Hak Dan Kewajiban WP

APA ITU PAJAK?

3

” Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat”.

(UU KUP Pasal 1 ayat (1))”

78%

22%

0

200

400

600

800

1000

1200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Pajak 210.1 242.1 280.9 347.9 409.2 490.9 658.7 652.1 743.3 850.3 1011

Bukan Pajak 88.4 98.9 126.7 146.9 226.9 215.1 320.6 219.5 247.2 250.8 278

Trili

un

Ru

pia

h

70,4%71%

68,9%70,3%

64,3%69,5%

67,3%74,8%

75%

77,2%

Penerimaan Pajak termasuk penerimaan Bea dan Cukai dan PPh Migas

78.8%

DUKUNGAN DARI INSTANSI LAIN

DJP YANG DAPAT DIPERCAYA (TRUST)

PERAN SERTA MASYARAKAT

PAJAK

NO

N P

AJ

AK

NO

N P

AJ

AK

PEMBANGUNAN

NEGARA

PENERIMAAN NEGARA

Apa saja

manfaatpajak?

1. Pembangunan infrastruktur

Perhubungan

Pemukiman Irigasi

Energidanlainnya

Layanan Pendidikan

Penanggulangan Kemiskinan

Layanan kesehatan

Ketahanan pangan

Subsidi

2. Meringankan Beban dan MenyejahterakanRakyat

3. Mewujudkan Suasana Aman Dan TenteramDan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha

Pertahanan Negara Keamanan danKetertiban

SUBSIDI

ENERGI

BBM

LISTRIK

NON ENERGI

PANGAN

PUPUK

BENIH, DLL

Dana Transfer Ke Daerah

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil

Pajak

Sumber Daya Alam

SuspenDana Alokasi

Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Mendaftarkan diri

Menghitung

Memperhitungkan

Menyetorkan

Melaporkan

DEFINISISelf

Assessment

14

Jenis Pajak(menurut Lembaga Pemungut)

Pajak Pusat

PPhPPN & PPnBMPBB (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)BPHTBBea Meterai

Pajak Daerah

Pajak Propinsi

Bea Balik Nama KendaraanBermotor

Kendaraan bermotor & kendaraandi atas air

Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

PajakKabupaten/Kota

Pajak Hotel

Pajak Hiburan

Pajak Restoran

Pajak Reklame,

PBB (Perkotaan & Pedesaan) dll

KEWAJIBAN

WAJIB PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Syarat Subjektif

Syarat Objektif

Wilayah tempat kedudukan

Wilayah tempat tinggal

BADAN ORANG PRIBADI

Pasal 2 PP nomor 74 tahun 2010

Fungsi NPWP- Sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan- Sebagai identitas WP- Menjaga ketertiban dalam

pembayaran pajak danpengawasan administrasiperpajakan

- Menjadi persyaratan dalampelayanan umum, misalnyapaspor, kredit bank, dan lelang

Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan

barang/jasa kena pajak denganjumlah peredaran bruto (omzet) melebihi Rp600.000.000 (enam

ratus juta) setahun.

Wajib memungut PPN darisetiap pembeli/pemakaijasa dengan menerbitkan

Faktur Pajak

WP yang belummemenuhi syarat dapat

mengajukanpermohonan untuk

dikukuhkan sebagai PKP

MekanismePembayaran

Pajak

Membayar sendiripajak terutang

Membayar angsuran PPhbulanan

Pembayaran kekuranganPPh selama setahun

Membayar PPhmelalui pemotongan

dan pemungutanpihak lain

Pihak lain:1. Pemberi penghasilan

2. Pemberi kerja3. Pihak lain

Membayar PPN kepada pihak penjual

atau pemberi jasaatau pihak yang

ditunjuk pemerintah

Pembayaran pajak-pajak lainnya

Pembayaran PBB

Pembayaran Bea Meterai

Pasal 9 PP nomor 74 tahun 2010

SSP

o pembayaran secaraelektronik,

o pembayaran melaluiAnjungan Tunai Mandiri, atau

o media lainnya

sarana administrasi lain

kas negara

Pasal 9 PP 74 tahun 2011

Wajib Pajak

menggunakan

Pembayaran &Penyetoran Pajak

20

PPh Pasal 21

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 26

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 15

PPN dan PPnBM

Dilakukan oleh pihakpemberipenghasilan, yaitu pihakyang ditunjuk berdasarkanketentuanperpajakan, antara lain:

