50
KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR Disampaikan pada Kegiatan Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bidang K3 Konstruksi Bali, 8 Mei 2018

KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

  • Upload
    others

  • View
    110

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PUPR

Disampaikan pada Kegiatan Workshop

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bidang K3 Konstruksi

Bali, 8 Mei 2018

Page 2: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

OUT LINE

Kebijakan

02

K3 pada Penyelenggaraan Konstruksi

Strategi Pembinaan

Peran dan Tanggung Jawab para Pihak

01 03 04

Page 3: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Kebijakan1

Page 4: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

PERMASALAHAN TAHAP PRA KONTRUKSI

1

2

3

4

Kompetensi danketersediaan tenaga

ahli

Aspek Risiko:

1.DED belummemperhitungkan aspekrisiko

2.Risk assessment awalterhadap pelaksanaan proyekbelum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari output pekerjaan perencanaan

Beberapa kasus, DEDbelum memenuhikaidah keteknikan dantelaah tekno-ekonomi

KeterbatasanPendanaan

Page 5: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

1 72 63 54Pengawasan

Tidak Optimal

.

Terbatasnya

Tenaga

kerja/Operator

yang kompeten

dan bersertifikat

Implementasi K3

belum optimalSOP belum konsisten

dilaksanakan

Material tidak

terstandarisasi

Peralatan tidak

terstandarisasi

Pemilihan metode

konstruksi tidak

memperhitungkan

aspek risiko

PERMASALAHAN TAHAP KONTRUKSI

Page 6: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

BANGUNAN

PERMASALAHAN TAHAP PASCA KONTRUKSI

Pemeliharaan fasilitasbangunan kurang optimal(ex: lift maintenance, structure maintenance)

Design

Pelaksanaan

Pengawasan

Pemanfaatan/pengelolaan:• Pemeliharaan;• Ketertiban. Ketidaktertiban pasca

konstruksi (pemanfaatan)(ex: overtonase)

Page 7: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KEJADIAN KECELAKAAN KONSTRUKSI 2017-2018

JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi)

Jatuhnya crane (Jalan Tol Bogor Outer

Ring Road/BORR)

Girder FO runtuh (Jalan Tol PASPRO)

Beton lepas dari crane (LRT Jakarta)

Jatuhnya crane (Jalan Tol Jakarta Cikampek II(El.))

Runtuhnya penopang (JembatanCiputrapinggan)

Beton girder runtuh (Jalan Tol Pemalang-Batang)

4

Agt

22

Sep

26

Okt

15

Nov

9

Des

29

Okt

16

Nov

30

Des

2017 2018

Runtuhnya girder launcher (Proyek DDT

Jatinegara)

Jatuhnya bekisting pier head PCB 34 (Proyek Tol

Becakayu)

4

Feb

20

Feb

18

Mar

17 Apr

Jatuhnya besi hollow (Pembangunan Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput)

17 Apr

22

Jan

Beton girder runtuh (Jalan Tol Depok-

Antasari)

Runtuhnya Pengecoran In Situ Slab Overpass Tumaluntung Sta 13+575, Proyek jalan tol Manado-Bitung

2

Jan

Box girder runtuh (LRT

Jakarta)

Rebahnya besi abutment dinding jembatan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggibesar, Lampung Tengah

Jatuhnya crane (LRT Palembang)

Page 8: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KEJADIAN KECELAKAAN PASKA KONSTRUKSI2017 - 2018

2018

Ambruknya selasar Gedung BEI, Jakarta

Turap longsor di Km 8+6/7 Underpass Jalan

Perimeter Selatan Bandara Soetta

15

Jan

5

Feb

2

Runtuhnya bentang ke 3 Jembatan Cincin Lama

Widang Tuban - jembatan rangka baja Calendar

Hamilton (CH)

17

Apr

Page 9: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

RUNTUHNYA JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG(JPO)

( J A L A N T O L B O G O R - C I A W I - S U K A B U M I )

KORBAN

1MENINGGAL

2 LUKA-

LUKA

WAKTU KEJADIAN

22 SEPTEMBER2017

19

Page 10: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

R U N T U H N Y A G I R DE R F L Y O V ER( J A L A N T O L P A S U R U A N – P R O B O L I N G G O )

