View
16
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
[Type the document title]
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal (RPJMN), Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Timika (SKP Kelas I Timika) telah menetapkan Rencana Strategis SKP Kelas I
Timika than 2015-201 9 pada Tahun 2015.
Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan
pertanian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 serta perkembangan Kabupaten
Mimika dengan potensi pertambangan serta pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang
semakin dinamis, maka diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan
upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling
memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk
meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan
dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta keamanan pangan. SKP Kelas I
Timika akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap keamanan
pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan
dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu
tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan,
memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar
komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan public.
Sehubungan dengan hal tersebut, SKP Kelas I Timika telah melakukan review Rencana
Strategis Operasional SKP Kelas I Timika 2010-2014 dengan menetapkan visi, misi, tujuan,
sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang
diperlukan dalam rencana strategis operasional SKP Kelas I Timika dengan mengacu pada
Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019.
Rencana Strategis Operasional SKP Kelas I Timika tahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina
pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat
meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Timika, Maret 2016
Kepala SKP Kelas I Timika
ASPAR, SP, MP
[Type the document title]
ii
DAFTAR ISI
Halaman
1. PENDAHULUAN 1
2. TUJUAN 3
3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS 4
3.1. Karakteristik UPT 4
3.2. Geografis 10
3.3. Data Frekuensi/Volume lalu lintas 11
4. PERMASALAHAN 12
4.1. Operasional 12
4.2. Non Operasional 14
5. ANALISA RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS
(SWOT) 16
6. RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN 5 TAHUN 21
6.1. Penguatan Kelembagaan (Koordinasi) Inline Inspection/PSI 21
6.2. Penguatan SDM (inhouse training) 22
6.3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana 24
[Type the document title]
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Realisasi Pemberian Sertifikasi Karantina dan Pengawasan Keamanan
Hayati pada Tahun 2014. 11
Tabel 2. Lingkungan Internal 16
Tabel 3. Lingkungan Eksternal 19
Tabel 4. Lampiran Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (2015-2019) 25
[Type the document title]
iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Relevansi Misi dan Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) 2
Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/Ot.140/4/2008,
Tanggal 3 April 2008. 4
Gambar 3. Wilayah Kerja Lingkup SKP Kelas I Timika 7
Gambar 4. Pelabuhan di Distrik Agats, kabupaten Asmat. 8
[Type the document title]
v
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
1
1. PENDAHULUAN
Kabupaten Mimika Provinsi Papua merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi
pertambangan yang luar biasa, perkembangan sosial ekonomi pada wilayah ini terus
mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk baik penduduk
lokal maupun pendatang. Keberadaan PT. Freeport Indonesia menjadi daya tarik
tersendiri yang menjadi pemicu pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.
Lalu lintas perdagangan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun
kebutuhan perusahaan juga terus mengalami peningkatan.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika (SKP Kelas I Timika) sebagai Unit Pelaksana
Teknis Badan Karantina Pertanian memiliki peran yang sangat penting dan strategis
untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah masuk dan keluarnya Hama Penyakit
Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Sebagai sebuah instansi yang strategis, optimalisasi peran
dan kerja instansi membutuhkan perencanaan yang secara internal dapat
mengembangkan organisasi dan kemampuan serta kapasitas SDM dan secara eksternal
mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Perencanaan Strategis SKP Kelas I Timika disusun sejalan dengan Rencana Strategis
Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), dimana dalam perkembangan perencanaan
dan strategi pembangunan nasional, BARANTAN memegang peran besar dalam
mendukung kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan
terhadap ketahanan pangan.
Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi
perkembangan tugas dan fungsi BARANTAN. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang
memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni : Pertama, aspek
fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran BARANTAN mampu
memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang
tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, aspek esensial (penting), yakni bagaimana
tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing
bangsa; Ketiga, aspek kekinian, yakni kemampuan BARANTAN mengikuti dinamika
lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan
misi pembangunan nasional masa kini, disertai kepemimpinan gerakan hidup baru
dengan mengubah cara pandang, cara berpikir dan cara kerja seiring gerakan
nasional/revolusi nasional.
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
2
Gambar 1. Relevansi Misi dan Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN)
Gambar di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan keberadaan
visi dan misi BARANTAN memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJM 2015-2019,
yakni keterkaitannya dengan upaya mendukung agenda pembangunan ekonomi di
bidang ketahanan pangan. Aktualisasi peran BARANTAN untuk berkontribusi guna
mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui peningkatan
ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap
pangan, peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta
mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.
Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang
memiliki relevansi secara langsung dengan BARANTAN, yakni pada misi ke-4,
mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, serta
misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi
BARANTAN dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung guna mejaga
kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam
menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan
kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem
produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat
kesejahteraan para petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan
lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan
petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian
Indonesia baik di pasar domestic maupun internasional yang berkorelasi positif dengan
peningkatan daya saing bangsa.
•Kesesuaian dengan RPJMN 2015-2019;
•Kesesuaian dengan 9 Agenda Prioritas Pembangunan;
•UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Mendasar
•Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional
•Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian
Penting •Visi Misi Presiden
•Dinamika Lingkungan Strategis Organisasi, baik eksternal maupun internal
Kekinian
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
3
2. TUJUAN
Rencana Strategis Operasional SKP Kelas I Timika disusun dengan tujuan :
1. Memberikan gambaran langkah kedepan sepanjangan Tahun 2015-2019 yang akan
dilakukan oleh SKP kelas I Timika selaku Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina
Pertanian (BARANTAN) dalam mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategi
BARANTAN yang tangguh dan terpercaya;
2. Menyusun rencana kerja dan target secara lebih detail untuk setiap tahunnya,
sehingga perencanaan kegiatan lebih terintegrasi dan tepat sasaran;
3. Dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian,
penyusunan Rencana Strategis Operasional ini akan membantu Unit Pelaksana
Teknis dalam mewujudkan :
a) Terjaganya sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK
dan OPTK, khususnya di wilayah kerja SKP Kelas I Timika;
b) Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan
tumbuhan pada wilayah kerja SKP Kelas I Timika;
c) Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk
dan keluarnya media HPHK dan OPTK ke dan dari wilayah kerja SKP Kelas I
Timika;
d) Memberdayakan masyarakat, instansi terkait dan stake holder dalam
pelaksanaan perkarantinaan;
e) Mewujudkan pelayanan prima.
