
didalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang
kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta
sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan
flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya
Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan (welfare
state) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare
state) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme
2
Kesejahteraan atau welfare pluralism.
Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan
masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (sosial security), meskipun
dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut
Mubyarto, Kedua Pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang
menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik
buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya
Kesejahteraan Sosial.
Sejak berdirinya negara Indonesia, belum ada pendekatan yang jelas terhadap
model kesejahteraan/keadilan sosial apa yang akan dianut. Dalam rapat Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia dua hari paska proklamasi kemerdekaan, para
pendiri bangsa memaknai konsep kesejahteraan/keadilan sosial antara lain melalui
pendirian Departemen Kemakmuran yang salah satunya bertugas untuk mengurusi
makanan dan keperluan rakyat, dan Departemen Sosial untuk mengurusi fakir
miskin.
Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan
kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat
bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara
modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat
yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas The risk of unemployment,
accident, ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely
3
through welfare provisions of the state.1 Selanjutnya C.A. Kulp dan John W,
resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang
berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus2
Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok
resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah
karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh
seluruh atau sebagaian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis.
Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro
individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.3
Perkembangan terakhir tentang kebijakan pemerintah menyangkut kesejah-
teraan/keadilan sosial menunjukkan bahwa Indonesia semakin dekat ke arah bentuk
welfare state. Pada tahun 2009 pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11
tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan untuk memastikan bahwa
kebutuhan dasar orang-orang miskin, yatim piatu dan manula yang terlantar, orang
dengan penyakit kronis atau cacat yang mengalami ketidakmampuan sosial
ekonomi, dipenuhi dengan menyediakan jaminan sosial dalam bentuk asuransi
kesejahteraan sosial dan bantuan langsung tunai (Pasal 9 ayat (1) ayat (2)). Premi
untuk asuransi kesejahteraan sosial akan dibayarkan oleh pemerintah (Pasal 10 ayat
(1) ayat (2)).4
1 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction, California: Standford University Press, 1992, hlm. 126. 2 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hlm 7. 3 Ibid.hlm. 7 4 Undang – Undang Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4
Sebelumnya, DPR telah mengundangkan Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dimana pemerintah akan mengadakan lima program
jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima program tersebut adalah
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, pesangon kerja, pensiun, dan
asuransi jiwa (Pasal 18).5dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian di perbarui dengan Nomor
40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, dan yang terbaru pemerintah
mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tetang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
Semua program jaminan sosial tadi didasarkan pada pekerjaan dan sumbangan
wajib yang diberikan peserta kepenyelenggara program (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial). Meskipun demikian, selama ini sisi program, pemerintah akan
membayar premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan mereka yang
tidak mampu membayar premi, misalnya karena diberhentikan dari pekerjaan atau
cacat permanen dari kecelakaan kerja (Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal
21 ayat (1) ayat (2) ayat (3)).6
Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS), telah membentuk dua
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu : BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan. Yang dimana BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu Badan
5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 6 Ibid
5
Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi
seluruh pekerja yang ada di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja
di Negara Indonesia paling singkat 6 ( enam ) bulan di Negara Indonesia.
BPJS Kesehatan merupakan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Negara
Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara Indonesia paling singkat 6
(enam) bulan di Negara Indonesia. Adanya 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara
(selanjutnya disebut (BUMN) Persero penyelenggara jaminan sosial antara lain :
PT ASKES (Persero) dengan program Jaminan Kesehatan (JK) seluruh kelompok
rakyat; PT JAMSOSTEK (Persero) menyelenggarakan program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), PT ASABRI (Persero) menyelenggarakan program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP),
dan Jaminan Kematian (JKM) untuk TNI/Polri, Janda/Duda TNI/Polri. dan PT
TASPEN ( Persero ) Taspen menyelenggarakan program Jaminan Pensiun (JP)
seluruh kelompok rakyat;. akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS). 7
Undang-undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 24
Tahun 2011 telah menetapkan PT ASKES (Persero) untuk bertransformasi menjadi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan PTJAMSOSTEK
(Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011Tentang BPJS
7 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6
belum mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN
(Persero) dan pengaturannya lebih kePeraturan Pemerintah.