- Bendahara pemerintah- Subjek pajak badan

dalam negeri- Penyelenggara

kegiatan- BUT

Merupakan sarana dalammelaporkan dan

mempertanggung-jawabkan

penghitungan jumlahpajak yang sebenarnya

terutang

SuratPemberitahuan

(SPT)

SPT Masa(laporan bulanan)

SPT Tahunan(laporan tahunan)

Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2012

WP Orang Pribadiyang melakukankegiatan usahaatau pekerjaan

bebas

WP Badan

WP Orang Pribaditertentu yang

menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto

Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan denganMenggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang

selain Rupiah

dasar pembukuan/ pencatatan

10 tahun

di Indonesia

Buku, catatan, & dokumen

dokumen lain termasukhasil pengolahan data daripembukuan yg dikelolasecara elektronik atausecara program aplikasi on-line

Dokumen dan/atauinformasi tambahan untukmendukung bahwatransaksi yg dilakukan dgnpihak yg mempunyaihubungan istimewa telahsesuai dgn prinsipkewajaran dan kelazimanusaha

Pasal 10 PP 74 tahun 201124

Pasal 11 PP nomor 74 tahun 2011

OP dan Badan

peredaran usaha atau penghasilan bruto

Memperlihatkan/meminjamkan buku ataucatatan, dokumen

WajibPajak

memberikan kesempatan untuk memasukitempat atau ruangan

memberikan keterangan lain yg diperlukanTIDAK

penghasilan kena pajaknya dapat dihitung

secara jabatan

menyampaikan SPHP

memberikan hak hadir dalam Clossing

Dokumen dari WP yg dipertimbangkan saat clossing terbatas pada

dokumen kredit pajak

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA

DirjenPajak

Ps. 14 (5) UU PPh

paling lama 1 bulan sejakpermintaan disampaikan

Pasal 11 PP 74 tahun 201126

Pasal 35A UU KUP

Adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran

usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai

nasabah, debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintasdevisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau lap. kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di

luar DJP.

HAK

WAJIB PAJAK

Dengan cara mengajukanpermohonan:

1. Melalui SPT (SuratPemberitahuan)

2. Mengirimkan suratpermohonan yang ditujukan kepada KepalaKPP.

Apabila DJP terlambatmengembalikan kelebihan

pembayaran , maka WP berhak menerima bunga

2% perbulan maksimum 24 bulan

Diberikan dalam waktu 12 bulanDan untuk WP Patuh, dalam waktu

3 bulan (PPh) dan 1 bulan (PPN)

Meminta Surat Perintah Pemeriksaan

Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa

Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan

Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT

Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan

• Jika WP tidaksependapatdengan hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh DJP

Dapatmengajukan

keberatan

• Apabila belumpuas dengankeputusankeberatan

Dapatmengajukan

banding • Jika masihbelum puas

Dapat mengajukanpeninjauankembali ke

Mahkamah Agung

Dalam jangkawaktu

3 bulan

DirjenPajak

SK KEBERATAN

SKPKB

SKPLB

SKPN

SKPKBT

Pemotongan/Pemungutan

Pihak III

SPUH

tidak dapat mengajukan permohonan:1. pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi;2. pengurangan atau pembatalan skp yg tidak benar; atau3. pembatalan skp dari hasil Pemeriksaan / Verifikasi yg dilaksanakan tanpa:

a. penyampaian SPHP / SPHV; ataub. PAHP/ PAHV dengan WP.

WP dapat mencabut pengajuan keberatan

tidak dpt mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan

skp yg tidak benar.

