View
16
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
PAPARAN BKF_PROF SUAHASIL NAZARA
Citation preview
Perkembangan Ekonomi Indonesia TerkiniMenuju Pertumbuhan Ekonomi yang Meratadan Berkelanjutan
Prof. Dr. Suahasil NazaraKepala Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan
Ikatan Alumni FEB UIJakarta, 29 Januari 2016
Perbaikan Struktural IndonesiaSection 1
Strategi pertumbuhan jangka panjangSection 2
Realisasi APBN-P 2015Section 3
Outine
Realisasi APBN 2016Section 4
PERBAIKAN STRUKTURALINDONESIA
Badan Kebijakan Fiskal
4OptimalisasiPendapatan
KualitasBelanja
PembiayaanBerkelanjutan
Budget Reforms
Strategi JANGKA PANJANG untuk menciptakanpertumbuhan ekonomi yang adil, merata, danberkelanjutan
Menjaga Daya Beli Masyarakat
Memperbaiki KualitasIklim Investasi
Stimulus Fiskal
Strategi JANGKA PENDEK untuk mendorongekonomi mengatasi tantangan perekonomian global
TANTANGAN STRUKTURAL
FLUKTUASIGLOBAL
TANTANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI, datang dari:
Reformasi Struktural Dibutuhkan untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan di Antara Tekanan Ekonomi Global danMenciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Adil, Merata, Dan Berkelanjutan
untuk mencapai pertumbuhan potensial ekonomi
Strategi Ekonomi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Terdapat beberapa tekanan ekonomi makrosepanjang 2015 yang disebabkan oleh:
1. Berlanjutnya perlambatan pertumbuhanekonomi global
2. Rendahnya harga komoditas utama Indonesia
Moderasi pertumbuhan tahun 2015 memilikidampak kepada penerimaan pajak, terutama untuksektor manufaktur dan pertambangan. Lemahnyaimpor dan ekspor (karena gejolak pasar komoditas) juga memberikan dampak negatif bagi penerimaanpajak.
Perbaikan struktur APBN-P dilakukan untukmenstimulus pertumbuhan walaupun dihadapkanoleh tekanan dari ketidakpastian ekonomi global.
Belanja pemerintah yang tidak mencapai target disebabkan oleh isu administrasi dan penyesuaiannonmenklatur dari beberapa K/L di awal tahun.
Dana desa diinisiasi pada tahun 2015 dengan alokasisebesar Rp 20,8 T, dan telah seluruhnyadidistrusikan ke daerah yang ditunjuk.
5
mendorong sumber pertumbuhan dan mengarahkan investasi sebagai sumber utama pertumbuhan
2015 Menunjukan Komitmen Pemerintah untuk Memperbaiki Struktur Anggaran
Indikator2015
APBN-P RealisasiPertumbuhan PDB (%, yoy) 5.7 4.73*Tingkat Inflasi (%, yoy) 5.0 3.35SPN 3 Bulanan (, %) 6.2 5.97Nilai Tukar (USD/IDR, Rata-Rata) 12,500 13,392ICP (USD/barel) 60 50Oil Lifting (thousand bbl/day) 825 779Gas Lifting (thousand bbl/day oil equivalent) 1,221 1,195
* Temporary
A. PENDAPATAN NEGARA 1.635,4 1.550,5 94,8 1.761,6 1.504,5 85,4
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.633,1 1.545,5 94,6 1.758,3 1.494,1 85,01. Penerimaan Perpajakan 1.246,1 1.146,9 92,0 1.489,3 1.240,4 83,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 386,9 398,6 103,0 269,1 253,7 94,3II. PENERIMAAN HIBAH 2,3 5,0 216,5 3,3 10,4 314,9
B.BELANJA NEGARA 1.876,9 1.777,2 94,7 1.984,1 1.796,6 90,5I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.280,4 1.203,6 94,0 1.319,5 1.173,6 88,9
1. Belanja K/L 602,3 577,2 95,8 795,5 724,7 91,1
2. Belanja non K/L 678,1 626,4 92,4 524,1 448,9 85,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 596,5 573,7 96,2 664,6 623,0 93,71. Transfer ke Daerah 596,5 573,7 96,2 643,8 602,2 93,52. Dana Desa 20,8 20,8 100,0
C.KESEIMBANGAN PRIMER (106,0) (93,3) 87,9 (66,8) (136,1) 203,8D.SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (241,5) (226,7) 93,9 (222,5) (292,1) 131,3
% Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB (2,40) (2,25) (1,90) (2,56)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 241,5 248,9 103,1 222,5 318,1 143,0
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 254,9 261,2 102,5 242,5 307,8 126,9II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (13,4) (12,4) 91,9 (20,0) 10,4 (51,9)KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARA (0,0) 22,2 0,0 26,1
Realisasi Sementara
% thd APBNPAPBNP
LKPP Audited
% thd APBNPAPBNP
Uraian(trililun rupiah)
2014 2015
6MENINGKATKAN KETAHANAN FISKAL DAN TERLAKSANANYA PROGRAM PRIORITAS
MEMPERKUAT STIMULUS UNTUK PERTUMBUHAN BISNIS DAN DAYA SAING PRODUK DOMESTIK
MENGENDALIKAN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN FISKAL YANG SEHAT