Banyaknya permasalahan yang dialami oleh para pekerja baik dari segi pengupahan
serta minimnya jaminan kesejahteraan tenaga kerja dan kehidupan yang layak maka
disinalah harus ada peran pihak ketiga, pihak ketiga yang menanggung segala biaya
yang ditimbulkan jika tenaga kerja mengalami hal demikian. Pihak ketiga yang
dimaksud adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengakomodasi
kepentingan pengusaha dan kebutuhan tenaga kerja. Pelaksanaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaandi Indonesia secara umum meliputi
penyelengaraan Program-Program JAMSOSTEK. Penyelengaraan Program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992, Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis
kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, pegawai
negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri.
Dalam rangka menciptakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan tenaga kerja, undang-undang mengatur penyelenggaraan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai perwujutan dan
pertanggungan sosial. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada
hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian
7
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti atau
seluruh penghasilan yang hilang. 8
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah terbit pada tahun 2011. Adalah harapan
kita, setelah itu kita bisa mewujudkan apa yang terkandung didalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, agar setiap warga negara Indonesia memperoleh
perlindungan sosial yang layak, sejak lahir hingga meninggal dunia. Hal ini juga
untuk mewujudkan amanat konstitusi, mewujudkan masyarakat yang sejahtera
yang berkeadilan sosial. Suatu hal yang bahkan perlu dipertimbangkan langkah
percepatan untuk mewujudkan undang-undang tersebut, mengingat ketertinggalan
Indonesia dalam penye-lenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan,
dibanding negara-negara lainnya dan Program Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan berupa produk jasa, dimaksudkan untuk melindungi resiko
sosial tenaga kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja.
Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bandan Penye-
lenggara Jaminan Sosial pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi
pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dikatakan suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau keadaan yang dialami oleh
8 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8
tenaga kerja sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia, jaminan pensiun
dan juga pengembalian kerja jika pekerja mengalami cacat.
Pada dasarnya Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
merupakan sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem
pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi
kerja dan pekerja. Dalam hal ini pemerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi
terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau paling tidak pemerintah terikat
untuk menutup kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami defisit. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditunjuk sebagai satu-satunya
badan penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang badan penyelenga jaminan sosial, bertekad Menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertatakelola Baik serta
Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji
permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul,
:“Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setelah
Berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penye-
lenggaraan Jaminan Sosial”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi
rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
9
1. Bagaimana kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ke-
tenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan undang-
undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
1.3 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan
sistem jaminan sosial yang ada di indonesia khususnya terhadap jaminan sosial
teanagakerja dan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja .
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk Mengetahui kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaansetelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan
undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
10
1.5 Kegunaan Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:
a) Kegunaan Teoritis
1) Sebagai Bahan Informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan
pertimbangan penelitian lanjutan
2) Memperkaya khasanah perpustakaan
b) Kegunaan Praktis
Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:
1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau instansi terkait dalam memberikan
perlindungan terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Kota
Bandar Lampung.
2) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat (pelaku usaha) mengenai perlindungan
terhadap pekerja yang bekerja di perusahan-perusahaan di Kota Bandar
Lampung.
3) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas
Hukum Universitas Lampung.
11
BAB II TINJUAN PUSTAKA
2.1 Kedudukan
2.1.1 Pengertian Kedudukan
Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewaajiban-kewajiban
dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinya. Ditinjau dari
sudut tertentu, kedudukan adalah posisi seorang atau kelompok sosial bahkan
organisasi dan komunitas Sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok
itu. Seseorang dapat memperoleh kedudukan tertentu melalui cara tertentu pul.
Dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu pertama, kedudukan yang secara otomatis,
yang disebut acribe status. Kedudukan ini didapat pada saat dia dilahirkan atau
sesudahnya tanpa si individu bersangkutan berusaha untuk memperolehnya.
Melalui pengakuan masyarakat, seseorang secara otomatis memperoleh kedudukan
tertentu seperti golongan umur, jenis kelamin, dewasa, dan lain-lain. Kedua,
kedudukan yang diperoleh dari hasil usaha atau minimal setelah ia menjatuhkan
pilihan nya. Kedudukan yang tergolong macam ini adalah misalnya dokter,
pengacara, guru, dan sebagainya.
12
Menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI) kedudukan adalah pertukaran
tempat dua atom dalam suatu molekul, keadaan yg sebenarnya, status (keadaan atau
tingkatan orang, badan atau negara, dsb)
Menurut Koentjaningrat dalam suatu institusi, individu-individu yang
menjalankanya selalu menenpati kedudukan-kedudukan tertentu. Kedudukan
dalam sebuah institusi berkenaan dengan tujuan, fungsi, dan kewenangan sebuah
istitusi tersebut di bentuk.
2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
2.2.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
BPJS merupakan badan hukum nirlaba.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan
sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi
jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga
jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap.
Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015
giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
13
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk
dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS
menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang
sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara
baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.9
2.3 Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan
2.3.1 Pengertian BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS merupakan
badan hukum publik yang menyelenggarakan progam jaminan kesehatan nasiona
BPJS Kesehatan ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ) adalah badan
hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas
sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) bagi seluruh rakyat
Indonesia.
BPJS Kesehatan sendiri sebelumnya bernama Askes ( Asuransi Kesehatan ) yang
dikelola oleh PT Askes Indonesia ( Persero ). Perubahan nama ini sejak tanggal 1
januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
nasional, terjadi pengalihan program-program pelayanan kesehatan perorangan
9 Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm. 7
14
kepada BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai
berikut:10
1. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan
kesehatan masyarakat (Jamkesmas);
2. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Re-
publik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan ke-sehatan
bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan
kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
3. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pe-
meliharaan kesehatan.
2.3.2 Tujuan Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah Indonesia
khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesahatan nasional. Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
selanjutnya disebut dengan Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa, “BPJS
Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.” Jaminan
kesehatan menurut Undang-Undang SJSN diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.11
10 Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm. 9 11 Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm.20
15
1. Pasal 2 Undang-Undang BPJS, disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem
jaminan sosial nasional berdasarkan asas: (1) kemanusiaan, (2) manfaat, dan (3)
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-
Undang BPJS, menerangkan:Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah
asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional
menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
3. Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
adalah asas yang bersifat adil.
Pasal 3 Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
menyebutkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap
Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jamainan Sosial yang
dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang
agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
2.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjan
2.4.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerja an)
merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk
mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan
16
mekanisme asuransi sosial Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang
asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek
(Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.
BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga
kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari2014.
BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada
Presiden dan berfungsi memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di
Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di
Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa
jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam
bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek
(Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga
Kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi paling lambat
1 Januari 2015 menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program
jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi
peserta.
17
2.4.2 Dasar Hukum Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan
setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial
d. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial
e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan12
2.4.3 Posedur Pendaftaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pengusaha harus menyampaikan formulir Jamsostek kepada Badan Penyelenggara
selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara
Badan Penyelenggara dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak formulir
pendaftaran dan pembayaran iuran pertama diterima, menerbitkan dan
menyampaikan kepada pengusaha
1. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda
kepesertaan perusahaan
2. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan
12 Dr.Suratman Sh. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia. Rajawali Pers. Depok . 2019. Hlm 207.
18
dalam program jaminan sosial tenaga kerja
Pengusaha menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta
program jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu paling lambat 7 hari sejak
diterima dari Badan Penyelenggara
Pengusaha wajib melaporkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu paling
lambat 7 hari sejak terjadinya perubahan mengenai perubahan:
a) Alamat perusahaan
b) Kepemilikan perusahaan
c) Jenis atau bidang usaha
d) Jumlah tenaga kerja dan keluarganya dan
e) Besarnya upah setiap tenaga kerja.13
2.4.4 Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibagi dalam :
A. Peserta penerima upah (PU), yaitu Setiap orang yang bekerja dengan menerima
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja terdiri dari:14
1. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara.
Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana Pasal
5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial, meliputi:
Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pejabat Negara,
13 R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang “Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja” 14 Dr.Suratman Sh. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia. Rajawali Pers. Depok . 2019. Hlm 214.
19
Pegawai Swasta, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI,
Peserta Didik POLRI. Untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
penyelenggara negara pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja dengan
persyaratan sebagai berikut:
Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pejabat Negara,
Pegawai Swasta, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI,
Peserta Didik POLRI. Untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
penyelenggara negara pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja dengan
persyaratan sebagai berikut:
1.) Asli dan salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
2.) Asli dan salinan NPWP Perusahaan
3.) Slip gaji masing-masing pekerja
4.) Salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing pekerja
5.) Salinan KK (Kartu Keluarga) masing-masing pekerja
2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang diatur dalam
Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial, terdiri atas:
1.) Usaha Besar
Adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang
meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam
20
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk usaha besar diwajibkan mengikuti 4 program yang ada dalam BPJS
Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
2.) Usaha Menengah
Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk usaha menengah diwajibkan mengikuti 4 program yang ada dalam BPJS
Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
3.) Usaha Kecil
Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk usaha kecil hanya diwajibkan mengikuti 3 program saja yaitu Jaminan Hari
Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
21
4.) Usaha Mikro Adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha
perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Untuk usaha mikro hanya diwajibkan mengikuti 2 program yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) saja.
B. Peserta bukan penerima upah (BPU)
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau
usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau
usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja
atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan
kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang
Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain.15
Untuk pekerja mandiri atau perorangan yang ingin menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan maka dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah / kelompok / Mitra / Payment Point
(Aggregator / Perbankan) yang telah melakukan ikatan kerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan.
Jenis program BPJS Ketenagakerjaan pada peserta mandiri/diluar hubungan kerja:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja
yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi,
penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat
15 https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html, di akses pada 29 oktober 2019
22
tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya
pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap
b. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala
c. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor,
beserta hasil pengembangannya
Persyaratan untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta perorangan
adalah sebagai berikut:
• Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan)
• Mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran wadah/Kelompok/Mitra Baru.
• Menghubungi:
o Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
o Wadah
o Mitra/Payment Point(Aggregator/Perbankan) yang bekerjasama dengan BPJS
Ketenagakerjaan.
Pembayaran iuran dapat dilakukan oleh peserta sendiri atau melalui
Wadah/Mitra/Payment Point/Aggregator/Perbankan) selama bulanan/3 bulan/6
bulan/1 tahun sekaligus
C. Jasa Konstruksi (JAKON)
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan
pekerjaan konstruksi
Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang
23
bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas,
borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun proyek - proyek tersebut
meliputi :
• Proyek-proyek APBD
• Proyek-proyek atas Dana Internasional
• Proyek-proyek APBN
• Proyek-proyek swasta
Untuk Menjadi Peserta, maka :
• Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan Jasa
Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat
sekurang- kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan
• Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)
2.5 Hukum Ketenagakerjaan 2.5.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan atau perburuhan merupakan bagian dari hukum pada
umumnya. Sebagai bagian dari hukum pada umumnya atau memberikan batasan
pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari pengertian
hukum pada umumnya. Berbicara tentang batasan hukum, para ahli saat ini belum
ada menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum.
