View
295
Download
14
Category
Preview:
DESCRIPTION
k3 kebijakan baru, semoga bermanfaat
Citation preview
Disampaikan pada:Pembinaan Bagi calon Ahli K3
Di ARION SWISSBEL-HOTEL JAKARTATanggal 11 s.d. 23 Juli 2011
1
K3 sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja
K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari semua pihak. Tingkat kepedulian masyarakat khususnya masyarakat industri terhadap K3 relatif masih rendah
Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif rendah
Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin meningkat
Isu HAM, K3 dan lingkungan yang terkait dgn perlindungan K3 saat ini dimanfaatkan sbg alasan pembatasan atau persaingan untuk produk
2
A. OBJEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1. PERUSAHAAN ( UU NO. 7 TAHUN 1981) : 219.950 PERUSAHAAN ( PERMENAKERTRANS NO. 09/2005) data s.d. Mei 2010 - Perusahaan Besar > 50 orang : 17.128 (7,78%) - Perusahaan Sedang 25 s.d. 49 orang : 41.009 (18,64%) - Perusahaan Kecil < 25 orang : 165.001 (75,01%) 2. PEKERJA : 108,207 JUTA - LAKI –LAKI : 67,462 JUTA - PEREMPUAN : 40,745 JUTA (DATA BPS AGUSTUS 2010) 3. SELURUH PERALATAN DAN ALAT PRODUKSI YANG DIGUNAKAN DALAM
PROSES PRODUKSI, ANTARA LAIN PERKAKAS KERJA, MESIN, PESAWAT, INSTALASI DAN BAHAN –BAHAN BERBAHAYA SERTA BERACUN.
(Angkatan Kerja : 119, 40 juta , yang bekerja 111,28 juta, penganggur 8,12 juta ) ( Badan Pusat Statistik, Februari 2011)
3
B. PERSONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1. JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : 2.384 ORANG
2. KUALIFIKASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - PENGAWAS UMUM : 1.460 ORANG - PENGAWAS SPESIALIS : 361 ORANG - PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) : 563
ORANG
C. ORGANISASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 1. JUMLAH DISNAKER DI KAB./KOTA : 506 KAB./KOTA 2. PENYEBARAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - DISNAKER YG MEMILIKI PENGAWAS : 304 DINAS - DISNAKER YG BELUM MEMILIKI PENGAWAS : 202
DINAS
RATIO KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN “1 ORANG PENGAWAS IDEALNYA MENGAWASI 5 PERUSAHAAN DALAM SATU BULAN ATAU 60 KALI PEMERIKSAAN SETAHUN”
4
B. PERSONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1. JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : 2.384 ORANG
2. KUALIFIKASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - PENGAWAS UMUM : 1.460 ORANG - PENGAWAS SPESIALIS : 361 ORANG - PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) : 563
ORANG
C. ORGANISASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
1. JUMLAH DISNAKER DI KAB./KOTA : 506 KAB./KOTA 2. PENYEBARAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - DISNAKER YG MEMILIKI PENGAWAS : 304 DINAS - DISNAKER YG BELUM MEMILIKI PENGAWAS : 202
DINAS
RATIO KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN “1 ORANG PENGAWAS IDEALNYA MENGAWASI 5 PERUSAHAAN DALAM SATU BULAN ATAU 60 KALI PEMERIKSAAN SETAHUN”
5
II. Kondisi • Data kecelakaan kerja di Indonesia
(2010) : 98.711 kasus ( PT. Jamsostek (Persero)
• Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek (2010) : 31.746.300 tenaga kerja
• Berita Acara Penyidikan (BAP) : 100 BAP• Provinsi Jatim : 40 BAP• Provinsi Sumatera Utara : 30 BAP ( 1
Putusan )• Provinsi DKI Jakarta : 18 BAP• Provinsi Sumetera Selatan : 2 BAP ( 1
putusan)
Lanjutan
6
7
1. Masyarakat PJK3
Organisasi Profesi Assosiasi Perguruan Tinggi Pemerintah Pusat &
Daerah DK3N / W / K
Mendorong
Pelaksanaan K3
Di Masyaraka
tMeningkatnya
Pemahaman Arti Pentingnya K3
Terciptanya Pelaksanaan K3 di Rumah Tangga, Lingkungan Masyarakat dan Perusahaan/ Tempat Kerja
K3 Menjadi
Kebutuhan Masyaraka
t
8
Kepedulian setiap individu maupun kelompok terhadap K3 meningkat
2. Perusahaan
MendorongTerlaksananya K3 Mandiri
disetiap Perusahaan
Meningkatnya Kepatuhan Pengusaha/ Pengurus &
Tenaga Kerja, dalam Pelaksanaan Ketentuan
dan Standar K3
P2K3 Ahli K3 Dokter Perusahaan &
Pemeriksa Kesehatan Operator Teknisi Petugas Paramedis
Tingkat kecelakaan & PAK dapat ditekan bahkan dihilangkan
Terciptanya Ketenangan Kerja dan Perlindungan K3
Tercapainya Peningkatan Efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta ketenangan berusaha 9
3. Sinergitas / KoneksitasIndonesia Berbudaya
K3
• Budaya K3• Kebiasaan Melaksanakan
K3• Berperilaku K3
Pelaksanaan K3 di perusahaan Pelaksanaan K3 di masyarakat
• Lembaga• SDM
Biaya• Metode• Tatalaksana
Pembinaan K3
10
Pengawasan K3Peraturan
& Standar
“ INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TAHUN 2015 “
Tahun 2010 - 2014
11
Dasar : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
No. Kep. 02/DJPPK-PNK3/X/2009, Tgl. 12 Oktober 2009
Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Meningkatkan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja;
Meningkatkan Peran Serta Pengusaha, Tenaga Kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