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
4
3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS
3.1. Karakteristik UPT
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika merupakan salah satu Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian. UPT Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Timika dan telah ada sejak tahun 2008 merupakan hasil integrasi dari
sejarah perjalanan Stasiun Karantina Hewan Kelas I Timika dan Stasiun Karantina
Tumbuhan Kelas I Timika berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
22/Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Karantina Pertanian.Kedua unit pelaksana teknis yang berbasis di
kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut sebelumnya mengalami kemajuan
yang cukup pesat, dari wilayah kerja non-struktural sebelum tahun 2002, kini
menjelma menjadi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika yang mempunyai
tugas dan fungsi sangat penting sebagai garda depan pertanian yang menangani
tidak hanya kegiatan karantina hewan, tetapi juga karantina tumbuhan dan
keamanan hayati.
3.1.1. Struktur Organisasi SKP Kelas I Timika
Bagan Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.
22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008 adalah sebagai
berikut:
Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/Ot.140/4/2008,
Tanggal 3 April 2008.
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
5
Dari Struktur Organisasi tersebut menggambarkan bahwa dalam
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Kepala UPT membagi tugas
pelaksana (staf) dalam 3 komponen fungsi yaitu :
a. Urusan Tata Usaha;
b. Subseksi Pelayanan Operasional;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun Uraian tugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi karantina
di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika secara singkat sebagai berikut
:
a. Urusan Tata Usaha
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah
tangga.
b. Subseksi Pelayanan Operasional
Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan
pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina
tumbuhan, pengawasan keamana hayati hewani dan nabati, dan sarana
teknik, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, pengawasan
dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang
karantina hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati
hewani dan nabati.
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik
Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT Ahli,
POPT Terampil), serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam
berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian
masing- masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional
Paramedik Veteriner mempunyai tugas :
Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,
penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media
pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
Melakukan pembuatan koleksi HPHK;
Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
6
Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan (POPT Ahli dan POPT Terampil) mempunyai tugas :
Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengasingan, pengamatan,
perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan
media pembawa organisme penggaunggu tumbuhan karantina
(OPTK);
Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
Melakukan pembuatan koleksi OPTK;
Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
Melakukan pengadministrasian umum dan teknis.
Wilayah kerja yang dibawahi oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Timika berdasarkan Peraturan Menteri No.94/Permentan
/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media
Pembawa HPHK dan OPTK terdiri dari Bandara Mozes Kilangin,
Pelabuhan Laut Poumako, Pelabuhan Laut Amamapare, Kantor Pos
Timika dan Wilker Distrik Agats. Wilayah kerja tersebut merupakan
pintu masuk dan keluarnya lalu lintas perdagangan produk hewan dan
tumbuhan. Kegiatan operasional dilakukan oleh tenaga fungsional
Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan POPT Ahli/Terampil dibantu
oleh tenaga teknis dan non teknis atau kelompok jabatan fungsional
lain (umum).
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
7
Gambar 3. Peta Wilayah Kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika yang tersebar
di 4 lokasi.
Gambar 3. Wilayah Kerja Lingkup SKP Kelas I Timika
Wilker Distrik Agats meskipun menjadi bagian dari wilayah kerja SKP
Kelas I Timika, namun belum terdapat kantor Wilker di Distrik Agats,
disebabkan transportasi dan geografis tidak mendukung, ditambah
dengan kondisi Sumberdaya Manusia yang terbatas. Adapun kegiatan
yang dilakukan dalam pengawasan HPHK/OPTK di Wilayah Distrik Agats
dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah setempat. Dimana instansi terkait memberikan informasi lalu
lintas komoditi media pembawa HPHK/OPTK.
Wilker Bandar Udara Mozes Kilangin
Wilker Pelabuhan Laut Amamapare
Wilker Pelabuhan Laut Paumako
Wilker Kantor Pos Timika
Wilker Distrik Agats
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
8
Gambar 4. Pelabuhan di Distrik Agats, kabupaten Asmat.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 45
Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri
Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok
Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan
perkarantiaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut,
BARANTAN menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan
hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta
pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan
hewan dan tumbuhan, seta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.
3.1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.
22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008, Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Timika sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina
Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional
perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan
hayati, hewani dan nabati. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
9
Karantina Pertanian Kelas I Timika menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,
penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media
pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme
pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan
tumbuhan;
Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan
hayati hewani dan nabati;
Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina
hewan dan tumbuhan;
Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan
perundang- undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan
dan keamanan hayati hewani dan nabati;
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem Pertanian-
bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan
produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk
kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”.
Visi Badan Karantina Pertanian adalah “Menjadi instansi yang tangguh
dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati
hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta
keamanan pangan”.
Visi dan Renstra BARANTAN di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam
penyusunan Visi SKP Kelas I Timika, yaitu “Menjadi UPT Badan Karantina
Pertanian yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian
sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan
keanekaragaman hayati serta keamanan pangan”
Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam kaitannya dengan tugas dna fungsi
BARANTAN, maka SKP Kelas I Timika menetapkan misi sebagai berikut :
a. Melindungi potensi sumber daya alam hewan dan tumbuhan di wilayah
kabupaten Mimika dari ancaman HPHK dan OPTK;
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
10
b. Mempertahankan status bebasnya wilayah kabupaten Mimika dari
HPHK dan OPTK;
c. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kabupaten
Mimika;
d. Mewujudkan pelayanan karantina pertanian cepat, tepat, akurat,
transparan dan profesional.
e. Mewujudkan good governance and clean goverment.
