View
225
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehinggaLaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan
Kabupaten Bima Tahun 2017 ini dapat tersusun
Laporan ini merupakan bagian dari implementasi
transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan good
governance dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bima yang
mengemban amanah menjalankan sebagian urusan pemerintahan
dibidang Perhubungan. Laporan ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrumen
penilai kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik.
Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja
Dinas Perhubungan 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk
bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan
datang.
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras
dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bima Tahun 2017 ini. Semoga dapat bermanfaat.
Bima, Maret 2018
Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Bima
DRS. SYAFRUDDINNIP. 196007211992031010
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ada Dua Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Pertama Prosentase Desa yang
terlayani dengan pelayanan Perhubungan dicapai sebesar 12,56 (%) melampauai target
sebesar 2,1 (%) dari target 10,5 (%) Dengan demikian pencapaian Indikator ini mencapai 119,6
(%). Sedangkan untuk indikator Kinerja Utama Kedua Penurunan angka kecelakaan 0,25 (%)
pertahun hingga tahun 2017 terjadi 181 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dibandingkan tahun
2016 sebanyak 207 kejadian laka lantas, berarti terjadi penurunan sebanyak 27 kejadian laka
lantas atau sebesar 0,13 persen. Angka ini masih jauh dari target sebesar 0,25 (%) persen per
tahunnya.
NO.INDIKATOR
KINERJA
REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017
CAPAIANKINERJA
20171 3 4 5 6 71. Prosentase Desa
yang terlayanidenganpelayananPerhubungan
6,28 (%) 10,5 (%) 12,56 (%) 119,6 (%)
2 PenurunanJumlahKeecelakaan yangterjadi 0,12 (%) 0,25 (%) 0,13 (%) 52,1 (%)
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 1
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) merupakan
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Pelaksanaan lebihlanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan TataCara Reviu atas LAKIP.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara
periodik.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakanharapan semuapihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
BAB IPENDAHULUAN
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 2
nepotisme,maka diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah(SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bima
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP).
Penyusunan LKIP Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian
kinerja,visi,misi,realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan
target yang telah ditetapkan
1.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitras Kinerja (LAKIP) adalah :
1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima
2. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima dalam mengemban tugas,
wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan
kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima dalam menjalankan tugas
dan fungsinya;
4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan
dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bima;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus
dicapai;
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 3
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan
organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
1.3. ORGANISASI
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan pada tahun 2017 mengalami
perubahan yang cukup signifikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun
2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima.
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas
Perhubungan Kabupaten Bima didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang
tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian,
Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten
Bima serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Jajaran komponen pada lingkup
Dinas PerhubunganKabupaten Bima masing-masing dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
1. Seksi Perhubungan Darat;
2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Perairan;
2. Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan;
e. Bidang Bimbingan, Pengendali dan Operasi terdiri dari :
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 4
1. Seksi Bimbingan, Ketertiban dan Keselamatan;
2. Seksi Pengendalian dan Operasi;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
A. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
B. Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
C. Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris;
D. Seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang;
E. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
F. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan
oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Kepala Dinas
1. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam
penyelenggaraan kegiatan dibidang perhubungan yang merupakan urusan
pemerintahan kabupaten dan tugas pembantuan, dekosentrasi yang
diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 5
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
b. perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
perhubungan;
d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan;
e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
bidang tugas.
Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.
2. Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat,
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana/program kerja dinas;
b. penyusunan bahan perumusankebijakandankoordinasi;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
f. pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan
serta anggaran dinas;
h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 6
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuanganmempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan aset,
kerumahtanggaan, keprotokolan, pengelolaan urusan keuangan di
lingkungan Dinas.
Rincian tugas Subbagian Umum, Kepegawaiandan Keuangan sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerjadi Subbagian
Umum, Kepegawaiandan Keuangan;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan;
c. melaksanakan urusan kepegawaian;
d. melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah;
e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah;
f. melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan;
g. melaksanakanurusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
i. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa
pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan
anggaran belanja dinas baik rutin maupun pembangunan;
k. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan
dan perbendaharaan;
l. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Keuangan; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Subbagian Program dan Pelaporanmempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program
pengumpulan dan analisis data, evaluasi program, serta pelaporan
pelaksanaan tugas.