KORBAN

1MENINGGAL

2 LUKA-LUKA

WAKTU KEJADIAN

29 OKTOBER2017

20

Page 11: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Kondisi Awal

R U N T U H N Y A P E N O P A N G( J E M B A T AN

C I P U T R A P I N G G AN ,

K A B . P A N G A N D A R AN ,

J A B A R)

23

WAKTU KEJADIAN

9 DESEMBER2017

Page 12: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Kondisi Awal

R U N T U H N Y A B E T O N G I R D ER( F L Y O V E R J A L A N T O L P E M A L A N G – B A T A N G , J A W A T E N G A H )

WAKTU KEJADIAN

30DESEMBER

2017

24

Page 13: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

( G E D U N G

A M B R U K N Y A S E L A S A RB U R S A E F E K I N D O N E S I A ( B E I ) , J A K A R T A )

WAKTUKEJADIAN

15 JANUARI2018

Kondisi Awal

25

Page 14: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

R U N T U H N Y A B OX G I R D ER L R T J A K A R T A( KORIDOR I F A S E I K ELA P A G A D I N G V E L O D R O M E )

Kondisi Awal

WAKTU KEJADIAN

22 JANUARI2018

26

Page 15: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

R U N T U H N Y A G I R DE R L A U N C H E R( D O U B L E D O U B L E T R A C K J A T I N E G A R A )

Kondisi Awal

WAKTU KEJADIAN

4 FEBRUARI2018

27

Page 16: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KORBAN

1MENINGGAL

2 LUKA-

LUKA

U N D E R P A S S

T U R A P L O N G S O RJ A L A N P E R I M E T E R S E L A T A N B A N D A R A S O E T T A

WAKTU KEJADIAN

5 FEBRUARI2018

21

Page 17: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

J A T U H N Y A B E K I S T I N G P I ER H E AD( P R O Y E K T O L B E C A K A Y U )

KORBAN

6 LUKA-

LUKA

WAKTU KEJADIAN

20 FEBRUARI2018

22

Page 18: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput

18 Maret 2018

Saat pembongkaran bekisting, besi hollow dengan panjang ±3 m

berat ±2 kg terjatuh di dalam safety net, lalu membentur bracing

pada lantai 7 dan terpental keluar pagar sejauh 10,6 m dari

bangunmengakibatkan 1 orang warga tertimpa material tersebut

Korban : 1 orang meninggal

Kecelakaan KonstruksiK3 Pada Sektor Konstruksi

Page 19: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Tol Manado-Bitung

17 April 2018

Runtuhnya form work / bekisting Box Culvert Overpass

Tumaluntung Sta. 13+575 pada Proyek Tol Manado-Bitung

Korban : 2 orang meninggal

1 orang luka - luka

Kecelakaan KonstruksiK3 Pada Sektor Konstruksi

Page 20: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Kebijakan1

“Memperbaiki untuk menjadi lebih baik”

REGULASI UU No. 2/2017

tentang Jasa Konstruksi

• K4: Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan

Konstruksi

• K3 terintegrasi dengan mutu dan

lingkungan

• Penyelenggaraan jasa konstruksi

berasaskan keamanan dan

keselamatan

• Mewujudkan keselamatan publik dan

kenyamanan lingkungan terbangun

Permen PUPR 5/2014 tentang Pedoman SMK3

Bidang PU

SE Menteri PUPR 66/2015 tentang

Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi

Bidang PU• Job Safety Analysis

• K3 pada dokumen

pemilihan

• Biaya K3

dialokasikan dalam

biaya umum

• Rencana K3

Konstruksi melekat

pada kontrak

• Ahli/petugas K3

• Rincian kegiatan

penyelenggaraan

SMK3 Konstruksi

• Biaya

penyelenggaraan

SMK3 Konstruksi

Page 21: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Kewajiban K3 sesuai UU 2/2017

Kebijakan1

Page 22: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Penerapan K3

Potensi bahaya tinggi

Wajib melibatkan ahli K3 Konstruksi

Potensi bahaya rendah

Wajib melibatkan petugas K3 Konstruksi

• Pekerjaan bersifat berbahaya;• Mempekerjakan > 100 orang; dan/atau• Nilai kontrak > 100 M

