View
224
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 4
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan
Cilengkrang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi
Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi
aspirasi masyarakat
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan
sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi
daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan
semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di
terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cilengkrang
Kabupaten Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2016 yang
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 5
dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama
dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
1.2 Gambaran Umum Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bandung, susunan Kecamatan
Cilengkrang Kabupaten Bandung terdiri atas :
a. Camat ;
b. Sekretaris Kecamatan ;
c. Seksi Pemerintahan ;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Sosial Budaya ;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
g. Seksi Pembangunan;
h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
i. Sub Bagian Keuangan;
1. Kondisi Eksisting Kecamatan Cilengkrang
Kecamatan cilengkrang adalah salah satu kecamatan yang terdapat di
wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hasil pemekaran akibat
ditetapkannya PP No. 16 Th. 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah kabupaten
Bandung dengan Wilayah Kota Bandung, dibentuk pada tahun 1989 sebagai
pemekaran dari Kecamatan Ujung Berung
Kedudukan Ibu Kota Kecamatan Cilengkrang adalah di Desa Jatiendah
dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Soreng ± 31 Km dan jarak dari Ibu Kota
Propinsi Jawa Barat adalah ± 12 Km.
Adapun batas Wilayah Kecamatan Cilengkrang adalah sebagai berikut :
Utara : Wilayah Kecamatan Lembang dan Kab. Subang
Timur : Wilayah Kecamatan Cileunyi dan Kab. Sumedang
Selatan : Wilayah Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung
Barat : Wilayah Kecamatan Cimenyan dan Kabupaten Bandung
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 6
Gambar 1.1
Peta Kecamatan Cilengkrang Di Wilayah Kabupaten Bandung
PETA
Kecamatan Cilengkrang
Kabupaten Bandung
Melihat batas-batas wilayah tersebut, maka wilayah Kecamatan Cilengkrang
berbatasan langsung dengan Kota Bandung.
Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan
Publik di Kacamatan Cilengkrang didukung oleh 6 Desa, dengan luas wilayah
3.176,15 Ha terdiri dari daratan rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar
870 s/d 1.200 m dpl. Curah hujan di Kecamatan Cilengkrang Sedang berbeda
dengan wilayah di kawasan Bandung lainnya yaitu : 1500 s/d 2500 m³ per tahun.
1.3 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat
sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Kecamatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada
Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.Berikut adalah jumlah Pegawai
berdasarkan Urutan Jabatan yang Berada di Kecamatan Cilengkrang:
DAFTAR URUT JABATAN PNS KECAMATAN CILENGKRANG
Kecamatan
cilengkrang
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 7
NO NAMA NIP PANGKAT
GOL/RUANG JABATAN PENDIDIKAN
1 SOLIHIN.S.Sos 197012121991011001 Pembina
Tk.1 IV/b CAMAT SI
2 LELLY SUKAYAWATI,SH 196003211986112001 Pembina IV/a SEKCAM SI
3 MEMOD ZUDMAN, SH 196111201986031010 Penata Tk. I III/d KASI
PEMERINTAHAN SI
4 NANA SUHANDA,S.Pd 19720405 1993031001 Penata III/d Kasi Pemberdayaan SI
5 UNI SUPRIANTI,SE 196103061989032001 Penata Tk I III/d KASI SOSBUD SI
6 R.DEDI SUDRAJAT 195911301983111002 Penata Tk I III/d KASI PPU SLTA
7 ANA SUTISNA,S.IP 196004121986031010 Penata III/d KASI TRANTRIB SI
8 SUDARYANI,S.PD 196101011989022002 Penata TK.I III/d KASUBAG
KEPEGAWAIN SI
9 YANTI SUYANTI 196604211995032000 Panata Muda III/b KASUBAG PROGRAM
DAN KEU SMA
10 YENI SUMARNI,SE 19630416 1994032004 penata Tk.I III/d Pengadm Umum S.2
11 OPOH SUGIARTI 196012131989022002 Panata Muda
TK.I III/b Pengelola barang SMA
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 8
12 ENDANG SUTISNA 19610714 1986031012 Panata Muda
TK.I III/b
Pengelola keuangan Desa
SMA
13 BAMBANG HERNAWAN 19610301 1987031007 Penata Muda III/a Petugas Keamanan SMA
14 MARJO 196012131989022000 Pengatur TK.I II/d Bendahara
Pengeluaran SMA
15 TATANG MULYANA 19660126 2007011001 Pengatur II/c Pengelola Perijinan SMA
16 CECEP TARYANA 197308182007011009 Pengatur II/c Pengadministrasi
Umum SMA