3.2. Geografis
Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31’-138°31’
Bujur Timur dan 4°60’-5°18’ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 19.592 km2
atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik /
Kecamatan. Distrik-distrik tersebut yaitu Mimika Barat, Mimika Barat Jauh,
Mimika Barat Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh,
Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Agimuga, Jila, Jita, Iwaka, Wania,
Kwamki Narama, Hoya, Alama, Amar.
Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat memiliki wilayah terluas
yaitu 14,87% dan Distrik Kuala Kencana sebagai distrik yang terkecil wilayahnya,
yaitu hanya 2,61% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah
Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik
yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Jila dan Hoya.
Distrik-distrik selain keempat distrik tersebut merupakan distrik-distrik yang
memiliki topografi dataran rendah.
Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Jila, Hoya dan Kwamki Narama
adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika
Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika
Timur Jauh, Agimuga, Jita dan Amar sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan
dengan laut, sehingga distrik -distrik ini memiliki pantai.
Wilayah kerja distrik Agats terletak di Kabupaten Asmat, dimana Kabupaten
Asmat terletak antara 40 – 70 Lintang Selatan dan 1370 -1400 Bujur Timur.
Kabupaten Asmat merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Papua yang
terletak di bagian selatan Papua, Kabupaten Asmat memiliki luas 23.746 km2 atau
7,44 persen dari luas Provinsi Papua.
Pada bagian utara, Kabupaten Asmat berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan
Kabupaten Yahukimo, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut
Arafuru dan Kabupaten Mappi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru
dan Kabupaten Mimika, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven
Digoel dan Kabupaten Mappi.
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
11
Ditinjau dari topografinya, seluruh wilayah di Kabupaten Asmat merupakan suatu
hamparan yang terletak pada ketinggian antara 0 – 100 meter dari permukaan
laut. Pusat Pemerintahan terletak di Distrik Agats yang dapat dijangkau dengan
pesawat udara dan transportasi laut yang berlabuh di Pelabuhan Agats.
3.3. Data Frekuensi/Volume lalu lintas
Berikut ditampilkan data frekuensi/volume realisasi pemberian sertifikasi
Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati pada Tahun 2014.
Tabel 1. Realisasi Pemberian Sertifikasi Karantina dan Pengawasan Keamanan
Hayati pada Tahun 2014.
Kegiatan Frekuensi Realisasi Sertifikasi TOTAL
Karantina
Hewan
Karantina
Tumbuhan
Impor 51 181 232
Ekspor 0 6 6
Domestik Masuk 1.326 3.149 4.475
Domestik Keluar 179 279 458
PSAT - 3 3
TOTAL 1.556 3.618 5.174
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
12
4. PERMASALAHAN
4.1. Operasional
A. Kelembagaan
Disadari bersama bahwa pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan
membutuhkan peran aktif dari instansi terkait lainnya baik TNI, POLRI,
Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian/Lembaga terkait
lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan
yang timbul diantaranya sebagai berikut :
1. Badan Karantina Pertanian dan Kepolisian RI berkomitmen untuk
melakukan kerjasama dalam kegiatan perkarantinaan sesuai dengan Nota
Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian dan POLRI Nomor :
1848/HK.020/3/L/2012 dan No. B/12/III/2012 tanggal 6 Maret 2012
tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan
pengawasan keamanan hayati. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan
antara Badan Karantina dengan POLRI adalah kegiatan pre-emptif,
kegiatan preventif, kegiatan penegakan hukum, kegiatan pendidikan dan
pelatihan, kegiatan pertukaran data dan informasi serta kegiatan
sosialisasi. Namun demikian pada tataran teknis operasional koordinasi
terkait kegiatan pengawasan bersama ini belum dapat optimal dilakukan.
Rapat koordinasi dan optimalisasi fungsi PPNS belum dilaksanakan secara
optimal;
2. Koordinasi rutin dengan instansi terkait lainnya seperti Bea dan Cukai,
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Mimika, Dinas
Peternakan, Dinas Pertanian, dll selama ini dilakukan secara rutin dan
instensif dilakukan dalam membangun hubungan dan kejasama tukar
informasi perkembangan HPH/HPHK maupun OPT/OPTK. Namun di
tingkat pendekatan sosialisasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam
setahun. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pembahasan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan untuk
mendapatkan solusi yang lebih konkrit untuk optimalisasi kegiatan
perkarantinaan. Keterbatasa anggaran yang ada menyebabkan belum
dimungkinkannya kegiatan koordinasi dilaksanakan lebih rutin/berkala.
B. Sumberdaya Manusia
Keterbatasan SDM masih menjadi permasalahan klasik yang muncul sehingga
perlu melakukan optimalisasi terhadap SDM yang ada, beberapa
permasalahan SDM yang muncul terkait dengan operasional kegiatan
perkarantinaan dan operasional perkantoran adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
13
1. SDM teknis seringkali melakukan tugas rangkap untuk melakukan
kegiatan pengawasan, dampak yang seringkali terjadi adalah pengguna
jasa tidak dapat segera mendapatkan pelayanan karena petugas
melakukan kegiatan operasional lainnya;
2. Belum tersedianya petugas karantina yang memiliki sertifikat fumigasi,
sehingga pelaksanaan fumigasi dari karantina tumbuhan yang rutin
dilaksanakan selama ini dilakukan oleh pihak ketiga;
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Laboratorium, yang
salah satunya disebabkan karena keterbatasan kuantitas dan kapasitas
SDM yang fokus dalam pengelolaan laboratorium;
4. SDM administrasi belum dapat melingkupi keseluruhan tugas dan fungsi
keadministrasian, sehingga beberapa tenaga teknis (fungsional)
diberdayakan dalam kegiatan administrasi. Kendala yang dihadapi antara
lain terkait dengan keterbatasan SDM dalam sisi kuantitas dan penguasan
sistem informasi.
C. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana
Sarana dan prasarana yang tersedia pada wilayah kerja SKP Kelas I Timika
termasuk sarana pelayanan dan perkantoran belum cukup optimal
mendukung kegiatan operasional perkarantinaan yang dilaksanakan.
Beberapa kendala/permasalahan terkait sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan operasional antara lain sebagai berikut :
1. Belum tersedianya kantor Wilayah Kerja (wilker) di wilker Pelabuhan Laut
Amamapare yang merupakan pelabuhan khusus milik PT. Freeport
Indonesia sehingga pengawasan terhadap pemasukan / pengeluaran
media pembawa HPHK/OPTK berjalan kurang optimal. Kedepannya perlu
terus berkoordinasi dengan pihak PT. Freeport Indonesia agar
mendapatkan ruangan tempat berkantor petugas karantina pertanian.
Hal serupa juga terjadi pada Pelabuhan Laut Poumako, dimana SKP Kelas
I Timika belum memiliki kantor pada wilayah kerja dimaksud. Petugas
karantina bertugas sesuai dengan jadwal kapal yang diperoleh dari
pengelola pelabuhan;
2. Belum efektifnya kantor pelayanan di wilayah kerja Bandara Mozes
Kilangin. Hal ini disebabkan karena kantor pelayanan yang di fasilitasi
oleh PT. Freeport Indonesia berada di dalam terminal kedatangan, hal ini
berdampak pada sulitnya pengguna jasa untuk melakukan pelaporan
karena keterbatasan akses keluar masuk Bandara, sehingga pelayanan
terhadap pengguna jasa tidak dapat berjalan efektif;
3. Belum optimalnya pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK/HPHK di
Pelabuhan Laut Agats yang baru ditetapkan sebagai tempat pemasukan
dan pengeluaran media pembawa OPTK/HPHK;
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
14
4. Belum tersedianya instalasi karantina hewan (IKH) dan instalasi karantina
tumbuhan (IKT). Pemeriksaan selama ini dilakukan pada fasilitas IKH dan
IKT pengguna jasa;
5. Ruang kerja pegawai yang ada saat ini belum dapat menampung
keseluruhan pegawai SKP Kelas I Timika, dikarenakan ruangan kantor
belum mengalamin perubahan yang memadai, sehingga terkadang
melakukan tugas operasional kantor pada ruang rapat atau ruang
pelayanan;
4.2. Non Operasional
A. Kelembagaan
1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 yang diterapkan sejak Tahun
2013 belum cukup optimal untuk dilaksanakan oleh seluruh SDM lingkup
SKP Kelas I Timika. Meskipun sudah dilakukan pelatihan (in house
training) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 dan In house training
internal auditor, dalam implementasinya sistem manajemen mutu belum
dapat dilakukan secara optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah
manajemen arsip yang belum terkelola dengan baik untuk masing-masing
penanggung jawab kegiatan;
2. Penguatan kelembagaan belum terlaksana dengan baik. Sehingga
efektivitas berjalannya organisasi dan kinerja SDM yang belum dapat
dilakukan secara optimal;
3. Sosialisasi perkarantinaan belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini
terlihat dari masih banyaknya masyarakat dan pengguna jasa yang belum
mengenal instansi Karantina temasuk tugas dan fungsinya. Upaya
pengelolaan informasi dan dokumentasi sudah dilakukan, namun belum
berjalan efektif.
B. Sumberdaya Manusia
1. Keterbatasan SDM yang ada menuntut SKP Kelas I Timika untuk dapat
mengoptimalkan peran seluruh SDM yang ada di lingkup wilayah
kerjanya, baik untuk tenaga operasional maupun administrasi.
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah adanya kebutuhan organisasi
yang seringkali berbeda dengan latar belakang pendidikan dan
pengalaman yang dimiliki. Hal ini menuntut setiap pegawai untuk
menjadi lebih aktif dan partisipatif serta bekerjasama dengan baik
dengan pegawai lainnya untuk memenuhi tugas dan fungsi instansi yang
ada agar tetap dapat dilaksanakan dengan baik sehingga visi dan misi
organisasi dapat tercapai.
Hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional selama ini
direkomendasikan melalui kegiatan magang, undangan pelatihan dari
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
15
Badan Karantina Pertanian dan in house training, sedangkan untuk upaya
pembangunan tim, kerja sama atau hal-hal lain yang bersifat soft skill
belum dilaksanakan dengan baik.
2. Upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di SKP Kelas I Timika masih
menjadi salah satu permasalahan yang diharapkan dapat menjadi
perhatian lebih dari Badan Karantina Pertanian. Selama ini perbedaan
yang diperoleh SKP Kelas I Timika dibandingkan dengan Unit Pelaksana
Teknis lain hanya dengan adanya tunjangan Papua yang besarannya
belum cukup memadai untuk memenuhi biaya hidup di wilayah timur
khususnya di Papua. Hal serupa mungkin dialami oleh pegawai karantina
pertanian pada Unit Pelaksana Teknis lain yang berada pada wilayah
terpencil lainnya, sehingga diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan
dapat di optimalisasi dan di fasilitasi oleh Badan Karantina Pertanian,
khususnya mess petugas Karantina Pertanian.
C. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana
1. Belum tersedianya perpustakaan mini sebagai salah satu sarana
peningkatan kapasitas dan pengetahuan pegawai terkait ilmu dan
pengetahuan yang berhubungan dengan tugas perkarantinaan;
2. Belum tersedianya rumah dinas yang mamadai untuk seluruh pegawai
SKP Kelas I Timika. Sebagian besar pegawai SKP Kelas I Timika merupakan
pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga
sebagian besar tidak memiliki rumah tinggal tetap di Kabupaten Mimika.
Saat ini beberapa pegawai menggunakan rumah sewa dengan biaya yang
dikeluarkan oleh masing-masing pegawai, mengingat keterbatasan
tempat tinggal yang dapat difasilitasi oleh kantor UPT SKP Kelas I Timika;
3. Belum tersedianya instalasi karantina hewan dan tumbuhan. Saat ini
kegiatan pemeriksaan dilakukan pada instalasi pihak kedua yang berada
di bawah binaan SKP Kelas I Timika.
4. Beberapa sarana/prasarana yang saat ini dimiliki oleh SKP Kelas I Timika
masih bersifat standar, sehingga kondisinya belum optimal untuk
mendukung kegiatan teknis dan operasional, disebabkan terbatasnya
pembiayaan dan anggaran setiap tahunnya.
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
16
5. ANALISA RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES,
OPPORTUNITIES AND THREATS (SWOT)
Tabel 2. Lingkungan Internal No Aspek Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses)
1 Regulasi/Kebijakan a. Karantina memiliki landasan
hukum yang kuat dalam
operasionalnya, yang terdiri
dari Undang-undang (UU),
Peraturan Pemerintah (PP),
Kep/Peraturan Menteri serta
juklak/juknis dan manual.
b. UPT Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Timika
merupakan salah satu Unit
Pelaksana Teknis Badan
Karantina Pertanian yang
memiliki landasan hukum yang
jelas, yaitu Peraturan Menteri
Pertanian
22/Permentan/OT.140/4/2008,
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis
Karantina Pertanian.
c. Adanya dukungan Pemerintah
daerah dalam upaya
pencegahan masuknya OPTK
dan HPHK ke wilayah Kab.
Mimika. Salah satunya dalam
bentuk Instruksi Gubernur Irian
Jaya No.02/INSR-GIJ/2000
tentang larangan peredaran
benih tanaman jeruk dalam
rangka pengendalian
penyebaran penyakit
Liberobacter asiaticum di irian
Jaya; dan Instruksi Gubernur
Irian Jaya No. 03/INSTR-
GIJ/2000 tentang larangan
peredaran bibit tanaman
pisang dalam rangka
pengendalian penyebaran
penyakit Ralstonia
solanacearum di Irian Jaya.
d. Adanya dukungan Pemerintah
Daerah melalui Keputusan
Gubernur Papua Nomor 130
a. Terdapat beberapa kebijakan
teknis operasional (Peraturan
Pemerintah) yang belum
ditindaklanjuti dalam bentuk
perubahan juklak/juknis;
b. Proses revisi UU Nomor
16/1992 belum selesai;
c. Kebijakan teknis operasional,
standar teknik dan metode
masih perlu dilengkapi untuk
meningkatkan cakupan
pengendalian resiko dan
akuntabilitas pelaksanaan
pengawasan dan pelayanan;
d. Belum optimalnya
pelaksanaan kerjasama
antara Badan karantina
Pertanian dengan Kepolisian
RI pada tataran teknis
operasional di UPT SKP Kelas
I Timika.
e. Belum dilakukannya evaluasi
efektivitas penerapan
Instruksi Gubernur terkait
oleh Pemerintah Daerah.
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
17
Tahun 2003 tentang Larangan
Pemasukan Anjing, Kucing,
Kera dan Hewan sebangsanya
ke Wilayah Provinsi Papua
tanggal 12 Agustus 2003)
e. Adanya dukungan Pemerintah
Daerah melalui Keputusan
Gubernur Provinsi Papua
Nomor 158 Tahun 2004
tentang Pemasukan Unggas
dan Produknya ke Provinsi
Papua tanggal 24 Juni 2004;
f. Adanya dukungan Pemerintah
Daerah melalui Keputusan
Bupati Mimika Nomor 119
Tahun 2004 tentaang
Penutupan Wilayah
Penyebaran Penyakti Claical
Swine Fever (CSF) pada Ternak
Babi di Kabupaten Mimika;
g. Adanya dukungan Pemerintah
Daerah melalui Surat Kepala
Dinas Peternakan Propinsi
Papua Nomor 524.3/294
perihal Kewaspadaan terhadap
Penyakit Hog Cholera pada
Ternak Babi tanggal 15 Juli
2004;
h. Adanya dukungan Pemerintah
Daerah melalui Surat Kepada
Dinas Peternakan kabupaten
Mimika Nomor
524/181/PET/05 perihal
Kewaspadaan terhadap
Penyakit Avian Influenza/Flu
Burung tanggal 15 Agustus
2005)
i. Adanya dukungan Pemerintah
Daerah melalui Peraturan
Daerah Provinsi Papua Nomor
4 Tahun 2006 tentang larangan
Pemasukan Hewan Penular
Rabies ke Wilayah Propinsi
Papua (26 April 2006);
j. Adanya Kesepakatan
Kerjasama antara Badan
Karantina Pertanian dengan
Kepolisian Negera RI, sesuai
dengan Nota Kesepahaman
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
18
Nomor :
1848/HK.020/3/L/2012 dan
No. B/12/III/2012 tanggal 6
Maret 2012 tentang Kerjasama
di Bidang Karantina Hewan,
Karantina Tumbuhan dan
pengawasan keamanan hayati.
k. Adanya kerjasama pakta
integritas larangan masuknya
penyakit anjing gila (Rabies)
antara Pemerintah Provinsi
Papua, Kadin Papua, Polda
Papua dan instansi terkait
lainnya dan pada Ka. UPT se
Papua dan Papua Barat.
