View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/18/2019 h. Perizinan
1/41
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangDinas Perizinan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan
publik pada Pemerintah kabupaten Sragen dibidang perizinan, sehingga
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Reformasi Administrasi egara terjadi karena perubahan dan modernisasi
Administrasi egara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana
mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha
yang sadar dan teren!ana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi
"aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat#aspek
prilaku atau kinerja$, meningkatkan efekti%itas organisasi "aspek program$,
sehingga dapat di!iptakan Administrasi egara yang sehat dan ter!iptanya
tujuan pembangunan nasional. Perkembangan Administrasi egaramerupakan hal mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan
lingkungan global yang semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk
dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi publi! harus sesuai
dengan tuntunan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan
dan teknologi apabila organisasai ingin terus eksis dan sur%i%e. &al
tersebut didukung dengan pendapat 'ee dan Smonte "dalam (ffendi, )***$
Penerapan ide+ide baru atau kombinasi ide guna meningkatkan sistem
administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional. 1
Salah satu bagian dari reformasi administrasi egara yaitu
reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang sangat
fundamental yang harus dilakukan oleh egara+negara yang sedang
melakukan reformasi Administrasi egara. Sependapat dengan Prasojo
1 Wiranto, tatag. Tanpa tahun. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam
Pelayanan Publik www.bappenas.go.id; diakses tanggal 18 Dsember
21!".
1
8/18/2019 h. Perizinan
2/41
dan Kurniawan ")**$ reformasi birokrasi "administrasi egara$ dan good
governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di -ndonesia.
emahasi tenatang !ara reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan / !ara
yaitu, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber
daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas pelayanan.
-ndonesia termasuk kedalam egara yang sedang menerapkan
reformasi borokrasi dalam berbagai instansinya. 0tonomi daerah menjadi
jalan bagi pemerintah daerah lebih !epat untuk melakukan reformasi
administrasi yang ada di pemerintahaannya. Salah satu reformasi
administrasi yang dapat dilihat yaitu di pemerintah kabupaten Sragen.Reformasi administrasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen !ukup
membawah hal positif dalam kemajuan daerahnya yang menyumbang
Anggaran Pendapatan 1elanja Kabupaten "AP1K$ menjadi lebih
meningkat dari tahun ketahun. Dengan anggaran yang meningkat tersebut
nantinya pemerintah akan lebih banyak mengakomodasi apa yang
diinginkan warganya.&al tersebut menjadikan Kabupaten Sragen menjadi
Kabupaten unggulan yang dijadikan per!ontoh bagi kabupaten yang lain.
&al tersebut di perkuat dengan penelitian Prasojo dan Kurniawan ")**$
yang menyebutkan di Kab. Sragen terdapat banyak program ino%asi yang
layak di!ontoh oleh Daerah lain di -ndonesia. Sejumlah program tersebut
dibagi dalam tiga kelompok besar program yaitu program reformasi
birokrasi, pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat dan PS).
Pemaparan diatas mendorong penulis untuk melakuakan obser%asi di
Pemerintahan Kabupaten Sragen tentang reformasi administrasi yangdilakukannya. elihat reformasi tersebut akan ditinjau dengan prespektif
reformasi birokrasi dengan lima bagiannya yang sudah dijelaskan diatas.
akalah ini berjudul “Analisis perizinan sebagai instrumen untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik di kabupaten sragen”.
2 #uku Pro$l #PTP% &abupaten 'ragen (awa Tengah Tahun 211 )A*
18.
2
8/18/2019 h. Perizinan
3/41
1. Rumusan asalahDari latar belakang di atas dapat di peroleh rumusan masalah sebagai berikut2
3. 1agaimana birokrasi perizinan di kabupaten Sragen 4
). 1agaimana !ara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten
Sragen4
5. Sudah sejauh mana usaha pemerintah kabupaten Sragen dalam
men!iptakan pemerintahan yang baik4
6. 7ujuan asalah
Dari rumusan masalah di atas dapat diperoleh tujuan masalah sebagai berikut2
3. 8ntuk mengetahui birokrasi perizinan di kabupaten Sragen.
). 8ntuk mengetahui !ara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di
Kabupaten Sragen.
5. 8ntuk mengetahui sejauh mana usaha pemerintah kabupaten Sragen dalam
men!iptakan pemerintahan yang baik.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
+
8/18/2019 h. Perizinan
4/41
A. Pengertian Instrumen Pemerintahan
-nstrumen Pemerintahan adalah alat+alat atau sarana+sarana yang
digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam
melaksanakan tugas+tugasnya.
Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau
administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan
menggunakan instrumen pemerintahan.
-nstrumen Pemerintahan ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu2
1. Instrumen Fisik
-nstrumen 9isik yang terhimpun dalam publiek domain, terdiri
atas: alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi,
gedung+gedung perkantoran dan lain+lain.
. Instrumen !uri"is
-nstrumen ;uridis ini berfungsi untuk mengatur dan menjalankan
urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang terdiri atas:
peraturan perundang+undangan, keputusan+keputusan, peraturan
kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan lain+
lain.
8ntuk menemukan norma dalam hukum administrasi negara harus
di!ari dalam semua peraturan perundang+undangan terkait dari
tingkat yang paling tinggi dan bersifat umum-abstrak sampai yang
paling rendah yang bersifat individual-konkret .
enurut -ndroharto "3
8/18/2019 h. Perizinan
5/41
hukum yang kita perhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus
diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang+undang,
tetapi dalam kombinasi peraturan+peraturan dan keputusan+
keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lain saling
berkaitan.
'ebih lanjut -ndroharto menyebutkan sebagai berikut2
3. Keseluruhan norma hukum administrasi negara dalam
masyarakat memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum
yang terkandung dalam perundang+undangan sampai pada norma
yang paling indi%idual dan konkrit yang dikandung dalam
penetapan tertulis "beschikking $.
Pembentukan norma+norma hukum dalam hukum administrasi negara
tidak hanya dilakukan oleh pembuat 88"kekuasaan legislatif$ dan
badan+badan peradilan, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam
hal ini 1adan atau >abatan 7ata 8saha egara.
• ?una mengetahui kualifikasi sifat keumuman
"algemeenheid $ dan kekonkretan "concreetheid $
norma hukum administrasi, perlu diperhatikan
mengenai obyek yang dikenai norma hukum
"adressaat $ dan bentuk normanya. Artinya kepada
siapa norma hukum itu ditujukan apakah untuk
umum atau untuk orang tertentu.
• Philipus . &adjon "3
8/18/2019 h. Perizinan
6/41
8ntuk siapa
Apa dan bagaimana
8mum
-ndi%idual
Abstrak
Konkret
1erdasarkan skema ini, selanjutnya menghasilkan empat ma!am sifat
norma hukum, yaitu2
3. orma &ukum Abstrak, misalnya undang+undang:
). orma -ndi%idual Konkret, misalnya keputusan tata usaha negara:
5. orma 8mum Konkret, misalnya rambu+rambu lalu lintas yang
dipasang di tempat tertentu "rambu itu berlaku bagi semua
pemakai jalan, namun hanya berlaku untuk tempat itu:
=. orma -ndi%idual Abstrak, misalnya -1. +
B. Peraturan Perun"ang#un"angan
Peraturan merupakan hukum yang in abstracto atau general norm
yang sifatnya mengikat umum "berlaku umum$ dan tugasnya adalah
mengatur hal+hal yang bersifat umum.
