View
32
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
KEBIJAKAN PENERAPAN K3
OUTLINE
01 Latar Belakang
02 Permasalahan
03 Tindak Lanjut
04 Strategi Pembinaan
Tol Manado-Bitung, 17 April 2018
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Tol Pemalang - Batang, 30 Desember 2017
Kondisi AwalKondisi Saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Proyek DDT Jatinegara4 Feb 2018
Kondisi Awal Kecelakaan
Kondisi saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
Jatuhnya Bekisting Pier Head PCB 34 Becakayu20 Februari 2018
Kondisi Awal Kondisi saat Kecelakaan Konstruksi
KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
LONGSORAN UNDERPASS JALAN PERIMETER SELATAN-SOETA, 5 Feb 2018
Kondisi Awal
Kondisi saat Kecelakaan Konstruksi
MIAMI 15 Maret 2018
KECELAKAAN KONSTRUKSI
INDIA5 Desember 2017
KECELAKAAN KONSTRUKSI
KEGAGALAN BANGUNANKECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018
RUNTUHNYA JEMBATANCINCIN LAMA DI JATIM
LATAR BELAKANG
Anggaran Infrastruktur Meningkatanggaran infrastruktur tumbuh 5,2% dari Outlook tahun 2017, untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018
248 Proyek Strategis Nasional(151 Proyek Strategis Kementerian PUPR)
LATAR BELAKANG
PERPRES No.58/2017
RINCIAN JUMLAH PROYEK
74 3 8 3 2 61
42 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0
Pos LintasBatas Negara
Air MinumPerumahanJalan Air Limbah BendunganSEKTOR
PROYEK PUPR
PROYEK BERHENTI
KECELAKAANKONSTRUKSI
13
SEKTOR SDA
SEKTOR PERUMAHAN
Akses Air MinumLayak
KONDISI AKHIR
THN 2014
70 %
TARGET AKHIR THN
2019
100 %
Kawasanpermukiman
kumuh
38.431 Ha 0 ha
Akses SanitasiLayak
62 % 100 %
• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit
• Pembangunan Rumah Khusus: 50.000 unit • Pembangunan Rumah Susun untuk MBR:
550.000 unit• Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah
Swadaya: 450.000 unit
29.859 mPembangunan
jembatan
2.650 km Pembangunan
jalan baru
1.000 kmPembangunan jalantol (pemerintah &
swasta)
3.073 kmPeningkatan
kapasitas jalannasional
19.951 m Peningkatan
jembatan
65Pembangunan
waduk
1 juta hektarPembangunan jaringan
irigasi baru
3 juta hektarRehabilitasi jaringan irigasi
500 kmPembangunan dan
peningkatan sarana & prasarana pengamanan
pantai
3.000 kmPembangunan
sarana & prasarana
pengendali banjir
67,52 m3/detikPembangunan/ peningkatan
sarana & prasaranapengelolaan air baku
SEKTOR CIPTA KARYA
TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR
2015-2019
SEKTOR BM
◆Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan asas keamanan dan
keselamatan.
❖ Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem
Jasa Konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan
kenyamanan lingkungan terbangun
❖ Pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K3 dan
Keberlanjutan, meliputi STANDAR:• Mutu Bahan, Peralatan, Produk• Keselamatan dan kesehatan kerja• Prosedur pelaksanaan jasa konstruksi• Operasi dan pemeliharaan• Pengelolaan lingkungan hidup
REG
ULA
SIUU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi01
Permen PUPR 5/2014 tentang Pedoman SMK3 Bidang PU02
SE Menteri PUPR 66/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU
03
◆ Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi;
◆ Konsultansi Konstruksi adalah layanan
keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pengkajian, perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan
konstruksi;
◆ Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali;
REG
ULA
SIUU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi01
DAMPAK KECELAKAAN KERJA
LEVEL MAKRO:
• Competitiveness Index Rendah
• Biaya kecelakaan kerja 4% PDB
LEVEL MESO:
• Performance Corporate
LEVEL MIKRO:
• Project delay
• Cost over run
• Human aspect: injury, fatality
Sumber: ILO, 2003; Chen, et al 2004; Courtney, 2007,
Hoosseinian, 2012, Hinze 1997)
KESELAMATAN KONSTRUKSIDI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN
PERMENPU NO 05 TA 2014TENTANG SMK3
KONSTRUKSI BIDANG PU
BAB IIIPENERAPAN PEK.