• Pekerjaan bersifat tidak berbahaya;• Mempekerjakan < 100 orang; dan/atau• Nilai kontrak < 100 M

Kebijakan1

Penerapan K3

Page 23: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KEBIJAKAN K3

Segenap pimpinan & pegawaiKementeri-an PU bersepakat :

• Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan K3;

• K3 menjadi nilai utama perencanaan, pengadaan & pelaksanaan konstruksi;

• Setiap orang bertanggung-jawab & peduli atas K3 dirinya & orang lain

• Setiap potensi bahaya diidentifikasi, dinilai & ditetapkan pengendaliannya

• Menerapkan SMK3 Konstruksi, menetapkan sasaran & rencana K3;

• Melatih K3 bagi pegawai & mitra kerja terkait, agar berkompetensi untuk K3;

• Kebijakan K3 difahami & dipatuhi oleh semua pihak terkait di tempat kerja

Kebijakan K3 dimutakhirkan agar selalurelevan dengan perkembangan

Page 24: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

➢ Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja maka semuaperaturan perundangan dan persyaratan lainnya serta standar yangterkait harus ditegakkan secara konsisten bagi seluruh unit kerja danmitra kerja di lingkungan Kementerian PUPR

➢ Peraturan perundangan K3 wajib disosialisasikan secara terusmenerus keada setiap unit kerja dan mitra kerja

Isi Kebijakan (1)

Butir (1): “Memastikan semua peraturan perundangantentang keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkansecara konsisten oleh semua pihak.”

Page 25: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

➢ Segenap Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus memastikan bahwaK3 menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan;

➢ Kewajiban bagi semua pihak untuk senantiasa mengingatkan kepadadiri sendiri mapun orang lain terhadap bahaya yang ada di sekitar

ISI KEBIJAKAN

Butir (2): “Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan.”

Isi Kebijakan (2)

Page 26: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

➢Setiap orang mempunyai tanggung jawab atas keselamatan dankesehatan kerja (K3).

➢ K3 merupakan pemberian perlindungan kepada setiap orang yangberada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahanbahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses kerja danlingkungan tempat kerja.

➢Penyelenggaraan kegiatan harus diupayakan secara maksimal bagitercapainya keselamatan bagi siapa saja yang terlibat, dan juga bagimasyarakat umum lainnya.

Isi Kebijakan (3)

Butir (3): “Memastikan setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja masing-masing orang yang terkait dan orang yang berada di sekitarnya.”

Page 27: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

• Hal-hal yg harus diperhatikan sebelum melaksanakan kegiatan adalah:

➢Melakukan Manajemen Risiko K3 di awal kegiatan, meliputi; identifikasi bahaya, penilaian tingkat risiko K3 dan upayapengendalian risiko K3.

➢Setiap terjadi perubahan (lingkungan, sumber daya, kompleksitaskerja) wajib dilakukan tinjauan ulang terhadap Manajemen Risiko K3 yang telah dilakukan.

➢Melibatkan seluruh pekerja terkait dalam melakukan ManajemenRisiko K3.

Isi Kebijakan (4)

Butir (4): “Memastikan semua potensi bahaya di setiap tahapan pekerjaan baik terkait dengan tempat, alat, maupun proses kerja telah diidentifikasi, dianalis, dan dikendalikan secara efisien dan efektif guna mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja.”

Page 28: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

➢ Semua kegiatan terkait SMK3 harus dimonitor dan dievaluasi secaramandiri oleh unit kerja terkait dan dilaporkan kepada AtasanLangsungnya untuk dikoreksi dan sekaligus untuk mengetahui kendalaapa yang ada dalam penerapannya.

➢ Setiap kegiatan yang terkait SMK3 harus dibuktikan dengan rekaman/bukti kerja untuk memastikan apakah risiko K3 sudah dilakukan langkah-langkah pengendalian. diantaranya dengan “eliminasi” yaitu suatu upayauntuk menghilangkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

➢ Rekaman/ bukti kerja wajib dikendalikan dan dipakai sebagai acuandalam evaluasi atas penerapan SMK3.

