View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
i
EFEKTIFITAS PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH
TERHADAP PEMBANGUNAN GAMPONG
DI KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Oleh :
MUTIA KEMALA SARI
NIM : 07C2-0201092
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH ACEH BARAT
TAHUN 2014
ii
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Skripsi : Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap
Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat
Nama Mahasiswa : Mutia Kemala Sari
NIM : 07C2-0201092
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui,
Komisi Pembimbing
Ketua
Anggota
Sudarman Alwy, S.AgM.Ag
NIDN.01-2504-7601
In Mutia, S.Sos
NIDN.01-1206-5202
Mengetahui,
Ketua Program Studi Dekan, Administrasi Negara
Saiful Asra, M.Soc.Sc Sudarman Alwy, S.Ag. M.Ag
NIDN.01-1305-8201 NIDN.01-2504-7601
Tanggal Lulus : Desember 2014
iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Skripsi dengan judul Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan
Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong atas nama Mutia Kemala Sari Nim
07C2-0201092. Telah dipertahankan di depan komisi penguji pada tanggal
Desember 2014 dan telah direvisi.
KOMISI PENGUJI
1. Sudarman Alwy, M.Ag : ………..……………………… NIDN: 01-1305-8201 Ketua
2. In Mutia, S.Sos. : ………..……………………… NIDN: 01-1206-5202 Anggota I
3. Andi Sayumitra, S.Sos : ………..……………………… NIDN: 01 – 0508- 8701 Anggota II
4. Yudi Andella : ………..………………………
NI. Anggota III
Alue Peunyareng Desember 2014
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Saiful Asra, M.Soc.Sc
NIDN.01-1305-8201
iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Mutia Kemala Sari
NIM : 07C2-0201092
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Negeri Teuku Umar
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan
orisinil, serta belum pernah digunakan oleh orang lain untuk memperoleh gelar
sarjana akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterlibatkan orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan
dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagain isinya terdapat unsur-
unsur plagiat maka saya akan bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademi
yang saya peroleh dapat dicabut / dibatalkan serta dapat diproses dengan peraturan
yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dan di tanda tangani dalam keadaan sadar
tanpa tekanan / paksaan oleh siapapun.
Meulaboh, Desember 2014
Yang membuat pernyataan
Mutia Kemala Sari
v
ABSTRAK
Mutia Kemala Sari. 2014. Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap
Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Di
Bawah Bimbingan Sudarman Alwy dan In Mutia.
Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang
menunjang keberhasilan pembangunan. Dalam pencapaian keberhasilan
pembangunan sangat di perlukan peran serta pemerintah sebagai aparatur negara,
abdi negara dan abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan
pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu
dalam penelitian ini berjudul Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah
Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong. Permasalahan dalam
Penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah
Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong. Metode yang peneliti
gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa Efektifitas
Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan
Gampong diantaranya : Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan
Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong telah cukup memuaskan warga
masyarakat yang ada di Kecamatan Meureubo khususnya, maupun warga
masyarakat lainnya diluar kecamatan tersebut yang juga memberikan kontribusi
bagi kemajuan pembangunan Gampong. Adanya kemampuan yang cukup baik
oleh aparatur Pemerintah Kecamatan Meurebo menyebabkan pelayanan berjalan
dengan efektif, hanya saja belum dapat berjalan secara maksimal. Partisipasi
warga masyarakat baik yang berdomisli di Gampong maupun warga masyarakat
di luarga gampong tersebut.
Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan, Aparatur Pemerintah, Pembangunan
Gampong Kecamatan Meureubo
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Nama Lengkap : Mutia Kemala Sari
2. Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 27 Agustus 1988
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
6. Alamat : Gampong Meureubo Kecamatan
Meureubo Kabupaten Aceh Barat
7. Status : Belum Kawin
8. HP : 0821 6764 0987
9. Pendidikan
a. SD : SD Negeri 15 Meulaboh,
Berijazah Tahun 2001
b. SMP : SMP Negeri II Muelaboh,
Berijazah Tahun 2004
c. SMA : SMA Negeri 1 Meulaboh,
Berijazah Tahun 2007
d. Fisip /Administrasi Negara : Insya Allah Akan Lulus di Tahun 2014
8. Nama Orang Tua :
a. Ayah : Warman, S
b. Ibu : Moon Ratna Juwita (Almarhumah)
Pekerjaan Orang Tua :
a. Ayah : Wiraswasta
b. Ibu : -
vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari
asuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah : 5-8)
“Boleh membenci sesuatu, padahal ia amat baik
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui
sedang kamu tidak mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah : 216)
Persembahan :
“Skripsi ini saya Persembahkan dan saya
dedikasikan untuk kedua orang tuaku tercinta
yang selalu memberikan kasih sayang terbaik, dan
utnuk seluruh keluarga serta sahabat terima kasih
atas semangat yang telah kalian berikan.”
By : Mutia Kemala Sari
viii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Atas
limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi
ini tepat pada waktunya. Judul dari Skripsi penulis adalah “Efektifitas Pelayanan
Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah di Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat.”
Pada penulisan Skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dari
beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
banyak terima kasih kepada:
1. Pada kedua orang tua penulis yang selau mendoakan di dalam setiap
sujudnya, serta dukungan secara moril maupun materil sehingga skripsi ini
dapat di selesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Jasman Ma’ruf, SE. M.BA, selaku Rektor Unifersitas
Teuku Umar.
3. Bapak Sudarman Alwy, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Unifersitas Teuku Umar dan juga Dosen Pembimbing I
yang telah sabar memberikan bimbingan dan petunjuk, serta dorongan
semangat dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak In Mutia, S.Sos, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu
dan pikirannyanya dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Saiful Asra, M.Soc Sc, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Para Dosen dan staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Unifersitas Teuku Umar.
7. Serta rekan-rekan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung telah
membantu penulis dalam penyelesain Skripisi ini.
8. Semua pihak yang tidk dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu
dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
ix
Penulis merasa dalam penulisan Skripsi ini, masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat
penulis harapkan untuk perbaikan ini dimasa yang akan datang.
Pada akhirnya penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi
penulis sendiri khususnya, maupun bagi semua pihak yang memerlukannya.
Meulaboh, Desember 2014
Penulis
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ......................................................... iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ................................ iv
ABSRTAK ..................................................................................................... v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................... vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................ vii
KATA PENGANTAR ................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................. x
DAFTAR TABEL ......................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xiii
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................................... 4
1.3. Tujuan Penelitian............................................................... ......... 4
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................... 4
1.5. Sistematika Penulisan .............................................................. 5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..................................................................... 7
2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................ 7
2.2 Efektifitas................................................................................. 9
2.3 Pelayanan.................................................................. ................. 10
2.4 Aparatur ................................................................................... 13
2.5 Camat.. …………………………………………………………. 18
2.6 Pemerintahan Desa ................................................................... 21
2.7 Pembangunan ........................................................................... 26
2.8 Pengertian Gampong ................................................................ 28
2.9 Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah ............................... 30
2.10Pelimpahan Fungsi Pelayanan dari Kabupaten ke Kecamatan ... 31
BAB III. METODE PENELITIAN .............................................................. 36
3.1 Metode Penelitian .................................................................... 36
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ............................ 36
3.3 Teknik Analisa Data ................................................................. 39
3.4 Pengujian Kredibilitas Data ...................................................... 40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 43
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian ..................................................... 43
4.2 Hasil Penelitian ....................................................................... 45
4.3 Pembahasan ............................................................................. 49
xi
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 51
5.1 Kesimpulan .............................................................................. 51
5.2 Saran ....................................................................................... 51
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 54
LAMPIRAN ............................................................................................... 55
xii
DAFTAR TABEL
4.1 Jumlah Penduduk dan rata pertumbuhan pertahun di Kecamatan
Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2011 – 2012.. ........................ 44
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran. 1 Kegiatan Obervasi dan Wawancara pada Camat Kecamatan
Meureubo dan Tokoh Masyarakat Gampong Meureubo
Lampiran. 2 Pedoman Wawancara
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan
negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa. Pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan
rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan
pemerintah menuju terwujudkan masyarakat adil dan makmur.
Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang
menunjang keberhasilan pembangunan. Dalam pencapaian keberhasilan
pembangunan sangat di perlukan peran serta pemerintah sebagai Aparatur Negara,
Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan
pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahuan 1974 tentang pokok kepegawaian, pada Bab
II, Pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
2
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan
tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.”
Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat sangat mengharapkan
kepedulian dari kalangan aparatur, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang
memuaskan. Dalam pemberian pelayanan hendaklah mendapatkan pengakuan atas
kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat.
Dalam praktiknya, pelayanan yang dijalankan tidak berdasarkan keputusan
yang telah ditetapkan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap mutu
pelayanan yang dinilai kurang memuaskan. Bahkan pelayanan yang dilakukan
pemerintah juga menjadi sorotan umum, bahkan hampir setiap warga masyarakat
yang datang berurusan ke pemerintahan bertemu pegawai berseragam yang
kurang ramah, kurang informatif, lambat dalam memberikan pelayanan, dan
kurang profesional. Masyarakat semakin jauh dari harapan memperoleh pelayanan
sesuai hak yang dimiliki sebagai warga negara. Dalam hal ini pemerintah menjadi
kurang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
Sikap dan perilaku aparatur pemerintah yang tidak bersedia melayani
kepentingan masyarakat secara adil dan memuaskan itu masih tampak di berbagai
instansi pemerintah. Aparat pemerintah masih mempunyai anggapan bahwa
bekerja merupakan rutinitas belaka, sehingga pelaksanaan tugas menjadi kaku dan
lamban serta kurang responsif. Hal ini dapat dilihat dari “ segala bentuk pelayanan
yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu
pembayaran Perusahaan Air Minum (PAM), Listrik, pengurusan Kartu Tanda
3
Penduduk (KTP), pengurusan Akte Kelahiran, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan lain-lain, sering berakhir dengan kekecewaan enggan/malas berhubungan
dengan aparatur pemerintahan.
Tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah akan membawa
dampak kepada citra aparat pemerintah secara keseluruhan, yang selanjutnya akan
membentuk suatu opini bahwa aparat pemerintah sering tidak melakukan
tugasnya dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak puas
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah. Pelayanan
selama ini belum mendapat perhatian dari para aparat pemerintah, bahwa aparat
pemerintah merasa ada dalam posisi penguasa yang lebih menempatkan diri
sebagai pengarah daripada pamong, oleh karena itu timbul kecenderungan untuk
melihat warga masyarakat sebagai objek pasif dalam pelayanan.
Seiring dengan hal tersebut pembinaan terhadap aparatur pemerintah perlu
dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif,
bersih dan beribawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik dan
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan
serta mampu mengerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi
semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.
Beberapa penelitian empiris di atas baik yang dilakukan oleh Pemerintah
maupun yang dilakukan oleh Kalangan Akademik menunjukan bahwa penelitian
tentang kinerja aparatur pemerintah dilihat dari sudut pendekatan proses masih
bersifat persial, yaitu hanya berkaitan dengan analisis pada tingkat individu
pegawai, tetapi belum melihat secara komprehensif dari sudut kinerja aparatur
pemerintah secara keseluruhan.
4
Pemerintah Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat sebagai salah
satu Kecamatan di Aceh Barat yang melaksanakan peran dan fungsinya sebagai
Lembaga Pemerintahan, menurut pengamatan penulis juga masih rendah
efektifitas pelayanannya terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan
pembangunan gampong. Hal ini terlihat pada lambannya proses administrasi yang
telah dilakukan, sehingga akan mempengaruhi efektifitas pelayanan dan pada
akhirnya berdampak dalam pembangunan gampong.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian atau dengan judul: “Efektifitas Pelayanan Aparatur
Pemerintah Terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam
penelitian adalah “Bagaimanakah Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah
Terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh
Barat?”
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah : “Untuk mengetahui efektifitas pelayanan aparatur pemerintah terhadap
pembangunan gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah :
5
1.4.1. Manfaat Teoritis
a. Dapat menambah literatur ilmu pengetahuan pada umumnya.
b. Dapat dijadikan sebagai landasan kajian penelitian lebih lanjut.
1.4.2. Manfaat Praktis
a. Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi di Fakultas
Sosial Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.
b. Sebagai bahan acuan untuk meningkatkan Efektifitas Pelayanan Aparatur
Pemerintah Terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat.
1.5 Sistematika Penelitian
Sistematika Penelitian pada penelitian ini terdiri dari 5 Bab. Untuk lebih
jelasnya mengenai sistematika penelitian tersebut, dapat dilihat pada uraian di
bawah ini.
Bab I Pendahuluan
Uraian dalam bab ini mencakup tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penelitian.
Bab II Tinjauan Pustaka
Pada bab berisikan tentang efektifitas, pelayanan, jasa pelayanan,
aparatur pemerintahan, pembangunan.
Bab III Metode Penelitian
Pada bab ini berisikan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber dan
teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik pengumpulan data,
instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
6
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Uraian dalam bab ini menguraikan gambaran lokasi penelitian, hasil
penelitian, pembahasan.
Bab V Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyangkut dengan Efektifitas
Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan
Gampong
Rangga Erianto (2009), Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Kendahe Kabupaten Poliwali. Hasilnya menunjukkan bahwa Efektifitas pelayanan
publik di Kecamatan Kendahe belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dari
hasil jawaban para Informan berdasarkan hasil penelitian dilihat dari indikator
yaitu :
1) Kesederhanaan : Dari hasil yang didapatkan dilapangan berdasarkan dalam
pengurusan AJB dan e-KTP dapat mudah diakses oleh masyarakat,
tersedianya persyaratan tertulis memudahkan masyarakat.
2) Kejelasan dan Kepastian : Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan di
kantor Kecamatan Kendahe berdasarkan hasil penelitian berjalan dengan
baik, hal ini disebabkan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai
pengurusan AJB dan E-KTP.
3) Keamanan : Tingkat keamanan dalam suatu Surat sangat penting terutama
pengakuan dari daerah lain mengenai, di Kecamatan Kendahe hal ini
berjalan dengan baik.
4) Keterbukaan : Keterbukaan dalam pelayanan sangat berpengaruh, dimana
setiap pelayanan yang akan diberikan pihak kantor kecamatan wajib di
informasikan dan di sosialisasikan agar masyarakat setempat dapat
7
8
mengetahui prosedur dan tata cara dalam proses pelayanan. Di Kecamatan
Kendahe Keterbukaan dalam pelayanan belum sesuai dengan harapan
masyarakat.
5) Efesien dalam pelayanan : dari hasil penelitian, tingkat efesien dalam
pelayanan yang diberikan aparat pemerintah kecamatan masih dirasa
kurang.
6) Ekonomis : Masih adanya beberapa aparat yang melakukan tindakan yang
tidak terpuji, seperti menerima ataupun meminta uang kepada masyarakat
untuk sebuah pelayanan.
7) Keadilan yang merata : tingkat keadilan yang dberikan pada pelayanan di
Kecamatan Kendahe belum berjalan maksimal.
8) Ketepatan waktu : Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan di
Kantor Kecamatan Kendahe belum berjalan sesuai yang diharapkan, masih
sering terjadi keterlambatan dalam pelayanan.