12
1. Menyusun dan meningkatkan kebijakan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja;2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di
Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;3. Meningkatkan sarana dan prasarana
pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan kerja ;
4. Meningkatkan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja;
5. Meningkatkan Jejaring kerja dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihak-pihak terkait
13
1. Penyusunan dan penyempurnaan norma,
standar, pedoman dan kriteria;2. Peningkatan kuantitas dan kualitas
pengawas di bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas Ahli K3, dokter, personil, petugas, teknisi, operator di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja bagi pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan/ lembaga/ badan bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan kerja;
14
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana pembinaan, pemeriksaan dan pengujian K3;
7. Peningkatan pembinaan dan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja;
8. Peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan Keselamatan dan kesehatan kerja;
9. Peningkatan kerjasama dengan instansi, institusi, lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan kesehatan kerja;
10. Peningkatan kerja sama dengan instansi, institusi,lembaga K3 di tingkat nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
15
DANA DEKONSENTRASI BIDANG K3
UNTUK PROVINSI
1) TOT HIV AIDS
2) PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK DAN/ATAU ANALISA POTENSI KECELAKAAN KERJA DAN PAK
DANA DEKONSENTRASI BIDANG K3
UNTUK KAB/KOTA
1. PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK DAN/ATAU ANALISA POTENSI KECELAKAAN KERJA DAN PAK
a) Pemeriksaan kasus kecelakaan & PAK;
b) Penilaian Risiko Lingkungan Kerja;c) Pendataan obyek pengawas K3.
2. SOSIALISASI SMK3
1. Manfaat• Bagi Masyarakat:
1. Menumbuhkembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran dan kepedulian mengenai K3;
2. Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat dan mulai di tanamkan pada keluarga;
3. Masyarakat hidup sehat dan disiplin.
18
19
• Bagi Tenaga Kerja:
1. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K3;
2. Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan bekerja setelah yakin akan jaminan perlindungan K3;
3. Meningkatkan kesadaran berperilaku K3 dan disiplin.
• Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan5. Meningkatkan image perusahaan yang
pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan 20
Bagi Pemerintah:
1. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional;
2. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan;
3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional.
Lanjutan
21
a. Semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat di cegah;
b. K3 merupakan bagian integral dari budaya, nilai dan operasi perusahaan;
c. K3 merupakan bagian integral dari perilaku, tanggung jawab dan peran setiap tenaga kerja;
2. Prinsip-prinsip
22
d. Manajemen harus menetapkan arah, menyiapkan dan menjamin sepenuhnya dalam pelaksanaan K3;
e. Setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki atas kelangsungan operasi perusahaan;
f. Setiap tenaga kerja harus dapat memimpin, mengatur dirinya sendiri dan mengoreksi satu sama lain;
g. Semua potensi bahaya harus di identifikasi dan dikendalikan;
Lanjutan
23
h. Semua kekurangan harus dilakukan
koreksi;i. Akuntabilitas K3 harus ditetapkan,
kinerja di ukur dan di ketahui;j. K3 merupakan “Good for Business
Success”, Vitality and sustainability.
Lanjutan
24
Mengimplementasikan K3 dalam Kehidupan sehari-hari.
25
1. Peran Masyarakat
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja aman;
Mengembangkan pengetahuan bidang K3;
Memberikan masukan pada pihak manajemen dalam rangka merencanakan program K3 di tempat kerja;
Mengimplementasikan K3 di tempat kerja;
Mengembangkan pelaksanaan K3; Meningkatkan kesadaran dan
perilaku K3.
26
2. Peran Tenaga Kerja
3. Peran Manajemen
Di awali dengan adanya komitmen pihak manajemen
Penetapan kebijakan K3 Pembentukan organisasi K3 yang
bertanggung jawab menangani permasalahan K3
Mendorong aktivitas P2K3
27
Penyebarluasan kebijakan K3 Seluruh Manajemen harus
mendukung program K3 Pengenalan dan penilaian sumber
bahaya Penentuan jenis proteksi yang
diperlukan berdasarkan resiko Perencanaan preventif maintenance Penyiapan dan penggunaan SOP
Lanjutan
28
Pemilihan dan penempatan karyawan (pekerja)
Diklat Motivasi Investigasi Review atas keberhasilan dan atau
kegagalan
Lanjutan
29
Mendorong masyarakat atas ditaatinya perundangan dan standar dibidang K3;
Mendorong lembaga-lembaga K3 untuk berperan aktif dalam pelaksanaan K3
Mengembangkan Kebijakan K3.
30
4. Peran Pemerintah
31
Recommended