KONSTRUKSI7 Pasal, Hal 1 dari 11
POTENSI BAHAYA
SMK 3 Pasal 4
AHLI K3PETUGAS K3
Pasal 6
PEK KONST WAJIB
PRA KONST
PEMILIHAN PENYEDIA B/J
Pasal 8
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Pasal 9
PENYERAHAN AKHIR PEK
Pasal 10
Survey, FS, Investigasi: Telaahan aspek K3DED: Buat Managemen Risiko K3Penetapan Potensi Bahaya K3 & IdentifikasiBahaya
Kriteria Penilaian persyaratan K3 pada Dok PemilihanDok Pemilihan: persyaratan dan evaluasiRK3K, biaya K3
RK3K: sbg acuan, revisi, pelaporan kecelakaankerja, perbaikan
Prosedur K3 telah dilaksanakan, Lap. KinerjaSMK3, Kecelakaan kerja, usulan perbaikan
PERKUATAN SISTEM MANAJEMEN K3 KONSTRUKSI
18
• Rancangan Konseptual, DED, dan Dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa WAJIB memuat analisis K3;
• Penyusunan HPS WAJIB memperhitungkan biayapenyelenggaraan SMK3 Konstruksi, masuk dalam item biaya umum;
• Dokumen Kontrak memuat ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi;
• Pra-Construction Meeting WAJIB Membahas danMengesahkan Rencana K3 Kontrak (RK3K) ;
• PPK WAJIB Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanRK3K; dan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja.
PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI
• Penerapan K3 Konstruksi ditetapkan berdasarkan potensibahaya.
Potensi Bahaya:a.Tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
mempekerjakan > 100 orang dan/atau nilai kontrak > Rp. 100M;
b. Rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahayadan/atau mempekerjakan tenaga kerja <100 orang dan/ataunilai kontrak dibawah Rp. 100 M.
• Pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi wajib melibatkanAhli K3;
• Pelaksanaan konstruksi potensi bahaya rendah wajib melibatkanPetugas K3;.
TUGAS, DAN WEWENANG PENGGUNA JASA
a) Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;b) Menetapkan HPS yang didalamnya memperhitungkan biaya
penyelenggaraan SMK3 Konstruksi;c) Menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya
memuat ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi;d) Membahas dan mengesahkan RK3K yg disusun Penyedia Jasa pd
saat rapat persiapan atas dasar rekomendasi Ahli K3;e) Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan RK3K;f) Menghentikan pekerjaan dalam hal pekerjaan dinilai berisiko fatal
sampai upaya pengendalian telah dilakukan secara memadai;g) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi apabila
pengguna jasa tidak menghentikan bagian pekerjaan yang dinilaiberisiko terhadap K3.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)
1. berhak meminta penjelasan mengenai kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi padasaat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batas akhirpemasukan penawaran;
2. menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran; apabila ditetapkansebagai pemenang lelang maka:a. menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada saat Pre Construction Meeting (PCM);b. menugaskan Ahli K3 untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai Tingkat Potensi Bahaya
K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket dengan Potensi Bahaya K3 Rendah.3. menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi dalam harga penawaran
sebagai bagian dari biaya umum;4. Menerapkan RK3K pada pekerjaan dan membuat rangkuman aktivitas K3 Konstruksi;5. melaporkan kepada PPK tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan
penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;6. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak
menyelenggarakan SMK3 sesuai RK3K;7. Mengikut sertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja ;8. Melakukan pengendalian risiko K3
Permasalahan2
PERMASALAHAN (1/3)
TAHAP PRA KONSTRUKSI
• Dalam Beberapa kasus, DED belum memenuhi kaidahketeknikan dan telaah tekno-ekonomi;
• DED belum memperhitungkan aspek risiko;
• Risk assessment awal terhadap pelaksanaan proyekbelum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari output pekerjaan perencanaan;
• Peran konsultan perencana belum optimal
• Remunerasi tenaga ahli belum optimal
• Kompetensi dan ketersediaan tenaga ahli relatifrendah.
PERMASALAHAN (2/3)
TAHAP PROSES KONSTRUKSI
• Jumah tenaga pengawas terbatas;• Peran dan tanggungjawab pengawas tidak optimal;• Remunerasi tenaga pengawas belum optimal;• Tenaga kerja belum memiliki sertifikat kompetensi;• Rencana K3 Konst (RK3K) masih sebatas
pemenuhan administrasi• SOP belum konsisten dilaksanakan;• Pada beberapa kasus, pemilihan metode konstruksi
tidak memperhitungkan aspek risiko;• Peralatan dan material tidak sesuai dgn spesifikasi.