Wajib Pajak

Pasal 28 & 30 PP 74 tahun 201132

Sejak tanggal:1.skp dikirim; atau2.Potput pajak

Kecuali terdapat keadaan diluar kekuasaan:1. bencana alam2. kebakaran3. huru-hara/kerusuhan massal4. diterbitkan SK Pembetulan secara jabatan yg

mengakibatkan jumlah pajak YMH dibayardalam skp berubah, kecuali SK Pembetulan ygditerbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama

5. keadaan lain berdasarkan pertimbangan DirjenPajak

WP Keberatan

Dalam jangka waktu3 bulan

sejak tanggal dikirim SK Pembetulan

Syarat:belum mengajukan keberatan

atas skp

ContohApabila skp dikirim kepada WP tgl 30 Nov 2012, maka WP dapat mengajukankeberatan paling lama tgl 28 Feb 2013

Dalam jangka waktu3 bulan

Pasal 28 PP 74 tahun 201133

denda sebesar 50% (lima puluh persen)

Sejak pengajuan keberatan diterima oleh Dirjen Pajak s.d. tgl SK Keberatan diterbitkan

WP Keberatan

Dirjen Pajak

SPUH

SK KEBERATAN

ditolak dikabulkan sebagian dikabulkanmenambah tidak dipertimbangkan

WP dapat mencabut pengajuan keberatan

SKPKB & SKPKBT menjadi utang pajak

&tidak dikenai denda 50%

12 bulan

Pasal 31 & 33 PP 74 tahun 201134

SK Keberatan menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SK Keberatan

Tidak dikenaidenda

sebesar 100%tetapi denda

50%

Dari[jumlah pajak bdskPutusan Banding]

-/-[pembayaran pajak yg telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan]PutusanBanding menolak

mengabulkan sebagian

menambah pajak yg harus dibayar

membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung yg menambah pajak yg masih harus dibayar

tidak dapat diterima

denda sebesar

100%

Pasal 32 PP 74 tahun 201135

Dirjen Pajak

PutusanGugatan

PutusanBanding

PutusanPeninjauan

Kembali

surat pelaksanaanPutusan Banding

surat pelaksanaanPutusan Gugatan

surat pelaksanaanPutusan Peninjauan

Kembali

Pasal 42 PP 74 tahun 2011

menerbitkan

36

HAK WAJIB PAJAK

LAINNYA

Namun demikian, dalam rangka penyidikan, penuntutanatau dalam rangka kerjasama dengan instansi

lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentangWP dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Pasal 53 PP nomor 74 tahun 2011

a. hanya dapat meminta keterangan dan/atau bukti tertulis yang tercantum dalam izin tertulis Menkeu

b. wajib merahasiakan segala keterangan dan/atau bukti

c. hanya dapat memanfaatkan keterangan dan/atau bukti tertulis sesuai dg tujuan diajukannya permintaan

memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang WP dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pejabat & tenaga ahli

PIHAK LAIN

dilarang memberitahukan segala sesuatu ygdiketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalamrangka jabatan/pekerjaannya

izin tertulis Menkeu untuk memberikanketerangan, bukti tertulis dari/tentang WP PIHAK

TERTENTU

Jika melanggar dikenai sanksi pidana

Pasal 53 PP 74 tahun 2011

Dikecualikan

39

Dirjen Pajak

Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang

perbankan

kewajiban merahasiakan ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari

Dalam pelaksanaan: PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKPER,PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN,PENAGIHAN PAJAK, atauPROSES KEBERATAN

pihak ketiga

Pasal 54 PP 74 thaun 2011

Dirjen Pajak dapatmeminta keteranganatau bukti

40

Dalam hal-hal atau kondisitertentu, WP dapat

mengajukan permohonanmenunda pembayaran pajak

Contoh: Penundaan pembayaranPPh Pasal 29 yang masih harus

dibayar dalam SPT Tahunan

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-80/PMK.03/2010Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ/2008

STP

SKPKB

SKPKBT

Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Keberatan

Putusan Banding

Putusan Peninjauan Kembali

PPh Pasal 29 yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh

yang menyebabkanjumlah pajakyang terutangbertambah,

– Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar

– Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelumsaat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir• Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja ini tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak

karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkanoleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut.

• Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktuini harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkansesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan

– Permohonan Wajib Pajak disertai dengan alasan dan bukti yang mendukungpermohonan, serta :• jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya

angsuran; atau• jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

– Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus memberikan jaminanyang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, kecualiapabila Kepala KPP menganggap tidak perlu. • Jaminan ini dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang

bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Dengan alasan tertentu, WP dapatmenyampaikan perpanjangan

penyampaian SPT Tahunan

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-152/PMK.03/2009Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ./2009

untuk paling lama 2 (dua) bulan sejakbatas waktu

penyampaianSPT Tahunan

• Membuat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara tertulis(disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) 1770-Y/1771-Y/1771-$Y, atau dalam bentuk data elektronik (e-SPT) dan disampaikan ke KPP sebelumbatas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

• Wajib menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan penghitungansementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktupenyampaiannya diperpanjang (alasan ini bisa dimasukkan ke kolom yang tersedia pada 1770-Y atau 1771-Y)

• Wajib melampirkan: – Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri

(bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup);– SSP PPh Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali

ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29; dan– Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai

dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.