2 Kelembagaan dan
Manajemen Organisasi
a. SKP Kelas I Timika telah
mendapatkan sertifikasi ISO
9001-2008 sejak tahun 2013;
b. Sosialisasi dan Koordinasi
eksternal sudah dilaksanakan
secara rutin sebanyak 1
kali/tahun
a. Dalam implementasinya
sistem manajemen mutu
belum dapat dilakukan secara
optimal. Salah satu kendala
yang dihadapi adalah
manajemen arsip yang belum
terkelola dengan baik untuk
masing-masing penanggung
jawab kegiatan;
b. Sosialisasi perkarantinaan
belum dapat berjalan dengan
optimal. Hal ini terlihat dari
masih banyaknya masyarakat
dan pengguna jasa yang
belum mengenal instansi
Karantina temasuk tugas dan
fungsinya. Upaya pengelolaan
informasi dan dokumentasi
sudah dilakukan, namun
belum berjalan efektif.
3 Sumber daya manusia a. SKP Timika telah memiliki SDM
yang berkompeten dalam
penyelenggaraan
perkarantinaan dan
pengawasan keamanan hayati,
yang terdiri dari tenaga
fungsional karantina hewan
(medik veteriner dan
paramedic veteriner),
fungsional karantina tumbuhan
(Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan-POPT),
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dan intelijen karantina;
a. Distribusi SDM belum
memperhitungkan analisis
beban kerja;
b. Kualitas, kompetensi dan
jumlah SDM masih
memerlukan peningkatan
mengikuti meningkatnya
beban kerja operasional;
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
19
b. Kompetensi SDM SKP Kelas I
Timika semakin meningkat.
4 Sarana
prasarana/infrastruktur
a. Mempunyai sarana prasarana
operasional pokok untuk
mendukung terlaksananya
operasional pengawasan dan
pelayanan karantina.
a. Sarana/prasarana operasional
perlu penataan dan
peningkatan kualitas sesuai
peruntukannya dan standar;
b. Belum semua sarana
pelayanan memenuhi standar
minimal;
c. Teknologi dan sistem
informasi belum cukup
memuaskan pemanfaatannya
dalam meningkatkan
pelayanan dan manajemen
kinerja internal;
d. Sarana dan prasarana
operasional masih
memerlukan penataan dan
peningkatan kualitas
mengikuti peningkatan beban
operasional dan kepuasan
masyarakat dalam pelayanan.
5. Pelayanan Publik a. Komitmen dari pimpinan dan
pegawai SKP Kelas I Timika
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan public semakin
menguat;
b. Semakin membaiknya mutu
sarana/prasarana untuk
peningkatan kualitas
pelayanan public kepada
masyarakat;
c. Telah adanya pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) sebagai bagian dari
sistem monev perbaikan
pelayanan public.
a. Sistem pelayanan dan
pengawasan pelaksanaan
perkarantinaan yang telah
dituangkan dalam suatu
produk hukum belum optimal
penerapannya. Saat ini masih
dalam tahap preventif dan
pre-emptif
6 Pengelolaan Anggaran Dari aspek pendanaan, selain APBN
murni, SKP Kelas I Timika
mempunyai Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
a. Alokasi anggaran operasional
SKP Kelas I Timika masih
terbatas.
Tabel 3. Lingkungan Eksternal
No Aspek Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats)
1 Sistem ekonomi/
Perdagangan
Internasional
a. Peningkatan jumlah
konsumen produk pertanian
dunia
a. Semakin meningkatnya
hambatan non tariff terhadap
produk-produk pangan yang
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
20
b. Globalisasi dan liberalisasi
perdagangan dunia
menghasilkan sejumlah
perjanjian dan kesepakatan
dikenakan oleh Negara tujuan
ekspor terutama terkait
dengan Sanitary and
Phytosanitary (SPS);
b. Meningkatnya volume dan
kompleksitas perdagangan;
c. Kebijakan proteksi dari
Negara Mitra;
d. Tingginya frekuensi lalu lintas
perdagangan internasional
untuk produk pertanian;
e. Meningkatnya ancaman
kelestarian sumberdaya alam
hayati hewan dan tumbuhan
selain HPHK dan OPTK,
seperti IAS dan GMO serta
ancaman terhadap
keanekaragaman hayati;
f. Adanya kebijakan zoning
dalam importasi produk
hewan (daging)
2 Perkembangan IPTEK a. Kerjasama penerapan
standarisasi mutu secara
internasional berbasis ISO
a. Kemajuan teknologi
transportasi, perdagangan,
pariwisata mengakibatkan
peningkatan kegiatan lalu
lintas komoditas;
b. Kemajuan dalam bidang
bioteknologi dan teknologi
pengolahan pangan;
c. Banyaknya ancaman HPHK
dan OPTK dari berbagai
Negara;
d. Makin beragamnya jenis
media pembawa HPHK dan
OPTK.
3 Volume & kompleksitas
Perdagangan
a. Pengembangan dan produksi
berbagai produk untuk
kesehatan hewan dan
tanaman (pencegahan,
diagnosis dan pengobatan);
b. Jenis asing invasive (invasive
Allien Species/IAS) telah
dapat diidentifikasi
berdampak penting terhadap
lingkungan dan kelestarian
sumberdaya hayati;
a. Adanya bioterorisme;
b. Semakin beragamnya bentuk
dan jenis komoditas
berkaitan dengan produk
produk rekayasa genetic
(Genetically Modified
Organism/GMO);
c. Sulitnya menelusuri tempat
asal suatu produk
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
21
6. RENCANA KERJASAMPAI DENGAN 5 TAHUN
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa sejalan dengan Visi dan Misi BARANTAN,
SKP Kelas I Timika menetapkan misinya sebagai berikut :
a. Melindungi potensi sumber daya alam hewan dan tumbuhan di wilayah
kabupaten Mimika dari ancaman HPHK dan OPTK;
b. Mempertahankan status bebasnya wilayah kabupaten Mimika dari HPHK dan
OPTK;
c. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kabupaten Mimika;
d. Mewujudkan pelayanan karantina pertanian cepat, tepat, akurat, transparan dan
profesional.
e. Mewujudkan good governance and clean goverment.