24
Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang sangat luas. Bentuk
dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan dari berbagai sudut
pandang yang berbeda-beda.16
Menurut Soetikno, hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan
kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang
mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan
orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut
paut dengan hubungan kerja tersebut.17
Imam Soepomo sendiri memberikan pengertian hukum perburuhan (Kete-
nagakerjaan) adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak
tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain
dengan menerima upah. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat
aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan
industrial antara pekerja atau buruh.
Sedangkan menurut Mollenaar, hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang
berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, buruh
dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Dari pengertian hukum perburuhan
diatas hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur yaitu:
a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis
b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau
majikan
16 Lalu Husni, 2013, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.20 17 Abdul Khakim, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.4
25
c. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah
sebagai balas jasa
d. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit,
haid, hamil, melahirkan, keberadaanorganisasi pekerja atau buruh dan
sebagainya.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada
satu Pasal pun yang memberikan definisi mengenai Hukum Ketenagakerjaan atau
Perburuhan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berdasarkan uraian
diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah serangkaian
peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan tenaga kerja
baik sebelum kerja (pre employment), pada saat kerja (during employment) dan
sesudah kerja (post employment).
2.6 Hak Dan Kewajiban Pekereja Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain sebagai hasil dari pekerjaanya. Setiap pekerja
mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi meliputi:18
1.Hak Pekerja
1.) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
pengidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa membedakan jenis kelamin,
18 Dr.Suratman Sh. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia. Rajawali Pers. Depok . 2019. Hlm 140..
26
suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga
kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para
penyandang cacat.
2.) Setiap pekerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja.
3.) Setiap pekerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh
serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi dan daya
kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan
keterampilan kerja.
4.) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.
5.) Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti
6.) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
1 Keselamatan dan kesehatan kerja
2 Moral dan kesusilaan
3 Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta moral agama.
7.) Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja
8.) Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha
melakukan perbuatan:
1 Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh
27
2 Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
3 Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan
berturut-turut atau lebih
4 Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh
5 Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang
diperjanjikan
6 Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan
dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak
dicantumkan didalam perjanjian kerja
2.Kewajiban Pekerja
Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan
oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Adapun kewajiban dari pekerja
adalah sebagai beriku
a. Wajib melakukan prestasi/pekerjaan bagi pengusaha
b. Wajib mematuhi peraturan perusahaan
c. Wajib mematuhi perjanjian kerja
d. Wajib mematuhi perjanjian kerja bersama
e. Wajib menjaga rahasia perusahaan
f. Wajib mematuhi peraturan pengusaha.19
Adapun kewajiban pekerja lainnya tercantum dalam ketentuan Pasal 62 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu kewajiban
19Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.54
28
membayar ganti rugi kepada pihak lainnya (pengusaha) sebesar upah pekerja
sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja apabila mengakhiri
hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja waktu tertentu20.
20 Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.59
29
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 JENIS PENELITIAN DAN TIPE PENELITIAN
3.1.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut
juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatif karena tidak
mengkaji pelaksaan atau implementasi hukum.21
Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3.1.2 Tipe Penelitian
Tipe penelitian ysng digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu
penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memeperoleh gambaran
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,Hlm102.
30
(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan
pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakat.22 Penelitian ini diharapkan mampu
memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai Kedudukan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3.2 Pendekatan Masalah
Pedekatan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan
Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif23 yaitu pendekatan dengan cara
menelaah kaidah-kaidah, norma, norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan
masalah yang akan diteliti. Pendeketan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan
berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur
yang erat hubungan dengan masalah yang akan diteliti
3.3 Data dan Sumber Data
Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka
penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan. Jenis data adalah data sekunder
yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mrnguapulakan dari
berbagasi sumber bacaan yang berhubungan dengan maslah yang diteliti.
Data sekunder terdiri dari :24
9.) Bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-undangan meliputi:
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial;
22 Ibid, hlm 50. 23 Soerjonomor Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1983, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 27 24 Ibid, hlm 82.