Se!ara teoritis, istilah perundang+undangan "legislation, wetgeving,
atau gesetzgebung $ mempunyai dua pengertian, yaitu2
3. Peraturan perundang+undangan yang merupakan proses
pembentukan#proses membentuk peraturan+peraturan negara,
baik di tingkat pusat maupun daerah.
+ #uku -#eberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan
)ukum Administrasi oleh Amrah %uslimin /PT. A*0% 3 #andung "
)alaman 4!.
4
8/18/2019 h. Perizinan
7/41
). Peraturan perundang+undangan yang merupakan segala
peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan
peraturan+peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah.
-stilah perundang+undangan se!ara harfiah dapat diartikan peraturan
yang berkaitan dengan undang+undang, baik peraturan itu berupa
undang+undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang
merupakan atribusi ataupun delegasi undang+undang.
Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundang+undangan,
maka yang tergolong peraturan perundang+undangan di negara kita
ialah undang+undang dan peraturan perundang+undangan yang lebih
rendah seperti 2 Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden "Kepres$
yang berisi peraturan, Keputusan enteri "Kepmen$ yang berisi
peraturan, dan Keputusan+keputusan lain yang berisi peraturan
"&amid Attamimi, 3
8/18/2019 h. Perizinan
8/41
3. Penjelasan Pasal 3 angka ) 88 o / 7ahun 3
8/18/2019 h. Perizinan
9/41
kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu
pemerintah diberi kewenangan untuk !ampur tangan dalam
kehidupan masyarakat, dalam batas+batas yang diperkenankan oleh
hukum.
1ersamaan dengan kewenangan untuk !ampur tangan tersebut,
pemerintah juga diberi kewenangan untuk membuat dan
menggunakan peraturan perundang+undangan.
Kewenangan membuat peraturan perundang+undangan seharusnya
menjadi ranah wilayah lembaga legislatif kalau kita berpedoman
pada ajaran 7rias Politika.
enurut 1agir anan "3
8/18/2019 h. Perizinan
10/41
!. 8ntuk menunjang perubahan masyarakat yang berjalan makin
!epat dan kompleks diperlukan per!epatan pembentukan hukum.
&al ini mendorong administrasi negara untuk berperan lebih besar
dalam pembentukan peraturan perundang+undangan
d. 1erkembangnya berbagai jenis peraturan perundang+undangan
baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
$. Peraturan Ke%i&aksanaan
Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan
kewenangan bebas "vrijebevoegdheid $ dari pemerintah yang sering
disebut dengan istilah freies ermessen.
Freies Ermessen berasal dari kata Frei yang artinya bebas, lepas,
tidak terikat dan merdeka, Ermessen berarti mempertimbangkan,
menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga Freies Ermessen
berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan
mempertimbangkasn sesuatu.
Dalam kaitannya dengan pemerintahan Freies Ermessen diartikan
sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi
pejabat atau badan+badan administrasi negara untuk melakukan
tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang+undang
"ar!us 'ukman, 3
8/18/2019 h. Perizinan
11/41
tanpa batas. Atas dasar itu, Sja!hran 1asah "3
8/18/2019 h. Perizinan
12/41
yang bertujuan naar buiten gebracht schricftelijk beleid, yaitu
menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.
Sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan perundang+
undangan, yaitu harus memerhatikan beberapa persyaratan.
enurut -ndroharto, perbuatan peraturan kebijaksanaan harus
memperhatikan hal+hal sebagai berikut2
3. 7idak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang
mengandung wewenang diskresionari yang dijabarkan itu
). 7idak boleh nyata+nyata bertentangan dengan nalar yang sehat
5. &arus dipersiapkan dengan !ermat
=. -si dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang !ukup
mengenai hak+hak dan kewajiban+kewajiban dari warga yang
terkena peraturan itu
/. 7ujuan+tujuan dan dasar+dasar pertimbangan mengenai
kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas
@. &arus memenuhi syarat kepastian hukum material
enurut !an "reveld, #.$ "3
8/18/2019 h. Perizinan
13/41
sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan
perundang+undangan, sering disebut dengan istilah perundang+
undangan semuB. 9ungsi tersebut kalau dirin!i adalah sebagai
berikut2
3. Sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan,
dan mengisi kekurangan+kekurangan yang ada pada peraturan
perundang+undangan:
). Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan %akum peraturan
perundang+undangan
5. Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan+kepentingan yang
belum terakomodasi se!ara patut, layak, benar, dan adil dalam
peraturan perundang+undangan
=. Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan
perundang+undangan yang sudah ketinggalan jaman.
/. 1agi kelan!aran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di
bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat !epat
berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan
kondisi yang dihadapi
D. Peri'inan
7idaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan
izin, hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat
1+
8/18/2019 h. Perizinan
14/41
persesuaian paham, masing+masing melihat dari sisi yang berlainan
terhadap obyek yang didefinisikan.
Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi,
bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam, diantaranya2
a. enurut Sja!hran 1asah "3
8/18/2019 h. Perizinan
15/41
5. &isensi, yaitu suatu izin yang memberikan hak untuk
menyelenggarakan suatu perusahaan. !
Kesimpulan :
• Dari beberapa pendapat diatas, dapat disebutkan bahwa i'in adalah
perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang+
undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur
dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut, ada beberapa
unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut 2
3. 1erupa instrumen yuridis dalam bentuk K78.
). Dibuat berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang+undangan atau berdasarkan diskresionare power'
5. Dikeluarkan oleh organ pemerintah:
=. Ditujukan pada peristiwa konkret:
/. 7elah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu.
• Dari unsur+unsur tersebut terlihat bahwa i'in merupakan instrumen
yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para
warga agar mau mengikuti !ara yang dianjurkannya guna men!apai
suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku
ujung tombak dari instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa,
dan peran!ang masyarakat sehingga terwujud masyarakat adil dan
makmur.
• 7ujuan tersebut, dapat dirin!i sebagai berikut2
3. 8ntuk mengendalikan aktifitas+aktifitas tertentu:
! #uku -%ana7emen &epegawaian egara oleh 'urad7i. /*embaga
Administrasi egara3 (akarta " )alaman +!.
1!
8/18/2019 h. Perizinan
16/41
). 8ntuk men!egah bahaya bagi lingkungan:
5. 8ntuk melindungi obyek+obyek tertentu:
=. 8ntuk membagi benda+benda yang sedikit: dan
/. 8ntuk memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang+orang
dan aktifitas+aktifitasnya.
E. (e)*rmasi Bir*krasi
eformasi merupakan proses upaya yang sistematis, terpadu dan
komprehensi yang ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. ood overnance "tata kepemerintahan yg baik$ 2 system yang
memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pmerintahan
egara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang kontruktif di
antara pemerintah, sktor swasta dan masyarakat. *irokrasi, adalah 2
0rganisasi yg memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang
ditunjuk#diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung
jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi
mandat. +emberi mandat sektor swasta adalah pemegang saham, sektor
publik adalah rakyat.