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 7
Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan
rencana/program kerja dinas;
b. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan
pelaporan;
c. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan
pelaporan;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program dan pelaporan;
e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan
Pelaporan;
f. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJiP
dinas); dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Perhubungan Darat
1. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan,
pengelolaan dan pengendalian dibidang perhubungan darat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perhubungan Darat, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang Perhubungan Darat;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian perhubungan
darat;
c. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian
perhubungan darat;
d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan
supervisi kegiatan perhubungan darat;
e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan perhubungan darat;
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 8
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
Seksi Perhubungan Daratmempunyai tugas menyiapkan bahan
penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian perhubungan darat.
Rincian tugas Seksi Perhubungan Daratsebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi Perhubungan
Darat;
b. melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan
perhubungan darat;
c. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam
satu kabupaten;
d. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan
perdesaan;
e. melaksanakan analisis teknis untuk pemberian rekomendasi bagi
angkutan umum AKDP yang melewati Kabupaten;
f. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan;
g. melaksanakan analisis guna penetapan lokasi terminal;
h. melaksanakan analisis guna penetapan tarif penumpang kelas ekonomi
angkutan dalam kabupaten;
i. melaksanakan analisis guna pemberian ijin usaha angkutan darat;
j. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal penumpang Tipe A,
Tipe B, dan Tipe C;
k. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan yang berhubungan dengan
angkutan darat;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 9
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasmempunyai tugas menyiapkan
bahan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan
manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Rincian tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas;
b. menyiapkan bahan menetapkan rencana umum jaringan jalan;
c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional terhadap
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lain di jalan;
d. menyelenggarakan dan merekayasa lalu lintas di jalan;
e. mengawasi penyelenggaraan andalalin di jalan;
f. mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas untuk jaringan jalan;
g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Perhubungan Laut
1. Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan dan
membina pengelolaan dan pengendalian dibidang perhubungan laut.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perhubungan Laut, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang Perhubungan Laut;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian perhubungan
laut;
c. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian
perhubungan laut;
d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan
supervisi kegiatan dibidang perhubungan laut;
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 10
e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan manajemen dan
perhubungan laut;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
Seksi Angkutan Perairanmempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan,
pengelolaan dan pengendalian dibidang angkutan perairan.
Rincian tugas Seksi Angkutan Perairan sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi Angkutan
Perairan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan
pengendalian angkutan perairan;
c. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan angkutan
perairan;
d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan angkutan perairan;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhanmempunyai tugas menyiapkan bahan
penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian jasa dan pengelolaan
pelabuhan.
Rincian tugas Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi Jasa dan
Pengelolaan Pelabuhan;
b. menyiapkan dan melaksanakan kajian rencana pengembangan jasa dan
pengelolaan pelabuhan;
c. menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas jasa dan
pengelolaan pelabuhan;
d. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data jasa dan
pengelolaan pelabuhan;
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 11
e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi mengenai pengembangan sarana
dan prasarana pelabuhan;
f. melaksnakan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana dan
pengelolaan pelabuhan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Bimbingan, Pengendalian dan Operasi
1. Bidang Bimbingan, Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas
menyelenggarakan dan membina pengelolaan bimbingan, pengendalian dan
operasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Bimbingan, Pengendalian dan Operasi, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang Bimbingan, Pengendalian dan Operasi;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan bimbingan, pengendalian dan
operasi.
c. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan bimbingan, pengendalian dan
operasi.
d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan
supervisi kegiatan dibidang bimbingan, pengendalian dan operasi.
e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan bimbingan,
pengendalian dan operasi.
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
Seksi Bimbingan Ketertiban dan Keselamatanmempunyai tugas menyiapkan
bahan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan
ketertiban dan keselamatan.
Rincian tugas Seksi Bimbingan Ketertiban dan Keselamatan sebagai berikut :
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 12
a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi Bimbingan
Ketertiban dan Keselamatan;
b. melaksanakan kegiatan bimtek pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas;
c. melaksanakan kegiatan analisis kecelakaan terhadap teknis kendaraan
bermotor;
d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan
memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan
kecelakaan;
e. menyusun bahan berita acara hasil penelitian fisik kendaraan bermotor;
f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengujian kendaraan
bermotor dan pelaksanaan PKB;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Pengendalian dan Operasimempunyai tugas menyiapkan bahan
penyelenggaraan, pengelolaan pengendalian dan operasi.
Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Operasi sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi Pengendalian dan
Operasi;
b. melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan jalan;
c. melakukan audit dan menginspeksi keselamatan LLAJ di jalan;
d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan trayek antar kota dalam
daerah provinsi;
e. melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan angkutan perkotaan;
f. melaksanakan pengawasan pelayanan jaringan trayek pedesaan;
g. melakukan pengawasan pelaksanaan pengoperasian angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya
melampaui daerah kota/kabupaten dalam satu daerah provinsi;
h. melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang;
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 13
i. melakukan pengkajian fasilitas pengendalian operasional;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Tugas Pokok
Beradasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor4Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Nomor 76); dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016
Nomor 358). memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam
Penyelenggaraan sebagaian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang
Perhubungan asas otonomi daerah.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas
Perhubungan Kabupaten Bima menyelenggarakan beberapa fungsi
yaitu: (1). Membantu Bupati dalam menetapkan kebijaksanaan
tehnik administrasi dan tehnik organisasi. (2). Merencanakan serta
menetapkan program kerja dalam membina dan mengembangkan
kegiatan-kegiatan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok. (3).
Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam melakukan pembinaan
pada satuan kerja bawahan serta memberikan perijinan sesuai
kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4). Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan padanya.
Kewenangan
Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas
Dinas PerhubunganKabupaten Bima memiliki kewenangan-
kewenangan meliputi:
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 14
1. Pelaksanaan perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan
teknis dibidang Perhubungan
2. Penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan Lalu Lintas
Angkutan Jalan Raya
3. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang meliputi
retribusi terminal, parkir, trayek angkutan umum serta
pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa tambatan dan
retribusi sertifikat kapal
4. Pelaksanaan pembinaan keselamatan berlalu lintas
5. Pembinaan terhadap UPTD / Cabang dinas
2. Ruang Lingkup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi
Rencana Strategik, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja
Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pelaporan Kinerja pada
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 15
2.1. RENCANA STRATEGIK 2016 - 2021
Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bima merupakan
dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016 –
2021
Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bima.
Selain itu, Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menerjemahkan visi-misi,
program, dan kebijakan Bupati Bima dalam bidang Perhubungan, sehingga
kesuksesan kepemimpinan Bupati Bima dalam sektor Perhubungan, selama
kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan manifestasi dari kinerja dan
performa Dinas Perhubungan itu sendiri.
2.1.1 Visi Dinas Perhubungan
Visi Dinas Perhubungann Kabupaten Bima adalah arah dan tujuan yang
ingin dicapai di masa depan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya
pengembangan dan pemantapan penyelengaraan sistim pemerintahan,
pembangunan dan sosial kemasyarakat di wilayah Kabupaten Bima
Visi:
Terwujudnya pelayanan transportasi yang, Andal, berdaya saing dan
memberikan nilai tambah.” Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan
oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety),
nyaman (comfortable), handal tepat waktu (punctuality), terpelihara,
BAB IIPERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 16
mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh Kecamatan serta mampu
mendukung pembangunan daerah
2.1.2. Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima
Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bima yang
ditetapkan merupakan peran stratejik yang diinginkan dalam mencapai visi Dinas
Perhubungan Kabupaten Bima tahun 2016 - 2021 maka ditetapkan misi sebagai
berikut :
MISI Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan jasa transportasi Dalam upaya
mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi,
pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem
keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident.
Upaya yang dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas
keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi,
melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa
transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar
Kecamatan dan antar desa. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah
aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal
termasuk pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab
pemerintah Kabupaten Bima
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih banyak
terdapat pengusaha yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan
perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah daerah
secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 17
pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna
jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan
pembangunan daerah, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa
transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan
optimal bagi masyarakat, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan
prasarana transportasi.
2.1.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan daam Laporan LKIJP adalah yang
termaktub dalam Renstra Dinas Perubungan Tahun 2016 – 2021 yaitu :
Mewujudkan Transportasi Umum yang Andal Bagi
Masyarakat Kabupaten Bima.
