View
266
Download
12
Category
Preview:
Citation preview
KEDEPUTIAN
PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN ;
Evaluasi 2017 dan
Rencana 2018
B. Wisnu Widjaja
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN, BNPB
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
BALI, 21-22 FEBRUARI 2018
2
DIREKTORAT
PENGURANGAN RISIKO BENCANAPRBDIREKTORAT PENGURANGAN RISIKO BENCANA
2017
Fasilitasi Kajian Risiko Bencana
Pedoman dan Standarisasi PRB
Gerakan PRB
Mitigasi Bencana
Pemantauan Capaian PRB
01 – Fasilitasi Kajian Risiko Bencana
Rp 23,3 M
2017
Peta Risiko
33 Kab/Kota
Teknokratik RPB
45 Kab/Kota
Pengembangan inaRISK Web
Mobile Apps inaRISK
PIT Riset Kebencanaan | Partisipasi GP-DRR 2017
Kajian dan Penelitian PRB | Dukungan pembahasan ISO
terserap
98,8 %
3
6
711
411
3
8
14 3
2 6 KRB
RPB
- PIT 2017, dihadiri dan dibuka oleh Wakil Presiden RI
- InaRISK menjadi contoh aplikasi pelayanan publik pada saat acara
Global Center for Disaster Statistic di Sendai, Nopember 2017
Rp 413 jt
2017
Draft Pedoman Pengukuran Ketangguhan
Kabupaten/Kota
Rancangan SNI:
Penyusunan Rencana Kontinjensiterserap
88,38 %
02 – Pedoman dan Standarisasi PRB
ISO 22327 : Guidelines for Implementation of a community-based landslide early warning system
Usulan Indonesia [BNPB, BSN dan UGM] telah disetujui 100% dan pada sidang ISO 2018 di Sydney akan
ditetapkan. Sejarah baru, pertama kalinya Indonesia berhasil membuat ISO tentang Penanggulangan
Bencana. Membuktikan Indonesia bukan supermarket bencana, tetapi laboratorium bencana.
2017
Standar Nasional Indonesia tentang PenanggulanganBencana
No. Judul RSNI Adopsi
1 Rambu evakuasi tsunami SNI 7743:2011
2 Perlindungan masyarakat – Pedoman untuk manajemenkesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasional
ISO 22399:2007, IDT
3 Jalur evakuasi tsunami SNI 7766 - 2012
4 Keamanan Masyarakat- Manajemen Kedaruratan – Persyaratanuntuk penanganan insiden
ISO 22320:2011, IDT
5 Keamanan masyarakat - Terminologi ISO 22300: 2012, IDT
6 Layanan Kemanusiaan dalam bencana SNI 7937:2013
7 Keamanan Masyarakat_ Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha-Persyaratan
ISO 22301: 2014, IDT
8 Sirine Peringatan Dini tsunami SNI 8040:2017
Komtek 13-08: Penanggulangan Bencana
Standar Nasional Indonesia tentang PenanggulanganBencana
Komtek 13-08: Penanggulangan Bencana
No. Judul RSNI Progress
9 Keamanan masyarakat - Evakuasi Massal-panduanuntuk perencanaan
SNI 22315: 2015, IDT
10 Desa dan kelurahan tangguh bencana SNI 8357:2017
11 Pedoman pengkajian risiko bencana tingkat nasional dan provinsi
SNI 8182:2017
12 Sistem Peringatan dini gerakan tanah SNI 8235:2017
13 Mamanejemen pelatihan Penanggulangan Bencana SNI 8288:2017
14 Penyusunan zona kerentanan gerakan Tanah SNI 8291:2016
15 Jalur dan Rambu Evakuasi Erupsi Gunungapi SNI 8289:2016
17 Manajemen pelatihan kesiapsiagaan menghadapibencana tsunami
SNI 8358:2017
Rp 16,9 M
terserap
98,36 %
25.000pohon
32.000masyarakat
63sungai
4Kabupaten
31Kab/Kota
189Fasilitator daerah
PENILAIANKetangguhan Kota
2
18
1 4
6
Lokasi
Gerakan
59Grup WA
1
03 – Gerakan Pengurangan Risiko Bencana
- BPBD mulai mendapat perhatian dari Kepala Daerah
- Kepala Daerah mulai membuat komitmen dalam mengurangi
bencana di daerahnya dan pelibatan masyarakat
2017
Rp 7,3 M
SMAB