PENDAPATAN Target pajak yang lebih realistis
berdasarkan outlook APBN-P 2015 Memperluas basis pajak, meningkatkan
kepatuhan, memperbaiki adm. pajak. Insentif fiskal yang strategis Mengoptimalkan PNBP K/L untuk
mengurangi ketergantungan PNBP komoditas
BELANJA NEGARA Komitmen untuk mengembangan
infrastruktur Belanja dengan cara yang lebih efisien Subsidi tepat sasaran Memenuhi anggaran belanja wajib Menstimulus pertumbuhan ekonomi
daerah yang padat karya
PEMBIAYAAN Menjaga defisit anggaran dalam batas
aman (
Deskripsi(Dalam Triliun Rupiah)
2016
APBN 2016 2015
(IDR Tn)
A. Pendapatan Negara 1,822.5 60.9I. Pendapatan Domestik 1,820.5 62.2
1. Penerimaan Pajak 1,546.7 57.4
2. PNBP 273.8 4.7
II. Hibah 2.0 (1.3)
B. Belanja Pemerintah 2,095.7 111.6I. Belanja Pemerintah Pusat 1,325.6 6.1
1. Belanja K/L 784.1 (11.4)
2. Belanja Non K/L 541.4 17.3
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 770.2 105.6
1. Transfer ke Daerah 723.2 79.4
2. Dana Desa 47.0 26.2
C. Kesimbangan Primer (88.2) (21.4)D. Surplus/Deficit (273.2) (50.7)
% Defisit thd PDB (2.2) (0.3)
E. Sumber Pembiayaan 273.2 50.7I. Pembiayaan Dalam Negeri 272.8 30.3
II. Pembiayaan Luar Negeri 0.4 20.4
Surplus/(deficit) pembiayaan
Indikator2016APBN
Pertumbuhan PDB (%, yoy) 5.3Tingkat Inflasi (%, yoy) 4.7SPN 3 Bulanan (, %) 5.5Nilai Tukar (USD/IDR, Rata-Rata) 13,900ICP (USD/barel) 50Oil Lifting (thousand bbl/day) 830Gas Lifting (thousand bbl/day oil equivalent) 1,155
7
fokus kepada belanja produktif, perluasan basis pajak, memperbaiki skema subsidi, dan desentralisasi fiskal
Continuous Improvement atas Strategi dan Kebijakan APBN 2016
1. Proses pengadaan barang/jasa sebelum adanyapenandatanganan perjanjian dapat dilakukansebelum tahun anggaran dimulai setelah rencanakerja dan anggaran disetujui oleh DPR dan biayanyadapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan.
2. Penandatanganan perjanjian baru dapat dilakukansetelah DIPA disahkan dan berlaku efektif
3. Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (KuasaPengguna Anggaran/KPA dan Pejabat PembuatKomitmen/PPK) tidak harus dilakukan setiap tahun
Upaya Akselerasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016
SBN Domestik
Target Penerbitan SBN
Source: Ministry of Finance, USD/IDR: 13,9001. SBR: Saving Bond Ritel or Retail Savings Bond2. Sukuk Tabungan means Sukuk Savings Bond3. ORI: Obligasi Ritel Indonesia or Indonesian Retail Bond
InstrumenPreliminary Budget
Target Indikatif(IDR tn)
Target Indikatif(USD bn)
Surat Berharga Pemerintah (Net) 327,224 23,541
Redemption 197,352 14,198
Cash Management 15,000 1,079
Buyback 3,000 216
SBN(Gross) 542,576 39,034
Composition
Domestik 76%
Lelang 66%
Non-Lelang 10%
SBN Valas 24%
8
Debt Securities,
76%
Sukuk , 24%
SBN Valas
Front Loading Issuance untuk membiayaai anggaran
Pre-funding untuk mengantisipasi kenaikan Fed Fund Rate bertahaptahun 2016
Antisipasi gejolak pasar keuangan karena kebijakan negara lainnya.
Penerbitan SBN Valasmerupakan upaya untukmenghindari potensicrowding out effect padapasar domestik.
Selain itu sebagai bahanperbandingan bagi sektorprivat yang ingin menerbitkanobligasi valas
Maksimal penerbitan SBN valas adalah 30% dari target SBN total
Lelang Bulanan:
Conventional securities: 23 x
Islamic securities: 23 x
ATM untuk SBN berdasarkan lelalng
10-12 tahun
Non-Lelang:
SBN Ritel: Sukuk Retail (Q1), SBR1 (Q2), Sukuk
Tabungan2 (Q3), and ORI3 (Q4)
Private Placement Berdasarkan permintaan
IDR tn USD bn
Total Outstanding Utang Pemerintah 3,098 223
Utang Pemerintah / GDP Ratio 27.3%
Outstanding Utang Pemerintah
dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan pembiayaan berkelanjutan
Rencanan Indikatif SBN pada Tahun 2016
u Tingkat konsumsi masih sebagai kontributorutama pada pertumbuhan PDB
Konsumsi RT selalu menjadi faktor kuncipenentu arah pertumbuhan ekonomiselama beberapa tahun terakhir.
Pemerintah telah mendesain program stimulus untuk meningkatkan daya belimasyarakat.
Pemerintah telah meningkatkan batasPenghasilan Tidak Kena Pajak dan KebijakanKenaikan Upah Minimum untuk melindungipekerja yang berpenghasilan rendah.
Pembiayaan yang ditargetkan tidak hanyauntuk meningkatkan infrastruktur dasar di desa namun juga menciptakan lapanganpekerjaan melalui proyek padat karya danproyek lainnya.
