View
226
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Dasar Hukum• Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
• PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
• Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
• Permendikbud No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan
• Permendikbud No. 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan
Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 9 ayat (3) UU 23 Tahun 2014
Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat danDaerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan pemerintahan KONKUREN yang menjadi
kewenangan Daerah terdiri atas URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB yang berkaitan dengan PELAYANAN DASAR dan
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan
Pemerintah Pilihan.
Pasal 11 UU 23 Tahun 2014
Pasal 12 ayat (1) UU 23 Tahun 2014
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar meliputi:
a. PENDIDIKAN
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindunganmasyarakat
f. Sosial
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSIDAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 Manajemen
Pendidikan
a. Penetapan standar nasional
pendidikan.
b. Pengelolaan pendidikan tinggi
a. Pengelolaan pendidikan
menengah.
b.Pengelolaan pendidikan
khusus
a. Pengelolaan pendidikan dasar.
b. Pengelolaan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan
nonformal.
2 Kurikulum Penetapan kurikulum nasional
pendidikan menengah, pendidikan
dasar, pendidikan anak usia dini, dan
pendidikan nonformal.
Penetapan kurikulum muatan
lokal pendidikan menengah
dan muatan lokal pendidikan
khusus.
Penetapan kurikulum
Muatan lokal pendidikan
Dasar, pendidikan anak usia
Dini, dan pendidikan
Nonformal
3 Akreditasi Akreditasi perguruan tinggi,
Pendidikan menengah,
Pendidikan dasar, pendidikan anak usia
dini, dan pendidikan nonformal.
-- --
4 Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
a. Pengendalian formasi pendidik,
pemindahan pendidik, dan
pengembangan karier pendidik.
b. Pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan
Lintas daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan lintas
daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan
Tenaga kependidikan dalam
Daerah kabupaten/kota.
NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSIDAERAH
KABUPATEN/KOTA
5. Perizinan
Pendidikan
a. Penerbitan izin perguruan
tinggi swasta yang
diselenggarakan oleh
masyarakat.
b. Penerbitan izin
penyelenggaraan satuan
pendidikan asing.
a.Penerbitan izin pendidikan
menengah yang
diselenggarakan oleh
masyarakat.
b.Penerbitan izin pendidikan
khusus yang
diselenggarakan oleh
masyarakat.
a. Penerbitan izin
pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh
masyarakat.
b. Penerbitan izin
pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal
yang diselenggarakan
oleh masyarakat.
6. Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dan
Sastra indonesia.
Pembinaan bahasa dan
sastra yang penuturnya
lintas daerah kabupaten/
kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi.
Pembinaan bahasa dan
Sastra yang penuturnya
dalam daerah
Kabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 20 ayat (1) UU 23 Tahun 2014
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:
a. sendiri oleh Daerah provinsi;
b. dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/kota
berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
c. dengan cara menugasi Desa.
Pasal 20 ayat (2) UU 23 Tahun 2014
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota
diselenggarakan sendiri oleh Daerah
kabupaten/kota atau dapat ditugaskan
sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
9
Psl 209
ayat (3)
•MELAKSANAKAN KEWENANGAN DAERAH
•MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN
Psl 210
• Hubungan kerja bersifat koordinatif dan fungsional (dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kab/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sama)
Perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota
10
Psl 211
ayat (1)
• Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten/kota
Psl 211
ayat (2)
• NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBUAT DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI KEMENTERIAN/LPNK YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
Perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota
11
Psl 212
ayat (1)
• PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
Psl 212
ayat (2)
• PERATURAN DAERAH TERSEBUT BERLAKU SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI DALAM NEGERI BAGI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DARI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL DARI PEMERINTAH PUSAT BAGI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA.
Psl 212 ayat (3)
•PERSETUJUAN MENTERI ATAU GUB. SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT TSB DIBERIKAN BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Psl 212 ayat (4)
•KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERKADA
Psl 109
ayat (1)
•PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH MENETAPKAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
Psl 109
ayat (2)
•KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN MENETAPKAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN PENDEKATAN FUNGSI PADA SETIAP SUB URUSAN DAN KEWENANGAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH BERKOORDINASI DENGAN MENTERI.
PP NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA
PASAL 22 PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan UrusanPemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah Provinsi dapat dibentukCABANG DINAS di kabupaten/kota
Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat MELIPUTI SATU ATAU LEBIH KABUPATEN/KOTA
Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakandalam dua klasifikasi, yang terdiri atas: cabang dinas kelas A (beban kerja yang besar) dan kelas B (beban kerja yang kecil)
PASAL 22 PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Pembentukan CABANG DINAS ditetapkan dengan Pergub setelahdikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diaturan denganPeraturan Menteri SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN TERTULIS DARI MENTERI TERKAIT dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparaturnegara.