Materi Sosialisasi PRB:
Buku Khutbah Kebencanaan | Album Lagu Anak
terserap
91,51 %
Mitigasi Struktur Partisipatif
Dukungan Peringatan Bulan PRB 2017
5Kab/Kota
• Gorontalo Utara
• Kerinci
• Morotai
• Kota Bandar Lampung
• Kota Jayapura
04 – Mitigasi Bencana
- SMAB menjadi contoh mainstreaming dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Pendidikan kebencanaan di Indonesia menjadi contoh baik dunia
- Bulan PRB 2017, walaupun dilaksanakan di Sorong, Papua Barat, tetap sukses walaupun banyak kendala dan
tantangan
2017
Rp 1,4 M
Laporan Pantauan Pelaksanaan
Kegiatan PRB selama 2017
Perhitungan Penurunan
Indeks Risiko Bencana 2017terserap
99,1 %
05 – Pemantauan Capaian PRB
Penurunan IRB 2017 dilakukan bersama Sekda,
Bappeda, Dinas PUPR dan BPBD 136 Kab/Kota
prioritas RPJMN 2015-2019,
2017
2015 2016 2017
Output 100% 90,58% 98%
Anggaran 91% 98,76% 95%
2018
Kajian PRB
Dokumen RPB
Pedoman dan Standarisasi PRB
Layanan Mitigasi Bencana
Dokumen Pengelolaan PRB
Target Strategis 2018 – Dit. PRB
Rp 46,2 M
2018
68%
32%
68%
32%
Pencegahan
Mitigasi
31,4 M
14,8 M
01 Kajian PRB 2018
Rp 16,9 M 44 Dokumen
• 44 : 4 Paket Pekerjaan KRB (@ 11 Kab/Kota)• Update inaRISK• Juknis penyusunan KRB
Kontraktual : Rp 12,5 MSwakelola : Rp 4,4 M
PRIORITASNASIONAL
PENCEGAHAN
02 Dokumen PRB 2018
Rp 9,7 M 26 Dokumen
• 26 : 2 Paket Pekerjaan RPB (@ 13 Kab/Kota)• Juknis penyusunan RPB• Juknis pengukuran IKD
Kontraktual : Rp 7,6 MSwakelola : Rp 2,1 M
PRIORITASNASIONAL
PENCEGAHAN
03 Pedoman dan Standarisasi PRB 2018
Rp 800 JT 2 Dokumen
• 1: Pedoman Penilaian Kapasitas Daerah• 1: RSNI Renkon/TES
Kontraktual : -Swakelola : Rp 800 JT
PRIORITASSEKTOR
MITIGASI
04 Layanan Mitigasi Bencana 2018
Rp 12,9 M 26 Lokasi
• 15 :Lokasi Gerakan PRB• 5 :Lokasi SMAB• 5 :Lokasi Mitigasi Partisipatif• 1 :Peringatan Bulan PRB• Paket EO Pembekalan
Kontraktual : Rp 1 MSwakelola : Rp 11,9
PRIORITASSEKTOR
MITIGASI
05 Dokumen Pengelolaan PRB 2018
Rp 5,9 M 10 Dokumen
• 2 :Laporan IKD & Laporan PRB• 5 :Penilaian Kota Tangguh• 1 :PIT 2018• 2 :ISO & AMCDRR 2018• 2 :Pengelolaan PRB Sampang & Bengawan Solo
Kontraktual : Rp 580 jtSwakelola : Rp 5,3 M
PRIORITASSEKTOR
PENCEGAHAN & MITIGASI
Lokasi Penguatan Kelembagaan PRB
Tahun 2018
Mitigasi Struktur Partisipatif:• Buton• Prov. NTT (4 Kab/Kota)
Sekolah/Madrasah Aman:• Kota Palu• Wajo• Kota Palangkaraya• Solok Selatan• Sukabumi
Penilaian Kota Tangguh:• Tabanan• Kota Jayapura• Luwu Timur• Kota Pontianak
19
Gerakan PRB
• Tasikmalaya
• Limapuluh Kota
• Kota Lhokseumawe
• Tanah Laut
• Kota Bengkulu
• Kota Kupang
• Kota Bima
• Sorong
• Banjarnegara
• Kota Medan
• Kota Ambon
• Bantul
• Biak
DIREKTORAT
KESIAPSIAGAANKS
Peringatan Dini dalam
Penanggulangan Bencana
(1)
• Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan PapanInformasi Bencana
Rambu danPapan
InformasiBencana
• LEWS (gerakan tanah)
• FEWS (banjir)
• MHEWS (multibahaya)
• TEWS (tsunami)
SistemPeringatan
Dini
• Kementerian/Lembaga
• BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota
• SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
• Perguruan tinggi
SinergiBNPB
Pasal 46 UU 24/2007 tentang PenanggulanganBencana:
1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilantindakan cepat dan tepat dalam rangka
mengurangi risiko terkena bencana serta
mempersiapkan tindakan tanggapdarurat.