• Harus ditandatangani oleh WP atau kuasa WP. Dalam hal Pemberitahuanditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Dengan alasan-alasantertentu, WP dapat

mengajukan penguranganbesaran angsuran PPh Pasal 25

Keputusan Dirjen Pajak KEP-62/PJ./2005Keputusan Dirjen Pajak KEP-537/PJ./2000

Misalnya karenaWP mengalami

penurunanusaha

Denganmengajukanpermohonansecara tertuliskepada Kepala

KPP

Cara mengajukan permohonan• Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP

terdaftar. • Pengajuan permohonan harus disertai dengan

penghitungan besarnya PPh yang akan terutangberdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterimaatau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajakyang bersangkutan.

Khusus PBB Pedesaan dan Perkotaan(Kota/Kabupaten), pengurusan untuk

pengurangan PBB tidak lagi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak), tetapi di Kantor

Dinas Pendapatan Kota/Kabupatensetempat.

Dengan alasan-alasantertentu, WP dapat

mengajukan permohonanpembebasan atas

pemotongan/pemungutan PPh

Peraturan Dirjen Pajak No.PER-1/PJ/2011

PPh Pasal 21PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 ImporPPh Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-130/PMK.011/2011

Kebijakanperpajakan di

bidang penanamanmodal

,

Pembebasan PPhBadan

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak danpaling singkat 5 (lima) TahunPajakterhitung sejakTahun Pajakdimulainya produksikomersial

PenguranganPPh Badan

diberikanpengurangan PajakPenghasilan badansebesar 50% (lima puluh persen) dariPajak Penghasilanterutang selama 2 (dua) Tahun Pajak

Setelahberakhir

Berstatus badan hukum Indonesia (yang pengesahannya ditetapkan paling lama 15 Agustus 2010)

Menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal

Rencana penanaman modal paling sedikit sebesarRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Industri Pionir

• Industri logam dasar• Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik

yang bersumber dari minyak bumi dan/atau gas alam• Industri permesinan• Industri di bidang sumberdaya terbarukan• Industri peralatan komunikasi

WP yang telah memenuhikriteria tertentu sebagai WP Patuh dapat diberikanpengembalian pendahuluankelebihan pembayaran pajak

Dalam jangka paling lambat 1 bulan untukPPN dan 3 bulan untukPPh sejak tanggalpermohonan

Pasal 25-26 PP nomor 74 tahun 2011

Ps. 11 (1) UU KUP Ps. 26 PP 74

SKPKPP

Pasal 17C (1) UU KUP Pasal 17D (1) UU KUP Pasal 9 (4c) UU PPN

PPh & PPN

Permohonan WP

diperhitungkan dengan utang pajak

Penelitian

PPN

Pasal 25 & 26 PP 74 tahun 2011

PPh & PPN

SKPPKP

1 bulan sejak tanggal SKPPKP

PPN 1 bulanPPh 3 bulan

54

Dalam rangka pelaksanaanproyek pemerintah yang

dibiayai dengan hibahatau dana pinjaman luar

negeri

PPh yang terutang ataspenghasilan yang diterima

olehkontraktor, konsultan, dan

supplier utama

ditanggung olehpemerintah

Di bidang PPN

Untuk Barang KenaPajak tertentu ataukegiatan tertentu

Diberikan fasilitaspembebasan PPN

atau PPN TidakDipungut

• barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalamkeadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk sukucadang, yang digunakan secara langsung dalam prosesmenghasilkan Barang Kena Pajak

• makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan

• barang hasil pertanian• bibit dan/atau benih dari barang

pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atauperikanan

• air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum. • listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. • Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) dengan kriteria

tertentu

PMK no. 31/PMK.03/2008

• Kawasan Berikat

• Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu(KAPET)

• Kawasan Bebas

• Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE)

• Proyek pemerintah yang sumber dananyaberasal dari bantuan Luar Negeri berupapinjaman atau hibah