PP 18/2016
PSL 109
AYAT (2)
•PERMENDIKBUD TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016)
UU NO 23/14
PSL 24
•PERMENDIKBUD TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD NO. 61 TAHUN 2016)
PERMENDIKBUD TERKAIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK:
1.MENETAPKAN KEBIJAKAN DALAM PENENTUAN NOMENKLATUR SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
PUSAT YAITU PENDIDIKAN DIINTEGRASIKAN DENGAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMUDAHKAN KOORDINASI. DI
SAMPING ITU, KEBUDAYAAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INSTRUMEN PENDIDIKAN, DAN SEBALIKNYA,
PENDIDIKAN JUGA MERUPAKAN INSTRUMEN UNTUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN.
2.MEMPERHATIKAN AZAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PP NO. 18
TAHUN 2016, YAITU:
a.URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;
b.INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DAERAH;
c.EFISIENSI;
d.EFEKTIVITAS;
e.PEMBAGIAN HABIS TUGAS;
f. RENTANG KENDALI;
g.TATA KERJA YANG JELAS; DAN
h.FLEKSIBILITAS .
KEBIJAKAN KEMENDIKBUD TERKAIT
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
3. MENAMPUNG ASPIRASI DAERAH YANG MENGINGINKAN AGAR NOMENKLATUR, TUGAS,
DAN FUNGSI SKPD BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MEMPUNYAI KESELARASAN
DENGAN KEMENDIKBUD SEHINGGA MEMUDAHKAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS
4. MENINGKATKAN KETERPADUAN CAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. MEMILIH OPSI TUGAS PEMBANTUAN KARENA BEBERAPA KELEBIHAN YAITU :
a. PERTIMBANGAN EFISIENSI (A.L. TIDAK HARUS MEMBENTUK KANTOR BARU)
b. SDM YANG MENANGANI SUDAH TERSEDIA
c. MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA, DAN
d. SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI KEINGINAN KABUPATEN/KOTA UNTUK TETAP DAPAT
BERPERAN SERTA DALAM PENANGANAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN
KHUSUS
KEBIJAKAN KEMENDIKBUD TERKAIT
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 5 (lima) Bidang
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 4 (empat) Bidang
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe A dengan 5 (lima) Bidang
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe B
LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
1. Dinas Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, terdiri atas 1 sekretariat dan 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi
2. Dinas Tipe A dengan 4 (empat) Bidang terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang, secretariat terdiri dari 3 subagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi
3. Dinas Tipe B terdiri atas 1 secretariat dan 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi.
4. UPTdinas Daerah Provinsi:
Kelas A terdiri atas 1 subbagian TU dan paling banyak 2 seksi
Kelas B dapat terdiri atas 1 subbagian Tu dan
Susunan UPT tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan
LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA
1. Dinas Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, terdiri atas 1 sekretariat dan 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi
2. Dinas Tipe A dengan 4 (empat) Bidang terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang, secretariat terdiri dari 3 subagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi
3. Dinas Tipe B terdiri atas 1 sekretariat dan 3 bidang, secretariat terdiri dari 2 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi.
