Undang-undang tentang Jaminan Sosial

Pendahuluan Sistem Jaminan Sosial Nasional pada

dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui program ini, setiap penduduk diharakan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3) UUD 1945 Pasal 32 ayat (1), (2) Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan

Kesehatan Peraturan dan Ketentuan lainnya

DASAR HUKUM

UUD 1945 Pasal 28 H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG“SISTEM JAMINAN SOSIAL

NASIONAL”

Bab 1 ketentuan umum

pasal 1

Bab IIAsas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan

ASAS :Pasal 2

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

TUJUAN :Pasal 3

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

PRINSIP

Pasal 4

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

a. kegotong-royongan

b. Nirlaba

c. Keterbukaan

d. kehati-hatian

e. Akuntabilitas

f. Portabilitas

g. kepesertaan bersifat wajib

h. amanat

i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Program Jaminan Sosial Pasal 18

Jenis program jaminan sosial meliputi :

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan hari tua;

d. jaminan pensiun; dan

e. jaminan kematian.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN

2011

TENTANG “BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL “

Bab IKetentuan Umum

Pasal 1

Pasal 2

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:

a. kemanusiaan

b. manfaat

c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

BPJS bertujuan :

Untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Bab IIPembentukan dan Ruang Lingkup

Pembentukan Pasal 5

(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. BPJS Kesehatan

b. BPJS Ketenagakerjaan.

Ruang Lingkup Pasal 6

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

a. jaminan kecelakaan kerja;

b. jaminan hari tua;

c. jaminan pensiun; dan

d. jaminan kematian.

Pasal 9 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Tugas Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:

a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;

b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;

c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;

d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;

e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;

f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan

g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG“PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT”

Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.

Jaminan Kesehatan Nasional

Regulator

BPJS Kesehatan

Peserta Jaminan Kes

Fasilitas Kesehatan

Baya

r iura

n P

enan

gana

n kelu

han

Perjanjuian Kerjasama

Ajukan klaim

Pembayaran Klaim

Mencari Pelayanan

Memberi Pelayanan

Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll)

Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Obat, Alkes

Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,Ke

ndal

i Bia

ya &

kua

litas

Yank

es

Pemerintah

Sistem Rujukan

Single payer, regulated, equity

Prinsip jamkesmas :

1. Dikelola secara nasional

2. Nirlaba

3. Portabilitas

4. Transparan

5. Efisien

6. Efektif.

Tujuan jamkesmas :

Melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.

Penyelenggaraan Program Jamkesmas memberikan perlindungan

sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.

Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam Program Jamkesmas bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) belanja bantuan sosial.

Penyelenggaraan Program Jamkesmas dibedakan dalam dua kelompok berdasarkan tingkat pelayanannya yaitu:

1. Jamkesmas untuk pelayanan dasar di puskesmas termasuk jaringannya

2. Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit dan balai kesehatan.

Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi:

a. Masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan database kepesertaan yang bersumber dari TNP2K.

b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar.

c. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas.

d. Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009

e. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir termasuk Keluarga Berencana (KB) pasca melahirkan, yang tidak memiliki jaminan persalinan.

f. Penderita Thalassaemia Mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah mendapat surat keterangan Direktur Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia.

g. Seluruh penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang timbul akibat pelaksanaan imunisasi Program pemerintah.

1. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan Kesehatan, Peserta Askes, Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek, dan Peserta ASABRI

2. Tahap Kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019

Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 1

Perpres No.12/2013 ttg JKN Pasal 6

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan : Pekerja Penerima Upah,

Pekerja Bukan Penerima Upah, Bukan Pekerja dan anggota keluarganya

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 2,3,4

Daftar dan harga obat serta BMHP yang dijamin BPJS ditetapkan pemerintah

Daftar harga obat & bahan medis habis pakai ditinjau setiap 2 tahun sekali

Jaminan Kesehatan NasionalM

an

faat

Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah & swasta yang bekerjasama dgn BPJS

Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilakukan pada faskes yang tidak bekerjasama

Bila belum tersedia fasyankes wajib BPJS memberikan kompensasi diberikan

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40

Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan

Manfaat medis & non medis (akomodasi & ambulan) Pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 20, 25

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 32

Peran Program Kefarmasian dan Alkes

Pasal 32

1. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

Disini Peran Binfar dalam menyediakan Pedoman (tidak mengikat). Peran utama pada obat-obat orphan dan atau obat yang kasusnya jarang

PELAYANAN FARMASI DAN ALKES

1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui :– Penyempurnaan standar dan pedoman:• Formularium Nasional• Harga obat (group purchasing)• Standar pelayanan farmasi lainnya

– Akreditasi standar pengelolaan dan pelayanan sarana kefarmasian (instalasi farmasi)

– Pemenuhan jumlah SDM farmasi di fasyankes yang dilakukan secara bertahap

– Peningkatan kompetensi SDM farmasi– Penyempurnaan Manajemen Pengelolaan Obat (dari

perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pelayanan)

PELAYANAN FARMASI DAN ALKES

2. Penyusunan dan review regulasi yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan kefarmasian dan alkes:–Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat dan

BMHP–Standarisasi alkes–Penggunaan Alkes yang tepat guna–Pengendalian dan pemantauan penggunaan obat

secara rasional

Pasal 26

1. Pengembangan penggunaan teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment).

2. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

3. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi (health technology assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

04/13/2023Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi 42

Thank you