9
Penyesuaian Harga Listrikdan Harga BBM
Formulasi UpahMinimum yang lebihadil, transparan, dan
merata
MendorongPembangunan RumahPenghapusan PPnBM
atas beberapa subjek
Tambahan Raskinselama 2 Bulan
pada akhir tahun
Dana desauntuk Cash For Work
Penyederhanaanperizinan pertanahan
bagi PKL
Maintaining Purchasing
Power
The Virtuous Cycle of Purchasing Power Stimuli Meningkatkan Batas PTKP
menjaga tren pertumbuhan konsumsi rumah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
Stimulus untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat
10
SimplifikasiPerizinan Melalui
Deregulasi danDebirokratisasi
Kawasan EkonomiKhusus (KEK)
Bebas Visa dari174 Negara
Pengembangancakupan dansubsidi bunga
KUR
Debt To Equity Ratio
One Map Policy
Insentif Perizinan
Insentif untukREITS
InsentifuntukSektor
Properti
Keringanan PPh untukPekerja di Industri
Padat Karya
PusatLogistikBerikat
Simplifikasi Izin ImporObat dan Bahan Baku
Makanan
Regulasi IndustriPengolahan
Sumber Daya Air
MendukungIndustri
berorientasi ekspor
OptimalisasiDwelling Time
PengembanganIndustri Hilir
PercepatanPembangunan Infrastruktur
Insentif Pakaian Jadidan Alas Kaki
PengembanganKilang Minyak
CPO Fund melalui
BLU Sawit
Insentif SektorPenerbangan
Insentif Bisnis dan InfrastrukturInsentif Pajak Insentif Lainnya
ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi serta memperkuat daya saing produk domestik dan fasilitas pendukung
Stimulus untuk Meningkatkan Investasi
697884 1.011
1.137 1.2041.320 1.326
345
411481
513574
665 770
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2011 2012 2013 2014 Revised Budget 2015
Budget 2016
(IDR tn)
Central Government Spending Regional Transfer
10 K/L dengan BelanjaTerbesar Anggaran (Rp tn)
Kemen PU & Pera 104.1
Kemenhan 99.5
POLRI 73.0
Kemenkes 63.5
Kemenag 57.1
Kemendikbud 49.2
Kemenhub 48.5
Kemenristek & Dikti 40.6
Kemenkeu 39.3
Kementan 31.5
Belanja Pemerintah tumbuh 12% CAGR dari 2010 2016 dengan kenaikan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang lebih tinggi dariBelanja Pemerintah pusat
Realokasi Belanja untuk Mendorong Pembangunan yang Lebih Produktif
...sejak tahun 2015-2016 Transfer ke Daerah dan Dana Desa tumbuh lebih besar dari Belanja Pemerintah Pusat
11
12
267 3
11 345 3
76 409 41
9
41 47
53 68 77 1
05
255 3
06 310 3
50
138
102114 14
6
156 17
8
290 31
2
0
150
300
450
2011 2012 2013 2014 Revised Budget 2015
Budget 2016
Education Healthcare Energy Subsidy Infrastructure
(IDR tn)
EDUCATION 28.3%
INFRASTRUCTURE 103.5%
ENERGY SUBSIDY 60.7%
HEALTH75.4%
Comparison between average allocation in 2015 - 2016 and 2011 - 2014
realokasi perbaikan profil belanja pemerintah, didukung oleh modernisasi cara belanja secara online
Realokasi Belanja untuk Mendorong Pembangunan yang Lebih Produktif
STRATEGI PERTUMBUHANJANGKA PANJANG
Badan Kebijakan Fiskal
Component 2012 2013 2014 YTD Q3 2015APBN2016
Kons. RT 5.5 5.4 5.1 5.0 5.1
Kons. LNPRT 6.7 8.2 12.4 (3.6) 2.0
Belanja Pemerintah 4.5 6.9 2.0 3.9 5.7
PMTB 9.1 5.3 4.1 4.2 6.2
Ekspor 1.6 4.2 1.0 (0.6) 2.2
Impor 8.0 1.9 2.2 (5.2) 2.0
PDB 6.0 5.6 5.0 4.7 5.3
5,0
4,7 4,7 4,74,8
4,9
5,15,2
5,3
4,44,54,64,74,84,9
55,15,25,35,4
Q4 2014
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Bloomberg ForecastData updated per 18 Dec 2015
Proyeksi YoY 2016 : 5.125%
Institusi 2015 2016
APBN 5.3
Bank Indonesia (September 2015) 4.7 5.1 5.2 5.6
IMF (October 2015) WEO 4.7 5.1
World Bank (October 2015) 4.7 5.3
ADB (September 2015) 4.9 5.4
OECD (November 2015) 4.7 5.2
Source: WEO, IMF
Pertumbah Ekonomi Global Menunjukan Potensi Perbaikan di 2016
Outlook Optimis Pertumbuhan Indonesia Tahun 2016
Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
14
Pertumbuhan PDB 2016 diperkirakan 5.2 5.5%, sejalan dengan asumsi APBN 5.3%
Outlook Pertumbuhan yang Optimis untuk 2016Investasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan..
WEO IMF 20142015 2016
Jan16 Apr 15 Jul15 Oct15
Jan 16
GDP Growth
World 3.4 3.1 3.8 3.8 3.6 3.4
US 2.4 2.5 3.1 3.0 2.8 2.6
Euro Area 0.9 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7
China 7.3 6.9 6.3 6.3 6.3 6.3
India 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5
ASEAN-5 4.6 4.7 5.3 5.1 4.9 4.8
15
Share of Growth mengarah kepada Investasi Dependency Ratio yang Stabil Sebagai Daya Tarik Investasi di Indonesia
Pemerintah terus mendorong pertumbuhan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan peluang investasi dan meningkatkan daya saingproduk domestik
Source: BPS
Kebijakan untukmempertahankan dayabeli masyarakat
Kebijakan untukmengembangkaninfrastruktur
Insentif unuk duniausaha diharapkandapat menciptakanstabilitasperdagangan.
Strategi dan Kebijakan untuk Mendorong Investasi
1. Menjaga stabilitas ekonomi untuk mempromosikan investasi dan potensi bisnis di Indonesia
2. Mempermudah prosedur perizinan dan investasi
3. Mengharmonisasikan aturan antara pemerintah pusat dan daerah4. Memperbaiki secara konsisten peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan peran sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi, terutama untuk mendorong Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi
6. Mengembangkan peran dari Industri Keuangan Non Bank sebagai sumber alternatif pembiayaan investasi
Source: World bank
30
40
50
60
70
80
90
100
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
China Russia India Brazil Indonesia
56,2 56,1 56,3 54,9
2,2 1,2 1,1
32,1 32,6 32,8 39,0
2013 2014 2015 2019 Target
Household Consumption Non Profit Private Consumption Investment
Increased share of
investments in GDP
Jumlah penduduk produktif Indonesia akan terus berlanjut sesuai dengan yang
ditunjukan oleh proyeksi dependency ratio selama beberapa tahun ke depan.