Sasaran
1. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Andal
2. Terwujudnya Keselamatan Transportasi Masyarakat
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salahsatu upayauntukmemperkuatakuntabilitasdalampenerapantata
pemerintahanyangbaikdiIndonesiaditerbitkannyaPeraturan MenteriNegara
Pendayagunaan AparaturNegaraNomor:PER/09/M.PAN/5/2007tentang
Pedoman Umum PenetapanIndikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari
suatutujuandansasaranstrategis instansipemerintah.PemerintahKabupaten Bima
telahmenetapkanIndikatorKinerjaUtamauntuktingkatPemerintah
Daerahdanmasing-masingSatuanKerja Perangkat Daerah melalui Peraturan
Bupati.
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 18
Upaya untukmeningkatkan akuntabilitas,PemerintahKabupaten Bima
jugamelakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, bangkat Pemerintah
Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan
reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,permasalahan dan isu-isu strategis
yangsangatmempengaruhikeberhasilansuatuorganisasi. Adapunpenetapan
targetIndikatorKinerjaUtamaDinas Perhubungan Kabupaten Bima Tahun
2017adalah sebagai berikut:
Tabel II.1 : Indikator Kinerja Utama
SasaranStrategis
(IntermediaOutcome)
Indikator kinerja FormulasiIndikator
Satuan T a r g e t
2016 2017 2018 2019 2020Terwujudnya
Sarana danPrasaranaPerhubunganyang memadai
Prosentase Desayang terlayanidengan pelayananPerhubungan
Jumlah Desa yangterlayani/Jumlahseluruh Desa X100
`(%) 5.2 10.5 13.1 15.7 18.3
- Prosetnase Pelayanan Angkutan Jalan (%) 30.8 33.3 35.9 38.5 41.0
- Prosentase Pelayanan Halte (%) 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
- Prosentase Pelayanan Terminal Unit 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) danpenerangan jalan umum (PJU) pada jalan
- Rambu ProsentaseRambu yangterpasang
(%) 20 20 20 20 20
- Marka Jalan Prosentase MarkaJalan
(%) 10 10 10 10 10
- PagarPengaman (GuardDrill)
Prosentase PagarPengamanTerpasang
(%) 5 5 5 5 5
- Alat PemberiIsyarat Lalu Lintas(APIILL)
prosentase APILLTerpasang
(%) 20 20 20 20 20
- Jumlah TambatanPerahu yang sudahada untuk melayanikapal laut yangberoperasi pada
Jumlah TambatanPerahu
Unit 0 0 1 1 1
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 19
trayek pada wilayahyang memiliki alurpelayaran dan tidakada alternatifangkutan jalan(Unit).- Jumlah kapaldengan ukuran dibawah 7 GT yangberoperasi padalintas dalamKabupaten/Kotayang sudahmemenuhi StandarKeselamatan (Unit).
Jumlah Kapal (%) 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
TerwujudnyaKeselamatanTransportasiMasyarakat
Jumlah kecelakaanyang terjadi
Jumlah Kejadiankecelakaan
(%) 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bima Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Bima Tahun 2016-
2021,dokumenRencanaKinerjaTahunan(RKT) Tahun
2017,dokumenRencanaKerja(Renja)Tahun 2017, danDokumen
Pelaksanaan Anggaran(DPA)Tahun 2017.Dinas Perhubungan Kabupaten
Bima telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017dengan uraian
sebagaiberikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATO KINERJA SATUAN TARGET
1
Terwujudnya Saranadan PrasaranaPerhubungan yangmemadai
Prosentase Desa yangterlayani dengan pelayananPerhubungan
(%) 10,5
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 20
2
TerwujudnyaKeselamatan,TransportasiMasyarakat
Penurunan JumlahKeecelakaan yang terjadi (%) 0,25
Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui
beberapaProgram berikut :
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 621,176,100.00 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp 164,943,950.00 APBD
Program Pengembangan Sistem pelaporan
Capaian
Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD
Rp 18,560,000.00 APBD
Program Pembangunan Sarana & Fasilitas Rp 1,329,586,600.00 APBD
Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan
Laut
Rp 139,029,500.00 APBD
Prorgam Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Rp 284,837,100.00 APBD
Total Rp 2,558,133,250.00
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 21
Dinas Perhubungan Kabupaten Bima selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian
LaporanKinerjaDinas Perhubungan Kabupaten Bima
yangdibuatsesuaiketentuanyang
diamanatkandalamPeraturanPresidenNomor29 Tahun2015tentangSistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2003tentangPerbaikanPedomanPenyusunanPelaporan
Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintahdanPeraturan MenteriNegara
PendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasiNomor53Tahun 2015
tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah.Laporantersebut memberikan
gambaranpenilaiantingkat pecapaiantarget masing-masingindikatorsasaran
srategisyang ditetapkan dalam dokumenRenstraTahun2016-
2021maupunRenjaTahun 2017. Sesuaidengan
ketentuantersebut,pengukurankinerjadigunakan untuk menilaikeberhasilandan
kegagalanpelaksanaankegiatansesuaidenganprogram, sasaranyangditetapkan
untuk mewujudkan misi danvisi pemerintah.
