III Dinamika Proses Kp Dlm Dimensi Sosekpol4

IIIDINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL

1

III. DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSIAL POLITIK1. 2

Membahas mengenai struktur dan dinamika proses KP dalam dimensi sosial politik :

1. Dinamika Lingkungan Kebijakan Publik;

2. Agenda Setting;

3. Faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kebijakan.

HASIL PEMBELAJARAN3

Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta

mampu mengeksplorasi struktur dalam dinamika

proses kebijakan publik dalam dimensi sosial politik

yang akan digunakan untuk menjelaskan faktor

sosial ekonomi politik dalam dinamika proses

kebijakan. Selanjutnya peserta menuangkan

kompetensi pengetahuannya kedalam diskusi isu

terpilih maupun studi kasus.

INDIKATOR HASIL BELAJAR4

Setelah pembelajaran diharapkan peserta mampu :• Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor

sosial ekonomi politik yangberpengaruh dalam proses kebijakan;

• Menjelaskan dinamika perkembangan dan interaksi faktor-faktor sosial ekonomi politik;

• Merumuskan agenda kebijakan dan mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan pemerintahan;

• Memperhitungkan pengbaruh faktor-faktor lingkungan dalam penyusunan kebijakan.

1. DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK

5

1. DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN

6

Apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat;

Apa konsekwensi terhadap masyarakat dan lingkungan;

Apa yang senyatanya dilaksanakan;

Apa dampaknya terhadap seluruh masyarakat bangsa.

7

Dinamika Kebijakan Publik dapat dipahami dengan theori Gunung Es (Iceberg Theory) yang sangat sering digunakan dalam berpikir sistem.

Bertolak dari pemikiran sistem, model David Easton dapat terjadi pada intra dan extra societal environment.

Bertolak dari pemikiran Kees Van der Heijden, maka perubahan dapat diamati melalui :

1. Peristiwa (Events)

2. Kecenderungan (trends) dan pola perilaku (pattern of behavior).

3. Struktur (structures).

Contoh yang dapat kita amati pada perubahan lingkungan strategis pada Era Globalisasi dan Modernisasi.

DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK

ICE BERG THEORY

8

The iceberg theory TINDAKAN

Reactive, cepat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah.

Responsif, bertindak dengan melihat pola tingkah laku kejadian yang berulang.

Generatif, bertindak setelah melihat struktur permasalahan dan diselesaikan secara terstruktur pula.

Fundamental, dari tingkat pemikiran yang paling dalam, ditemukan sistemik permasalahan dan model mental indivudu.

Model Mental

Struktur

Pola

Peristiwa

Dinamika KPLingkungan Kebijakan

9

STUDI KASUS(Pemahaman Lingkungan KP dengan The Iceberg Theory)10

1. EVENTS : Lalin JR di depan pabrik cenderung Macet.

2. PATTERN OF BEHAVIOR :- Didepan pabrik banyak PKL;- Kebutuhan buruh berbelanja u/ RT;- Kebutuhan transportasi para buruh; - Terminal bayangan di depan pabrik.

CONTOH

11

3. SYSTEMIC STRUCTURE :- Penertiban PKL & Angkot belum

intensif;- Partisipasi Manajemen Pabrik kurang;- Kurang efektifnya peran petugas.

4. MENTAL MODEL :- Kepatuhan Normatif semua pihak lemah.

PERUBAHANLINGKUNGAN STRATEGIS

12

1. Relevansi untuk melakukan kembali peranan Adminsitrasi Publik adalah adanya perubahan signifikan lingkungan strategis;

2. Sebagai contoh adanya globalisasi menunjukkan trend baru adanya interdependensi berbagai negara dan masyarakat/ bangsa.

3. Perubahan yang bergejolak dan kondisi ketidak pastian mendorong akademisi, birokrat untuk berpacu mengembangkan strategi perubahan dan kebijaksanaan. Dengan maksud mengantisipasi untuk selalu menyesuaikan diri dengan berbagai ragam tuntutan masyarakat dan lingkungan strategis;

4. Konichi Ohmae (1991) mengingatkan, bahwa saat ini kita sedang dan akan memasuki era tanpa batas, ditandai dengan 5 C (customer, company, competetion, currency, dan country).