Dari delapan indikator tersebut yang menunjukkan hasil wawancara dari
para informan dapat belum dapat dikategotikan baik. Hal ini berarti bahwa
penyelenggara pelayanan di Kecamatan Kendahe menandakan bahwa tingkat
pelayanannya belum baik, namun masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas
maupun kuantitasnya.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa
penelitian ini memiliki kesamaan-kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian
yang telah peneliti lakukan. Sisa kesamaannya adalah sama-sama membahas
efektifitas pelayanan. sedangkan perbedaannya terletak pada aspek tinjauan
terhadap aspek pelayanan aparatur pemerintah dan subyek penelitian. Dalam
9
penelitian ini terkait dengan efektifitas pelayanan ditinjau dari aspek apartur
pemerintah. Sedangkan subyek penelitian ini adalah Pembangunan Gampong di
Kecamatan Meureubo.
2.2 Efektifitas
Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti ada efeknya atau
pengaruh, akibat atau kesan. Sedangkan efektifitas dapat diartikan sebagai
tindakan dari seseorang atau lembaga tertentu yang digerakkan oleh orang lain
terhadap seseorang atau kelompok orang secara tepat dengan pengaruh yang
diterimanya Depdiknas, (2007, h:248).
Menurut Siagian, (2001, h:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang dan jasa kegiatan yang
dijalankan. Efektifitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,
berarti makin tinggi efektifitasnya.
Sedangkan Abdurahmat, (2008, h:92) mengatakan efektifitas adalah
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang
secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat
pada waktunya.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan
tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam pemanfaatan sumber
daya, sarana dan prasarana yang ada dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, tergantung pada hasil kegiatan
yang mendekati sasaran sehingga semakin tinggi efektifitasnya.
10
2.3 Pelayanan
Pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang atau
kelompok orang maupun suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan
kemudahan pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. pelayanan
merupakan suatu perbuatan (deed), suatu kinerja (performance) atau suatu usaha
(effort), jadi menunjukan secara interen pentingnya penerima jasa pelayanan
terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu
sendiri (Warella, 2007, h : 18).
Moenir, (2000, h : 26-27) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.
Menurut Kotler dalam Lukman, (2008, h : 8) pelayanan adalah setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik.
Sedangkan Boediono, (2003, h : 60) menyatakan pelayanan adalah suatu
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan
kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan
tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka
memenuhi kebutuhan dengan menggunakan metode-metode atau prosedur-
prosedur tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam mencapai
suatu tujuan.
11
2.3.1 Manfaat Pelayanan
Mengingat arti pentingnya kualitas, banyak para pakar berpendapat bahwa
manfaat dari menciptakan dan mempertahankan dan kualitas jauh lebih besar
daripada biaya yang dikeluarkan untuk meraihnya atau biaya akibat kualitas
buruk. Bahkan kualitas jasa atau pelayanan yang unggul dewasa ini, dipandang
sebagai sarana untuk meraih keunggulan dalam persaingan. Sejalan dengan hal
tersebut, Tjiptono (2008, h : 54), mengemukakan bahwa “kualitas hubungan yang
erat dengan kepuasan pelanggan, selanjutnya kepuasan pelanggan dapat
menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada organisasi yang
memberikan kualitas yang memuaskan”. Selanjutnya Tjiptono (1996, h : 79)
mengemukakan manfaat dari kualitas jasa/pelayanan yang unggul, yaitu:
1. Hubungan organisasi dan para pelanggannya menjadi harmonis
2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang.
3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan
4. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang mengungkan bagi
organisasi.
5. Laba yang diperoleh dapat meningkat
Ciri pelayanan organisasi publik, yaitu harus memiliki (1) susunan
strategi pelayanan yang baik; (2) orang-orang dilevel operasional yang memiliki
orientasi yang tinggi kepada pelanggan; (3) sistem yang tidak menyulitkan para
pelanggannya.
2.3.2. Tujuan Pelayanan
Tujuan Pelayanan pada dasarnya adalah untuk memuaskan masyarakat,
Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang tercermin dari:
12
1 Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara
memadai serta mudah dimengerti;
2 Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3 Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektivitas;
4 Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5 Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial,
dan lain-lain;
6 Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan.
2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Dalam Pelayanan
Menurut parasuraman yang dikutip dalam Tjiptono (2008: h.70), di dalam
mengevaluasi kualitas pelayanan perusahaan yang dapat digunakan sebagai
kerangka perencanaan strategi dan analisis, adapun dimensi-dimensi tersebut
adalah sebagai berikut:
13
a) Bukti langsung (tangibles), segala fasilitas fisik termasuk perlengkapan
yang terlihat dimata konsumen (masyarakat). Seperti lokasi, kebersihan
ruangan, tempat parkir, keterampilan pegawai dan sarana komunikasi.
b) Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para
konsumen.
c) Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan sesuai
yang di janjikan terpercaya dan akurat, konsisten dan sesuai pelayanan.
d) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan dari para staf dan
karyawan untuk membantu para pelanggan (masyarakat) dan memberikan
pelayanan dengan cepat.
e) Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan kesopanan dan
sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau
keragu – raguan.
2.4 Aparatur
2.4.1 Pengertian Aparatur
Aparatur adalah Perangkat alat negara pemerintah, para pegawai negeri,
alat kelengkapan negara, yang meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan,
dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda
pemerintahan. Aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
suatu lembaga pemerintahan, sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk
mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan. aparatur
pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus dilandasi dengan rasa
14
tanggung jawab dan menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.
Setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sesuai dengan pendapat Handayaningrat,
(Handayani, 2009 h : 154) yang mengatakan bahwa aparatur merupakan aspek-
aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau
negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.
Menurut Setyawan (2008, h : 169), aparatur adalah pekerja yang digaji
pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan
kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sedang Wijaya (2008, h : 25), mengatakan bahwa aparatur adalah sebagai
life orgasasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas –
tugasnya yang bersifat spesisialsasi dilaksanakan dalam sistem adminitrasi dan
khususnya oleh aparatur pemerintah itu sendiri.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aparatur adalah
seseorang yang bekerja di biro pemerintahan dan digaji oleh pemerintah untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan dilandasi rasa tanggungjawab serta
menciptakan kualitas Kinerja yang optimal, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat.
2.4.2 Aparatur Pemerintah
Aparatur Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah dan
melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada
masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku (Setyawan, 2007 : 169).
15
Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untuk menjalankan semua
tugas-tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Aparat
pemerintah terstruktur dalam sebuah instansi pemerintahan, yaitu alat-alat instansi
untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dan tujuan-tujuan pemerintahan.
Dalam hal ini dibutuhkan aparatur pemerintah yang mampu untuk
membawa administrasi pembangunan ke dalam peran pentingnya, dalam bentuk
pelayanan kepada masyarakat.
Ada 4 (empat) bentuk peranan pemerintah, yaitu:
1. Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan,
2. Sebagai abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam
masyarakat,
3. Sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembangunan
masyarakat,
4. Sebagai development agent atau unsur pendorong pembangunan/
pembaharuan.
Untuk menyelaraskan aparatur pemerintah dan pelaksanaan pembangunan
di Indonesia perlu dikembangkan ide-ide baru mengenai aparatur pemerintahan.
Sejumlah paradigma baru aparatur pemerintahan:
1) Aparatur yang berdaya guna: mampu memanfaatkan dana, daya,
sarana/prasarana, SDM yang jumlahnya terbatas.
2) Aparatur yang berhasil guna: mampu memanfaatkan dana, sarana,
prasarana dan SDM yang telah telah dialokasikan dengan hasil yang
optimal.
16
3) Aparatur yang produktif: mampu memperoleh hasil yang maksimal dengan
menggunakan masukan yang minimal.
4) Aparatur yang bersih: bebas dari kecurangan.