31
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;
c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional Undang;
e. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
f. Undang Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan
sosial.
d. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari buku-
buku, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
dalam penelitian ini.
e. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok-pokok
permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder. Bukan merupakan bahan hukum yang signifikan
dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan,
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-
artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
3.4 Metode Pengumpulan Data Data yang digunakaan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan
melalui car acara sebagai berikut:
32
1. Studi kepustakaan
Studi Kepustakaan adalah Pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari
berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan
seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur, perundang-
undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli yang berkaitan dengan
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. Studi dokumen
Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak
dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahuio oleh pihak tertentu. Studi
dokumen dilakukan dengan mengkaji Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 dan
undang undang yang terkait dengan Undang undang di atas.
3.4.1 Metode Pengolahan Data Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data,
pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data
sehingga siap pakai untuk dianalisis25. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah
cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;
b) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-
kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang
akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan
penelitian yang dilakukan.
25 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, 2008, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 72
33
c) Rekontuksi data (reconstruction), yaitu menyusun ulang data secara teratur,
berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan untuk
menjawab pokok bahasan yang diteliti.
d) Sistematis data (systematizing), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan
data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara
sistemastis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.
3.5 Analisis Data
Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya adalah melakukan analisi data secara
Analisis deskriptif.26 yaitu analisis dengan mendeskripsikan atau mengambarkan
data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dngan
cara sistematis,sehingga memiliki arti dan dapat di rangkum guna pembahasan pada
bab-bab selanjutnya.
26 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105
34
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,
maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1. Undang-Undang BPJS membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Empat BUMN Persero penyelenggara
program jaminan sosial PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT
JAMSOSTEK (Persero), dan PT TASPEN (Persero) bertransformasi menjadi
BPJS. Undang-Undang BPJS telah menetapkan PT ASKES (Persero) untuk
bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT JAMSOSTEK akan
bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang BPJS belum
mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN
(Persero) dan mendelegasikan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah.
Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang SJSN. Seluruh Pasal Undang-Undang
Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BPJS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan
pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SJSN
untuk seluruh pekerja kecuali Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI.
35
2. Faktor yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ke-
tenagakerjaan dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 24 tahun 2011
tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai berikut:
1. Pengetahuan dan Pendidikan
2. Kemiskinan dan Ekonomi
3. Kelembagaan
4. Urbanisasi dan Pengangguran
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya maka beberap saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:
1. BPJS ketenagakerjaan segera mendesak pemerintah untuk menerbitkan undang
undang BPJS yang mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan
PT TASPEN (Persero).
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosiasl Ketenagakerjaan sudah melakukan
program programnya dengan baik, namun adanya faktor penghambat dalam proses
implementasi undang undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Adapun saran
yang dapat diberikan yaitu: 1) pihak BPJS ketenagakerjaan perlu adanya sosialisasi
lebih intens kepada para tenaga kerja agar mrnjadi peserta asuransi sebagi
penunjang kesejahteraan untuk para tenaga kerja. 2). pada tahap awal pemerintah
perlu menyuntikkan dana lewat APBN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS), sebagai pelaksanaan sistem iuran, yang merupakan program
pancingan untuk dapat diikuti dengan cara menabung oleh tenaga kerja.
DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Abdul Khakim, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
Abdurrahman, Muslan, 2006, Ketidakpatuhan Tenaga Kerja Indonesia, Universitas
Muhammadiyah Malang, Malang.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hokum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika ,Jakarta .
Asih Eka Putri, 2014, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung. Jakarta.
Balai Pustaka, 2005 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi Ketiga, Jakarta.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
Dahwilani, Dani Muhammad, 2004 ,tanggapan pekerja terhadap pelayanan sosial di
perusahaan, jurnal ilmu kesejahteraan sosial vol. 3 No. 2.
Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, 2016, Hukum Ketenagakerjaan,
Sinar Grafika, Jakarta.