3.1. Capaian Kinerja Utama (IKU)
IKUdigunakan sebagai ukurankeberhasilan
dariinstansipemerintah.Dinas Perhubungan Kabupaten Bima
telahmenetapkanIndikatorKinerjaUtama untukSatuanKerja Perangkat Daerah
melalui Peraturan Bupati.
Dalamupayauntukmeningkatkanakuntabilitas kinerja, Dinas
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 22
Perhubungan Kabupaten Bima melakukanreviuterhadap Indikator Kinerja
Utama,denganmemperhatikancapaian kinerja,permasalahandanisu-isu
strategisyangsangatmempengaruhikeberhasilansuatuorganisasi. Hasil
pengukuranatasindikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bima
Tahun 2017 menunjukanhasil sebagai berikut:
Ada Dua Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Pertama Prosentase
Desa yang terlayani dengan pelayanan Perhubungan dicapai sebesar 12,56 (%)
melampauai target sebesar 2,1 (%) dari target 10,5 (%) Dengan demikian
pencapaian Indikator ini mencapai 119,6 (%). Sedangkan untuk indikator Kinerja
Utama Kedua Penurunan angka kecelakaan 0,25 (%) pertahun hingga tahun 2017
terjadi 181 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dibandingkan tahun 2016 sebanyak
207 kejadian laka lantas, berarti terjadi penurunan sebanyak 27 kejadian laka
lantas atau sebesar 0,13 persen. Angka ini masih jauh dari target sebesar 0,25
(%) persen per tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini
Tabel 3.1. Capain Indikator Kinerja Utama
NO.
INDIKATORKINERJA
REALISASI2016
TARGET2017
REALISASI2017
CAPAIANKINERJA
20171 3 4 5 6 7
1. Prosentase Desayang terlayanidenganpelayananPerhubungan
6,28 (%) 10,5 (%) 12,56 (%) 119,6 (%)
2 PenurunanJumlahKeecelakaan yangterjadi
0,12 (%) 0,25 (%) 0,13 (%) 52,1 (%)
3.2. Pengukuran,Evaluasi dan AnalisisKinerja
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 23
Evaluasibertujuanagar diketahuipencapaianrealisasi, kemajuandan
kendala yangdijumpaidalamrangkapencapaianmisi,agardapatdinilaidan dipelajari
guna perbaikanpelaksanaanprogram/kegiatan di masayangakan datang.