2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui: a. pengamatan gejala bencana;b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;c. pengambilan keputusan oleh pihak yang
berwenang;d. penyebarluasan informasi tentang peringatan
bencana; dane. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
Diterima Dipahami Dipercaya Ditindaklanjuti
7 sub sistem peringatan dini:
1. Sosialisasi penguatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Penilaian risiko;
3. Pembentukan tim siaga bencana di tingkat desa/dusun;
4. Pembuatan peta dan rute evakuasi;
5. Penyusunan prosedur tetap (protap) evakuasi;
6. Pemantauan dan peringatan dini pelaksanaan geladi evakuasi;
7. Membangun komitmen pemerintah daerah dan masyakarat dalam
pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem.
SISTEM PERINGATAN DINI GERAKAN TANAH
LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM
(LEWS)
Peringatan Dini dalam
Penanggulangan Bencana
(2)
Sistem Peringatan Dini
Banjir: JakartaBNPB bekerjasama dengan Japan Radio Co., Ltd.
Sistem terdiri dari 2 stasiun:
a. 1 (satu) base station terletak di Pusdalops (EOC) BPBD DKI Jakarta
b. 15 (lima belas) broadcasting stations terletak di lokasi terancam
15 lokasi di 5 kelurahan di Jakarta
Fungsi umum:
a. Base station:
Broadcast function
Control function
Display function
b. Broadcasting stations
Broadcast function only (by sirens and operator’s voice)
Sistem Peringatan Dini
Banjir: BekasiBNPB bekerjasama dengan BPPT (Agency for the Assessment and
Application of Technology):
Fitur:
FEWS SMS Gateway
FEWS + CCTV
WSN (wireless sensor network)
Penambahan AWLR dan ARR di hulu Sungai Cileungsi and
Cikeas.
Penambahan AWLR and CCTV di Sungai Bekasi.
Penambahan EWS berbasis sirene dan CCTV di wilayah rawan
banjir.
Penambahan sensor pemantauan berbasis WSN.
Mengintensifkan pendekatan sosial (sosialisasi) dan
penguatan kapasitas masyarakat (geladi) terhadap kesadaran
banjir.
Menghubungkan FEWS dengan MHEWS dan Program Kota
Smart di Bekasi.