Untuk mewujudkan misi tersebut dan disesuaikan dengan analisa Strength,
Weaknesses, Opportunity and Threats (SWOT) yang dilakukan, ditetapkan rencana kerja
SKP Kelas I Timika melalui Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati, yaitu sebagai berikut :
6.1. Penguatan Kelembagaan (Koordinasi) Inline Inspection/PSI
Selama 5 (lima) tahun kedepan, SKP Kelas I Timika menetapkan tercapainya
koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait lainnya dan peran suatu
masyarakat, sehingga segala hal teknis operasional yang berhubungan dengan
instansi terkait lainnya dapat berjalan lebih efektif dengan target dan capaian
yang lebih terukur. Beberapa target koordinasi yang akan dicapai antara lain :
Optimalisasi Nota Kesepahaman Bersama Kepolisian Republik Indonesia
dengan Badan Karantina Pertanian;
Optimalisasi Pengawasan bersama dengan instansi terkait lainnya;
Optimaliasi Kerjasama dengan Dinas Peternakan, sejalan dengan deklarasi
bersama melindungi tanah papua dari ancaman penyakit anjing gila/rabies,
termasuk kegiatan pengujian HPAI untuk deteksi dini masuknya virus avian
influenza di Kabupaten Mimika yang sampai saat ini masih berstatus daerah
yang bebas dari AI; termasuk daerah pemantauan HPHK.
Optimalisasi Kerjasama dengan Dinas Pertanian, tanaman Pangan dan
Perkebunan serta fungsional pengawas Hama Penyakit Tanaman terkait
optimalisasi tindak lanjut hasil pemantauan OPTK yang dilakukan pada tahun-
tahun sebelumnya dan rencana pemantauan kedepan. Sehingga kegiatan
pemantauan dapat terintegrasi dengan baik;
Optimalisasi kegiatan sosialisasi Karantina Pertanian kepada masyarakat
Kabupaten Mimika/pengguna jasa dan instansi lainnya. Kegiatan sosialisasi
direncanakan dilaksanakan dengan focus taget tertentu pada setiap tahunnya,
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
22
dengan tidak menutup kemungkinan pemanfaatan event yang diselenggarakan
oleh pihak lainnya;
Secara internal SKP Kelas I Timika akan melakukan evaluasi kegiatan teknis
operasional dan administrasi lebih intensif, dengan mengadakan
pertemuan/rapat internal yang lebih intensif sehingga segala permasalahan
yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi 5 tahun kedepan serta
penyelesaian beberapa permasalahan yang disampaikan pada Renstra ini dapat
diselesaikan dengan lebih terarah. Hal ini akan menjadi salah satu alat
optimalisasi pengendalian internal lingkup SKP Kelas I Timika;
Memberdayakan SDM sesuai dengan ilmu dan potensi yang dimiliki setiap
petugas SKP Kelas I Timika diantaranya keilmuan fungsional, teknis,
laboratorium dan teknis administrasi untuk lainnya.
6.2. Penguatan SDM (inhouse training)
Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan SDM terutama terkait dengan
peningkatan kapasitas pegawai sebagai upaya optimalisasi SDM yang ada, maka
selama 2015-2019 akan dilaksanakan beberapa in house training dan tetap
mengoptimalkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Karantina
Pertanian. Beberapa in house training yang direncanakan adalah sebagai berikut :
Pelatihan pengelolaan arsip. Hal ini menjadi penting mengingat belum
tersedianya tenaga arsiparis di SKP Kelas I Timika, dan untuk mendukung
implementasi peningkatan pelayanan perkarantinaan sehingga penerapan
sistem manajemen mutu kedepannya akan dapat lebih efektif dengan
tanggung jawab dari masing-masing pegawai terhadap tugas dan fungsinya
masing-masing. Jika setiap pegawai dapat mengelola dokumen-dokumen yang
menjadi tanggung jawabnya dengan baik, maka upaya pelayanan prima
termasuk pemenuhan sistem manajemen mutu akan berjalan lebih efektif dan
efisien;
Pelatihan Kehumasan dan Media Informasi. Humas merupakan ujung tombak
bagi sebuah instansi atau organisasi dalam membangun hubungan komunikasi
internal dan eksternal. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (Public
Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra
positif organisasi atau instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama.
Pembentukan kelembagaan Humas pada sebuah instansi atau organisasi
idealnya berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan organisasi kepada internal
(personil atau pegawainya) dan eksternal atau publik, serta untuk memonitor
respon publik untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai salah satu bahan
pengambil keputusan. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi
telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan
yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi atau organisasi
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
23
untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik
untuk memperoleh informasi dan hal ini menjadikan fungsi humas menjadi
lebih penting dari sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan
kelembagaan Humas pada setiap instansi atau organisasi. Makin luas aktifitas
instansi tersebut makin luas pula aktivitas kehumasnya.
Pelatihan ini diharapkan dapat menjadikan setiap pegawai SKP Kelas I Timika
sebagai Humas bagi SKP Kelas I Timika dengan tetap berpegang pada tata
aturan organisasi/lembaga.