Gawani Kartasapoetra, dkk,Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Bina
Askari, Jakarta,1986.
H. Asikin zainal, S.H., S.U. (Ed.) dkk. 2010 Dasar Dasar Hukum Perburuhan, PT
Rajagrafindo Persada, Jakarta.
H. Zaen Asyadie, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia,
Prenadamia Grup, Jakarta, 2019.
Kertonegoro Sentanoe, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia,Cet, I., Mutiara,
Jakarta.
Kertonegoro, Sentanoe (1998), Sistem Penyelenggaraan dan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Tenaga Kerja – Isu Privatisasi Jaminan Sosial, Yayasan Tenaga Kerja
Indonesia, Jakarta.
Lalu Husni, 2013, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mulyana, Deden, 2000, Handout : Manajemen Resiko dan Asuransi,FE Unsil, Tasikmalaya.
Muhammad Abdulkadir, 2006, Hukum Asuransi Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Muharam, Hidayat. 2006. Panduan Memahami Hukum KetenagaKerjaan Serta
Pelaksanaanya di Indonesia, Penerbit PT citra aditya Bakti, bandung.
Moh. Syaufi Syamsuddin, “Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja
Wanita”,Informasi Hukum, dikutip dari Chandra TD 2017
Payaman j. Simanjuntak, 2004 reformasi sitem pengupahan nasional, Informasi Hukum, ,
dikutip Tua Hasihonal Hutabarat, jakarta.
Purwoko Bambang, 2001, penyelenggaraan jaminan sosial, Jamsostek, Jakarta.
Purwoko Bambang, Jaminan sosial dan Sistem penyelenggaraannya, Meganet Dutatama,
Jakarta.
Purba, R. (1992). Memahami Asuransi Di Indonesia. : PT. Pustaka BinamanPressindo,
Jakarta.
Rukminto Adi, Isbandi. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial
(PengantarPada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan) Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia, jakarta.
Sandjun H. Manulung, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. I, Rineka Cipta,
Jakarta,2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1983, Rineka Cipta, Jakarta.
Suriaatmadja, S. (1995). “Perkembangan PT. ASTEK dalam Jaminan Kesehatan”.Makalah
Pada Kongres IAKMI VIII tanggal 8 -11 Oktober 1995. Yogyakarta, hal
Suratman Sh. 2019. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia. Rajawali Pers. Depok .
Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS
Ketenagakerjaan.Visi Media, Jakarta ,2014.
Vladimir Rys. 2011. Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar.
PT Pustaka Alvabet,
Wijayanti Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar
Grafika , Jakarta.
Waluyo Bambang, 2008, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
II. Skripsi
Chandra Td Kedudukan PT. Jamsostek Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Setelah Adanya UU No.40 Tahun 2004,Universitas Sumatera Utara, tahun 2017
Armila Ernisa Zulfa, Analisis Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang
Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal, Skripi Undip.
Tahun 2017
Muhammmad Yusran Saad, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs), Ketenagakerjaan Universitas Hasanuddin
Makassar,2016.
III. Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan
Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 1947 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan
Sosial.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang – Undang No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 jo. Pasal 1 ayat (5) Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan
Pelayanan Jaminan Sosial tenaga Kerja.
II. Webite :
http://arti-definisi-pengertian.info/makna-kedudukan/ diakses 13 november 2018
https://kbbi.web.id/kedudukan
https://id.wikipedia.org/wiki/kedidukan
http/zainuddion.blogspot.com/2009/proses-hukum-terhadap-kasus-jamsostek.html diakses 13
november
https://katadata.co.id/berita/2018/02/15/baru-244-perusahaan-yang-ikut-program-bpjs-
ketenagakerjaan,diakses pada 22 maret 2019
http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25. diakses 5 oktober
2019 www.kemdikbud.go.id diakses 7 september 2019
https://www.infogsbi.or.id/2011/12/ di akses 18 september 2019
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html, di akses
pada 29 oktober 2019
Recommended