5) Aparatur yang berwibawa: kemampuan memberikan pelayanan yang
cepat, aman, dengan prosedur yang sederhana tetapi bersahabat.
6) Aparatur yang profesional: mengetahui seluk beluk tugas dan segala
implikasi.
7) Aparatur yang kreatif: mempunyai ide-ide untuk meningkatkan
produktifitas kerja.
8) Aparatur yang inovatif: mempunyai sifat untuk selalu mencari,
menemukan dan menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan
teknik baru dalam tugas dan pekerjaannya.
9) Aparatur yang transparan: terbuka dalam perumusan kebijaksanaan,
pengambilan keputusan, dan lain-lain.
10) Aparatur yang peka: mampu melakukan deteksi secara dini terhadap
berbagai hal yang terjadi.
11) Aparatur yang antisipatif dan proaktif: mampu mengenali sifat, jenis dan
bentuk perubahan yang terjadi dan mengantisipasinya secara dini.
12) Aparatur yang mempunyai misi: pemimpin yang berorientasi pada masa
depan.
2.4.3 Aparatur Pemerintah Tingkat Daerah
Sejak ditetapkannya UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah, usaha-usaha penyempurnaan dan pemantapan
aparatur Pemerintah di Daerah terus dilakukan dari tahun ke tahun.
17
Kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan
di daerah dan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab.
Dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan
di daerah, koordinasi Kepala Wilayah Daerah atas instansi-instansi vertikal
makin dapat ditingkatkan dengan diterbitkannya Keppres No.10/1986 yang
menegaskan kedudukan Kepala Wilayah Daerah sebagai Pimpinan Muspida.
Kedudukan itu juga telah memantapkan peranan Kepala Wilayah Daerah sebagai
administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan.
2.4.4 Pemerintahan
Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat bisa menjalankan
kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang
ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah
menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan
untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan
kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2008 : h.13).
Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2008 : h.192), menyatakan
bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena
itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.
Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa
18
kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat
yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat.
Sedangkan menurut Ndraha, (2007 : h.5) pemerintahan adalah sebuah
sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan
tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil.
Poeeelje (dalam hamdi, 2009 : h.52) menegaskan bahwa pemerintahan
dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara
terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.
2.5. Camat
Menurut Bayu (2009), Camat adalah seseorang yang mengepalai dan
membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.
Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti
salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah Kecamatan yaitu
pengendalian pembangunan.
Di samping itu juga Camat menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dalam Bab IV menyebutkan
bahwa:
1. Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian
wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah.
19
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyeleng-
garakan tugas umum pemerintah meliputi:
a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat
Kecamatan;
f) Membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa
atau Kelurahan.
4. Kepala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
Bupati/Walikota atau usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dri Pegawai
Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Camat dalam hal menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) di vantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung
jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah Kabupaten atau
Kota;
20
6. Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung
jawab kepada Camat;
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota dengan
berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang ada.
2.5.1 Konsep Kecamatan
Wilayah kecamatan mempunyai batas-batas tertentu, wilayah ini ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi pemerintahan di bawah Kabupaten yang tidak berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal
126:
1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda
berpedoman pada peraturan pemerintah.
2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh camat
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian
wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan
Otonomi Daerah.
2.5.2 Konsep Pembangunan Dalam Kecamatan
Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk
diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu paling tepat mengartikan
pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah
berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan marksis,
modernisasi dan lain-lain. Pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya
21
terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada
setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling
manusiawi.
Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utama yang perlu
diketahui dalampembangunan yaitu:
1) Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah.
2) Terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan
bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada beragaman dalam
seluruh aspek kehidupan.
3) Mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan
harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai
moral dan etika umat (Nugroho dan Danuri, 2010 h : 9).
2.6. Pemerintah Desa
Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain
sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil
yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam
di dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan
menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap
menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah
yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah
Camat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia,
wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan
menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui
Pemerintah dan pemerintah daerah).
22
Pada awalnya, sebelum terbentukya sistem pemerintahan yang menguasai
seluruh bumi nusantara sebagai suatu kesatuan negara,1 urusan-urusan yang
dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara
turun temurun sebagai norma-norma atau bahkan sebagian dari norma-norma itu
telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi
bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan yang
dijalankan secara turun temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni
tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan
(dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai urusan pemerintahan), bahkan
sampai pada masalah penerapan sanksi, baik secara perdata maupun pidana.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dari
sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan
geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak
kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan
alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara
sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang
kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2009 h : 18).
Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa
masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya
23
masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Jumlah Penduduk.
b. Luas Wilayah.
c. Bagian Wilayah Kerja.
d. Perangkat, dan.
e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
2.6.1. Konsep Pembangunan Desa
Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan
"pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun
setidak-tidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam anti sadar atau siuman.
Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri.Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam
arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi
pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku)
(Ndraha, 2007 h : 17).
Pembangunan menurut Tjokroamidjojo (2007 h : 27), adalah "usaha
perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan
bertahap". Menurut Siagian (2008 h : 31).
2.6.2. Pelayanan Informasi Teknologi
Layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat beragam. Untuk jenis
dan urusan layanan yang diberikan di semua desa/kelurahan sama. Dengan
kemajuan teknologi, harapannya dapat diterapkan untuk layanan di
desa/kelurahan. Dari daerah yang telah diambil sebagai sampel, tiap-tiap daerah
memiliki bentuk penerapan aplikasi yang berbeda untuk tiap desa/kelurahan, ada
24
yang penerapannya berasal dari swadaya kelurahan/desa, dan ada juga yang
mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Penerapan dan pengembangan IT
dalam aspek pelayanan masih belum maksimal di Jawa Timur. Namun demikian,
penerapan IT kedepannya harus dapat mengakomodir semua kebutuhan layanan
dengan pembuatan sistem yang baik.
2.6.3. Standar Pelayanan Administrasi Desa/Kelurahan
Tujuan penerapan IT ini adalah untuk memecahkan kekurangan organisasi
dan mempermudah pekerjaan pemerintah. Prasyarat adanya pengembangan e-
administration pemerintah yang efisien yang mencakup analisis situasi saat ini
dikaitankan dengan semua sumber daya yang relevan untuk pembangunan,
pemeliharaan dan penguatan dalam satu sistem e-administrasi tersebut. Sehingga,
dengan adanya SPM (standar pembangunan minimal) dapat memberikan
kejelasan tentang sistem layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat.
2.6.4. Pelayanan Terhadap Masyarakat
Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi
lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma
pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang
sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan
yang berorientasi kepuasan masyarakat sebagai berikut:
a. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang
memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan
masyarakat.
25
b. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan aparat desa dan masyarakat
sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap
fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.
c. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.
d. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi
pada hasil, sesuai dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan
masyarakat.
e. Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
f. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari
masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya.
Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan
kepada masyarakat diharapkan juga memiliki :
a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.
b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan.
c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat.
e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik pada masyarakat.
Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur
kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat
terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa
menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan
selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 , yang
telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan,
26
diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan
sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tentang
Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72
tentang Pemerintahan Desa.
Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah
penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi
dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi
dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah. Perencanaan
pembangunan didaerah pedesaan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan
pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam pembangunan
desa.
2.7 Pembangunan
Istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun” sebagai konsep
pembangunan mempunyai lima arti: pertama, “sadar” atau “siuman,” kedua.
“bangkit” atau “berdiri,” ketiga, “bentuk (form),” keempat, “membuat,”
“mendirikan,” dan kelima, “mengisi” atau “membina.”
Menurut Todaro (2007 h : 51), pembangunan merupakan suatu kenyataaan
fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin demi
mencapai kehidupan yang lebih baik.
Sedangkan Siagian (2008, h:2), mengatakan pembangunan merupakan
sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).