Isi Kebijakan (5)

Butir (5): “Memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna mengeliminasi, mengurangi dan menghindari risiko kecelakaan dan sakit akibat kerja.”

Page 29: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

• Dalam rangka membangun budaya K3 diperlukan upaya sebagaiberikut:

➢ Para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat wajib meningkatkan kapasitasnyauntuk dapat menerapkan K3 secara baik.

➢ Kemampuan atau kompetensi K3 harus dimiliki oleh setiap pimpinandan seluruh pegawai dalam menjalan tugas dan kewajibannya.

Isi Kebijakan (6)

Butir (6): “Memastikan peningkatan kapasitas keselamatan dan kesehatan kerja para pejabat dan pegawai sehingga berkompeten menerapkan SMK3 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”

Page 30: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

• Dengan telah ditetapkannya Kebijakan dan Pakta Komitmen K3, diharapkanmenjadi acuan bagi para pejabat, pimpinan dan mitra kerja dalammenjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang K3 dan sekaligusmensosialisasikannya melalui kegiatan struktural/ rutinnya, antara laindengan cara:

➢ Memasang Kebijakan K3 dan Pakta Komitmen K3 ada di setiap ruangankerja.

➢ Mensosialisasikan isi Kebijakan K3 dan Pakta Komitmen K3 kepada seluruhpejabat , staf maupun mitra kerja di lingkungan Kementerian PUPR.

Isi Kebijakan (7)

Butir (7): “Memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh para pejabat, pegawai dan mitra kerja Departem Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”

Page 31: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

K3 pada Penyelenggaraan Konstruksi2

Page 32: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

K3 pada Penyelenggaraan Konstruksi2

Kebijakan

Perencanan

Pengendalian Operasional

Pemeriksaan dan Evaluasi

Tinjauan Ulang

K3

Lingkup K3

Page 33: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

K3 PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI2

A C D

PRA

KONSTRUKSIKONSTRUKSI SERAH TERIMA

Studi kelayakan/survei/investigasi wajib

memuat telaahan aspek K3

DED wajib mengidentifikasi, analisis dan

pengendalian risiko K3

Penyusunan Dokumen pemilihan wajib memuat:

1. Potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 Konstruksi

2. Kriteria evaluasi pemenuhan persyaratan K3

termasuk penilaian dokumen RENCANA K3

KONSTRUKSI (RK3K)

HPS meliputi biaya K3

B

PEMILIHAN

Page 34: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

K3 PADA TAHAP PEMILIHAN2

A C D

PRA

KONSTRUKSISERAH TERIMA

B

PEMILIHAN

Dokumen pemilihan penyedia jasa harus memuat:

1. Persyaratan K3 yang merupakan bagian dari ketentuan

persyaratan teknis

2. Ketentuan kriteria evaluasi RK3K

Persyaratan Ahli K3 dan sertifikat SMK3 perusahaan untuk

pekerjaan bahaya tinggi

Dapat melibatkan ahli K3 dalam evaluasi penawaran

Evaluasi RK3K bagian dari evaluasi teknis

dan bersifat menggugurkan

Penjelasan bahaya dan persyaratan K3

pada saat aanwizing

RK3K penawaran termasuk rencana biaya K3

Pemenang wajib melengkapi RK3K dengan

rencana penerapan K3 Konstruksi pada pekerjaan

KONSTRUKSI

Page 35: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

K3 PADA TAHAP KONSTRUKSI2

A C D

PRA

KONSTRUKSISERAH TERIMA

B

PEMILIHAN KONSTRUKSI

1. RK3K dibahas dan disetujui

pengguna jasa pada PCM

2. RK3K yang disetujui menjadi

satu kesatuan dengan

KONTRAK

Pelaksanaan &

pengendalian RK3K

Tinjauan ulang RK3K

secara berkala

Penerapan K3 untuk

pekerjaan tambah kurang

Laporan kecelakaan kerja

(jika terjadi)