Pejabat publi! yang mempunyai kekuasaan sering tidak pro kepada
rakyat dan bertindak sesuai kemaunnya sendiri. 7oaha ")**5$, menjelaskan
bahwa struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada
pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuahan hal sipil warga
egara. Prasojo dan Kurniawan ")**$, mengartikan reformasi birokrasi
harus meliputi perubahan system politik dan hukum se!ara menyeluruh,
perubahan sikap mental dan budaya birokrat, serta mindset dan komitmen
pemerintahserta partai politik.
Penjelasan diatas dapat member sebuat kesimpulan bahwa
reformasi 1irokrasi, adalah 2 upaya pemerintah meningkatkan kinerja
melalui berbagai !ara dengan tujuan efektifitas, efisien dan akuntabilitas.
Reformasi 1irokrasi 1erarti 2 perubahan !ara berpikir "pola pikir, pola
sikap, pola tindak$, perubahan penguasa menjadi pelayanan,
14
8/18/2019 h. Perizinan
17/41
mendahulukan peranan dari wewenang, tidak berpikir hasil produksi tetapi
hasil akhir, perubahan manajemen kinerja, Pantau per!ontohan reformasi
biroks, mewujudkan pemerintahan yg bersih, transparan dan profesional,
bebas KK, melalui 2
1. Penataan Kelem%agaan
Penataan kelembagaan dapat dilihat dari indi!ator sebagai berikut2
stuktur organisasi ramping dan flat"tidak banyak jenjang hierar!hies
dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan professional
aatau fungsional daripada jabatan struktural$. Penataan kelembagaan
dapat diterapkan melalui2
a$ Aliansi 2 ensinergikan seluruh a!tor pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat dalam tim solid: enyempurnakan sistem kelembagaan
yang efektif, ramping, fleksibel, berdsr prinsip good go%ernan!e:
enyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri:
Reposisi jabatan struktural dan fungsional
b$ Restrukturisasi 2 erubah struktur yang dipandang tidak sesuai
dengan tuntutan zaman C tidak efektif dalam memajukan organisasi
!$ Reorientasi 2 endefinisikan kembali %isi, misi, peran, strategi,
implementasi dan e%aluasi kelembagaan pemerintah: enerapkan
strategi organisasi, struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan
proporsional: enerapkan prinsip organisasi a.l2 pembagian tugas
d$ Refungsionalisasi 2 7indakan#upaya memfungsikan kembali sesuatu
yang sebelumnya tidak#belum berfungsi mengarah pada penajaman
profesionalisme organisasi dalam mengemban %isi
e$ Re%italisasi 2 8paya memberi tambahan energi kepada organisasi
agar dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Re%italisasi
berkaitan perumusan kembali tugas, kewenangan, anggaran,
penambahan#penggantian instrumen pendukung dalam
melaksanakan tugas.
. Penataan Ketatalaksanaan
enurut ajid, arjilis ")*3*$ Dalam sistem ketetalaksanaan
men!akup proses pedoman umum standar operasi, mekanisme, tata
kerja, hubungan kerja dan prosedur pada tingkat peren!anaan dan
pembuatan keputusan, pengorganisasian, pengelolaan, administrasi
15
8/18/2019 h. Perizinan
18/41
umum, keuangan, perlengkapan, pemantauan dan e%aluasi kinerja
organisasi serta melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kearsipan,
kurporalisasi, efesiensi dan tentang pengaturan budaya kerja, namun
demikian saat ini kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan masih belum
men!erminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efesien,
efektif pada organisasi pemerintahan daerah saat ini apalagi dalam
pelaksanaan otonomi daerah dan perwujudan pemerintahan yang baik
dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur,
metoda dan tata kerja penyelenggara negara agar menjadi makin tertib
dan efektif.
;ang perlu diperhatikan dalam penataan ketatalaksanaan yaitu2mekanisme#sistem kerja internal, Prosedur kerja, hubungan kerja
eksternal, peren!anaan, pelaksanaan,pemantauan, e%aluasi dan
pengendalian, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, otomatisasi
administrasi perkantoran, pemantauan teknologi informasi "(+go%$,
pengelolaan kearsipan yang handal.
7ujuan dari pada pendayagunaan Ketatalaksanaan yaitu2
mewujudkan tata laksana yg ringkas#simpel, efektif, efisien dan
transparan, memberi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan dalam Ketatelaksanaan2 diarahkan pd perubahan sistem
manajemen dgn konsep manajemen modern agar !epat, akurat, pendek
jaraknya. Pemanfaatan teknologi modern di lingkungan instansi
pemerintah.
Kegiatan Pokok Ketatalaksanaan meliputi2 menyempurnakan
sistem dan prosedur kerja efektif,ramping, fleksibel berdasar prinsip
kepemerintahan yg baik, menyempurnakan SA u# menjaga keutuhan
KR- dan memper!epat proses desentralisasi, menyempurnakan
tatalaksana dan hub kerja antar lembaga di pusat dan antar pemerintah
pusat, pro%insi dan kabupaten#kota, men!iptakan sistem administrasi
pendukung dan kearsipan yg efektif dan efisien.
Strategi Pendayagunaan Ketatalaksanaan: pemangkasan dan
eliminasi mekanisme sistem kerja, prosedur dan mekanisme yg
memberi peluang terjadinya praktek KK, deregulasi dan
debirokratisasi sistem administrasi pemerintahan, perumusan Standar,
18
8/18/2019 h. Perizinan
19/41
operating Pro!edures "S0P$ adms pemerintahan, penyusunan hub kerja
eksternal#tata hub kewenabgan antar lembaga, antar pemerintah pusat
dan daerah serta antar daerah , optimalisasi pemanfaatan teknologi infs
"(+?o%$ dlm rangka modernisasi adms dan manajemen pemerintahan,
penataan pengelolaan arsip se!ara bik dan benar, otomatisasi adms
perkantoran, proses pengadaan peren!anaan, pelaksanaan, pemantauan,
e%aluasi dan pengendalian, pengelolaan sarana dan prasarana kerja
sesuai ketentuan yg berlaku, implementasi akuntabilitas, tranparansi
dll serta merubah paradigma manajemen 8P5 "8nit Pelaksana
Pelayanan Pemerintah dr manajemen birokratik ke manajemen
wirausaha.Kriteria Pemilihan Prioritas Program Pendayagunaan
Ketatalaksanaan 2 prosedur panjang, berbelit dan bertele+tele,
rawan#memberi peluang KK dan per!aloan,
mengganggu#menghambat kelan!aran produksi dan arus barang#jasa
pemerintah , mengganggu kelan!aran penerimaan dan pengeluaran
anggaran egara, menghambat kelan!aran proses kerja
aparatur#mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, memboroskan sumber
daya dan waktu.