% of GDP
investasi akan memiliki kontribusi besar sebagai pendorong pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi di masa yang datang mendorong pertumbuhan Investasi
Percepatan proses pembangunan infrastruktur walaupunharus dihadapkan dengan isu penyesuaian APBN-P 2015
Proyek yang sudah dilelangkan
JALAN TOL NASIONALTrans JavaPejagan Pemalang (58 km)Semarang Solo (73 km)Trans SulawesiManado Bitung (39 km)Trans SumateraMedan Binjai (16 km)Palembang Indralaya (22 km)Pekanbaru Dumai (135 km)Medan Tebing Tinggi (62 km);
1 JUTA RUMAHJakarta Barat, Banten, Kalimantan, Batam, NTB, NTT, Jawa Timur, JawaTengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara;
INFRASTRUKTUR AIR MINUMJawa Tengah (Semarang Barat);
BENDUNGANJawa Timur (Bendo), Jawa Tengah (Gondang, Pidekso), Sulawesi Utara(Lolak), NTT (Raknamo), NTB (Mila), Banten (Karian);
REL KERETA API NASIONALSumatera Selatan(Prabumulih Kertapati), Sumatera Utara (Tebing Tinggi Kuala Tanjung) Selatan JawaDouble Track;
REL KERETA API DALAM KOTAJakarta MRT (North South Corridor), Jakarta LRT, SHIA Airport Railway;
PENGEMBANGAN BANDARARevitalisasiKalimantan Tengah, Bangka Belitung, Proyek BaruJawa Barat (Kertajati)PengembanganTerminal 3 SHIA;
PelabuhanKalimantan Timur(Maloy), Jakarta (Kalibaru), Sulawesi Selatan (Makassar New Port), Sulawesi Tengah (Parigi);
BANDARA: Fatmawati (Bengkulu), Babullah (Ternate), Labuan Bajo,
REL KERETA: Makassar Pare pare, Jabodetabek circle line
PELABUHANInland waterways Cikarang Bekasi Laut Jawa, West Java Port, Sorong, New Port in North Kalimantan, South Kalimantan, North Sumatera, Maluku, Central Sulawesi,
BENDUNGAN: Paya Seunara, Rajui (Aceh), Kuwil Kawangkoan (North Sulawesi)Source: Varipus Source
Pelabuhan
Bandara
Rel Kereta
Jalan Raya
Jalan Baru 2,650 km
Tol 1,000 km
Pemeliharaan Jalan 46,770 km
Koridor Bis 2
Pelabuhan Baru 24
PengembanganPelabuhan 59
Rel Kereta Api Nasional 2,159 km
Rel Kereta Api DalamKota 1,099 km
Bandara Baru 15
Pengembangan Bandara 20Source: Ministry of FinanceInfrastructure development target reflects Government target from 2014 2019
pencapaian yang cukup baik di 2015 dan proyek T.A. 2016 yang sudah dilelangkan sejak awal
Komitmen untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
16
REALISASI APBN-P 2015Badan Kebijakan Fiskal
18
bergerak sesuai dengan kondisi perekonomian global dan domestik
Realisasi Asumsi Dasar APBN
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,5 5,0 5,7 4,74b. Inflasi (%, yoy) 5,3 8,4 5,0 3,35c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,0 5,8 6,2 5,97d. Nilai tukar (Rp/US$) 11.600 11.878 12.500 13.392e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 105 97 60 49,2f. Lifting Minyak (ribu barel per hari) 818 794 825 777,6g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.224 1.224 1.221 1.195,4
Indikator
2015
Realisasi
2014
APBNP APBNPUpdate
Realisasi Sementara
19
Update realisasi sementara defisit APBNP 2015 sebesar Rp292,1 T.
Postur APBN-P 2015
A. PENDAPATAN NEGARA 1.635,4 1.550,5 94,8 1.761,6 1.504,5 85,4
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.633,1 1.545,5 94,6 1.758,3 1.494,1 85,01. Penerimaan Perpajakan 1.246,1 1.146,9 92,0 1.489,3 1.240,4 83,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 386,9 398,6 103,0 269,1 253,7 94,3II. PENERIMAAN HIBAH 2,3 5,0 216,5 3,3 10,4 314,9
B.BELANJA NEGARA 1.876,9 1.777,2 94,7 1.984,1 1.796,6 90,5I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.280,4 1.203,6 94,0 1.319,5 1.173,6 88,9
1. Belanja K/L 602,3 577,2 95,8 795,5 724,7 91,1
2. Belanja non K/L 678,1 626,4 92,4 524,1 448,9 85,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 596,5 573,7 96,2 664,6 623,0 93,71. Transfer ke Daerah 596,5 573,7 96,2 643,8 602,2 93,52. Dana Desa 20,8 20,8 100,0
C.KESEIMBANGAN PRIMER (106,0) (93,3) 87,9 (66,8) (136,1) 203,8D.SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (241,5) (226,7) 93,9 (222,5) (292,1) 131,3
% Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB (2,40) (2,25) (1,90) (2,56)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 241,5 248,9 103,1 222,5 318,1 143,0
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 254,9 261,2 102,5 242,5 307,8 126,9II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (13,4) (12,4) 91,9 (20,0) 10,4 (51,9)KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARA (0,0) 22,2 0,0 26,1
Realisasi Sementara
% thd APBNPAPBNP
LKPP Audited
% thd APBNPAPBNP
Uraian(trililun rupiah)
2014 2015
20
terdapat penysuaian dari pencapaian Defisit per PDB
Penjelasan Realisasi Per 22 Januari 2016 dibandingkan Per 31 Desember 2015
Defisit turun dari 2,80% menjadi 2,56% terhadap PDB terutama karena peningkatan pendapatan negara danpenurunan belanja Pemerintah Pusat, serta penyesuaian PDB nominal. Peningkatan pendapatan negara antara lain disebabkan oleh:
o Tambahan pajak atas revaluasi aset Rp3T;o Tambahan PPh Badan Rp2T;o Pengesahan penerimaan hibah Rp7,0 T;o Pengesahan PNBP Lainnya dan BLU;
Belanja K/L meningkat Rp0,4 T, karena ada belanja yang bersifat pencatatan; Penurunan Belanja Non K/L disebabkan antara lain: Belanja pegawai lebih rendah Rp6,6T (pembayaran pensiun dan kontribusi pemerintah diselesaikan dengan cara bridging); Realisasi subsidi non energi lebih rendah Rp1,8T (a.l. subsidi pupuk); Realisasi belanja hibah lebih rendah Rp1,3T; Tidak direalisasikannya belanja lain-lain Rp4,1T (seperti cadangan stabilisasi harga pangan Rp1,5T dankeperluan mendesak).