Laporan berkala penerapan

RK3K

Penerapan RK3K untuk

KSO

Page 36: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

K3 PADA TAHAP SERAH TERIMA KONSTRUKSI

2

A C D

PRA

KONSTRUKSISERAH TERIMA

B

PEMILIHAN KONSTRUKSI

Laporan Penyerahan Hasil Akhir

Pekerjaan:

1. Hasil kinerja SMK3

2. Statistik kecelakaan dan

penyakit kerja

3. Usulan perbaikan

Pada saat

testing/commisioning,

Ahli/petugas K3

memastikan prosedur K3

telah dilaksanakan

Page 37: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Strategi Pembinaan3

Page 38: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

STARTEGI PEMBINAAN3

Concept one PENINGKATAN

KOMPETENSIREWARD AND

PUNISHMENT

PEMBINAAN

End Point

Kepada kontraktor, konsultan perencana

dan pengawas

Zero Accident

Pelaksana PekerjaanKonstruksi

SINERGITAS

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pelayanan danpengembanganproduk dan jasa

PERGURUAN TINGGI

Research and Development

PEMERINTAH

• Pembinaan• Formulasi

kebijakan• Dukungan

anggaran

MASYARAKAT

• Pengawasan• Pengembangan

kompetensi

Page 39: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

1. Menerbitkan Permen tentang Penyelenggaraan SMK3Konstruksi bidang Pekerjaan Umum

2. Menerbitkan Kebijakan K3 Kementerian PUPR

3. Menerbitkan Komitmen Rencana Aksi K3 Kementerian PUPR

4. Membentuk Komite Keselamatan Konstruksi

5. Melaksanakan Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi

6. Melaksanakan Monev dan Pendampingan PenyelenggaraanSMK3 Konstruksi

7. Meningkatkan kapasitas aparat di daerah denganmenyelenggarakan TOT SMK3 Konstruksi

8. Melaksanakan Investigasi Kecelakaan Konstruksi

KOMITMEN KEMENTERIAN PUPR TERHADAP K3 KONSTRUKSI3

STRATEGI PEMBINAAN

Page 40: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
Page 41: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen melaksanakankonstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

ISI KOMITMEN

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan Teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan

Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).

Jakarta, 29 Januari 2018

Page 42: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECELAKAAN KONSTRUKSI

PRA KONSTRUKSI PROSES KONSTRUKSIPEMAANFAATAN

5

KEGAGALAN BANGUNAN OLEH PENILAI AHLI (AD

HOC)(UU NO 2-2017)

KOMITEKESELAMATAN

KONSTRUKSI (K3)(PERMEN NO 2-2018

DAN KEPMEN NO 66-2018)

KKB = Komisi Keamanan Bendungan (Permen PUPR No 27/PRT/M/2015);KKJTJ = Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR No 41/PRT/M/2015); KKBG = Komisi Keamanan Bangunan Gedung (dalam proses);

1. KKB

2. KKJTJ

3. KKBG

STRATEGI PEMBINAAN3

Page 43: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

TUGAS DAN KEWENANGANKOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

( K e p u t u s a n M e n t e r I P U P R N o m o r 6 6 / K P T S /M / 2 0 1 8 )

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahayatinggi;

2. Melaksanakan investigasi kecelakaankonstruksi;

3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan keselamatan konstruksi

1. Memasuki tempat kerja konstruksi;

2. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;

3. Meminta data-data yangberhubungandengan tugas Komite; dan

4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait KeselamatanKonstruksi.

TUGAS KEWENANGAN

KOMITE DAPAT DIBANTU PEJABAT/PAKAR/AHLI

6

Page 44: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN(PermenPUPR No 27/PRT/M/2015)

1.Melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi keamananbendungan;

2.Memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan;

3.Menyelenggarakan inspeksi bendungan.

KOMISI KEAMANAN JEMBATAN & TEROWONGAN JALAN(Pe rmenPUPR No 41/PRT /M/2015)

1.Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatandan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun ataupengelola jembatan dan terowongan jalan;

2.Memberikan rekomendasi mengenai keamanan jembatan danterowongan jalan; dan

3.Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan.