4. UPTdinas Daerah Provinsi:
Kelas A terdiri atas 1 subbagian TU dan paling banyak 2 seksi
Kelas B dapat terdiri atas 1 subbagian Tu dan
Susunan UPT tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan
TUGAS PEMBANTUAN CABANG DINAS
KELEBIHAN
• Tidak Menambah Struktur
• Efisiensi Anggaran
• SDM yang akan menangani sudah
tersedia di Kab/Kota
• Alternatif solusi keinginan kab/kota
untuk tetap dapat berperan serta
dalam penangan pendidikan
menengah dan pendidikan khusus
• Pengendalian dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Urusan
Lebih Terkontrol
PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TUGAS PEMBANTUAN CABANG DINAS
KEKURANGAN
• Penyelenggaraan Urusan
Berpotensi Kurang Maksimal
• Menambah Beban Anggaran
Keuangan Daerah dan
Negara/Tidak Efisien
• Menambah Jumlah Instansi dan
Memperpanjang Rentang
Kendali Penyelenggaraan
Urusan
• Perlu pengadaan sumber daya
PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24
Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang Pembinaan
SMA
Bidang Pembinaan
SMK
Bidang Pembinaan Pddk
Khusus
Bidang Kebudayaan
Bidang Pembinaan Ketenagaan
SeksiKurikulum
dan Penilaian
Subbagian Perencanaan,
Keuangan, danBMD
SubbagianUmum dan
Kepegawaian
SeksiKelemb dan Sarana dan Prasarana
SeksiKurikulum
dan Penilaian
Seksi Cagar Budaya
dan Permuseuman
SeksiPTK SMA dan Pddk Khusus
SeksiSejarah dan
Tradisi
SeksiKesenian
SeksiPTK SMK
SeksiKelemb dan Sarana dan Prasarana
SeksiTenaga
Kebudayaan
Seksi Peserta Didik
dan Pembangunan
Karakter
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE A (5 BIDANG)
SeksiPeserta Didik
dan Pembangunan
Karakter
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Satuan Pendidikan
UPT Dinas*
SeksiKurikulum dan
Penilaian
SeksiKelemb dan Sarana dan Prasarana
SeksiPeserta Didik
dan Pembangunan
Karakter
Catatan:
*sesuai kebutuhan
SubbagianPenyelenggaraan
TugasPembantuan
25
Kepala Dinas
Sekretariat
BidangPembinaan SMA dan Pendidikan
Khusus
BidangPembinaan
SMK
BidangPembinaan Ketenagaan
SeksiKurikulum
dan Penilaian
SeksiKurikulum dan
Penilaian
Seksi PTK SMA danPddk Khusus
Seksi PTK SMK
SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana
SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE A (4 BIDANG)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Satuan Pendidikan
UPT Dinas*
SeksiPeserta Didik
dan Pembangunan
Karakter
SeksiPeserta Didik
dan Pembangunan
Karakter
SeksiTenaga
Kebudayaan
Bidang Kebudayaan
SeksiCagar Budaya
danPermuseuman
SeksiSejarah dan
Tradisi
SeksiKesenian
Catatan:
*sesuai kebutuhan
Subbagian Perencanaan,
Keuangan, danBMD
SubbagianUmum dan
Kepegawaian
SubbagianPenyelenggaraan
TugasPembantuan
26
Kepala Dinas
Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan
Khusus
Bidang Pembinaan SMK
Bidang Kebudayaan
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE B
SeksiCagar Budaya
danPermuseuman
SeksiSejarah,
Tradisi, danKesenian
SeksiTenaga
Kebudayaan
Seksi
Kurikulum dan
Peserta Didik
SeksiKelembagaan dan SaranaPrasarana
SeksiPendidik dan
Tenaga Kependidikan
Seksi
Kurikulum dan
Peserta Didik
SeksiKelembagaan dan SaranaPrasarana
SeksiPendidik dan
Tenaga Kependidikan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Satuan Pendidikan
UPT Dinas*
Sekretariat
Subbagian
Tata Usaha
SubbagianPenyelenggaraan
Tugas Pembantuan
Catatan:
*sesuai kebutuhan
27
Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Nonformal
Bidang Pembinaan SD
Bidang Pembinaan SMP
Bidang Pembinaan Ketenagaan
Subbagian Perencanaan,
Keuangan, dan
BMD
SubbagianUmum dan
Kepegawaian
SubbagianPenyelenggaraan
Tugas Pembantuan
Seksi PTK PAUD dan
Pend. Nonformal
Seksi PTK Dikdas
SeksiTenaga
Kebudayaan
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE A (5 BIDANG)
SeksiKurikulum
dan Penilaian
SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana
SeksiPeserta Didik
danPembangunan
Karakter
SeksiKurikulum
dan Penilaian
SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana
SeksiPeserta Didik
dan Pembangunan
Karakter
SeksiKurikulum
dan Penilaian
SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana
SeksiPeserta Didik
dan Pembangunan
Karakter
Bidang Kebudayaan
SeksiCagar Budaya
danPermuseuman
SeksiSejarah dan
Tradisi
SeksiKesenian
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Satuan Pendidikan
UPT Dinas*
Catatan:
*- sesuai kebutuhan
28
Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang Pembinaan PAUD
dan Pend. Nonformal
Bidang Pembinaan
Pendidikan Dasar
Bidang PembinaanKetenagaan
SeksiPTK PAUD dan
Pendidikan Nonformal
Seksi PTK Dikdas
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE A (4 BIDANG)
Seksi Tenaga
Kebudayaan
SeksiKurikulum
dan Penilaian
SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana
SeksiPeserta Didik
danPembangunan
Karakter
SeksiKurikulum
dan Penilaian
SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana
SeksiPeserta Didik
dan Pembangunan
Karakter
Bidang Kebudayaan
SeksiCagar Budayadan Museum
SeksiSejarah dan
Tradisi
SeksiKesenian
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Satuan Pendidikan
UPT Dinas*
Catatan:
*- sesuai kebutuhan
Subbagian Perencanaan,
Keuangan, dan
BMD
SubbagianUmum dan
Kepegawaian
SubbagianPenyelenggaraan
Tugas Pembantuan
29
Kepala Dinas
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Nonformal
Bidang Pembinaan
Pendidikan Dasar
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE B
SeksiKurikulum dan Peserta Didik
SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana
SeksiPendidik dan
Tenaga Kependidikan
SeksiKurikulumdan Peserta
Didik
SeksiKelembagaan dan SaranaPrasarana
SeksiPendidik dan
Tenaga Kependidikan
Bidang Kebudayaan
SeksiCagar Budaya
danPermuseuman
SeksiSejarah,
Tradisi, danKesenian
SeksiTenaga
Kebudayaan
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Satuan Pendidikan
UPT Dinas*
Sekretariat
Subbagian
Tata Usaha
SubbagianPenyelenggaraan
Tugas Pembantuan
Catatan:
*- sesuai kebutuhan
TUGAS-TUGAS KOORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH PROVINSI DI BIDANG PAUD, DIKDAS, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
1. PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH DASAR;
2. PENYIAPAN TUGAS-TUGAS KOORDINASI :
a. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA;
b. PELAKSANAAN AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH/MADRASAH, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL; DAN
c. PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.
3. PELAKSANAAN LOMBA TINGKAT PROVINSI
4. PERSIAPAN PELAKSANAAN LOMBA TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
5. PENGUKURAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI) DI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN (TERMASUK PAUD DAN DIKDAS)
6. BOS DIKDAS DI PROVINSI
7. PEMBINAAN DAN KOORDINASI BIDANG PAUD, NONFORMAL, DAN DIKDAS
TUGAS-TUGAS KOORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH PROVINSI DI BIDANG PAUD, DIKDAS, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
INVENTARISASI TUGAS PEMBANTUAN DARI PROVINSI KE KAB/KOTA DI BIDANG DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS
1. USUL KENAIKAN PANGKAT PTK DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS
2. USUL PENINGKATAN KOMPETENSI PTK DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS
3. PENDATAAN DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS (SARANA PRASARANA, KETENAGAAN, KESISWAAN)
4. PELAKSANAAN KEGIATAN KESISWAAN/FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN KESISWAAN:
a. OSN (OLIMPIADE SAINS NASIONAL)
b. O2SN (OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL)
c. FLS2N (FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL)
d. LKS (LOMBA KOMPETENSI SISWA)
e. DEBAT BAHASA
f. CERDAS CERMAT
g. UKS DAN KESEHATAN REMAJA
h. SEPAKBOLA PELAJAR
i. PENDIDIKAN KARAKTER:
◦ PRAMUKA
◦ KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR
1. FASILITASI URUSAN PERFILMAN
2. FASILITASI PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA
3. FASILITASI PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA NASIONAL DAN DUNIA
*sesuai kebutuhan
TUGAS-TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
◦ UPT DAPAT DIBENTUK UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS
OPERASIONAL DAN/ATAU TUGAS TEKNIS PENUNJANG DI LINGKUNGAN
DINAS
◦ SYARAT PEMBENTUKAN UPT:
a.MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT
PELAKSANAAN / OPERASIONAL DAN MENJADI TANGGUNG
JAWAB DINAS SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
b.MEMBERIKAN KONTRIBUSI DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
c.MENUNJANG KEBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI
DINAS;
d.TERSEDIANYA SUMBER DAYA (PEGAWAI, PENDANAAN, SARANA
DAN PRASARANA); DAN
e.TERSEDIANYA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS SESUAI TUGAS DAN
FUNGSI UPT YANG BERSANGKUTAN.
BIDANG PENDIDIKAN
A. PROVINSI
1. BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN (BTIKP)
2. BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK)
B. KABUPATEN/KOTA: KANTOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
BIDANG KEBUDAYAAN
A. PROVINSI
1. MUSEUM
2. TAMAN BUDAYA
B. KABUPATEN/KOTA: MUSEUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS
36
KepalaUPT
SubbagianTata Usaha
ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASIUPT KELAS A (PROVINSI)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Seksi ………….