-nti dari penjelasan diats yaitu penataan ketatalaksanaan
merupakan ekanisme, system dan prosedur sederhana atau ringkas,
simple, mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi serta memiliki kantor, sarana dan prasarana
kerja memadai. Keberhasilan Sistem 7atalaksana emerlukan
Koordinasi yang meliputi2 waktu, ruang, interinstitusional, fungsional,
stru!tural, peren!anaan, masukan umpan balik.
+. Penataan Sum%er Da,a -anusia Aaratur
Agar bersih sesuai kebutuhan organisasi dari segi kuantitas dan
kualitas "professional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi dan
sejahtera$. Penataan SDA dilaksanakan dgn memperhatikan 2
penerapan sistem merit dlm manajemen kepegawaian, sistek diklat yg
efektif, standar dan peningkatan kinerja, pola karier jelas dan
teren!ana, standar kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan,
16
8/18/2019 h. Perizinan
20/41
tugas,fungsi dan beban tugas proporsional, rekrutmen sesuai prosedur,
penempatan pegawai sesuai keahlian, renumerasi memada, perbaikan
sistem informasi manajemen kepegawaian.
-nti penataan sumberdaya Aparatur yaitu peneraoan sistem merit
dalam manajemen kepagawaian, peren!anaan, pelaksanaan dan
e%aluasi sistem, pendidikan dan latihan yg efektif, standarisasi dan
peningkatan kinerja, pola karier yg jelas dan teren!ana.
/. Akunta%ilitas
Kinerja berkualitas, efektif, efisien dan kondusif. Akuntabilitas
adalah kewajiban indi%idu atau penguasa yg diper!ayakan u#mengelola sumber daya publik dan ybs dgnnya u# dpt menjawab hal yg
menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerian dan program
"deklarasi 7okyo$. Pengertian 'ebih 'uas, akuntabilitas pelayanan
publik adalah pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik
yg menjadi konsumen pelayanannya.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam men!apai tujuan dan sasaran yang telah
ditempatkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan se!ara priodik "stanbury, )**5 dalam ardiasmo
)**@$.
iranto "tanpa tahun$ menambahkan bahwa akuntabilitas itu
sendiri dibagi menjadi tiga yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas
finan!ial da akuntabilitas administratif. Dalam hal ini terkait tentang
reformasi borokrasi di 1P7P sragen merupakan akuntabilitas
administasi. ;ang mana akutalibitas administratif harus diterapkan
se!ar efektif.
6iri akuntabilitas yang efektif antara lain yaitu akuntabilitas harus
utuh dan menyeluruh, men!akup aspek menyeluruh mengenai aspek
integritas keuangan, ekonomis dan efisiensi, efekti%itas dan prosedur,
akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai
kinerja indi%idu maupun unit organisasi, akuntabilitas harus dibangun
2
8/18/2019 h. Perizinan
21/41
berdasarkan sistem informasi yang handal untuk menjamin keabsahan,
akurasi, obyekti%itas dan ketepatan waktu penyampaian informasi,
adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas
instansi, adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas
akuntabilitas.
0. Pela,anan "an Kualitas Pela,anan
Kegaiatan pelayanan merupakan perwijudan dan penjabaran dari
tugas dan fungsi pegawai pemerintah dalam rangak penyelenggaraan
tugas+tugas umum pemerintahn dan pembangunan. Dalam kasus diatas
yang dimaksukan adalah pelayanan umum yang merupakan suatu hak
masyarakat di Sragen. enurut ansur ")**$ pelayanan umum
timbul karena ada kewajiban sebagai salah satu proses
penyelenggaraan kegiatan organisasi. Sejalan dengan pendapat
ansur, oenir, ")**)$ menjelaskan pelayanan umum merupakan
kegiatan yang dilakukan seorang atan kelompok dengan faktor melalui
system, prosedur dan metode tertentu untuk memenuhi hak orang lain.
Pelayanan umum yang baik haruslah pelayanan yang prima.
Pelayanan prima adalah pelayanan "!epat, tepat, adil, konsisten,
transparan dan lain + lain$ memuaskan pelanggan dan mewujudkan
good go%ernan!e "kepemerintahan yang baik$. Pelayanan prima sendiri
dapat dilihat dari !epat, tepat, adil, konsisten, transparan dan lain E
lain. Kualitas pelayanan yang baik harus berdasarkan A8P1 diamana
A8P1 merupakan terjemahan dari good go%ernan!e "kepemerintahan
yang baik$ yang sudah dilegalkan.
Pelayanan berdasarkan A8P1 yaitu Asas kepastian hukum, asas
keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak !ermat, Asas moti%asi
untuk setiap keputusan, asas jangan men!ampuradukan kewenangan,
asas permainan yang layak, asas keadilan, asas menanggapi
pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat) suatu keputusan
yang batal, asas perlindungan, asas kebijaksanaan, asas
penyelenggaraan kepentingan umum.
21
8/18/2019 h. Perizinan
22/41
Pelayanan prima tidak ada artinya jika pelayanan tersebut tidak
diukur kualitas pelayanannya. 8ntuk mengukur kualitas pleyanan,
maka perlu tahu difinisi tentang kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan
memiliki beberapa definisi dan menurut S!hiffman+Kanuk dalam
"ansur$ pengertian kualitas pelayanan dapat dipahami melalui
prilaku konsumen dalm men!ari, membeli, menggunakan dan
menge%aluasi suatu produk pelayanan yang diharapakan memuaskan
kebutuhannya.
Dapat dikatakan bahwa suatu pelayan publi! yang efektif
harus lah pelayanan yang prima yang juga dapat diukur kulaitasnya
melalui konsumen dari pelayanan persebut dalam hal ini yaitu
masyarakat dan swasta. 4
BAB III
ANALISIS DAN PE-BAHASAN
A. Temuan
7emuan lapangan merupakan hasil dari riset yang dilakukan dengan pengambilan data melalui website pemerintah kabupaten Sragen dan
melihat langsung buku profil 1P7P di Kab. Sragen >awa 7engah. Data
yang diambil merupakan data %alid dan resmi dari 1P7P Kab. Sragen.
1. Pr*)il BPTP-
4 Dimok, %arshall 9dward dan Dimok, :ladys gden, 1644,
-Administrasi egara , (akarta 3 PT yasaguna.
22
8/18/2019 h. Perizinan
23/41
Sesuai 8ndang+8ndang omor 5) 7ahun )**= tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan, bahwa tujuan pemberian otonomi
adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan
kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. >adi kualitas layanan
aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator
keberhasilan otonomi daerah.
1erdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen
membentuk 8nit Pelayanan 7erpadu "8P7$ dengan Keputusan 1upati
omor 3F 7ahun )**) tanggal )= ei )**) tentang Pembentukan
0rganisasi dan 7ata Kerja 8nit Pelayanan 7erpadu Kabupaten Sragen.0perasional se!ara resmi dilaksanakan 3 0ktober )**). Kebijakan ini
didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui surat Ketua DPRD Sragen
omor 3F*#)#3/#)**) tangggal )F September )**) perihal
Persetujuan 0perasional 8P7 Kabupaten Sragen. 5
Keberadaan 8P7, yang kemudian berubah tiga kali menjadi Kantor
Pelayanan 7erpadu "KP7$, 1adan Pelayanan 7erpadu "1P7$ serta
1adan Perjinan 7erpadu Dan Penanaman odal "1P7P$ adalah
untuk memberikan kemudahan pelayanan dibidang perijinan dengan
prinsip dapat diper!aya, mudah, murah, !epat dan transparan melalui
satu pintu (one stop service). Artinya, segala urusan yang berkaitan
dengan ijinEijin yang semula tersebar dibeberapa unit kerja dapat
diselesaikan di 8P7 yang memberikan informasi kepada masyarakat
se!ara jelas tentang target waktu yang pasti, prosedur yang jelas dan
biaya yang transparan.
. (e)*rmasi Bir*krasi
a. Penataan kelem%agaan
Struktur orgs ramping C flat "tdk byk jenjang hierarkis C
struktur orgs lebih dominan pemegang jabatan
profesional#fungsional drpd jabatan struktural$
1erkaitan dengan indi!ator diatas adapun susunan
organisasi 1P7P sebagai berikut2
5 #uku Pro$l #PTP% &abupaten 'ragen (awa Tengah Tahun 211
2+
8/18/2019 h. Perizinan
24/41
a. Kepala
b. Sekretariat
3$ Sub 1agian Peren!anaan, (%aluasi dan Pelaporan
)$ Sub 1agian Keuangan
5$ Sub 1agian 8mum dan Kepegawaian
!. 1idang Pelayanan 8mum dan Pengaduan
3$ Sub 1idang Pelayanan K7P, KK, dan Akte 6apil)$ Sub 1idang -nformasi, Dokumentasi dan Penanganan
Pengaduan
d. 1idang Perijinan >asa 8saha
3$ Sub 1idang Perijinan -ndakop dan Reklame
)$ Sub1idangPerijinan Pertanian, Perhubungan,
Pariwisata,S-8>K dan K5
e. 1idang Perijinan 7ertentu
3$ Sub 1idang Perijinan Prinsip, 'okasi, -1 dan &0
)$ Sub 1idang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan
am%ar +.
Struktur 0rganisasi 1P7Pumber *++/ "abupaten ragen ahun 0123
%. Penataan Ketatalaksanaan
2
8/18/2019 h. Perizinan
25/41
PEMOHON
PEMERIKSAAN BERKAS
PEMERIKSAAN LAPANGAN
PROSES
PEMBAYARAN
PENYERAHAN
ekanisme, sistem dan prosedur sederhana#ringkas, simpel,
mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi serta memiliki kantor, sarana dan
prasarana kerja memadai.
1erdasarkan Keputusan 1upati Sragen omor 3 7ahun
)**) tentang Pedoman Pelayanan 8mum di Kantor Pelayanan
7erpadu Kabupaten Sragen dan Keputusan 1upati omor ))a
7ahun )**) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang
Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan 7erpadu Kabupaten
Sragen, bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan mewujudkan0ne Stop Ser%i!e "0SS$.
Dalam Pelayanan Perijinan mekanisme#bagan alir
pelayanan perizinan dibuat sesederhana mungkin, sehingga
masyarakat dengan !epat bisa memahami dalam mengurus
perijinan yang dibutuhkan. Proses perizinan di 1P7P Kabupaten
Sragen diran!ang untuk dapat menghindari berbagai kemungkinan
penyimpangan
2!
8/18/2019 h. Perizinan
26/41
am%ar +.ekanisme Pelayanan Perijinan
umber *++/ "abupaten ragen ahun 0122
1adan Perijinan 7erpadu dan Penanaman odal Kabupaten
Sragen telah menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi
yang menjadi trend setter bagi Kabupaten dan Kota lainnya di
wilayah -ndonesia dengan pengelolaan Sistem -nformasi
anajemen Perijinan serta membangun jaringan komunikasi dan
informasi lintas sektoral sehingga penyelesaian perijinan dapat
berjalan lan!ar, efektif dan efisien.
Dalam pengembangan teknologi informasi 1adan Perijinan
7erpadu dan Penanaman odal Kabupaten Sragen telah membuat
dan mengembangkan sistem informasi yang memudahkan para
customer , pengusaha maupun masyarakat yang ingin mengakses
1P7P. Diantaranyatracking dokumen %ia internet, tou!h s!reen
information, 667G online, %ideo !onferen!e, hotspot area,!all
!entre, geografi! information system dan lain lain.
2. Penataan Sum%er"a,a -anusia
Agar bersih sesuai kebutuhan orgs dari segi kuantitas dan
kualitas "profesional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi dan
sejahtera$.
8ntuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada
masyarakat, dan untuk mewujudkan 0ne Stop ser%i!e "0SS$,
maka sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai tenaga
pelaksana di 1adan Perijinan 7erpadu harus betul+betul handal.
0leh karena itu, dilakukan on the job training dan pelatihan+
pelatihan yang ber kesinambungan. Disamping sarana dan
prasarana kantor yang memadai, hal ini dimaksudkan sebagai
(mpowering # Pemberdayaan Aparatur. 1eberapa kegiatan 0n the
24
8/18/2019 h. Perizinan
27/41
>ob 7raining dan pelatihan+pelatihan tersebut antara lain2
3. 0n 7he >ob 7raining # agang
Agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan
baik, maka beberapa pegawai pada awal terbentuknya 8P7
ditugaskan untuk magang di KP7 Kabupaten ?ianyar, Propinsi
1ali selama 3 minggu pada tahun )**). Dengan program ini
diharapkan pegawai+pagawai tersebut sudah mempunyai
pengalaman dan bekal yang memadai.
). Diklat Komputer.
Sejak tanggal @ >anuari )**5 telah dilaksanakan diklat
komputer dengan mengundang instruktur untuk melatih tenaga pelaksana di KP7 saat itu. aktunya setiap hari Senin hingga
Kamis setelah jam 35.**, karena diasumsikan setelah jam
tersebut pelayanan sudah relatif berkurang. ateri yang
diajarkan meliputi2
a$ Program i!rosoft ord
b$ Program i!rosoft (H!el
!$ Program i!rosoft A!!ess.
Dalam waktu 5 bulan telah berhasil dilatih )* orang
operator yang terampil komputer, dan beberapa orang terus
dikembangkan untuk dapat menjalankan program+program
aplikasi terbaru yang mempunyai nilai lebih, misalnya2
Powerpoint, 6orel, Photoshop, arsip dalam bentuk 6D, mo%ing
mo%ie, pelayanan dengan internet.
5. 7raining for Su!sess.&al ini diharapkan 8ntuk bisa tampil prima dalam melayani
!ustomer#pelanggan, dilakukan training terhadap SD
pelaksana dengan mengundang instruktur dari bagian
pengembangan Sumber Daya anusia perusahaan
swasta.ateri pelatihan meliputi 3
a4 1agaimana !aranya agar tampil rapi, sopan dan santun
dalam menghadapi dalam melayani !ustomer.
25
8/18/2019 h. Perizinan
28/41
b$ 1agaimana !aranya harus selalu !eria, yakin dan
meyakinkan dalam menyambut dan melayani !ustomer.