Peringatan Dini dalam
Penanggulangan Bencana (3)
Peringatan Dini dalam
Penanggulangan Bencana (4)
Sistem Peringatan Dini Multibahaya
Multihazard Early Warning System (MHEWS)
Sistem ini merupakan kolaborasi prediksicuaca beresolusi tinggi dan presisi tinggi
yang dikombinasikan dengan indeksbencana InaRISK yang terdiri dari 4 fitur
Fitur 4:
Peringatan Bahaya
Fitur 3:
rediksi Bahaya
Fitur 1:
Prediksi Cuaca
Fitur 2:
Indeks Bahaya
FOKUS SAAT INI:ANCAMAN HIDROMETEOROLOGIS----------------------------------------------
KERJASAMA BNPB DENGAN:
BPPTBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
BMKGBADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
LAPANLEMBAGA ANTARIKSA DAN PENERBANGAN NASIONAL
PVMBGPUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANAGEOLOGI – KEMENTERIAN ESDM
PUSAIRPUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA AIR – KEMENTERIAN PUPR
ITBINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Peringatan Dini dalam
Penanggulangan Bencana (5)
Fitur cek posisi
UPDATE PENGGUNA CEK POSISI
Per 15 Februari 2018 (15.13 WIB)
Produk yang dihasilkan Pastigana di
Pos Pendamping Nasional
(Pospenas) Gunung Agung:
- 96 peta
- 13 infografis
- Desain spanduk peringatan zona
bahaya
- Desain tas siaga
Rencana Kontinjensi
• adalah suatu keadaan atausituasi yang diperkirakanakan segera terjadi, tetapimungkin juga tidak akanterjadi.
PengertianKontinjensi
• Suatu proses identifikasi danpenyusunan rencana, didasarkan pada keadaankontinjensi (yang belumtentu).
• Suatu rencana kontinjensimungkin tidak selalu pernahdiaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
PengertianRencana
Kontinjensi
• Diseminasi Rencana Kontinjensi
• Aktivasi Rencana Kontinjensi
• Kaji Ulang Rencana Kontinjensi
• Uji Draft Rencana Kontinjensi
Tindak LanjutRencana
Kontinjensi
PP No 21 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana, Pasal 17 ayat 3 :
Rencana penanggulangan kedaruratan bencanadapat dilengkapi dengan penyusunan rencanakontinjensi
Persiapan Penyusunan FinalisasiTindakLanjut
POLRES KODIM
DINSOS
LSM
DIS-PUSETDA
DOLOGDINKES
RENCANA
KONTINJENSI
Kami berharap Bapak Presiden akan menetapkan Hari Kesiapsiagaan Bencana
pada tanggal 26 April 2018, sehingga jutaan masyarakat Indonesia yang hidup di
daerah rawan bencana dapat terlibat aktif dalam meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan kemampuan diri serta lingkungan
terdekatnya untuk menghadapi bencana.
***HKB 26 APRIL***
Hari Kesiapsiagaan Bencana
adalah hari khusus dalam satu tahun
pada setiap tanggal 26 April
yang diinisiasi oleh BNPB untuk
meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
mengenal risiko bencana serta
cara menyelematkan diri dalam
situasi darurat bencana dengan
melaksanakan latihan-latihan
kesiapsiagaan bencana dengan
melakukan latihan evakuasi mandiri,
uji peringatan dini dan
uji jalur evakuasi.
201
7
HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA
Tujuan Tabletop Exercise
1. Memvalidasi, menguji dan mengevaluasikebijakan, rencana, prosedur, peran dantanggung jawab
2. Memperjelas peran, tugas dan tanggungjawab
3. Mengidentifikasi permasalahan yg timbul
4. Menyelesaikan permasalahan denganmetode diskusi
5. Sebagai persiapan menuju latihanselanjutnya
Tujuan Uji Lapang
1. Untuk menguji dan mengevaluasi perencanaan, kebijakan danprosedur penanganan darurat bencana;
2. Untuk mengidentifikasi kesenjangan sumberdaya penanganandarurat bencana;
3. Untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi organisasi sistemkomando penanganan darurat bencana;
4. Untuk memperjelas peran dan tanggung jawab antar institusi dalampenanganan darurat bencana;
5. Untuk melatih personal dalam peran dan tangung jawab dalampenanganan darurat berncana;
6. Untuk meningkatkan pemahaman perorangan/ kelompok masyarakatdalam penanganan darurat bencana
Rambu Evakuasi, Papan Peringatan dan
Informasi Bencana
• adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana(lambang, huruf, angka, kalimat) untuk memberipetunjuk, peringatan danlarangan bagi setiap orang yang berada di kawasanrawan bencana
PengertianRambu