Di sisi lain, pembiayaan anggaran turun dari 2,90% menjadi 2,79% terhadap PDB disebabkan rendahnyarealisasi pinjaman proyek dan penerusan pinjaman.
21
Update realisasi sementara Penerimaan Perpajakan APBNP 2015 mencapai 83,3%.
Realisasi Penerimaan Perpajakan
1. PPh Migas 83,9 87,4 104,2 49,5 49,7 100,3
2. Pajak Non-Migas 988,5 897,7 90,8 1.244,7 1.011,1 81,2a. PPh Non-Migas 486,0 458,7 94,4 629,8 552,6 87,7b. Pajak pertambahan nilai 475,6 409,2 86,0 576,5 423,7 73,5c. Pajak bumi dan bangunan 21,7 23,5 108,0 26,7 29,3 109,6d. Pajak lainnya 5,2 6,3 121,5 11,7 5,6 47,5
3. Bea dan Cukai 173,7 161,7 93,1 195,0 179,6 92,1a. Cukai 117,5 118,1 100,5 145,7 144,6 99,2b. Bea masuk 35,7 32,3 90,6 37,2 31,2 83,9c. Bea Keluar 20,6 11,3 55,0 12,1 3,7 30,9
1.246,1 1.146,9 92,0 1.489,3 1.240,4 83,3
Realisasi Sementara
% thd APBNP
TOTAL
% thd APBNP APBNP
LKPP Audited
Penerimaan Perpajakan(triliun Rupiah)
2014 2015
APBNP
22
penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian dan rendahnya harga komoditas
Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2015 per pasal
Realisasi % thd Realisasi % thd s.d 31 Des
2014 APBN-P sd. 31 Des
2015APBN-P
A. PPh Nonmigas 486,0 458,7 94,4 9,8 629,8 552,6 87,7 20,5 1. PPh Pasal 21 105,7 105,6 100,0 17,2 126,8 114,5 90,2 8,4 2. PPh Pasal 22 8,0 7,2 91,1 6,0 9,6 8,5 87,9 17,0 3. PPh Pasal 22 Impor 42,7 39,5 92,4 8,6 57,1 40,3 70,5 2,0 4. PPh Pasal 23 26,0 25,5 98,0 14,9 33,5 27,9 83,3 9,3 5. PPh Pasal 25/29 OP 5,1 4,7 91,8 (8,3) 5,2 8,3 158,4 74,8 6. PPh Pasal 25/29 Badan 181,7 149,3 82,2 (5,2) 220,9 185,2 83,8 24,1 7. PPh Pasal 26 32,9 39,4 120,0 41,0 49,8 48,2 96,9 22,2 8. PPh Final 83,9 87,3 104,1 22,0 126,8 119,7 94,4 37,1 9. PPh Nonmigas lainnya 0,0 0,1 205,5 136,2 0,1 0,2 287,6 112,3
2014 2015
APBN-P y-o-yJenis Pajak
y-o-yAPBN-P
Realisasi % thd y-o-y Realisasi % thd y-o-y s.d 31 Des
2014 APBN-Psd. 31 Des
2015 APBN-P
B. PPN dan PPnBM 475,6 409,2 86,0 6,4 576,5 423,7 73,5 3,5 1. PPN Dalam Negeri 274,8 241,2 87,8 6,3 338,2 280,0 82,8 16,1 2. PPN Impor 176,7 152,3 86,2 9,6 207,5 130,1 62,7 (14,6) 3. PPnBM Dalam Negeri 15,1 10,2 67,6 (11,3) 19,3 9,3 48,0 (9,3) 4. PPnBM Impor 8,4 5,3 63,5 (26,7) 10,8 4,0 37,3 (24,9) 5. PPN/PPnBM Lainnya 0,6 0,2 25,8 16,3 0,7 0,3 41,3 77,6
Jenis Pajak
2015
APBN-P
2014
APBN-P
23
Realisasi Sementara belanja K/L sampai dengan akhir tahun mencapai Rp724,7 triliun (91,1% thd APBNP 2015).