!$ 1agaimana harus mampu memperhatikan sikap tubuh dan
bertindak setenang mungkin saat melayani !ustomer, serta
teknik+teknik menghadapi !ustomer.
Dengan prinsip hari ini lebih baik dari kemarin, SD
terus dikembangkan. 7ahun )**= diadakan pelatihan (SI dan
sistem manajemen mutu dari konsultan yang ditunjuk oleh
Su!ofindo, hal ini sebagai syarat mendapat -S0
8/18/2019 h. Perizinan
29/41
melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi dalam melayani
masyarakat. Para birokrat yang masih mengedepankan pikiran
dan perilaku 5 Kenapa harus capek-capek, begini aja toh
dapat gaji juga, atau kalau bisa dipersulit kenapa harus
dipermudah“ ,harus diakhiri dan dibuang jauh+jauh, mengingat
para birokrat digaji untuk melayani dan bukan untuk dilayani.
8ntuk itu 1P7P Kabupaten Sragen telah berupaya mengubah
paradigma lama “dilayani“ ke paradigma baru
yaitu“melayani dengan tulus dan ikhlas” dan kini berubah
menjadi “ satu hati dalam melayani “.
Dalam paradigma baru tersebut mengandung makna2
a$ enempatkan !ustomer menjadi orang terpenting yang
harus dilayani, sebab karena merekalah kami bekerja dan
mendapat gaji.
b$ Kami tidak merasa berjasa dengan melayaninya, justru kami
berterima kasih telah mendapat kesempatan untuk
melayaninya.
Paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan budaya kerja
baru.
). Pemantauan Kepuasan Pelanggan
8ntuk mengetahui keberhasilan dalam melayani
masyarakat, dilakukan e%aluasi melalui sur%ey kepuasan
pelanggan setiap @ bulan sekali. Sur%ey pertama dilakukan
pada bulan April )**5, menggunakan -ndeks Kepuasan
Pelanggan sesuai SK (PA o. K(P. )/#.PA#)#)**=.
Respondennya adalah pelanggan yang sedang men!ari ijin
maupun dokumen lain yang dilayani di 1P7P sebanyak 3/*
responden. &asil sur%ey terakhir se!ara garis besar dapat dilihat
pada tabel berikut 2
N*. Keterangan Jumlah Nilai Kateg*ri
26
8/18/2019 h. Perizinan
30/41
nilai K*n6ersi
3Kemudahan Prosedur
Pelayanan5,5/ 5,F/ Sangat baik
) Kelengkapan -nformasi 5,=/ @,)/ Sangat baik
5 Pelayanan Dan Penjelsan 5,5F =,)/ Sangat baik
= Kedisiplinan Petugas 5,)/ 3,)/ Sangat baik
/Pertanggung >awaban
Petugas5,55 5,)/ Sangat baik
@ Kemampuan Petugas 5,=) /,/* Sangat baik
FKe!epatan aktu
Pelayanan5,5* ),/* Sangat baik
Kedisiplinan Dalam
Antrian5,=3 /,)/ Sangat baik
<Kesopanan Dan
Keramahan5,5) 5,** Sangat baik
3* Kewajaran 1iaya 5,= F,** 1aik
33 Kesesuaian 1iaya 5,5< =,F/ 1aik
3)Ketepatan aktu
Pelayanan5,5< =,F/ Sangat baik
35Kenyamanan
'ingkungan 1P7P5,=< F,)/ Sangat baik
3=Keamanan Pelayanan
1P7P5,// ,F/ Sangat baik
Ta%el +.1
&asil Suur%ei Kepuasan Pelangggan
umber *++/ "abupaten ragen ahun 0122
Keterangan 2
3$ >umlah responden 3/* orang
)$ Sur%ey dilaksanakan @ bulan sekali
5$ -K =,5 "sangat memuaskan$
5. Penanganan Pengaduan
8ntuk memberikan peluang bagi masyarakat
menyampaikan keluhan agar mendapat perbaikan pelayanan,
1P7P Sragen menerima pengaduan dari masyarakat.
1erbagai pengaduan dan keluhan masyarakat ditangani se!ara
efektif oleh petugas khusus di Kabid Pelayanan 8mum dan
Pengaduan.
+
8/18/2019 h. Perizinan
31/41
Dalam penanganan pengaduan#keluhan diharapkan dapat
memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang
kurang puas menjadi pelanggan abadi. 8ntuk itu ada = aspek
yang diperhatikan yaitu 2
a$ (mpati pelanggan yang kurang berkenan:
b$ Ke!epatan dalam penanganan pengaduan# keluhan:
!$ Kewajaran atau keadilan dalam meme!ahkan pengaduan#
keluhan:
d$ Akses terhadap komunikasi dan informasi.
e. Pela,anan "an Kualitas Pela,anan
Dimaksudkan pelayanan prima "!epat, tepat, adil,
konsisten, transparan dll$, memuaskan pelanggan dan
mewujudkan good go%ernan!e "kepemerintahan yg baik$.
Dalam hal ini pelayanan yang adadi 1P7P ada duayaitu
pelayanan perijinan dan penanaman modal.
3. Pelayanan -n%estasi
Kemudahan pelayanan in%estasi yaitu Kami memberikan
insentif untuk berin%estasi antara lain 2a$ Pelayanan perijinan yang prima.
b$ Pelayanan S-8P dan 7DP gratis.
!$ Kondisi sosial ekonomi masyarakat kondusif.
d$ 1iaya hidup yang terjangkau.
e$ &arga tanah yang menarik.
f$ >alan dan jembatan yang memadai.
g$ Dukungan lembaga keuangan yang baik.
h$ asyarakat ramah terhadap in%estor.