Selainitu,dalamevaluasikinerjadilakukanpulaanalisis efisiensidengan
caramembandingkanantaraoutputdenganinputbaik untukrencanamaupun
realisasi. Analisis inimenggambarkantingkat efisiensiyang dilakukan oleh
instansidenganmemberikandatanilaioutputperunityangdihasilkanoleh suatu input
tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas
yangmenggambarkan tingkatkesesuaianantaratujuandengan hasil,manfaat atau
dampak. Selain itu,evaluasi jugadilakukan terhadap setiap perbedaan
kinerja(performance gap) yangterjadi,baikterhadap penyebab terjadinyagap
maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan
3.2.1. Pencapaian sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan
yang memadai
Hasil pengukuran pencapaian sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana
Perhubungan yang memadai mencapai 109 (%)
Tabel 3.2.1. Capaian sasaran 1
IndikatorKinerja Satuan
Tahun 2017Capaian Tahun
2016
S/DTahun2017
TargetRPJMDTarget Realisasi
Prosentase
Desa yang
terlayani
dengan
pelayanan
Perhubungan
(%) 10,5 12,56 119,6 6,28 119,6 100
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 24
Untuk mencapai target indkator tersebut dilaksanakan dengan berbagai
kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan diarahkan
pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu Peringatan sebanyak 117
unit dan Rambu Petunjuk, Perintah dan Larangan sebanyak 116 unit sehingga
total fasilitas pengadaan rambu tahun anggaran 2017 sebanyak 235 unit atau
sebesar 58,25 % dari target sebanyak 2.000 unit hingga tahun 2021. Ada
penurunan sebesar 29,25 (%)dari tahun sebelumnya.
Meskipun pengadaan Rambu Lalu Lintas mengalami pengurangan,
namun di Tahun 2017 Dinas Perhubungan mengadakan pembuatan Marka
jalan yang tersebar di 17 titik jalan.
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 25
Disamping memperkuat prasarana keselamatan, Dinas Perhubungan di
Tahun 2017 juga merehabilitasi beberapa terminal diantaranya Terminal
Sape dan Terminal Tente. Pekerjaan Rehabilitasi Terminal Sape tahun 2017
diantaranya melanjutkan rehab pagar terminal yang sudah rusak dan
pembuatan Pos dan portal masuk terminal
Pagar Terminal Sape Pos Masuk TerminalSape
Marka Jalan di salah satu Titik Dadi Bou
Pagar Terminal Tente Pos Portal Terminal Tente
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 26
201630,8 %
201760,1 %
Prosentase CapaianHalte
Meskipun keterbatas anggaran tiap tahun Dinas Perhubungan berusaha untuk
merehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan. Termasuk, memenuhi target
pencapaian Standar Pelayanan Minimum, diantaranya mencapai prosentase
pelayanan Halte. Hingga saat ini Tahun 2017 pelayanan Halte mencapai 60,1 %,
meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 30,8 %
3.2.2. Pencapaian Sasaran Terwujudnya Keselamatan, Transportasi
Masyarakat
Dinas Perhubungan menargetkan penurunan jumlah kejadiaan kecelakaan
sebesar 0.25% pertahun. Hingga tahun 2017 realisasi penurunan jumlah kejadian
kecelakaan LLAJ baru mencapai 0.13% dari target penurunan sebesar 0.25% tiap
tahunnya. Meskipun hanya bergeser sekitar 0.1 digit dari prosentase tahun
sebelumnya sebesar 0.12%, sehingga capaia kinerja tahun 2017 hanya berkisar
52.1%
IndikatorKinerja Satuan
Tahun 2017Capaian Tahun
2016
S/DTahun2017
TargetRPJMDTarget Realisasi
Prosentase
Halte di Jalur Trayek Wawo
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 27
Penurunan
Jumlah
Kejadian
Kecelakaan
lalu Lintas
(%) 0.25% 0.13% 52.1% 0.12 52.1% 100
Meskipun capaian penurunan kejadiaan kecelakaan realisasinya tahun 2017 hanya
sebesar 0.13 % , namun capaian realisasi tahun 2017 lebih baik ini dibandingkan tahun
2016. Untuk mencapai prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang signifikan
dinas perhubungan memprogramkan Prorgam Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas
diantaranya kegiatan Pengawasan Rutin LLAJ
Pengawasan Rutin LLAJ
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 28
Jenis Pelanggaran LLAJ yang terjadi sepanjang Tahun 2017
Jenis pelanggaran tanpa buku uji masih mendominasi di tahun 2016 dan 2017.
Tahun 2017 pelanggaran tanpa buku uji menurun 13,3%. Penurunan ini didukung
oleh kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sidang di tempat. Kegiatan ini
langsung melibatkan aparat hukum dari Pengadilan Negeri Bima dan Kejaksaan
Bima.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Tampa Buku Uji
Mati KPPS
Muat Orang
Tata Cara Pemuatan
Pelanggaran Trayek
2017
2016
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 29
Dominasi pelanggaran yang disidangkan ditempat kejadian selama 2016 –
2017 adalah pelanggaran trayek dengan data berturut turut sebagai berikut 14
mobil di tahun 2016 dan 11 mobil di tahun 2017.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas di
jalan raya, Dinas Perhubungan juga memprogramkan kegiatan Sosialisasi UU. No.