Update Penyerapan Belanja K/L, 2014-2015
15,117,3
29,1
34,5
41,2 41,7
51,1 50,4 50,746,4
60,8
138,8
11,7
19,9
34,5 41,4 40,6 47,5
65,4 59,7
64,0 70,0
83,8
186,3
2,55,4
10,2
15,9
22,8
29,7
38,2
46,6
55,0
62,7
72,8
95,8
1,5 4,0
8,3
13,5
18,6
24,6
32,8
40,3
48,4
57,2
67,7
91,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
PersenTriliun Rp
Realisasi 2014 Realisasi Sementara 2015 Penyerapan Akumulasi 2014 Penyerapan akumulasi 2015 (%)
24
Realisasi belanja modal meningkat 41,9% dari realisasi tahun 2014
Update Realisasi Belanja K/L 2015
Bel. Pegawai 153,2 155,3 101,3 183,7 186,5 101,5 Bel. Barang 194,9 176,6 90,6 259,4 232,2 89,5 Bel. Modal 160,8 147,3 91,6 252,8 209,0 82,7 Bansos 93,4 97,9 104,9 99,6 97,0 97,5 Jumlah 602,3 577,2 95,8 795,5 724,7 91,1
% thd APBNP
Uraian
2014 2015
APBNPAPBNP Real % thd APBNP Realisasi
Sementara
25
realisasi sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBNP 2015 sebesar 93,7%.
Update Transfer Daerah
1. Transfer ke Daerah 596,5 573,7 96,2 643,8 602,2 93,5a. Dana Perimbangan 491,9 477,1 97,0 521,8 485,8 93,1
1) Dana Bagi Hasil 117,7 103,9 88,3 110,1 78,1 70,92) Dana Alokasi Umum 341,2 341,2 100,0 352,9 352,9 100,03) Dana Alokasi Khusus 33,0 31,9 96,6 58,8 54,9 93,3
b. Dana Otonomi Khusus 16,1 16,1 100,0 17,1 17,1 100,0c. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta 0,5 0,4 80,0 0,5 0,5 100,0d. Dana Transfer Lainnya 87,9 80,1 91,1 104,4 98,8 94,6
2. Dana Desa 20,8 20,8 100,0
596,5 573,7 96,2 664,6 623,0 93,7
Realisasi Sementara
% thd APBNP
TOTAL
APBNPLKPP Audited% thd
APBNPAPBNPTransfer ke Daerah dan Dana Desa
(triliun rupiah)
2014 2015
98,2 107,6
44,0 36,7
20,0
37,1
205,6
243,2
92,5 89,2
48,4
86,7
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Sum
ater
a
Jaw
a
Kalim
anta
n
Sula
wes
i
Bali
dan
Nusa
Ten
ggar
a
Mal
uku
dan
Papu
a
Rp T
riliu
n
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,8
1,8 3,2
6,0 4,6
6,0
11,3
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Juta
Rup
iah
Transfer ke Daerah dan Dana Desa per Kapita Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Bali dan Nusa TenggaraMaluku dan Papua
28,6 31,3
12,8 10,7
5,8
10,8
26,9
31,8
12,1 11,6
6,3
11,3
Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali dan Nusa Tenggara
Maluku dan Papua
Pers
en
Proporsi Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Porsi Indonesia Timur semakin
meningkat
Porsi dan alokasi dana per kapita di wilayah Indonesia Timur semakin meningkat
Perimbangan keuangan antar daerah semakin baik
27
menunjukan belanja yang produktif
APBN (consolidated) perfungsi 2015
2013 2014 20151 Kesehatan 70.8 73.0 79.1
2 Pendidikan 200.9 193.3 194.6 3 Pelayanan Umum 238.3 233.6 241.0 4 Ketertiban dan Ketentraman 7.5 14.0 7.4 5 Ekonomi 68.6 66.6 61.1 6 Lingkungan Hidup 17.2 14.1 14.6 7 Perumahan dan Fasilitas Umum 121.5 122.8 113.0 8 Pariwisata dan Budaya 5.3 5.0 4.8 9 Perlindungan Sosial 10.8 10.5 9.6
- 740.9 732.9 725.1
10,9
26,8
33,2
1,0
8,4
2,0
15,6
0,7
1,3
- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Kesehatan
Pendidikan
Pelayanan Umum
Ketertiban dan Ketentraman
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pariwisata dan Budaya
Perlindungan Sosial
2015
2014
2013
Rp Trilun Komposisi APBD (Prosentase)
28
realisasi penyerapan belanja daerah yang menumpuk di akhir tahun
Dana Pemerintah Daerah Di Perbankan Tahun 2011 2015
Sesuai tren perkembangan jumlah simpanan pemda di perbankan pada lima tahun terakhir, posisi simpananpemda di perbankan pada bulan September merupakan jumlah tertinggi pada setiap tahunnya. Pada bulanOktober-Desember, simpanan pemda di perbankan menurun dan berada pada posisi terendah di bulanDesember. Hal ini karena realisasi penyerapan belanja daerah yang menumpuk di akhir tahun. Posisi bulan Desember 2015 mencapai Rp99,68 Triliun, menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp113,1triliun. Dibandingkan dengan posisinya pada bulan sebelumnya (November) Rp247,36 triliun, posisi s.d.Desember 2015 tersebut menurun sebesar Rp147,66 triliun.
Ket: Posisi simpanan pemerintah daerah adalah posisi dana pemda di perbankan yang tercatat berdasarkan lokasi dimana bank berkedudukan.