• adalah pelat alumunium, perangkat elektronik ataubahan lainnya yang digunakanuntuk memberikan informasiatau himbauan mengenaiancaman bencana tertentubagi setiap orang yang beradapada kawasan rawan bencana
PengertianPapan
InformasiBencana
Peraturan Kepala BNPB Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rambu danPapan Informasi Bencana :
Dalam rangka melindungi seluruhmasyarakat di wilayah berpotensibencana perlu adanya penyampaianinformasi bencana melalui ketersediaanpetunjuk yang standar berupa rambudan papan informasi bencana
Perencanaan Pengadaan Pemasangan Pemeliharaan
Panduan Penyelenggaraan Rambu dan
Papan Informasi Bencana Petunjuk
Pelaksanaan
yang meliputi penyelenggaraan,
pembinaan dan pengawasan teknis,
spesifikasi teknis dan tata cara
pemasangan serta penyelenggaraan
rambu dan papan informasi bencana
pada situasi tertentu
Peran BPBD Dalam Peningkatan
Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Perlunya komitmen daerah untuk mengkolaborasikan kegiatanpengurangan risiko bencana ke dalam RPJMD
Perlunya komitmen daerah untuk menindaklanjuti program dankegiatan yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Pusat (BNPB) dalamupaya pengurangan risiko bencana
BPBD agar dapat melakukan pemeliharaan dan pengawasanterhadap alat peringatan dini / early warning system yang telahdifasilitasi oleh BNPB
BPBD agar dapat melakukan pembaruan (update) rencana kontinjensidan melaksanakan penyelenggaraan rambu evakuasi dan papaninformasi bencana secara mandiri
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
Relawan Penanggulangan Bencana: seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki kemampuan
dan kepedulian dalam penanggulangan bencana yang bekerja
secara ikhlas untuk kegiatan penanggulangan bencana
(Perka No 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
ASAL RELAWAN:
1. Organisasi Sosial Masyarakat : 195
2. NGO Internasional : 17
3. NGO Lokal : 12
4. Kementerian : 21
5. BUMN & Lembaga Lainnya : 20
6. Organisasi : 1132
7. Lembaga Usaha : 52
1. Melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana;
2. Mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang
berlaku;
3. Menjunjung tinggi azas dan prinsip kerja relawan;
4. Mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan;
6. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas
kemanusiaan.
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Forum Pengurangan Risiko Bencana:
Adalah suatu wadah
(PP 21 TAHUN 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Surat Edaran Sestama BNPB No. 02/2015 Tentang Panduan untuk Inisiasi dan Pembentukan Forum
Pengurangan Risiko Bencana
FORUM PRB YANG TERBENTUK :
1. FPRB PROVINSI : 20
2. FPRB KAB/KOTA : 50
3. FPRB DESA/KELURAHAN ; 375
4. FPRB Thematik : 20
1. Mempertahankan komitmen bersama dan bekerjasamasecara terpadu untuk mengurangi risiko bencana dandampak perubahan iklim bagi masyarakat di daerahmasing-masing
2. Membangun suatu mekanisme koordinasi dalampengurangan riisiko bencana dan perubahan iklimmelalui seluruh sector dan menggunakan seluruhjejaring yang ada
3. Mendukung para pemangku kepentingan denganpengetahuan, informasi, distribusi sumberdaya, teknologi yang relevan, dan distribusi sumberdayaanggota forum
PERAN LEMBAGA USAHA
Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapatberbentuk badan usaha milik negara, bumd, koperasi atauswasta yang didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI ( Perka BNPB No 12 Tahun 2014 )
Uu no. 24 tahun 2007 pasal 4 point( e) PB bertujuan : e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta
swasta;
…………………
- Peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan ( BAB I Pasal 2)
- Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap prabencana atau pasca bencana harus menyusun: a. Nota Kesepahaman, b.Kerangka Acuan Kegiatan , c. rencanakegiatan ( Bab II Pasal 5)
Program Peran Lembaga Usaha:
-Diseminasi Pasar Tangguh Bencana
-Penyusunan Business Contuinity Plan
(Panduan Pengelolaan Keberlanjutan
Usaha UMKM Tangguh)
-Pertemuan CEO
-Pembuatan Direktori Peran Lembaga
Usaha dalam Pengurangan Risiko
Bencana
TERIMA KASIHDEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
Recommended