27
Katz dalam Ndraha (2009, h : 30) mendefinisikan pembangunan adalah
segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu
keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah
suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana dan berkelanjutan untuk
perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dan
menyangkut semua aspek kehidupan.
2.7.1. Tujuan Pembangunan
Menurut Gant dalam Suryono (2009, h : 31), tujuan pembangunan ada dua
tahap. Tahap (1) pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan
kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap (2)
adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup
bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan
pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan,
yang di antaranya adalah ketertiban masyarakat di dalam pembanguan.
Sedangkan menurut Nasution (2008, h : 28-29), pembangunan memiliki
dua tujuan yaitu:
1. Tujuan Umum
Adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dengan ide-ide manusia,
komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal terbaik
yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat
pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.
28
Tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangan rasional dan dapat
direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang ada dengan tujuan
akhir pembangunan.
2.8. Pengertian Gampong
Gampong merupakan kesatuan hunian’asli’ Aceh yang dikenal sejak
sebelum sebelum Aceh menjadi wilayah keselurahan (Abad ke 16). Gampong
adalah kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat, bahkan
sebelumnya mukim yang merupakan kumpulan beberapa gampong, yang muncul
setelah masa konsultan di abad ke 16 dan 17.
Dalam pasal 2 dan 3 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan
gampong, menyebutkan bahwa gampong merupakan organisasi pemerintahan
terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas
menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina
masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari’ah Islam.
Pasal 1 Angka 20 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah
mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan
urusan rumah tangganya sendiri.
Menurut Djuned (2008, h : 11) mengemukakan bahwa: “gampong dalam
arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, blang,
padang dan hutan. Dalam arti hukum Gampong merupakan Persekutuan
Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial. Sufi (2002, h:33-39)
berpendapat bahwa :
29
“Gampong terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636),
yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di
Aceh. Pada masa itu, sebuah gampong terdiri dari kelompok rumah
yang letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan gampong disebut
keuchik, yang dibantu seseorang yang mahir dalam masalah
keagamaan dengan sebutan teungku meunasah. Gampong
merupakan pemerintahan bawahan dari mukim”.
Sedangkan Badruzzaman Ismail, Dkk (Dalam Jakfar 2012, h: )
mengatakan bahwa “Gampong adalah daerah yang memiliki rakyat dengan
susunan pemerintahan sendiri. Dia juga menambahkan bahwa suatu gampong juga
memiliki tatanan aturan, harta kekayaan dan batas teritorial. Gampong berwenang
penuh untuk mengebangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi
menyelenggarakan peradilan adat dan sesuai dengan tatanan adat yang mereka
miliki.
Selanjutnya Djuned (2010, h:35), mengemukakan bahwa: “Gampong
dapat berarti sebagai tempat hunian penduduk atau persekutuan masyarakat
hukum adat dan dapat pula berarti sebagai suatu kesatuan unit pemerintahan di
negara kita”. Setiap gampong mempunyai sekurang-kurangnya sebuah meunasah
(mushalla), bahkan sekarang ini telah lebih dari satu meunasah (Mushalla).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gampong
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempumyai organisasi pemerintahan
terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati
wilayah tertentu, yang pimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak
melaksanakan rumah tangganya sendiri.
30
2.9 Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap Pembangunan
Gampong
Efektifitas pelayanan dalam pemerintahan sangat mempengaruhi, suatu
tindakan yang tegas dalam menggerakkan aparatur pemerintah agar berfungsi
dengan baik. Secara khusus dalam perspektif, maka sesuai dengan kondisi
nasional patut dibekali kepada aparatur pemerintah yang berkualitas untuk
menunjang proses pembangunan gampong. Profesionalisme pemerintahan dan
kinerja aparatur pemerintah berjalan sebagaimana mestinya akan berdampak pada
pelaksanaan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk itu, penilaian terhadap
pelayanan di pemerintahan dapat di lihat dari tingkat kemajuan yang telah dicapai
aparatur dalam bekerja.
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai
keberhasilan pelaksanaan terhadap penba ngunan gampong. Pembangunan pada
dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang
diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Namun semua upaya dari
pemerintah tidak akan berarti tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Peran
aparatur pemerintah menggambarkan tugas yang diemban dalam proses
perbaikan/perubahan suatu negara menuju keadaan yang lebih baik, khususnya di
negara Indonesia.
Efektifitas pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Dalam hal
ini berarti bahwa pelayanan aparatur pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat dalam hal pembangunan gampong.
Efektifitas pelayanan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
menurut pendapat Muliyasa (2009 h : 36), dapat dikategorikan kedalam dua
bagian yaitu:
31
a. Efektifitas pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Dalam hal
ini berarti bahwa aparatur pemerintah melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya untuk mengabdi pada kepentingan negara, menjalankan roda
pemerintahan yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi kelangsungan
pembangunan serta memberikan kesejahteraan kehidupan bangsa.
b. Efektifitas pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Dalam hal
ini berarti aparatur pemerintah bertugas sebagai pelayanan masyarakat
guna menyelesaikan atau melayani semua keperluan, kebutuhan atau
permintaan masyarakat yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup
masyarakat mulai tingkat desa sampai pada level yang lebih tinggi.
Pelayanan yang diberikan tentunya akan menjadi tolak ukur keberhasilan
aparatur pemerintah dalam memberikan pengaruh positif terhadap
pembangunan bangsa.
Efektifitas pelayanan sangat penting terhadap kelangsungan pembangunan
gampong untuk mewujudkan kelangsungan pembangunan yang berhasil guna,
karena tanpa adanya pelayanan pembangunan tidak bisa dilaksanakan sesuai
dengan yang telah ditetapkan.
2.10. Pelimpahan Fungsi Pelayanan dari Kabupaten ke Kecamatan
Pelimpahan Fungsi Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan Kebijakan
baru tentang otonomi daerah di Indonesia (dengan lahirnya UU No. 22 dan 25
Tahun 1999) memberikan implikasi sangat luas terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Indonesia. Implikasi tersebut tidak saja menyentuh pada
besarnya kewenangan daerah, tetapi juga pada kelembagaan dan kepegawaian
32
daerah. Jika kewenangan yang dilaksanakan Daerah berubah (meluas) maka
kelembagaan Daerah juga berubah untuk mewadahi kewenangan yang ada.
Organisasi harus didesain sedemikian rupa agar kewenangan-kewenangan
yang luas tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Selanjutnya formasi
pegawai juga berubah sesuai dengan tuntutan organisasi ataupun kelembagaan
yang dibentuk. Perubahan yang cukup mendasar terjadi pula pada konstruksi dan
bentuk susunan daerah. Jika pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1974, daerah
otonom (sebagai konsekwensi diberlakukannya desentralisasi) keberadaannya
berimpit dengan wilayah administrasi (sebagai konsekwensi penerapan
dekonsentrasi), sehingga penyebutannya menjadi: Propinsi Daerah Tingkat I dan
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Maka dengan berlakunya UU No. 22
Tahun 1999 terjadi perubahan yang mendasar, dimana hanya Propinsi saja yang
melaksanakan dua bentuk kewenangan yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi,
sedangkan Daerah Kabupaten/Kota semata-mata menjalankan kewenangan
desentralisasi saja. Implikasi lebih lanjut dengan diterapkannya UU No. 22/1999
sebagaimana tertuang dalam pasal 129 adalah dihapuskannya lembaga Pembantu
Bupati; kemudian Camat tidak lagi merupakan Kepala Wilayah namun sebagai
Perangkat Daerah (Pasal 66).
Kecamatan menurut UU No. 22 tahun 1999 merupakan perangkat daerah
Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat.
Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris daerah Kabupaten/Kota
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan
sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Camat
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. (Pasal 66) Dihapusnya Pembantu
33
Bupati dan terjadinya perubahan status Camat dan Kecamatan menunjukkan
bahwa implikasi pelaksanaan UU No. 22/1999 akan berdampak cukup luas
terhadap peran dan fungsi Kecamatan. Dari gambaran tersebut nampak bahwa
dalam rangka menunjang pelaksanaan UU No. 22/1999 perlu ada rekonstruksi
mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini tidak terlepas dari
posisi Camat yang semestinya sangat strategis karena menerima pelimpahan
sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota. Diharapkan sebagian dari
kewenangan yang dipandang relevan dan tepat bagi tuntutan pelayanan
masyarakat akan diserahkan kepada Camat, dan seterusnya sebagian kewenangan
Camat juga diserahkan kepada Kelurahan.
Adapun Kelurahan menurut UU No. 22/1999 adalah perangkat kecamatan
yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, yang disebut Lurah. Lurah diangkat dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul
Camat. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari
Camat. Lurah bertanggungjawab pada Camat. (Pasal 67) Adanya perubahan peran
menurut UU No. 22/1999 dimana Camat dan Kelurahan diletakkan pada posisi
strategis bahkan sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, maka
penting kiranya melakukan identifikasi fungsi-fungsi pemerintahan yang
sebaiknya dilaksanakan di Kelurahan.
Berkaitan dengan pelaksanaan SPM, alangkah baiknya Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (dalam hal ini Bupati/Walikota) juga melakukan identifikasi
kewenangan/fungsi yang sebaiknya diserahkan pada Camat dan Lurah untuk
melaksanakan sebagian kewenangan/fungsi yang ada di SPM. Pada dasarnya
kecamatan maupun kelurahan merupakan tingkatan wilayah yang memiliki posisi
34
yang sangat dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu bentuk maupun macam
kewenangan/fungsi yang diserahkan pada camat dan lurah seyogyanya bersifat
praktis, sederhana, dan menyentuh kehidupan riil masyarakat.
Bagan 2 berikut ini merupakan garis organisasi terkait pemerintahan
daerah dengan cara penyerahan sebagian kewenangan (termasuk SPM) dari
Bupati/Walikota kepada Camat dan Lurah.
Gambar 1. Bagan Penyerahan Wewenang Bupati/Walikota kepada Camat
dan Lurah.
Dengan desain yang pas, bisa dioptimalkan peran Kecamatan
danKelurahan dimasa-masa mendatang, khususnya di dalam penyelenggaraan
fungsi penyediaan pelayanan. Karena dengan dilimpahkannya sebagian
fungsifungsipenyediaan pelayanan dari pemerintah daerah ke Kecamatan dan
Kelurahan akan memiliki manfaat yang besar seperti:
1. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan
sasaran;
2. Dengan pelayanan yang langsung kepada masyarakat, maka semakin kecil
rantai birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam rangka
memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah;
Bupati/Walikota Camat Lurah
Dilimpah
(Sebagian) Dilimpah
(Sebagian)
35
3. Dengan rantai birokrasi yang semakin pendek, juga memungkinkan
Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas
dalampenyelenggaraan pelayanannya.
36
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan “Efektifitas
Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan
Gampong”. Taylor dan Bogdan dalam Danin (2007, h : 41), mengatakan bahwa
penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data
deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat
diamati dari orang-orang yang diteliti.
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
3.2.1 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu :
1. Data Primer
Data primer adalah data dikumpulkan atau diolah sendiri oleh suatu
perusahaan dengan mendatangi responden langsung. Subana, dkk (2008 h : 21).
Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh
dari wawancara dan jawaban responden pada kuesioner yang telah diberikan.
Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian.
2. Data Sekunder
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun
telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Data sekunder diperoleh
dari dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan keterangan
36
37
lainnya yang ada kaitannya dengan obyek peneliti yang penulis lakukan di Desa-
desa yang ada di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
1. Kuesioner
Suatu penelitian mengenai suatu masalah yang dilakukan dengar jalan
mengedarkan suatu pertanyaan berupa formulir, diajukan secara tertulis kepada
responden untuk mendapatkan jawaban tertulis.
2. Wawancara
Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu (Moleong, 2002 h : 135). Hal ini merupakan proses tanya jawab
lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara ini akan
dilakukan pada pegawai kecamatan yang lebih mengetahui tentang keadaan
kecamatan dan juga kepada masyarakat yang datang ke kantor camat untuk
memperoleh pelayanan dari aparat. Hal ini di lakukan untuk mendukung data
sudah ada dari penyebaran kuesioner.
3. Observasi
Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu mengumpulkan
data yang populer. Untuk itu terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun
instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk
daftar cek (chek list) atau daftar isian. Suatu studi yang disengaja dan sistematis
tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan
pencatatan. Metode ini digunakan untuk mengamati keadaan responden yang
38
tidak secara mudah dapat ditangkap melalui metode wawancara dan kuesioner.
Dari sini dapat diketahui keadaan sebenarnya dari kegiatan-kegiatan sehari-haari
responden. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode observasi
langsung yaitu pada Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
4. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang
pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan
masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada
pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah
penelitian untuk melengkapi bahan analisa.
3.2.3 Intrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah perangkat untuk mengali data primer dari
responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei
(Suyanto, 2006 h : 59).
Penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah suatu metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka
peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Moleong, 2002 h:4). Peneliti merupakan
instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan
skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan
wawancara dan informan.
Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian dimaksudkan untuk
mendapatkan data-data yang valid dan realible. Namun, untuk membantu
kelancaran dalam melaksanakannya, peneliti juga didukung oleh instrumen
39
pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke
lapangan maka peneliti akan membuat terlebih dahulu panduan wawancara untuk
memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan
dalam pengumpulan data yaitu dokumen, laporan-laporan dan lain sebagainya.
3.3. Teknik Analisa Data
Menurut Lexy J. Moleong (2000), analisa data adalah proses
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
sepeti yang disarankan. Analisa data adalah suatu kegiatan untuk meneliti,
memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat
interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk
mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Kalau ada, masalah tersebut harus
dirumuskan dengan jelas dan benar. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas
dan benar dari indikator-indikator yang ada, membandingkan dan meng-
hubungkan antara indikator yang satu dengan indikator lainnya.
Berikut ini beberapa indicator dalam efektifitas pelayanan Aparatur
Pemerintah Terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat.
a) Bukti langsung (tangibles),
b) Empati (empathy),
c) Kehandalan (reliability),
d) Daya tanggap (responsiveness),
e) Jaminan (assurance).
40
3.4 Pengujian Krediibilitas Data
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan
ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan
member chek. Digunakan uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih
mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono, 2008 h : 270).
1. Perpanjangan Pengamatan. Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan
karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang
diperoleh masih kurang memadai. Menurut Moleong (2001 h : 327)
perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian
sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.
2. Peningkatan Ketekunan. Berarti melakukan pengamatan secara lebih
mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan
dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun
dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk
memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.
3. Triangulasi. Analisa triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk
mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan suatu teori saja, satu
macam data atau satu metode penelitian saja (Sugiono, 2007 h : 225).
Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara. Menurut (Sugiono, 2008 h : 273-274), terdapat
minimal 3 (tiga) macam triangulasi, yaitu :
a) Triangulasi sumber data. Pada triangulasi ini, data di cek kredibilitasnya
dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik teknik yang
41
sama, misalnya mengecek sumber data antara bawahan, atasan dan
teman.
b) Triangulasi teknik pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya
dengan menggunakan berbagai teknik yang bebeda dengan sumber data
yang sama.
c) Triangulasi waktu pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya
dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan
teknik yang sama.
Triangulasi menjadi data yang di peroleh dalam penelitian menjadi
lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data
(Sugiyono, 2008 h : 241).