). Pelayanan Perijinan
>enis layanan yang ditugaskan kepada 1P7P terdiri dari
Pelayanan Perizinan dan Pelayanan on Perizinan. >enis+jenis
pelayanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut2
a$ Pelayanan perizinan
3. Pendaftaran Penanaman odal ) hari kerja
8 Website resmi &abupaten 'ragen /www.sragen kab.go.id" diakses
pada tanggal 2 desember 21! puku 63 wib
+1
8/18/2019 h. Perizinan
32/41
). -zin Prinsip Penanaman odal 5 hari kerja
5. -zin Prinsip Perluasan Penanaman odal 5 hari kerja
=. -zin Prinsip Perubahan Penanaman odal / hari kerja
/. -jin 8saha Penanaman odal F hari kerja
@. -zin 8saha Perluasan odal 5 hari kerja
F. -zin 8saha Perubahan Penanaman odal / hari kerja
. -zin 8saha Penggabungan Penanaman odal
"erger$
/ hari kerja
8/18/2019 h. Perizinan
33/41
)F. Rekomendasi Pendirian 'embaga Pendidikan / hari kerja
). Perizinan Penggunaan Ketel 8ap, inyak
8ntuk Setiap Ketel
@ hari kerja
)
8/18/2019 h. Perizinan
34/41
/3. -zin Praktek 9isioterapi / hari kerja
/). -zin Praktek Refraksionis 0ptisien / hari kerja
/5. -zin Praktek Apoteker / hari kerja
/=. -zin Praktek 1ersama Dokter Spesialis 3) hari kerja
//. -zin Praktek 1ersama Dokter 8mum 3) hari kerja
/@. -zin Praktek 1ersama Dokter ?igi 3) hari kerja
/F. -zin 0perasional Rumah Sakit "RS$ 3) hari kerja
/. -zin Pendirian Rumah 1ersalin 3) hari kerja
/
8/18/2019 h. Perizinan
35/41
3$ Penataan Kelembagaan
Penataan kelembagaan di 1P7P sudah !ukup baik. &al tersebut
dapat dilihat dari dari struktur organisasi yang ramping. Sebuah badan
dengan pengurusan semua jenis perijinan dan penanaman modal hanya
membutuhkan 3F orang dengan jabatan Strukturan. Dimana 1P7P
dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi = bidang, setiap
bidangnya membawahi dua sub bidang. ?aris koordinasi berikutnya
yaitu skertariat yang membawahi 5 sub bagaian.Dari Saat jumlah pegawai 1P7P Sragen ada 5< orang. 3F orang
pemegang jabatan stru!tural dan sisanya yaitu )3 pemegang jabatan
fungsional. &al ini sesuai dengan prinsip penataan kelembagaan bahwa
pemegang jabatan fungsional harus lebih banayak dari jabatan strukturul,
karena dengan lebih banyak jabatan fungsional diharapkan organisasi
akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi dan efisien serta efektif.
1P7P yang jumlah pegawai yang !ukup minimal mampu
mengurusi F) jenis perijinan yang ada di Kab. Sragen. &al ini !ukup
efisien, karena kerampingan struktur organisasi ternyata tetap mampu
untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
)$ Penataan KetatalaksanaanPenataan ketatalaksanaan menjelaskan tentang tata !ara suatu
pelaksanaan pelayanan. Dalam hal ini yaitu pelayanan perijinan yang
dilakukan oleh 1P7P. Pelayanan perijinan yang dilakuka oleh
1P7P sangat sederhana mekanismenya. Pelayanan ini ini juga
sangat mudah karena !ukup datang ke satu tempat dan 3 pintu sudah
dapat diselesaikan semua, tanpa harus pergi ketempat lainnya.
ekanisme pelayanan tersebut yaitu suatu pemohon ijin menyerahkan
syarat+syarat ijin kepada petugas 1P7P, kemudian melakukan
pembayaran ditempat itu juga, kemudian dilakuan proses, setelah
proses selesai barulah dilakukan tinjauan lapangan dan tinjauan berkas.
Penataan ketatalaksanaan juga memfokuskan bahsannya pada hal+
hal yang mendukung tata laksana tersebut. Salah satunya yang
mempunyai pengaruh penting yaitu dukungan teknologi dan
komunikasi. Pada 1P7P banayak teknologi yang digunakan untuk
membantu pelayanan perijinan kepada masyarakat.
+!
8/18/2019 h. Perizinan
36/41
Diantaranyatracking dokumen %ia internet, tou!h s!reen information,
667G online, %ideo !onferen!e, hotspot area,!all !entre, geografi!
information system dan lain lain. Dari penjelasan tersebut dapat
dikatakan bahwa 1P7P Sragen sudah !ukup bagus dalam melakukan
tatalaksana pelayanan perijinan dan penanaman modal.
5$ Penataan Sumberdaya anusia
Penataan sumberdaya manusia merupakan langkah yang !ukup
strategis dalam meningkatan kinerja para pegawai dalam melayani
pelanggan. 7erkait penataan Sumberdaya anusia yang dilakukan oleh
1P7P sragen sudah !ukup bagus dan tepat. Dapat dilihat untuk
membentuk proses mental dan kejiwaan yang bagus dalam melayani
masyarakat 1P7P Sragen mempunyai program 7raining for
Su!sess. &al ini diharapkan 8ntuk bisa tampil prima dalam melayani
!ustomer#pelanggan, dilakukan training terhadap SD pelaksana
dengan mengundang instruktur dari bagian pengembangan Sumber
Daya anusia perusahaan swasta.
7idak hanya itu saja dilklat+diklat dan magang juga dilakukan oleh
1P7P. Agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan
baik, maka beberapa pegawai pada awal terbentuknya 8P7 ditugaskan
untuk magang di KP7 Kabupaten ?ianyar, Propinsi 1ali selama 3
minggu pada tahun )**). Dengan program ini diharapkan pegawai+
pagawai tersebut sudah mempunyai pengalaman dan bekal yang
memadai. Diklat Komputer dilakukan sejak tanggal @ >anuari )**5
telah dilaksanakan diklat komputer dengan mengundang instruktur
untuk melatih tenaga pelaksana di KP7 saat itu. aktunya setiap hari
Senin hingga Kamis setelah jam 35.**, karena diasumsikan setelah
jam tersebut pelayanan sudah relatif berkurang. ateri yang diajarkan
meliputi2 program i!rosoft ord, program i!rosoft (H!el, program
i!rosoft A!!ess.
=$ Akuntabilitas
Akuntabilitas selalu menjadi bahasan yang tidak terlepaskan jika
berbi!ara tentang reformasi birokrasi. Akuntabilitas lebih
+4
8/18/2019 h. Perizinan
37/41
memfokuskan bahsannya kepada pertanggung jawaban 1P7P dalam
pelayanan kepada publi!. Dengan pertanggung jwaban yang kuat akan
memberi kontribusi kepada pelayanan yang efisien dan efisien serta
kondusif karena keper!yaan terlah ter!ipta anatara masyarakat dan
1P7P.
Pelayanan di 1P7P Kab. Sragen !ukup bertanggung jawab, hal
ini dapat dilihat dari paradigma lama 5 Kenapa harus capek-capek,
begini aja toh dapat gaji juga, atau kalau bisa dipersulit kenapa
harus dipermudah“ ,harus diakhiri dan dibuang jauh+jauh, mengingat
para birokrat digaji untuk melayani dan bukan untuk dilayani. 8ntuk
itu 1P7P Kabupaten Sragen telah berupaya mengubah paradigmalama “dilayani“ ke paradigma baru yaitu“melayani dengan tulus
dan ikhlas” dan kini berubah menjadi “ satu hati dalam melayani “.
Dalam paradigma baru tersebut mengandung makna2 menempatkan
!ustomer menjadi orang terpenting yang harus dilayani, sebab karena
merekalah kami bekerja dan mendapat gaji, kami tidak merasa berjasa
dengan melayaninya, justru kami berterima kasih telah mendapat
kesempatan untuk melayaninya. Paradigma ini akan menjadi tata nilai
baru dan budaya kerja baru. 7idak hanya paradigma yang dirubah
pertanggung jawaban 1P7P dapat juga dilihat dengan adanya
layanan pengaduan yang !ukup terbuka dalam menanpung segala
keluhan dan kritik serta saran dari masyarakat.