PERMASALAHAN (3/3)
TAHAP PEMANFAATAN
▪ Pemeliharaan fasilitas bangunan kurangoptimal (ex: lift maintenance, structure maintenance);
▪ Ketidaktertiban pemanfaatan (ex: overload)
Tindak Lanjut3
➢ Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi;
➢ Penugasan penilai ahli sesuai amanat UU No. 2-2017
➢ Memperketat pemilihan penyedia jasa;
➢ Melatih dan mensertifikasi personil Konsultan, Kontraktor,Operator peralatan; para pejabat pelaksana (Satker danPPK) di bidang K3 Konstruksi;
➢ Meregister dan merecord peralatan yang akan digunakan;
➢ Memperbaiki aturan dan tata kerja Main dan SubKontraktor;
➢ Pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadappelaksanaan paket kegiatan yang berisiko bahaya tinggi;
➢ Memberikan sanksi bagi penyedia jasa yang tidakmelaksanakan SMK3 dengan baik;
UPAYA TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PRUMAHAN RAKYAT
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIKeputusan Menteri PUPR Nomor 66/KPTS/M/2018
RENCANA AKSI
Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
Tenaga kerja kompeten bersertifikat;
Peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Material yang memenuhi standar mutu;
Teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).
Menggunakan
1
2
3
4
5
6
PENGGUNA JASA, memastikan:
Detailed engineering design (DED):1. telah memperhitungkan aspek risiko2. telah memenuhi kaidah-kaidah keteknikan
Metode pelaksanaan pekerjaan yang aman dan selamat;
Seluruh tenaga ahli yang terlibat dalam perencanaanmemiliki kompetensi sesuai bidangnya dan dibuktikandengan sertifikat kompetensi;
Risk assessment awal terhadap pelaksanaan proyektelah tersusun.
PENGAWASAN
• Memperkuat peran dan tanggungjawab konsultan pengawaspada kontrak (mengacu pada PP 29/2000 Pasal 24 penjelasan);
• Menyusun rencana pemeriksaan dan pengujian (Inspection and Test Plan/ITP) serta memastikan bahwa rencana tersebutdilaksanakan secara konsisten;
• Memastikan hadir dan melakukan pengawasan selamapelaksanaan pekerjaan di lapangan, terutama untuk bagianpekerjaan yang berisiko tinggi sesuai SOP;
• Memastikan bahwa setiap bagian pekerjaan hanya dapatdilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari konsultanpengawas;
• Memastikan RK3K telah dilaksanakan secara konsisten olehkontraktor dan sub kontraktor.
PELAKSANAAN
• Pembagian peran, tanggung jawab, dan hubungankerja antara kontraktor utama dan sub kontraktordituangkan dengan jelas dalam kontrak, sertadilaksanakan dengan konsisten;
• Tenaga kerja kompeten bersertifikat;• Peralatan yang memenuhi standar kelaikan;• Material yang memenuhi standar mutu;• Teknologi yang memenuhi standar kelaikan;• Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).
Strategi4
1. Peningkatankompetensi kontraktor, konsultan perencanadan pengawas
2. Sinergi pemangkukepentingan dalamrangka menjamin hasilkonstruksi yang bermutu
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
Pelayanan danpengembanganproduk dan jasa
PERGURUAN TINGGI
Research and Development
PEMERINTAH MASYARAKAT
STRATEGI PEMBINAAN
• Pembinaan• Formulasi kebijakan• Dukungan anggaran
• Pengawasan• Pengembangan
kompetensi
AGENDA PENGEMBANGAN SDM
BIDANG JASA KONSTRUKSI
1. Penciptaan Instruktur, Asesor, Mandor Jakons yang Kompeten;
2. Penyusunan dan Pemberlakukan Skema Sertifikasi Dunia Pendidikan (Link and Match);
3. Harmonisasi dan Standardisasi USTK LPJK – LSP BNSP;
4. Perluasan & Percepatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Terampil On Site Project;
5. Program Pelatihan Mandiri/Plasma;6. Perluasan Penggunaan Persyaratan SKTK di Proyek
Strategis Nasional;7. Perluasan Program Pembinanaan Jasa Konstruksi
Provinsi.
STRATEGI PEMBINAAN
1. Pembinaan administrasi kontraka. Owner’s requirement, termasuk standar yang digunakan
harus tercantum jelas dalam kontrak;b. Memastikan Quality Plan dan dokumen RK3L menjadi
dokumen tak terpisahkan dari kontrak;c. Memastikan wanprestasi terhadap pemenuhan standar akan
berakibat pada penalty.2. Perkuat kewenangan dan tanggung jawab Kons. Pengawas.
a. Pendelegasian kewenangan pengawas dari penggunaberdasarkan prinsip risk sharing;
b. Menuangkan amanat PP 29/2000 Penj. Ps 24 dlm kontrak3. Memastikan manfaat peningkatan billing-rate (Kepmen
897/2017) sampai kepada tenaga ahli.
STRATEGI PEMBINAAN
4. Mengembangkan system reward penyedia jasa berkinerja
a. Manfaatkan aplikasi SIKAP yang sedang dikembangkan
LKPP untuk system demerit point
b. insentif pajak untuk penyedia jasa berkinerja
5. Menegakkan sanksi sebagaimana telah diatur UU 2/2017
Terima Kasih
Recommended