22 tahun 2009 Tentang LLAJ. Kegiatan ini diutamakan melibatkan para pelajar
SMP dan SMA yang masih mendominasi kejadian kecelakaan
0
Pelanggaran Trayek
Tata Cara Pemuatan
Muat Orang
Mati KPPS
Tanpa Buku Uji
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 29
35%
11%25%
29%
Kejadian Kecelakaan
Pelajar
PNS/TNI/Polri
Petani
Lain - Lain
Dominasi pelanggaran yang disidangkan ditempat kejadian selama 2016 –
2017 adalah pelanggaran trayek dengan data berturut turut sebagai berikut 14
mobil di tahun 2016 dan 11 mobil di tahun 2017.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas di
jalan raya, Dinas Perhubungan juga memprogramkan kegiatan Sosialisasi UU. No.
22 tahun 2009 Tentang LLAJ. Kegiatan ini diutamakan melibatkan para pelajar
SMP dan SMA yang masih mendominasi kejadian kecelakaan
0 5 10 15 20 25
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 29
Pelajar
PNS/TNI/Polri
Petani
Lain - Lain
Dominasi pelanggaran yang disidangkan ditempat kejadian selama 2016 –
2017 adalah pelanggaran trayek dengan data berturut turut sebagai berikut 14
mobil di tahun 2016 dan 11 mobil di tahun 2017.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas di
jalan raya, Dinas Perhubungan juga memprogramkan kegiatan Sosialisasi UU. No.
22 tahun 2009 Tentang LLAJ. Kegiatan ini diutamakan melibatkan para pelajar
SMP dan SMA yang masih mendominasi kejadian kecelakaan
25 30
2016
2017
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 30
Untuk meningkatkan pelayanan di Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan
juga memprogramkan kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut,
diantaranya : Kegiatan Pemeriksaan kapal di Bawah GT7
3.2.3. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
2.3 Kebijakan KeuanganKebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka
pencapaian target pendapatan adalah :
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik intensifikasi maupun
ektensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-
Sumber : Diolah dari Data Laka Lantas
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 31
sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber penerimaan
baru;
2. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada
masyarakat/wajib pajak;
Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka
pencapaian target belanja adalah :
1. Belanja Tidak Langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
2. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan
dinamikan permasalahan yang timbul di masyarakat;
3. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik
(konstruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian;
4. Belanja barang dan jasa dilakukan secara selektif dan disesuaikan
dengan kebutuhan;
5. Belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan
jadwal waktu proses pengadaan;
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perhubungan
Secara umum target dalam APBD Dinas Perhubungan Kabupaten
Bima tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Renstra
Tahun 2016-2021. Hal tersebut dilihat dari target Pendapatan-LRA
dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 586.652.500,00 bisa dicapai
sebesar Rp. 691.313.238,00 atau sebesar 117,85%.Target Belanja
dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.014.330.000,00 bisa
dicapai sebesarRp. 768.109.737,00 atau sebesar 75,73%.
Realisasi pendapatan-LO pada TA 2017 adalah sebesarRp.
691.313.238,00 Realisasi tahun 2016 sejumlahRp. 647.103.375,00
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 32
atau terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar
Rp.44.209.863,00 atau 6,40 %.
Realisasi beban pada TA 2017 adalah sebesar Rp.
7.737.677.649,00Realisasi tahun 2016 sejumlah Rp.
8.943.292.040,00atau terdapat penurunan dari tahun sebelumnya
sebesar Rp. 1.205.614.391,00 atau 15,58 %.