Materi disajikan dengan kombinasi metode ceramah, diskusi dan presentasi
atau simulasi praktek.
Target pelatihan instansi dengan materi Kehumasan dan Media Informasi
adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam kemampuan
berbicara di muka umum, membawakan acara, negosiasi, menulis
(artikel, press release), membawakan diri dengan baik dan benar pada forum,
serta dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk pemembuatan media
informasi dan dokumentasi.
Alternatif Materi Pelatihan : Dasar-dasar Kehumasan; Pemahaman karakter
diri; Membangun rasa percaya diri; Performance; Teknik Presentasi; Negosiasi
& Lobbying; Manajemen Krisis; Teknik menulis berita dan press release serta
penggunaan teknologi informasi untuk pembuatan media informasi dan
dokumentasi berupa: Brosur, Buletin, Poster, Website atau berandawarta,
serta foto dan video.
Pelatihan Pengelolaan Laboratorium. Kegiatan ini difokuskan pada tenaga
fungsional baik Karantina Hewan maupun Karantina Tumbuhan agar fungsi dan
pemanfaatan laboratorium dapat berjalan lebih optimal. Hal ini sebagai salah
satu upaya untuk mempersiapkan Laboratorium penguji pada SKP Kelas I
Timika untuk menuju Laboratorium terakreditasi. Ruang lingkup materi antara
lain : 1). Aspek-aspek yang berhubungan dengan SNI/ISO 17025 baik mengenai
pesyaratan manajemen dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar
laboratorium penguji dapat diakreditasi sesuai dengan standar dari Komite
Akreditasi Nasional (KAN), yang kemudian dilanjutkan dengan simulasi
mengenai pembuatan manual mutu, SOP dan Log Book penggunaan peralatan
di laboratorium; 2) Pengelolaan laboratorium agar diperoleh hasil pengujian
yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Materi yang disampaikan lebih
bersifat teknis mengenai hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan pengujian
baik dari segi tempat, sarana dan sumberdaya manusia. In House Training
diharapkan akan membuka wawasan dan menambah pemahaman mengenai
standar pengelolaan laboratorium yang baik secara manajemen dan teknis
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
24
yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka persiapan akreditasi
laboratorium.
6.3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana
Sebagaimana disampaikan sebelumnya terdapat beberapa sarana dan prasarana
yang belum tersedia dan membutuhkan perawatan dan peningkatan agar dapat
lebih optimal mendukung kegiatan operasional dan pelayanan karantina pada
lingkup SKP Kelas I Timika. Selama 5 tahun kedepan beberapa sarana dan
prasarana yang diharapkan dapat direalisasikan pengadaannya adalah sebagai
berikut :
Pedekatan dan koordinasi dengan PT. Freeport Indonesia terkait ruang kerja
petugas karantina pertanian pada pelabuhan khusus amamapare dan Bandar
udara Mozes Kilangin;
Pengadaan rumah container/sewa untuk ruang kerja petugas karantina pada
wilayah kerja Pelabuhan Poumako;
Pembangunan/Perluasan kantor SKP Kelas I Timika yang lebih representative
terutama untuk dapat menampung seluruh pegawai SKP Kelas I Timika;
Pembangunan instalasi karantina hewan (IKH) sehingga kegiatan pemeriksaan
dapat dilakukan pada instalasi dimaksud;
Pengadaan genset dan rumah genset pada kantor laboratorium KM.8
dikarenakan seringnya listrik PLN mati dengan tiba-tiba pada waktu-waktu jam
kantor;
Perlunya renovasi rumah dinas yang memberikan kesan yang lebih layak dan
nyaman;
Perlunya membuat mess SKP Kelas I Timika untuk penghematan staf dalam
menunjang kesejahteraan dikarenakan biaya hidup di Papua, khususnya Kab.
Mimika (Timika) ini sangat mahal, terutama biaya sewa/kontrak rumah;
Pembangunan pos jaga pada kantor pelayanan SKP Kelas I Timika;
Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium;
Peningkatan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi.
Pemeliharaan rutin untuk seluruh fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat
di SKP Kelas I Timika
Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019
25
7. LAMPIRAN MATRIK RENCANA KERJA 5 TAHUN
(TAHUN 2015-2019)
Tabel 4. Lampiran Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (2015-2019)
No 3 Pilar Karantina Pertanian Tahun
I II III IV V
1 Penguatan Kelembagaan
Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait
melalui rapat koordinasi (2x setahun).
1x Rapat Koordinasi dengan instansi tertentu, 1x
Pertemuan Koordinasi melalui coffee morning atau
kegiatan lain dengan seluruh instansi terkait
lainnya
2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg
2. Penguatan SDM (inhouse training)
Pelatihan pengelolaan arsip 1 Keg
Pelatihan Kehumasan dan Media Informasi 1 Keg
Pelatihan Pengelolaan Laboratorium 1 Keg
Pembinaan mental dan capacity building 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana
Pengadaan rumah sewa untuk ruang kerja petugas
karantina pada wilayah kerja Pelabuhan Poumako
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Pembangunan/Perluasan kantor SKP Kelas I Timika 1 Keg
Rehab rumah dinas SKP Kelas I Timika 1 Keg
Pembangunan instalasi karantina hewan (IKH) 1 Keg
Pembangunan rumah genset 1 Keg
Pembangunan pos jaga pada kantor pelayanan
SKP Kelas I Timika
1 Keg
Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg
Peningkatan sarana dan prasarana pengolah data
dan komunikasi
2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg
Pemeliharaan rutin untuk seluruh fasilitas/sarana
dan prasarana yang terdapat di SKP Kelas I Timika
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
Pembangunan mess Pegawai SKP Kelas I Timika 1 Keg
Pengadaan genset dan pembangunan rumah
genset di Laboratorium
2 Keg
Recommended