85,4104,9 112,4
116,5 126,4135,4 127,8
111,4
143,3 134,6 134,7
79,2
110,4132,9
163,3 167,6 168,1178,1 174,8 166,3
193,2182,1 177,7
97,7
137,3159,8
174,1194,9 191,0 199,6 181,8 184,6
212,3195,8 190,3
92,4
136,8149,3
161,4181,3
203,9229,0
170,0195,3
241,7 232,3220,5
113,1
168,9181,2
227,7253,7 255,3
273,5261,4 261,9
291,5276,0
247,3
99,7
,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOV DES
2011 2012 2013 2014 2015
29
Sesuai Dengan Lokasi Bank Per Desember 2015
10 Besar Simpanan Dana Pemerintah Daerah Di Perbankan
No Lokasi BankSimpanan
di Bank Umum1 Prov. DKI Jakarta 7,837.62 Prov. Jawa Barat 3,741.93 Prov. Riau 2,326.84 Prov. Jawa Tengah 1,699.95 Prov. Papua 1,475.66 Prov. Jawa Timur 1,388.37 Prov. Aceh 1,214.58 Prov. Banten 1,133.79 Prov. Bali 772.510 Prov. Kalimantan Utara 738.1
PROVINSI (Miliar Rp)
Ket: Posisi simpanan pemerintah daerah adalah posisi dana pemda di perbankan yang tercatat berdasarkan lokasi dimana bank berkedudukan.*Sumber Data: Bank Indonesia
No Lokasi BankSimpanan
di Bank Umum1 Kab. Bogor 1,380.62 Kab. Bekasi 1,183.73 Kab. Bandung 1,137.14 Kab. Tanah Laut 1,040.05 Kab. Kediri 1,008.86 Kab. Badung 962.37 Kab. Berau 940.28 Kab. Tangerang 813.49 Kab. Malang 690.210 Kab. Pasuruan 606.4
KABUPATEN (Miliar Rp)
No Lokasi BankSimpanan
di Bank Umum1 Kota Tangerang 1,279.62 Kota Bogor 950.53 Kota Depok 917.04 Kota Tangerang Selatan 885.45 Kota Surabaya 882.76 Kota Semarang 870.67 Kota Medan 844.68 Kota Cimahi 732.59 Kota Magelang 728.410 Kota Serang 588.7
KOTA (Miliar Rp)
30
realisasi sementara Pembiayaan Anggaran APBNP 2015 sebesar 143,0%.
Realisasi Pembiayaan APBN-P 2015
PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 241,5 248,9 103,1 222,5 318,1 143,0% Pembiayaan Anggaran terhadap PDB 2,40 2,47 1,90 2,79
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 254,9 261,2 102,5 242,5 307,8 126,91. Perbankan dalam negeri 5,4 5,0 92,6 4,8 3,8 80,12. Non-perbankan dalam negeri 249,5 256,2 102,7 237,7 303,9 127,8
a.l. Surat Berharga Negara (neto) 265,0 264,6 99,9 297,7 362,3 121,7Penyertaan Modal Negara (5,3) (5,4) 102,0 (70,4) (70,4) 100,0
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (13,4) (12,4) 91,9 (20,0) 10,4 (51,9)1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 54,1 52,6 97,1 48,6 77,5 159,3
a. Pinjaman Program 16,9 17,8 105,2 7,5 55,1 734,5b. Pinjaman Proyek 37,2 34,8 93,5 41,1 22,4 54,5
2. Penerusan Pinjaman (SLA) (3,4) (2,5) 73,5 (4,5) (1,1) 25,03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (64,2) (62,4) 97,3 (64,2) (66,0) 102,8
Realisasi Sementara
% thd APBNPAPBNP
LKPP Audited
% thd APBNPAPBNP
PEMBIAYAAN ANGGARAN(triliun rupiah)
2014 2015
31
tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian
Realisasi Pembiayaan APBN-P 2015
PEMBIAYAAN 222.506,8 318.131,4 143,0%
A. PEMBIAYAAN NON UTANG (56.874,0) (55.206,7) 97,1%
a.l. PMN BUMN (64.883,9) (64.878,6) 100,0%
B. PEMBIAYAAN UTANG 279.380,8 373.338,1 133,6%
Surat Berharga Negara (Neto) 297.698,4 362.257,0 *) 121,7%
Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1.690,6 700,8 41,5%
Pinjaman Luar Negeri (Neto) (20.008,2) 10.380,3 -51,9%
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 48.646,9 77.492,6 159,3%
Pinjaman Program (termasuk pinjaman siaga USD 2,5 miliar) 7.500,0 55.084,7 734,5%
Pinjaman Proyek 41.146,9 22.407,9 54,5%
Penerusan Pinjaman (4.471,9) (1.117,7) 25,0%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (64.183,2) (65.994,6) 102,8%
* Termasuk net accrued interest sebesar Rp649,8 miliar
Uraian APBN-P % thd APBN-PRealisasi 31 Des
2015
REALISASI APBN 2016Badan Kebijakan Fiskal
A. PENDAPATAN NEGARA 1.761,6 50,5 2,9 1.822,5 51,7 2,8
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.758,3 50,5 2,9 1.820,5 51,7 2,81. Penerimaan Perpajakan 1.489,3 47,4 3,2 1.546,7 46,4 3,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 269,1 3,1 1,1 273,8 5,3 1,9II. PENERIMAAN HIBAH 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 1,8
B.BELANJA NEGARA 1.984,1 55,6 2,8 2.095,7 65,9 3,1I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.319,5 26,2 2,0 1.325,6 29,6 2,2
1. Belanja K/L 795,5 10,0 1,3 784,1 9,2 1,2
2. Belanja non K/L 524,1 16,3 3,1 541,4 20,4 3,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 664,6 29,3 4,4 770,2 36,3 4,71. Transfer ke Daerah 643,8 29,3 4,6 723,2 36,3 5,02. Dana Desa 20,8 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0
C.KESEIMBANGAN PRIMER (66,8) 4,9 (7,4) (88,2) (1,0) 1,1D.SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (222,5) (5,1) 2,3 (273,2) (14,2) 5,2
% Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB (1,90) (0,04) (2,15) (0,11)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 222,5 13,3 6,0 273,2 55,6 20,3
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 242,5 14,5 6,0 272,8 56,7 20,8II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (20,0) (1,2) 5,9 0,4 (1,2) (297,0)KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,0 8,3 0,0 41,3
2015 2016
APBN Realisasi s.d 15 Jan% thd APBN
Realisasi s.d 15 Jan
% thd APBNPAPBNP
Uraian(trililun rupiah)
33
Postur Realisasi APBN 2016
34
Postur Realisasi APBN 2016
1. PPh Migas 49,5 0,0 0,0 41,4 2,7 6,5
2. Pajak Non-Migas 1.244,7 44,6 5,0 1.318,7 42,3 3,4a. PPh Non-Migas 629,8 32,6 5,2 715,8 31,5 4,4b. Pajak pertambahan nilai 576,5 11,7 2,0 571,7 10,5 1,8c. Pajak bumi dan bangunan 26,7 0,0 0,1 19,4 0,0 0,2d. Pajak lainnya 11,7 0,2 1,8 11,8 0,2 2,0
3. Bea dan Cukai 195,0 2,8 1,7 186,5 1,4 0,7a. Cukai 145,7 1,6 1,1 146,4 0,1 0,1b. Bea masuk 37,2 1,1 2,9 37,2 1,2 3,3c. Bea Keluar 12,1 0,1 1,0 2,9 0,1 2,0
1.489,3 47,4 4,1 1.546,7 46,4 3,0
Realisasi s.d 15 Jan
% thd APBNP APBN
Realisasi s.d 15 Jan
% thd APBN
2015 2016
TOTAL
APBNPPenerimaan Perpajakan
(triliun Rupiah)
35
Postur Realisasi APBN 2016
A. K/L 795,5 10,0 1,3 784,1 9,2 1,2
B. Non K/L 524,1 16,3 3,1 541,4 20,4 3,8 a.l. a. Pembayaran Bunga Utang 155,7 10,0 6,4 184,9 13,2 7,1
b. Subsidi 212,1 - - 182,6 - - i. Subsidi Energi 137,8 - - 102,1 - - ii. Subsidi Non Energi 74,3 - - 80,5 - -
c. Belanja Hibah 4,6 - - 4,0 - - d. Belanja Lain-Lain 31,7 - - 24,7 0,0 0,0
1.319,5 26,2 2,0 1.325,6 29,6 2,2
2015
APBN Realisasi s.d 15 Jan% thd APBN
2016
APBNP Realisasi s.d 15 Jan% thd
APBNP
TOTAL
Belanja Pemerintah Pusat(triliun rupiah)
36
Postur Realisasi APBN 2016
Kementerian PUPR Rp66,4 Ta.l. untuk :- Bidang Jalan- Bidang sumber daya air- Infrastruktur permukiman (Sanitasi, dan air
minum)- Bidang Perumahan
Kemenhub Rp32,5 Ta.l. untuk:- Pemerliharaan Prasarana KA dan Pembangunan
Sarana Perkeretaapian- Pembangunan pelabuhan, kapal perintis, dan
navigasi- Pengadaan perlengkapan jalan- Pembangunan kapal penyeberangan
Kementerian Pertanian Rp4,6 Ta.l. untuk:- Pengadaan alat mesin pertanian- Pengadaan sapi- Sarana penunjang lainnya
Kementerian ESDM Rp4,0 Ta.l. untuk pembangunan:- Pembangkit listrik- Infrastruktur Migas- Infrastruktur konversi energi dan energi
terbarukan- Kontruksi tangki penyimpanan LPG dan BBM
37
Postur Realisasi APBN 2016
1. Transfer ke Daerah 643,8 29,3 4,6 723,2 36,3 5,0a. Dana Perimbangan 521,8 29,3 5,6 700,4 36,3 5,2
1) Dana Transfer Umum 462,9 29,3 6,3 491,5 36,3 7,4a) Dana Bagi Hasil 110,1 0,0 0,0 106,1 4,3 4,0b) Dana Alokasi Umum 352,9 29,3 8,3 385,4 32,1 8,3
2) Dana Transfer Khusus 58,8 0,0 0,0 208,9 0,0 0,0b. Dana Insentif Daerah 1,7 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y. 17,7 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0d. Dana Transfer Lainnya 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Dana Desa 20,8 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0
664,6 29,3 4,4 770,2 36,3 4,7
APBN Realisasi s.d 15 Jan% thd APBN
2015 2016
Realisasi s.d 15 Jan
% thd APBNP
TOTAL
APBNPTransfer ke Daerah dan Dana Desa
(triliun rupiah)
38
Postur Realisasi APBN 2016
PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 222,5 13,3 6,0 273,2 55,6 20,3I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 242,5 14,5 6,0 272,8 56,7 20,8
1. Perbankan dalam negeri 4,8 0,2 5,0 5,5 0,1 1,22. Non-perbankan dalam negeri 237,7 14,3 6,0 267,3 56,7 21,2
a.l. Surat Berharga Negara (neto) 297,7 14,3 4,8 327,2 56,5 17,3Penyertaan Modal Negara (70,4) 0,0 0,0 (48,4) 0,0 0,0
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (20,0) (1,2) 5,9 0,4 (1,2) (297,0)1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 48,6 0,1 0,2 75,1 0,6 0,82. Penerusan Pinjaman (SLA) (4,5) 0,0 0,0 (5,9) 0,0 0,03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (64,2) (1,3) 2,0 (68,8) (1,8) 2,6
2015 2016
APBN Realisasi s.d 15 Jan% thd APBN
Realisasi s.d 15 Jan
% thd APBNPAPBNP
PEMBIAYAAN ANGGARAN(triliun rupiah)
Kinerja APBNP 2015 dan ProspekEkonomi 2016
Kementerian Keuangan
Menteri KeuanganJanuari 2016
Terima Kasih
Slide Number 1Slide Number 2Perbaikan Struktural IndonesiaSlide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Strategi pertumbuhan jangka panjangSlide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Realisasi APBN-P 2015Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Realisasi APBN 2016Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39
Recommended