13

PERUBAHAN……….14

5. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis maka arah perkembangan Administrasi Publik (khusus kebijakan publik) berubah pendekatan. Dari pendekatan pertumbuhan ekonomi kearah konsep pembangunan sumberdaya manusia;

6. UNDP dengan konsep Human Development Index memperluas pilihan masyarakat.

7. Di negara yang sedang berkembang (seperti

Indonesia) dalam merencanakan dan membiayai

pembangunan harus memeperhatikan 4 hal :

a. Perlu memperluas basis komoditi ekonomi

untuk pertumbuhan.

b. Memprioritaskan pelayanan sosial

bagi masyarakat.

c. Mampu menciptakan iklim untuk memacu

potensi kemampuan setiap individu.

d. Kebebasan individu merupakan

komponen pembangunan manusia yg sangat

vital.15

LINGKUNGAN STRATEJIK KP16

CIRI GLOBALISASI.

Konichi Ohmae : 5C - Customer, Company, Competation, Currency Dan Country

Rosabeth Moss Kanter : 3C -Concept, Competence Dan Connection.

Marquads & Reynold : The Global learning Organization

(Fifth Disciplines) : 1.System thinking; 2.Personal Mastery; 3.Mental Model; 4.Share Visions;

5.Team Learning.

2. AGENDA SETTING

17

POLICY PROCESS 18

Policy Agenda sebagai tahap awal dalam “Policy Process” terdiri dari (Anderson) :1. Agenda setting (Agenda Formation)2. Policy formation.

3. Policy adoption.4. Policy implementation.5. Policy assessment / evaluation.

AGENDA SETTING19

PEMILIHAN ISSU / AGENDA : Isyu sudah sangat kritis Dampak sudah dirasakan Sudah menjadi buah bibir Dampak luas Menyangkut masalah kewenangan Terasakan dimana-mana

AGENDA SETTING 20

Proses pembuatan “Policy Agenda” secara runtut sbb (Anderson) : 1. Private problem.2. Public problem.3. Issue4. Systematic agenda 5. Institutional agenda.

Agenda setting merupakan “core business” para pejabat Eselon I dan II – (Prof Mustopadidjaya).

(THE AGENDA FORMATION PROCESS)

21

Anderson mengemukakan proses pembuatan kebijakan sbb:

PRIVATE PROBLEM

PUBLIC PROBLEM

ISSUE

SYSTEMIC AGENDA

INSTITUTIONAL AGENDA

DIK

ON

VER

SIK

AN

AGENDA SETTING

1. Private Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.

2. Public Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat;

3. Issues adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (policy action);

22

Agenda Setting …..

4. Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah;

5. Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif.

23

Agenda Setting 24

Private Problems

Public Problems

Sistemic Agenda

Institutional Agenda

Political Issues

Private Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.

Public Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat.

Pol.Issues adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (policy action).

Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah.Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif.

AGENDA SETTINGNO

TATARAN MASALAH

1 PRIVATE PROBLEM

Pelayanan perijinan tidak memuaskan dunia usaha.

2 PUBLIC PROBLEM

-Perkembangan dunia usaha lamban;-Praktek KKN cenderung maningkat;-Lapangan kerja tdk berkembang.

3 POLICY ISSUES -Peningkatan kompetensi Aparatur;-Penerapan sanksi pelanggaran;-Penataan Pola Pelayanan Prima.

4 SYSTEMIC AGENDA

-Penyusunan Pedoman Yanma Perijinan;-Pengawasan Yan yang efektif.

5 INSTITUTIONAL AGENDA

-Mewujudkan Pusat Pelayanan Terpadu

25

AGENDA SETTINGNO

TATARAN MASALAH

1 PRIVATE PROBLEM

Beban biaya pengurusan KTP membebani masyarakat.

2 PUBLIC PROBLEM

-Banyak masyarakat tidak ber KTP;-Cenderung Pembuatan KTP palsu.

3 POLICY ISSUES -Pengurusan KTP kembali di Kec.-Sosialisasi wajib KTP;-Operasi Yustisi ttg kepemilikan KTP.

4 SYSTEMIC AGENDA

-Penataan kembali proses Yan. KTP.-Sosialisasi Mekanisme yan.KTP.

5 INSTITUTIONAL AGENDA

-Penataan Pola Baru Pelayanan KTP

26

AGENDA SETTINGNO

TATARAN MASALAH

1 PRIVATE PROBLEM Daya Beli rendah

2 PUBLIC PROBLEM -Rawan Pangan/Gizi-Pengangguran meningkat

3 POLICY ISSUES -Pemerataan Pembangunan-Peningkatan Pendapatan Masyarakat-Memperluas Lapangan Kerja

4 SYSTEMIC AGENDA -Pemberdayaan Masyarakat-Meningkatkan Modal Usaha

5 INSTITUTIONAL AGENDA

-Pemberdayaan Masyarakat27

3. FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN

28

FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN29

TERDIRI DARI: Lingkungan Kebijakan, Pengelola

Kebijakan, Kebijakan Publik dan Kelompok Sasaran yang disebut sebagai Policy System;

Keterkaitan antar unsur tersebut sangat erat dalam pengelolaan kebijakan publik yang merupakan dasar dalam setiap evaluasi dan pengembilan keputusan.