4. Pemeriksaan teman sejawat. Dilakukan dengan mendiskusikan data hasil
temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan
mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan
yang berguna untuk proses penelitian.
5. Analisa kasus negatif. Menurut Sugiyono (2008 h:275) melakukan analisis
kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan
bertentangan dengan data yang telah ditemukan.
6. Member Check. Dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian
kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek
kebenaran data dan interprensinya. Menurut Moleong (2002 h:336),
pengecekan dilakukan dengan jalan :
a. Penilaian dilakukan oleh responden
b. Mengkoreksi kekeliruan
42
c. Menyediakan tambahan informasi
d. Memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan
kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisa data.
e. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.
Pengujian kredibilitas (credibility) bertujuan untuk menilai kebenaran dari
temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan
mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai
pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang
telah di traskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan/informan.
.
43
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian
4.1.1. Gambaran Wilayah Kecamatan Meureubo
Kecamatan Meureubo merupakan salah satu kecamatan yang ada di
Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Meureubo merupakan nama dari Ibu Kota
Kecamatan ini, dengan luas wilayah adalah 112,87 Km2. Sedangkan untuk
persentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten adalah 3,85%. Jumlah
Mukim yang terdapat di Kecamatan ini adalah 2 mukim, dan terdiri dari 26
Gampong.
4.1.2. Batas Wilayah
Hubungan Kecamatan Meureubo dengan beberapa Kecamatan lainnya
sangat dekat, hal tersebut sesuai dengan batas-batas wilayah Kecamatan ini
dengan Kecamatan lainnya:
a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Pante Ceureumen
b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Samudera Indonesia
c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Johan Pahlawan
d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Nagan Raya
4.1.3. Keadaan Penduduk
Jumlah Penduduk di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat pada
Tahun 2011 adalah sebanyak 21.013 jiwa, dan pada tahun 2011 mengalami
peningkatan menjadi 22.999 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduknya tersebar
43
44
pada 26 Gampong yang ada di Kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel. 4.1 berikut ini.
Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk dan rata pertumbuhan pertahun di Kecamatan
Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2011 – 2012.
No Nama Gampong Jumlah Penduduk Pertumbuhan
per Tahun (%) 2011 2012
1 Peunaga Cut ujong 1.037 1.115 7,52
2 Gunong Kleng 1.619 1.645 1,61
3 Peunaga Pasi 321 308 4,05
4 Peunaga Rayeuk 991 1.021 3,03
5 Paya Peunaga 2.030 3.252 60,20
6 Langung 1.671 1.760 5,33
7 Meureubo 2.211 2.324 3,93
8 Ujong Drien 1.195 1.170 2,09
9 Pasi Pinang 949 739 22,13
10 Ujong Tanjong 1.023 1.021 0,20
11 Bukit Jaya 464 439 5,39
12 Buloh 130 154 18,46
13 Ranto Panyang Timur 583 661 13,38
14 Ranto Panyang Barat 638 638 -
15 Mesjid Tuha 716 716 -
16 Ujong Tanoh Darat 1.935 1.899 1,86
17 Ranub Dong 585 547 6,50
18 Pasi Mesjid 259 649 150,58
19 Pulo Teungoh Ranto 267 293 9,74
20 Balee 496 580 16,94
21 Sumber Batu 272 321 18,01
22 Pasi Aceh Baroh 598 605 1,17
23 Pasi Aceh Tunong 553 648 17,18
24 Reudeup 198 228 15,15
25 Pucok Reudeup 140 310 121,43
26 Paya Baro RT. Panyang 132 156 18,18
Jumlah 21.013 23.199 9,45 Sumber: Data Sekunder Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, 2013
Berdasarkan penjelasan pada Tabel 4.1 di atas, mayoritas penduduk
terbanyak yang ada di Kecamatan Meureubo menurut BPS pada Tahun 2011-2012
berada di Gampong Paya Peunaga yakni sebesar 2.030 pada Tahun 2011 dan 3252
pada Tahun 2012, disusul oleh Gampong Meureubo yakni berjumlah 2.211 jiwa
(orang) pada tahun 2011 dan 2.324 pada Tahun 2012.
45
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo
Terhadap Pembangunan Gampong
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan
Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap
Pembangunan Gampong yang telah dilakukan. Menunjukkan bahwa efektifitas
pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan terhadap pembangunan gampong
telah berjalan cukup efektif, namun masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat
dari hasil wawancara yang telah dilakukan.
Hasil wawancara dengan Camat Meureubo, beliau mengatakan bahwa :
“Efektifitas pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan
Meureubo terhadap pembangunan Gampong terbilang cukup
baik. Hal ini sebagaimana yang telah berjalan selama ini, banyak
perusahaan yang telah melakukan eksplorasi terhadap barang
batubara yang baik secara langsung maupun tidak langsung
berdampak positif pada pembangunan di kecamatan meureubo,
namun kami merasa masih terdapat banyak kekurangan terhadap
pelayanan bagi masyarakat terutama dengan kondisi kemampuan
aparatur kami yang kurang mampu memahmi kondis
perkembangan teknologi yang menuntut adanya percepatan dalam
pelayanan, sehingga tidak terkesan menghambat administrasi
pelayanan bagi setiap warga maupun para pengusaha yang secara
langsung maupun tidak langsung dapat memberi dampak bagi
pembangunan di Kecamatan ini ” (wawancara Senin, 20
September 2014).
Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kabag Humas Kecamatan
terkait dengan Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo
Terhadap Pembangunan Gampong beliau menyatakan bahwa :
“Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan
Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong berjalan cukup baik
dan lancar. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya surat keluar dan
masuk yang tersimpan sebagai arsip kecamatan yang
membuktikan bahwa mobilitas terhadap kemajuan pembangunan
yang ada di Kecamatan Meureubo, khususnya Gampong-
46
gampong yang memiliki potensi, dapat menjadi pemicu
kemajuan. Namun demikian, kami selaku pihak yang langsung
berhubungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan terkadang
kurang masilmal dikarenakan kekurangan tenaga profesional,
sehingga banyak warga yang mengeleuh dengan pelayanan yang
diberikan.” (Wawancara Senin, 20 Maret 2014)
Pernyataan di atas, juga di dukung hasil wawancara dengan Kechik
Meureubo sebagai Pemimpin di Gampong yang mengatakan bahwa :
“Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan
Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong Meureubo
khususnya telah memberikan warna baru terhadap kemajuan
pembangunan di Kecamatan, khususnya Gampong Meureubo.
Akan tetapi dalam perjalanan pelayanan tersebut adanya
kekisruahan dalam hal perpolitikan di daerah juga menjadi factor
penyebab adanya tebang pilih dalam hal pelayanan, sehingga ada
warga yang bersebrangan dalam hal pilihan dalam pilihnya juga
menjadi penyebab kurang harmonisnya antara pemberi layanan
dan yang membutuh ” (Wawancara Selasa, 21 September 2014)
Beberapa tambahan hasil wawancara penulis dalam mencari informasi
terkait dengan Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo
Terhadap Pembangunan Gampong terhadap tokoh masyarakat yang ada di
Kecamatan Meureubo khususnya Gampong Meureubo, diantaranya :
Hasil wawancara dengan tokoh pemuda (Helmi) terkait dengan Efektifitas
Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan
Gampong, Beliau menyatakan bahwa :
“selama ini saya merasakan efektifitas pelayanan aparatur
pemerintah Kecamatan Meureubo terhadap pembangunan
gampong telah cukup baik, hal ini dilihat dari sisi kemajuan
pembangunan yang telah berjalan. Saya mewakili para pemuda
Gampong sangat bersyukur dengan kemajuan yang telah
berkembang. Namun walau demikian masih ada warga yang
mengeluh terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan. Khususnya
masalah sikap dan perlakuan yang kurang enak dirasakan.”