Seksi………..
37
KepalaUPT
SubbagianTata Usaha
ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASIUPT KELAS B (PROVINSI)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
38
KepalaUPT
SubbagianTata Usaha
ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASIUPT KELAS A (KABUPATEN/KOTA)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
ESELONISASI PERANGKAT DAERAH (PP 18 TAHUN 2016)
No. PERANGKAT DAERAH KET.
NAMA JABATAN PROVINSI KAB/KOTA
1. Kepala Dinas II a/Jabatan
pimpinan tinggi
pratama
II b/Jabatan
pimpinan tinggi
pratama
2. Sekretaris Dinas III a/Jabatan
Administrator
III a/Jabatan
Administrator
3. Kepala Bidang III a/Jabatan
Administrator
III b/Jabatan
Administrator
4. Kasubbag dan
Kepala Seksi
pada Dinas
IV a/Jabatan
Pengawas
IV a/Jabatan
Pengawas(Kasubb
ag)
IV b/Jabatan
Pengawas(Kasi)
5. Kepala Cabang
Dinas Kelas A
III b/Jabatan
Administrator
-
6. Kepala Cabang
Dinas Kelas B
IV a/Jabatan
Pengawas
-
ESELONISASI PERANGKAT DAERAH (PP 18 TAHUN 2016)
No. PERANGKAT DAERAH KET.
NAMA JABATAN PROVINSI KAB/KOTA
7. Kasubbag/Kasi
pada cabang
dinas kelas A
IV a/Jabatan
Pengawas
-
8. Kasubbag pada
cabang dinas
kelas B
IV b/Jabatan
Pengawas
-
9. Kepala UPT Kelas
A
III b/Jabatan
Administrator
IV a/Jabatan
Pengawas
10. Kepala UPT Kelas
B
IV a/Jabatan
Pengawas
IV b/Jabatan
Pengawas
11. Kasubbag/Kasi
pada UPT Kelas A
IV a/Jabatan
Pengawas
IV b/Jabatan
Pengawas
BAHAN DISKUSI
1. APABILA PEMERINTAH PROVINSI MEMILIH UNTUK MEMBENTUK CABANG DINAS DENGAN WILAYAH KERJA SATU ATAU LEBIH DARI SATU KAB/KOTA, TUGAS-TUGAS APA YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH CABANG DINAS?
2. APABILA PEMERINTAH PROVINSI MEMILIH MENUGASI PEMERINTAH KAB/KOTA DENGAN TUGAS PEMBANTUAN, TUGAS-TUGAS APA YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN?
42
ITEM-ITEM DALAM LAPORAN HASIL SIDANG KELOMPOK
A. TEMA
B. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Hari dan Tanggal Kegiatan:
2. Tempat Kegiatan :
3. Penanggung jawab Kelompok :
4. Ketua Kelompok :
5. Sekretaris Kelompok :
6. Jumlah peserta diskusi :
C. HASIL DISKUSI KELOMPOK
1. Sub-sub tema-1;
2. Sub tema-2;
3. Dst…
D. KESIMPULAN
E. SARAN-SARAN DAN REKOMENDASI
DISAJIKAN DALAM BENTUK POWER POINT
Hasilnya Dicetak Satu Eksemplaruntuk Disampaikan KepadaBapak Sesjen melalui Ketua
Panitia Penyelenggara
:
:
1 2 4
Pengelolaan dan
Pendayagunaan
Data Pendidikan
Berbasis
Dapodik
Integrasi
Data dan
Informasi
Pusat dan
Daerah
Implementasi
Kewenangan
Pengelolaan
Data
Pendidikan
Dasar dan
Menengah
NO
PEMECAHAN
MASALAH/
SOLUSI
REKOMENDASI
(1) (4) (5)
Keterangan: Jakarta, Maret 2017
Pengusul,
(Nama)
1. *) = Pilih salah satu item sesuai dengan kondisi yang Saudara inginkan dengan
melingkarinya
2. Apabila dirasa masih diperlukan lembar tambahan, Saudara dapat menghubungi
Panitia
(2) (3)
3
Unit Kerja
Provinsi/Kab./
Kota *)
Pengaliran
Arus Data
Pusat Ke
Daerah
melalui
Jaringan
Utama
Masukan
untuk
Kelompok *):
KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN
LEMBAR MASUKAN DISKUSI KELOMPOK
Recommended