17 NANDANG RUHYAT 197012042009061004 Pengatur Muda
TK.I II/b
Pengelola pemberdayaan Masy
SMA
18 MAULANA KURNIAWAN 196701012007010033 Pengatur
Muda TK.I II./b
Bendahara Penerimaan
SMA
19 EARLY KOERNELIAWAN 19730919 2007011010 Pengatur
Muda II/a
Pengelola Kepegawaian
SMA
20 DINI ELINDA 198109082014122001 Pengatur Muda II/a Penata Pengelola
Keuangan SMA
21 Y A Y A T 196708201992121001 Pengatur Muda II/a Pengelola Ketertiban
dan Keamanan SMP
22 YANUAR PANJI 198101052014121001 Pengatur Muda II/a Penyusun Anggaran
Program SMA
23 CECENG TROHMAN 196009072007011002 Juru Tk I 1/d Pengadministrasi Kependudukan
SMP
24 ASEP OJAT 197101232009061003 Juru Tk. I I/d Pemeliharaan
Barang SMP
25 SURYANA 19720205201001004 Juru I/c Pengelola
kesejahteraan Sosial SMP
26 NANAN SUPRIADI 19600624 201211001
Juru Muda
I/b Pengadm Pelayanan SMP
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 9
Landasan Hukum
LKIP Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ini disusun berdasarkan beberapa
landasan hukum sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Kelurahan dan Kecamatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP};
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
7 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
2.1. Perencanaan Strategis
Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan
potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang
Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun
2016 sampai dengan Tahun 2021
Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dibuat pada masa
jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan
menjadi akuntabel.Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tersebut ditujukan
untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-
2021.
Penyusunan Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum
SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dan
stakeholder.Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tersebut
akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cilengkrang Kabupaten
Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Didalam Renja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan
prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 11
1. Visi
Visi Adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Visi tersebut
mengandung makna bahwa Kabupaten Bandung dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah.
Visi kabupaten Bandung
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya
Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi
Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan
Berwawasan Lingkungan”.
MISI :
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah
dengan memperhatikan aspek kebencanaan.
4. Meningkatkan Kesejahtraan Sosial Masyarakat.
5. Meciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif.
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup.
7. Meningkatkan Kemandirian Desa.
8. Meningkatkan reformasi birokrasi.
9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.
Mengacu pada Visi Kabupaten Bandung tersebut kemudian berdasar pada potensi,
peluang, aspirasi, dinamika serta permasalahan yang berkembang, maka Visi
Kecamatan Cilengkrang adalah
VISI :
Peningkatan peran kecamatan sebagai aparatur pelayan public terdepan,demi
terwujudnya pelayanan prima tingkat Kecamatan Cilengkrang .
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 12
MISI :
1. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
2. mewujudkan pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati kepada camat
3. meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Kemudian makna dari Visi tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima adalah
terlaksananya suatu kondisi pelayanan masyarakat secara cepat, tepat dan murah.
Memberdayakan Masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan secara
konsisten untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat Cilengkrang yang religius,
cultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan sumber
daya manusia melalui bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran
adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang
ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung juga
melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun
tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis,
Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan narasumber dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut
selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Cilengkrang Tahun 2016.