2.5 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Realisasi APBD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bima Tahun
Anggaran 2017 sebagai berikut :
• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,089,000 6,088,700 100.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
listrik65,530,000 52,345,793 79.88
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
32,965,000 29,661,619 89.98
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39,000,000 39,000,000 100.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,047,100 14,046,800 100.006 Penyed Barang Cetakan dan Penggandaan 101,120,000 70,810,886 70.037 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 8,330,000 3,565,000 42.808 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan per
Undang-Undangan27,400,000 22,100,000 80.66
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13,815,000 6,500,000 47.05Penyediaan Jasa Perjalanan Dinas Keluar Daerah 129,295,000 128,574,448 99.44
Peningkatan Pelayanan Administrasi UPTD 113,575,000 95,485,000 84.0710 Penyediaan Jasa Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70,010,000 69,005,000 98.56
Jumlah 621,176,100 537,183,246 86.48
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 33
• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 56,660,000 55,770,933 98.432 Pemeliharaan Rutin & Berkala Gedung Kantor 13,405,000 13,140,000 98.02
3 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Mobil Jabatan 24,530,000 20,435,167 83.31
4 Pemeliharaan Rutin & Berkala Kendaran dinasOperasional
52,158,950 31,839,854 61.04
5 Pemeliharaan Rutin & Berkala Peralatan GedungKantor
15,190,000 8,557,500 56.34
6 Pemeliharaan Rutin & Berkala Mebeler 3,000,000 2,533,000 84.43Jumlah 164,943,950 132,276,454 80.19
• Program Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi SKPD
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD4,640,000 4,640,000 100.00
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4,640,000 4,640,000 100.003 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggran 4,640,000 4,640,000 100.00
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4,640,000 4,640,000 100.00Jumlah 18,560,000 18,560,000 100.00
• Program Pembangunan Sarana & Fasilitas Perhubungan (Bidang
Perhubungan Darat)
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 34
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 Kegiatan Kawasan tertib lalu Lintas (KTL) 22,037,100 21,882,700 99.302 Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana
Perhubungan Darat639,597,500 635,383,500 99.34
3Kegiatan Manajemen Keselamatan Transportasi (MKT)
221,280,000 219,362,000 99.13
4 Kegiatan Pembangunan Sarana Perhubungan Laut(DAU)
446,672,000 442,062,000 98.97
Jumlah 1,329,586,600 1,318,690,200 99.18
• Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pengawasan Dokumen Dibawah GT.07 31,520,000 31,520,000 100.00
2 Sosialisasi Keselamatan Transportasi Laut 79,292,000 79,292,000 100.00
3 Pengawasan Patroli Laut Bersama Instansi Terkait 28,217,500 28,217,500 100.00
Jumlah 139,029,500 139,029,500 100.00
F. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas (Bidang Bimbingan,
Pengendalian & Operasi)
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 Pengamanan Keberangkatan & penjemputan
Jamaah haji8,082,000 7,592,000 93.94
2 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan Sidangdi Tempat
50,395,000 48,438,000 96.12
3 Pengendalian & Pengawasan Rutin LLAJ 146,957,000 146,707,000 99.834 Pengawasan hari-Hari Besar 47,763,100 47,763,100 100.005 Sosialisasi Perundang-undangan Bidang
Perhubungan14,790,000 12,290,000 83.10
6 Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas &Angkutan Jalan
7,330,000 7,330,000 100.00
7Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
9,520,000 9,520,000 100.00
Jumlah 284,837,100 279,640,100 98.18
Dari persentase total realisasi terhadap anggaran sebesar 94,83% di atas
dapat dinilai bahwa pengelolaan keuangan pada SKPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Bima Pada TA 2017 dikategorikan baik/berhasil.
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 35
2.6 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan
Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan
untuk Tahun Anggaran 2017 termasuk kategori baik. Hal tersebut
dapat terlaksana karena adanya komitmen pemerintah daerah yang
kuat terhadap perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan
tersedianya sistem kerja, pola aktivitas yang terstruktur dan acuan
kerja yang terencana dan terarah bagi pengelolaan lingkungan hidup.
Sementara kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Perhubungan tidak terlalu signifikan karna realisasi kegiatan tercapai
dengan baik.
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 36
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Kabupaten Bima ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bima kepada pihak-
pihakterkaitbaiksebagaistakeholdersataupunpihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun
Kabupaten Bima
BAB IVPENUTUP
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 37
LAKIP] 2017
LAKIP Dinas Perhubungan 2017 38
Recommended