PELAKU KEBIJAKA

N

KEBIJAKAN PUBLIK

KELOMPOK

SASARAN KEBIJAKA

N

LINGKUNGAN

KEBIJAKAN

PK : Stakholders KBJKN Analist kebijakan Kel. Warga Negara Serikat pekerja Partai Instansi

KP : Penegakan hukum Ekonomi Kesejahteraan Personil Perkotaan Pengurangan subsidi Kenaikan harga BBM Pemberantasan korupsi Impor beras, Pinjaman LN

KS : Target group Pengusaha Petani Pedagang Masyarakat, Pegawai Pejabat

ELEMENT SISTEM KEBIJAKAN

LK : Kelompok Kepentingan Mass Media Partai Politik Instansi Pemerintah dll

LK :Masalah-Masalah Kriminalitas Inflasi Pengangguran Diskriminasi Gelandangan Globalisasi Demokratisasi

30

FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

31

1. Political culture (budaya politik)2. Socio-economic conditions (kon- disi sosial ekonomi).

LINGKUNGAN KEBIJAKAN

Dinamika KP

FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

32

1. Budaya politik adalah nilai, kepercayaan, sikap yg diterima secara luas oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana seharusnya pemerintah bekerja dan hubungannya dengan warganya.

2. Tiga jenis political culture :a. Individual political culture.b. Moralistic political culture.c. Traditionalistic political culture.

• POLITIC CULTURE

Dinamika KP

FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

33

SOCIO - ECONOMIC CONDITIONSBentuk intervensi pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasar agar perekonomian dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan

FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

34

1. Kebijakan publik disatu sisi dapat dipandang sebagai produk konflik mengenai aktivitas ekonomi. Misal konflik bisnis besar dengan bisnis kecil, tenaga kerja dengan manajemen, debitor dengan kreditor, petani dengan pembeli komoditas pertanian dsb.

2. Kelompok masyarakat yang tak puas dalam hubungannya dgn kelompok lain akan minta bantuan pemerintah.

3. Hubungan dapat berubah antar kelompok bila terjadi perubahan ekonomi. Kelompok yang dirugikan dapat mengajukan demands, claims kepada pemerintah agar menciptakan keseimbangan baru.

SOCIO ECONOMICS CONDITIONS

FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

35

4. Satu hal yang perlu diamati, seberapa jauh variabel politik dan ekonomi mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini masih menimbulkan kontroversi diantara pakar politik.

5. Berdasar penelitian Thomas Dye, di AS variabel ekonomi banyak mempengaruhi kebijakan publik. Terlihat dalam kebijakan pendidikan, kesejahteraan, jalan raya, pajak, dll.

SOCIO ECONOMICS CONDITIONS

Dinamika KP

FORMAT IDENTIFIKASIFAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK YANG

MEMPENGARUHI KEBIJAKAN36

• FAKTOR SOSIAL EKONOMI (Socio Economic Condions) :1)2)3) dst.

• FAKTOR POLITIK (Political Culture) :1)2)3) dst.

Masalah Dalam Lingkungan Kebijakan Di Negara Berkembang37

1. SDM Policy elites dan social interest tidak cukup syarat untuk mengambil bagian dalam proses kebijakan;

2. Pembuatan kebijakan publik lebih untuk kepentingan elites sendiri, bukan masyarakat;

3. Budaya masyarakat yang kurang mendukung dalam memberi penghargaan kepada kebebasan berpendapat, kerja keras, waktu dsb.

Masalah……..38

4. Komunikasi sosial yang tidak lancar, karena hambatan budaya, sikap elites politik maupun hambatan struktural;

5. Kelembagaan tidak berfungsi dengan benar karena keterbatasan sumber daya;

6. Pemusatan kewenangan dan tanggung jawab;

7. Rendahnya kualitas Informasi menyebabkan rendahnya kualitas dan effektivitas kebijakan;

8. Perkembangan teknologi menciptakan variable kebijakan makin luas dan rumit.

MENUJU – PROSES KP DALAM DIMENSI TEKNIS

39