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 13
Pada rencana strategis Kecamatan terutama indikator kinerja pada seluruh sasaran,
selain bertambahnya jumlah indikator juga penempatan indikator kinerja
strategismenggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review
selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan
Cilengkrang Tahun 2016-2021.
Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review
Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan
cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi
dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil
review tersebut,
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 14
Tabel 2.1
Tujuan,Sasaran,Indikator
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Tujuan Sasaran Indikator
Sebelum Kajian Sesudah
Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian
1. Meningkatkan
Ketersediaan dan
Kualitas
infrastruktur
2. Meningkatkan Kinerja
Aparatur Dan
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Meningkatkan
kecamatan
Cilengkrang
Yang Maju
dan Mandiri
Meningkatkan
kecamatan
Cilengkrang
Yang Maju
dan Mandiri
Meningkatnya
aksebilitas dan
keselamatan
terhadap
Pelayanan sarana
dan prasarana
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Desa
1. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
public
2. Terwujudnya
Kecamatan
Cilengkrang
Yang Maju,
Mandri dan
inovatif
Prosentase
ketersediaan
sarana prasarana
pendukung
pelayanan publik
Prosentase
Pelimpahan
Kewenangan
Bupati kepada
Camat Yang
dilaksanakan
tingkat
Kecamatan
1. Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM)
2. Persentase
Keluahan/Pengadu
an Pelayanan
Administratif yang
ditindak Lanjuti
1. Tingkat
Perkembangan
Desa
2. Jumlah
Pelaksanaan
pelimpahan urusan
pemerintahaan dari
Bupati Kepada
Camat (KDH)
1. Mewujudkan Meningkatkan 1. Terwujudnya Meningkatnya Prosentase 1. Nilai Akip
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 15
lingkungan yang
tertib dan bersih
2. Meningkatkan
kualitas aparat
professional
kecamatan
Cilengkrang
Yang Maju
dan Mandiri
lingkungan
yang tertrib
dan bersih
2. Terbinanya
aparat
Kecamatan
yang
profesional
Akuntabilitas
Kinerja Kecamata
ketersediaan
sarana dan
prasarana
persampahan
yang memadai
Prosentase
peningkatan
kualitas SDM
aparatur
Kecamatan
Cilengkrang
2. Persentase
Temuaan
Inspektorat
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 16
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alasan/Sumber Data
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kriteria Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Catatan Sipil
Kabupaten Bandung
Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Umumlainya
Tepat Waktu
Persentase Keluahan/Pengaduan Pelayanan
Administratif yang ditindak Lanjuti
2 Terwujudnya Kecamatan Cilengkrang Yang Maju, Mandri dan inovatif
Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahaan dari Bupati Kepada Camat (KDH)
3 Meningkatnya Kapasitas SDM masyarakat Perdesaan,Aparat Desa Dan Organisasi Kemasyaarakatan
Kriteria Tingkat Perkembangan SDM Desa
Sekertaris Camat
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktip Sekertaris Camat
4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamata
Nilai Akip Kecamatan Cilengkrang Inspektorat
Tertib administrasi barang/ aset daerah di Kecamatan
Aset
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 17
Persentase Temuaan Inspektorat yang Ditindak Lanjuti Inspektorat
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 18
B. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan
yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah
Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah
Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review
rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria
indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke
Indikator Kinerja Utama
C. Perjanjian Kinerja 2016
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting
dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana
proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.
Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari su mber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja
tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi
akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2016
mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2016-
2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2016, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016. Kecamatan
Cilengkrang Kabupaten Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan
uraian sebagai berikut:
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 19
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kriteria Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) A
Persentase Keluahan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindak Lanjuti Skala Kecamatan
100%
2 Terwujudnya Kecamatan Cilengkrang Yang Maju, Mandri dan inovatif
Kriteria Tingkat Perkembangan SDM Desa A
Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahaan dari Bupati Kepada Camat (KDH)
100%
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamata
Nilai Akip Kecamatan Cilengkrang A
Tertib administrasi barang/ aset daerah di Kecamatan
100%
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 20
Persentase Temuaan Inspektorat yang Ditindak Lanjuti
100%
Rencana kinerja Kecamatan Cilengkrang tahun 2016 telah disusun dalam
Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan
tujuan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 yang
disertai dengan rencana biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan; baik yang
bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan
memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini
menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang
melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun
tingkat kegiatan; dan merupakan wahana pembanding bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap akhir
periode pelaksanaan tahun anggaran.
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Kinerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai ketentuan
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana
Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Cilengkrang.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
misi dan visi instansi pemerintah.
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 22
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian
indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
No Capaian Kinerja Interpretasi
1 >100% Melebihi/Melampaui Target
2 = 100% Sesuai target
3 < 100 % Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai
atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,Kecamatan Cilengkrang
Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan
dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian
target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan
tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2016 hasil review dan
Indikator Kinerja Utama SKPD dan indikator kinerja (out comes).
B. Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansipemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 23
(IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa
yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian
kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga
IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator
Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap
Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
tahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.1
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Tahun 2016
No.
Indikator Kinerja
Utama
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
%
1 2 3 4 5 6
1
Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi
Lembar responden
150 120 80
KK dan KTP % 32.724 32.156 102
IMB Jumlah 39 43 118.63
HO Lembar 28 59 209.15
Pelayanan Umum Lainnya % 100 90 90
2 Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan
Kegiatan 5 5 100
3 Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa
6 Desa 6 6 100
Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu
Desa 6 6 100
RPJMDesa Dok 6 6 100
APBDesa Dok 6 6 100
RKPDesa Dok 6 6 100
Musrenbang Desa Dok 6 6 100
Jumlah desa yang telah memiliki BPD
Desa 6 6 100
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 24
4 Penurunan tindak Kriminal % 100 90 90
Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti
Kegiatan 1 1 90
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana
Desa 6 6 100
5 Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana
% 100 95 90
Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas
Orang 36 15 56
Jumlah Pemenuhan SDM Orang 36 15 56
Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks
Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja baik, pada indikator
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 100 %
pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan
capaian kinerja 100 ditunjukan pada indikator Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan
administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100 %
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-
2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cilengkrang
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2016 adalah tahun
pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 16
(enam belas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan
Cilengkrang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2016
No
. Indikator Kinerja Utama
Satuan
2014 2015 2016
Target
Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1
Kriteria Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
kriteria 150 100 150 110 150 120
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 25
Persentase Keluahan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindak Lanjuti Skala Kecamatan
% 100 100 100 100 100 103
Kriteria Tingkat Perkembangan SDM Desa
kriteria 100 113,01 100 103,20 100 118,63
Persentase Jumlah
Pelaksanaan pelimpahan
urusan pemerintahaan
dari Bupati Kepada Camat
(KDH)
% 100 198,72 100 153,27 100 209,15
Nilai Akip
Kecamatan Cilengkrang
% 100 90 100 95 100 100
2
Tertib administrasi barang/ aset
daerah di Kecamatan
% 100 100 100 100 15 15
3
Persentase Temuaan
Inspektorat yang Ditindak Lanjuti
% 6 6 6 6 6 100
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan Evaluasi bertujuan
agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka
pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang.Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula
analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlujuga digunakan Pembandingan pembandingan antara
lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun
sebelumnya. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya
ataupun dengan kinerja sektor swasta. kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau
dengan standar nasional.
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 26
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016
dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 15 indikator kinerja
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
tahun 2016-2021.