7

T U G AS

K O M I S I

Page 45: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Peran & Tanggung Jawab Para Pihak4

Page 46: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KONTRAKTOR

Menyusun Rencana MutuKontrak/Program Mutu Pekerjaan/Quality Plan untuk memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan dalam kontrak

Melakukan risk assessment padapelaksanaan proyek yang dituangkandalam Rencana Keselamatan danKesehatan Kerja (RK3K)

Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

Menyusun pengawasan internal terkaitpelaksanaan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3)

Memastikan adanya unit kerja khusus yang menangani QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment) dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama

KONSULTAN PERENCANA

Memastikan detailed engineering design (DED) telah memenuhi kaidah-kaidah keteknikan

Memastikan DED yang dihasilkan telahmemperhitungkan aspekK3

Menyiapkan metodepelaksanaan pekerjaanyang aman dan selamat

Melakukan risk assessment awal terhadap pelaksanaanproyek

KONSULTAN PENGAWAS

Menyusun rencanapemeriksaan dan pengujian(Inspection and Test Plan/ITP) serta memastikanbahwa rencana tersebutdilaksanakan secarakonsisten

Memastikan bahwa setiapbagian pekerjaan hanyadapat dilaksanakan setelahmendapatkan persetujuandari konsultan pengawas

Memastikan RK3K telahdilaksanakan secarakonsisten oleh kontraktordan sub kontraktor

A. Memastikan Terpenuhinya KETENTUAN K3 KONSTRUKSI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK4

Page 47: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KONTRAKTOR

Memastikan agar seluruh operator alat berat memiliki kompetensi sesuai bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau Surat Izin Operator (SIO) yang masih berlaku

Memastikan agar seluruh tenaga kerjakonstruksi yang bekerja pada proyekkonstruksi memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi

Memastikan jadwal pembagian shiftpekerjaan tenaga kerja sesuai denganketentuan perundanganketenagakerjaan

Memperhatikan kesejahteraan pekerja dan program perlindungan pekerja

KONSULTAN PERENCANA

Memastikan agar seluruhtenaga ahli yang terlibatdalam perencanaanmemiliki kompetensi sesuai bidangnya dandibuktikan dengan sertifikat kompetensi

KONSULTAN PENGAWAS

Memastikan agar seluruhtenaga ahli/terampil yang terlibat dalam pengawasanmemiliki kompetensi sesuai bidangnya dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi

B. Memastikan digunakannya TENAGA KERJA KOMPETEN BERSERTIFIKAT

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK4

Page 48: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KONTRAKTOR

Memastikan agar setiap peralatan yang digunakan harus memenuhi standardisasi, kalibrasi, dan masa layanan sebelum pelaksanaan pekerjaan yang dibuktikan dengan Sertifikat Izin Layak Operasi(SILO) yang masih berlaku

KONSULTANPERENCANA

-

KONSULTAN PENGAWAS

-

C. Memastikan digunakannya PERALATAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAIKAN

KONTRAKTOR

Memastikan bahwa material yang digunakansesuai kriteria keberterimaan mengacu pada SNIatau standar internasional yang (minimal) dipersyaratkan oleh pemilik proyek

KONSULTANPERENCANA

-

KONSULTAN PENGAWAS

-

D. Memastikan digunakannya MATERIAL YANG MEMENUHI STANDAR MUTU

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK4

Page 49: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

KONTRAKTOR

Menyusun Rencana MutuKontrak/Program MutuPekerjaan/Quality Plan untukmemenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan dalam kontrak

KONSULTAN PERENCANA

Menyiapkan metodepelaksanaan pekerjaanyang aman dan selamat

KONSULTAN PENGAWAS

-

E. Memastikan digunakannya TEKNOLOGI YANG MEMENUHI STANDAR KELAIKAN

KONTRAKTOR

Menyempurnakan metode danStandard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan pekerjaan sertamemastikan SOP dilaksanakansecara konsisten

KONSULTAN PERENCANA

-

KONSULTAN PENGAWAS

Memastikan hadir dan melakukanpengawasan selama pelaksanaanpekerjaan di lapangan, terutamauntuk bagian pekerjaan yang berisiko tinggi sesuai SOP

F. Memastikan dilaksanakannya STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR (SOP)

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK4

Page 50: KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

Terima Kasih