Komitmen 1P7P Sragen dalam memenuhi aspek akuntabilitas
dalam pelayanannya dibuktikan dengan dimasukkannya
K(P(PA o.K(P#)@#.PA#)**= 7entang Petunjuk 7eknis
7ransparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. Sebagai a!uan untuk pelayanan perijinan dan penanaman
modal yang dilakukan oleh 1P7P Kab. Sragen. Ditambah dengan
sur%ey kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap @ bulan sekali untuk
mengetahui kekurangan+kekurangan atau pandangan masyarakat
tentang pelayanan yang telah dilakukan 1P7P. Kegiatan ini !ukup
membuktikan bahwa komitmen besar dari 1P7P bertanggung jawab
untuk benar+benar menjadi pelayanan masyarakat.
+5
8/18/2019 h. Perizinan
38/41
/$ Pelayanan dan Kualitas pelayananPelayanan dan kulaitas pelayanan yang ideal ditunjukan dengan
pelayanan prima "!epat, tepat, adil, konsisten, transparan dan lain +
lain$, memuaskan pelanggan danmewujudkan good go%ernan!e "tata
pemerintahan yang baik$. Pelayanan prima sendiri dapat dilihat dari
!epat, tepat, adil, konsisten, transparan dan lain E lain. Kualitas
pelayanan yang baik harus berdasarkan A8P1 diamana A8P1
merupakan terjemahan dari good go%ernan!e "kepemerintahan yang
baik$ yang sudah dilegalkan.
Pelayanan yanga ada di 1P7P sebagai badan terpadu pasti
mempunyai banyak tugas yang kompleks. Pelayanan yang kompleks
ini diselesaikan denga pelayanan terpadu 3 pintu. Dimana pelayanan
perijinan dan penanaman modal "in%ertasi$ diselesaiakan dalam satu
tempat dan 3 pintu tersebut di Kantor 1P7P.
Pelayanan -n%estasi member kemudahan yaitu memberikan insentif
untuk berin%estasi antara lain 2
i$ Pelayanan perijinan yang prima.
j$ Pelayanan S-8P dan 7DP gratis.
k$ Kondisi sosial ekonomi masyarakat kondusif.
l$ 1iaya hidup yang terjangkau.
m$ &arga tanah yang menarik.
n$ >alan dan jembatan yang memadai.
o$ Dukungan lembaga keuangan yang baik.
p$ asyarakat ramah terhadap in%estor. 6
Kemudahan dan insentif+insentif seperti diatas akan menarik para
in%estor untuk menanam modalnya. 7idak hanya !epat, tpat dan
murah, tetapi kemudah serta keringanan untuk melakukan pengurusan
sangat diperhatiakan di 1P7P. Pelayanan untuk mewujudkan 0ne
Stop ser%i!e "0SS$ juga diterapkan oleh 1P7P. Kepastian dalam
waktu pemberian pelayanan juga diterapkan di 1P7P Sragen,
!ontohnya dalam pelayanan perijinan seperti ijin praktek bersama
6 %oenir, ).A.'. 22. %ana7emen Pelayanan 0mum di ndonesia.
(akarta3 #umi Aksara.
+8
8/18/2019 h. Perizinan
39/41
dokter gigi memerlukan 3) hari kerja untuk pengurusan ijinya.
Penjelasan diatas !ukup menggambarkan bahwa 1P7P sudah
menggunkan pelayanan prima dengan tetap menga!u ke ood
overnance dalam prakteknya, ditambas dengan !irri khas pegawai
1P7P dalam berbusana setiap hari mempunyai busana tersendiri
"warna$.
BAB I7
PENUTUP
A. Kesimulan
Reformasi administrasi egara merupakan sesuatu yang wajib
dijalankan di seluruh egara. -klim globalisasi yang menimbulkan
karakter so!ial yang mempunyai mobilitas tinggi membuat suatu
pemerintahan dapat pekah dengan apa yang dibutuhkan rakyat kepada
egara. Dengan reformasi administrasi egara diharapkan tantangan
tersebut akan mampu dijawab. Reformasi aparatur egara, reformasi
birokrasi merupakan bagaian dalam reformasi administrasi egara .
Reformasi birokrasi meruapakan salah satu bagian yang paling
penting yang harus disorot. 1irokrasi sebagai wadah atau temapat untuk
melakukan kegiatan administrasi dalam suatu egara dengan tujuan
melayani masyarakat meruapakan tempat sentral yang harus bertanggung
jawab dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dimonopoli oleh
egara. Dalam reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan penataan
kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia,
akuntabilitas serta pelayanan dan kualitas pelayanan. Dari setiap !ara
tersebut memunyai indi!ator masing+masing untuk mengukur apakah
suatu instansi pemerintahan sudah melaksanakan reformasi birikrasi
dengan baik.
1P7P Kab. Sragen >awa 7engah merupakan salah satu instansi
pemerintah yang telah melakukan reformasi birokrasi. Dari hasil riset
ditemukan bahwa 1P7P yang merukan 1adan pelayanan terpadu dalam
+6
8/18/2019 h. Perizinan
40/41
bidang perijinan dan penanaman modal telah melakukan reformasi
birokrasi dengan !ukup baik. &al tersebut ditandai dengan hasil analisis
temuan yang ada di 1P7P Sragen kemudian dianalisis dengan / !ara
dalam reformasi birokrasi yang didalam setiap !ara tersebut mempunyai
indi!ator untuk mengukur temuan yang ada di 1P7P Kab. Sragen.
B. Saran
Ada beberapa hal yang menjadi !atatan kami setelah mengetahui
hasil temuan dan dilakukan analisis 2
3. Pemanfaatkan (+go%ernment dalam 1P7P
harus ditingkatkan, tidak hanya formulir dan informasi lolos tidaknya
iji tetapi !ara pengurusan atau transfer data online dan pembayaran
online perlu dilakukan untuk lebih mempermudah masyarakat.
). &endaknya pelayanan terpadu yang ada di
1P7P Sragen menjadi a!uan oleh Pemkab. Sragen dalam
memberikan pelayanan terpadu di bidang lain.
8/18/2019 h. Perizinan
41/41
DAFTA( PUSTAKA
1uku Profil 1P7P Kabupaten Sragen >awa 7engah 7ahun )*33.
Dimo!k, arshall (dward dan Dimo!k, ?ladys 0gden, 3akarta.
(ffendi, Sofian. )***. eformasi 4dministrasi 5egara. "online$.
"sofian.staff.ugm.a!.id: diakses tanggal 3 desember )*3/$
ansur, 7. )**. Faktor-Faktor 6ang /empengaruhi "ualitas +ela6anan +ublik
+ada *agian *ina osial etdako &hokseumawe. "online$.
"eprints.ums.a!.id2 diakses tanggal 3 desember )*3/$.
Suradji, )**5, /anajemen "epegawaian 5egara, 'embaga Administrasi egara,
>akarta
iranto, tatag. 7anpa tahun. 4kuntabilitas dan ransparansi %alam +ela6anan
+ublik www.bappenas.go.id: diakses tanggal 3 desember )*3/$
ebsite resmi Kabupaten Sragen "www.sragen kab.go.id$
http://www.bappenas.go.id/http://www.bappenas.go.id/Recommended