Tabel. 3,3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
:
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Realisasi
2016
Target Realisasi
1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi
Lembar Respon
den
120 150 120
KK dan KTP Lembar 98.26 32.156 98.26
IMB Lembar 43 39 118,63
HO Lembar 59 28 209.15
Pelayanan Umum Lainnya
% 99 100 99
2
Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis
Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan
% kegiatan
15 15 100
3
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah
Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa
6 Desa 6 6 100
Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu
6 Desa 6 6 100
RPJMDesa Doc 6 6 100
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 27
APBDesa Doc 6 6 100
RKPDesa Doc 6 6 100
Musrenbang Desa Desa 6 6 100
Jumlah desa yang telah memiliki BPD
6 Desa 6 6 100
4 Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Penurunan tindak Kriminal
% 100 100 95
Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti
% 100 100 98
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana
6 Desa 6 6 100
5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan
Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana
% 100 100 90
Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas
Orang 32 15 46
Jumlah Pemenuhan SDM
% 32 15 46
1 . Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah
sebesar 120.% dari target sebesar 150 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100. % target yang diperjanjikan.
Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2015 yang hasil capaian IKM nya adalah 99%. Tahun
2016 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2016 sebesar 100.% bila dibandingkan
dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 99 %. ata
penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat IKM
tahun 2016 pada Kecamatan Cilengkrang Kab Bandung . Dalam peningkatan kualitas
pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur
yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.Berdasarkan hasil tersebut, maka
dapat
diambil Kesimpulan :
a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada
unsur kedisiplinan petugas & Keadilan Pelayanan
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 28
1. Kedisiplinan Petugas
Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Cilengkrang pada unsur Kedisiplinan Petugas
mendapat nilai rendah yaitu dengan hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di
Kecamatan Cilengkrang yang kurang Disiplin dalam hal kehadiran. Karena hal tersebut,
membuat masyarakat jadi menunggu untuk diberikan pelayanan Solusi untuk
Permasalahan tentang Kedispilinan Petugas adalah seyogyanya Kepala Seksi Pelayanan
agar menegur petugas Pelayanan yang kurang disiplin dalam hal Kehadiran, agar
pelayanan yang akan diberikan kepada warga Masyarakat menjadi lebih baik dan tepat
waktu.
2. Keadilan Pelayanan
Faktor Penghambat untuk unsur kedua yang mendapat nilai rendah adalah dari unsur
Keadilan Pelayanan. Kenapa Kecamatan Cilengkrang pada unsur Keadilan Pelayanan
mendapat nilai rendah, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan
Cilengkrang yang memberikan Pelayanan Tidak sesuai dengan nomor antrian yang
sudah diambil oleh Warga Masyarakat. Karena hal tersebut, membuat masyarakat jadi
merasa tidak adil dalam hal pemberian pelayanan oleh Petugas pelayanan.
Solusi untuk Permasalahan tentang Keadilan Pelayanan, seyogyanya semua Kepala
Seksi yang ada agar memberikan himbauan kepada seluruh petugas pelayanan agar
memberikan pelayanan sesuai nomor antrian yang diambil oleh warga masyarakat, agar
warga masyarakat merasa adil dalam hal pelayanan yang diberikan oleh petugas
pelayanan.
Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur
kesesuaian biaya nilai dan Kewajaran Biaya
1. Kesesuaian Biaya & Kewajaran Biaya
Faktor Pendukung kenapa Kecamatan Cilengkrang pada unsur Kesesuaian Biaya
mendapat nilai Tinggi hal itu dikarenakan di Kecamatan Cilengkrang semua jenis
Pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Kecuali Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin
Undang-undang Gangguan (HO) dan Peminjaman Alat Berat Oleh sebab hal itulah maka
untuk unsur kesesuaian biaya mendapat nilai tinggi. Faktor Pendukung untuk unsur kedua
yang mendapat nilai Tinggi adalah dari unsur kewajaran Biaya, kenapa Kecamatan
Cilengkrang pada unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi, Solusi untuk
mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Kesesuaian Biaya &
Kewajaran Biaya adalah, tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa
semua jenis pelayanan tid ak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 29
bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada masyarakat,
Kecamatan Cilengkrang pun membuat pamlet dan brosur yang meninformasikan bahwa
semua pelayanan tidak dipungut Biaya Kecuali tiga sektor diatas yang menjadi Pedapat
Asli Daerah (PAD)
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil
(realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas
pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan
membandingkan antara rencana dengan realisasi/ hasil untuk masing- masing kelompok
indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan
dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan
dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Kecamatan Cilengkrang.
Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja ( performance gap
) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam
melaksanakan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan
dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh
beberapa faktor pendukung lainnya seperti, sarana prasarana, waktu dan
perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran yang telah
ditetapkan
Analisis Pencapaian Kinerja yang berkaitan dengan Pendapatan asli Daerah
Pelayanan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Indikator Kinerja :
1). Input , terdiri dari :
SDM / Petugas
Sarana / Komputer
Blanko IMB 2) Proses, alur kegiatan berupa :
Pembuatan IMB 3) Output, keluaran terdiri dari :
Terbitnya IMB
4) Outcome, hasil keluaran berupa :
PAD dari retribusi IMB 5) Benefit, manfaat berupa :
Kesadaran masyarakat
Pendapatan Daerah 6) Impact, dampak berupa :
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 30
Peningkatan PAD
Tertib pendirian bangunan
Kepastian hukum
PENGUKURAN KINERJA
Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )
No Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
Realisasi
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
Ket.
1 2 3 4 5 6 7
1 Input : - SDM/ Petugas - Sarana/ komputer - IMB
Orang Unit M2
2 1
4.500
2 1
5,338.23
100 100
118.63
2 Proses : - Pembuatan IMB
Lembar
39
43
43
3 Output : - Terbitnya IMB
Lembar
39
43
43
4 Outcome : - PAD dari retribusi IMB
Rupiah
27.000.000
32.029.350
118,63
5 Benefit : -Pendapatan Daerah
Rupiah
27.000.000
32.029.350
118.63
6 Impact : - Peningkatan PAD - Tertib pendirian bangunan
% %
100 100
118.63 118.63
118.63 118.63
Pelayanan Penerbitan Ijin Undang-undang Gangguan ( HO )
Indikator Kinerja :
1). Input , terdiri dari :
SDM / Petugas
Sarana dan prasarana
Blanko HO 2) Proses, alur kegiatan berupa :
Pembuatan HO 3) Output, keluaran terdiri dari :
Terbitnya HO 4) Outcome, hasil keluaran berupa :
PAD dari retribusi HO
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 31
5) Benefit, manfaat berupa :
Kesadaran masyarakat
Pendapatan Daerah 6) Impact, dampak berupa :
Peningkatan PAD
Tertib pendirian perusahaan
PENGUKURAN KINERJA
Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Ijin Undang-undang Gangguan ( HO )
No Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
Realisasi
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
Ket.
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :
- SDM/ Petugas
- Sarana/ komputer
- Blanko HO
Orang
Unit
M2
3
2
15553
3
2
31,06
100
100
209.15
2 Proses :
- Pembuatan HO
Lembar
28
59
209.15
3 Output :
- Terbitnya HO
Lembar
28
59
209.15
4 Outcome :
- PAD dari retribusi HO
Rupiah
2,721,705
4.171.475
209.15
5 Benefit :
-Kesadaran Masyarakat
- Pendapatan Daerah
orang
Rupiah
29,5
2,721,705
59
4.171.475
59
209.15
6 Impact :
- Peningkatan PAD
-Tertib pendirian bangunan
%
%
29,5
29,5
59
59
209.15
209.15
1.1 Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah ( StoomsWalls )
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 32
Indikator Kinerja : 1). Input , terdiri dari :
SDM / Petugas
Sarana 2) Proses, alur kegiatan berupa :
Sewa Stoom walls 3) Output, keluaran terdiri dari :
Pemakaian stoom walls 4) Outcome, hasil keluaran berupa :
PAD dari retribusi stoom walls 5) Benefit, manfaat berupa :
Peningkatan sarana jalan
Pendapatan Daerah 6) Impact, dampak berupa :
Peningkatan PAD
Terpeliharanya sarana jalan
PENGUKURAN KINERJA Kegiatan : Retribusi Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah ( Stoom Walls )
No Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
Realisasi
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
Ket.
1 2 3 4 5 6 7
1 Input : - SDM/ Petugas - Sarana
Orang Unit
2 1
2 1
100 100
2 Proses : - Sewa Stoom Walls
Hari
100
29
33,88
3 Output : - Pemakaian Stoom Walls
Hari
85
60
33,88
4 Outcome : - PAD dari Stoom Walls
Rupiah
8,560.000
2.900.000
33,88
5 Benefit : - Peningkatan Jalan - Pendapatan Daerah
Desa
Rupiah
6
8,560,000
3
2.900.000
33,88 33,88
6 Impact : - Peningkatan PAD - Terpeliharanya jalan
% %
100 100
33.88 33.88
33.88 33.88
Akuntabilitas Keuangan
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 33
Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga
dapat dilihat dari akuntabilitas keuangan, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).
Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tahun 2016 secara
umum diuraikan sebagai berikut :
No
Program / Kegiatan
Anggaran
Realisasi
1 2 3 3
1 Program penataan adminstrasi kependudukan .
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
28.500.000
28.500.000
28.500.000
28.500.000
2 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesa
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
17.500.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
3 Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tidak kriminal
- Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa
55.160.000
31.160.000
24.000.000
55.160.000
31.160.000
24.000.000
4 Program peningkatan Peran serta kepemudaan
- Pembinaan organisasi kepemudaan
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
5 Program pendidikan menegah
- Pembinaan Forum masyarakat peduli Pendidikan
35.000.000 35.000.000
35.000.000 35.000.000
6 Program pengembangan wawasan kebangsaan
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa
34.360.000
14.000.000 20.360.000
34.360.000
14.000.000 20.360.000
7 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
8 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan - Pembinaan organisasi perempuan
34.000.000
34.000.000
34.000.000
34.000.000
9 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
10 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
86.500.000
86.500.000
86.500.000
86.500.000
11 Program perencanaan pembangunan daerah
- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik
35.600.000
35.600.000
35.600.000
35.600.000
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 34
12 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
11.200.000
11.200.000
11.200.000
11.200.000
13 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
37.500.000
37.500.000
37.500.000
37.500.000
14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Persampahan
30.000.000 30.000.000
30.000.000
30.000.000
15 Program Pengelolaan ruang terbuka Hijau (RTH)
- Penataan RTH
25.000.000 25.000.000
25.000.000 25.000.000
BAB IV
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (
LKIP ) perangkat daerah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2016,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Cilengkrang dapat
dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum
Kecamatan Cilengkrang telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap
sasaran yang telah ditetapkan.
Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa
keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih
adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya,
karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan
di Kecamatan Cilengkrang dan Berdasarkan hasil evalusi kinerja, tingkat kegagalannya tidak
prinsipil atau bersifat fatal.
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 35
Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Cilengkrang
secara umum disebabkan oleh :
1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu
Pemerintahan.
2. Masil kurangnya fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Fasilitas Umum masih kurang.
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi
karyawan.
b. Penyedian sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan
pemerintahan.
c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.
d. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.
Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya
diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja
yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan
Cilengkrang melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara
berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai
dengan frequensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku,
sehingga aparat Kecamatan Cilengkrang khususnya pejabat eselon III dan IV mampu
untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna
dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana
yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-
fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan
pelayanan kepada masyarakat.
Kecamatan Cilengkrang 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 36
Cilengkrang, Januari 2017 Camat Cilengkrang
SOLIHIN,S.Sos NIP.197012121991011001
Recommended