(Wawancara Selasa, 21 September 2014)
47
Selanjutnya Ibu Sutina selaku Warga Masyarakat yang telah penulis
wawncarai menyatakan bahwa :
“Secara umum kami para ibu merasakan sebuah kebahagian
dengan pelayanan yang telah berjalan secara efektif terhadap
pembangunan gampong, khususnya Gampong Meureubo, namun
begitu kami masih merasakan ada kesenjangan antara aparatur
Kecamatan yang kurang memberikan respon positif dalam proses
pelayan selama ini, sehingga ada urusan surat menyurat yang
terlalu lamban ditangani sehingga menimbulkan rasa kecewa.
Kami mengungkapkan ini agar ke depan jauh lebih baik lagi
dalam pelayanan agar mengarah kepada kemajuan” (Wawancara
Rabu, 19 Maret 2014).
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Icha, selaku masyarakat Gampong
meureubo yang mengatakan bahwa:
“Pelayanan terhadap masyarakat yang kami rasakan selama imi
ada yang kurang menyenangkan, namun kami tetap berterima
kasih karena surat menyurat sebagai taat administrasi warga
Negara telah terlayani. Hanya saja kami ke depan sangat berharap
agar pelayanan yang ada di kecamatan jauh lebih baik. Hal ini
dilakukan agar pembangunan yang telah berlangsung selama ini
dapat membuktikan bahwa pelayanan yang telah diberikan cukup
efektif terhadap pembangunan gampong” (Wawancara Rabu, 22
September 2014).
Berdasarkan paparan pada hasil obeservasi dan wawancara tersebut di atas,
dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pelayanan pemerintah terhadap
pembangunan Gampong dapat dikatakan bahwa betapa pentingnya akan
pelayanan yang berjalan secara efektif oleh pemerintah khususnya kecamatan
Meureubo terhadap pembangunan Gampong.
Namun hal-hal yang sifatnya memiliki respon negative terhadap suatu
pelayanan perlu ditiadakan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara
warga denga aparatur pemerintah dalam proses interaksi terhadap pelayanan yang
ada, sehingga tidak berdampak negatif pada sebuah kemajuan.
48
Dari hasil tersebut, di sadari bahwa pelayanan yang efektif dapat
mempercepat pembangunan dan kemajuan suatu gampong. Sehingga dengan
demikian pelayanan yang efektif wajib untuk dipertahankan dan bahkan
ditingkatkan agar kemajuan yang ada terus berjalan sesuai dengan harapan yang
ada.
Di satu sisi manusia sebagai aparatur Pemerintah yang membidangi
langsung terhadap tugas dan kewajibannya perlu di dukung oleh kemampuan dan
kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Sehingga pelayanan
yang ada diharapkan dapat berjalan secara efektif.
Di sisi lain, para aparatur Gampong juga diharapkan dapat bersikap dan
arif dalam melayani setiap kebutuhan administrasi surat menyurat para warga
masyarakat, sehingga tidak berdampak pada tanggapan masyarakat bahwa adanya
apatisme maupun kurang baik dalam merespon keluhan para warga. Hal ini
dilakukan agar adanya saling menghargai antara keduanya.
Beberapa indikator dalam efektifitas pelayanan di kantor Kecamatan
Meureubo terhadap kemajuan gampong, diantaranya :
a) Bukti langsung (tangibles), Fasilitas dan dukungan lainnya dalam
pelayanan sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan dapat
maksimal. Terutama dalam ketepatan waktunya.
b) Empati (empathy), Sikap para aparatur gampong dalam pelayanan perlu
menarik simpatik warga agar memiliki rasa empati pada para aparatur
tersebut.
49
c) Kehandalan (reliability), dalam pelayanan perlu memperhatikan
kehandalan dalam pelayanan agar mudah dimengerti oleh para masyarakat
yang membutuhkan pelayanan.
d) Daya tanggap (responsiveness), daya tanggap yang baik dari aparaut
diperlukan untuk memudahkan pemahaman terhadap layanan yang
diberikan.
e) Jaminan (assurance). Jaminan dan kepercayaan dalam pelayanan
diperlukan untuk memberikan keyakinan bagi para masyarakat yang
membutuhkan pelayanan.
Kelima indikator tersebut menjadi satu kesatuan dalam pelayanan di
Kantor Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
4.3 Pembahasan
4.3.1. Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo
Terhadap Pembangunan Gampong
Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo
Terhadap Pembangunan Gampong yang telah berjalan dapat tercapai oleh
beberapa factor :
a. Fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kantor Kecamatan Meureubo
perlu mendapatkan perhatian, agar maksimal dalam pelayanan.
b. Kemampuan para Aparatur Pemerintah Gampong yang cukup profesional
dalam menjalankan tugasnya.
c. Memiliki kemampuan yang baik terhadap pelayanan di Kecamatan.
d. Adanya partisipasi masyarakat yang baik secara langsung maupun tidak
langsung memberikan dampak positif terhadap pembangunan di gampong.
50
Kemajuan Pembangunan di Gampong sangat bergantung pada kondisi
manusianya yang memiliki kewenangan dalam menangani berbagai proses
administrasi pelayanan. Kondisi ini diharapkan memberikan hasil yang cukup
baik dalam pembangunan, khususnya di Gampong yang ada di Kecamatan
Meureubo. Sehingga pada akhirnya kemajuan pembangunan yang ada di
Gampong dapat berjalan sesuai harapan.
Dengan adanya efektifitas dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah Kecamatan Meureubo, diharapkan ke depan akan terbentuknya suatu
kesinambungan antara aparatur pemerintah dengan warga masyarakat sehingga
pembangunan yang ada di kecamatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan.
51
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa Efektifitas
Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan
Gampong diantaranya : Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan
Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong telah cukup memuaskan warga
masyarakat yang ada di Kecamatan Meureubo khususnya, maupun warga
masyarakat lainnya diluar kecamatan tersebut yang juga memberikan kontribusi
bagi kemajuan pembangunan Gampong. Untuk mendukung kemajuan Gampong
dibutuhkan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan dalam pelayanan agar
mendapatkan hasil yang maksimal. Adanya kemampuan yang cukup baik oleh
para aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo menyebabkan pelayanan berjalan
dengan efektif, hanya saja belum dapat berjalan secara maksimal. Partisipasi
warga masyarakat baik yang berdomisli di Gampong maupun warga masyarakat
di luarga gampong tersebut.
5.2 Saran
1. Bagi Masyarakat, Dengan adanya hasil penelitian terkait dengan
Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo
Terhadap Pembangunan Gampong dapat mempercepat pembangunan yang
ada di Kecamatan Meureubo khususnya Gampong yang ada di Kecamatan
tersebut.
51
52
2. Bagi penulis, dengan adanya hasil penelitian ini dapat meningkatkan
wawasan penulis dalam aplikasi ilmu yang dimiliki dengan kenyataan
yang ada di lapangan.
3. Bagi Instansi terkait, dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi
bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang lebih baik di
masa-masa yang akan datang, khususnya dalam Efektifitas Pelayanan
Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan
Gampong.
53
DAFTAR PUSTAKA
Abdurahmat. 2007. Efektifitas. Jakarta. Rineka.
Badudu dan Sutan. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Bintoro. 2008. Konsep Statistik Pembangunan.Jokyakarta; Renika Putra.
Boediono. 2009. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta.
Depdiknas. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai
Pustaka.
Hadi Amirul, dkk. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka
Setia.
Haris, Syamsuddin. 2007. Paradigma Baru Otonomi Daerah. Jakarta: P2P-LIPI.
Helmi Fuady, Ahmad, dkk. 2008. Memahami Anggaran Publik. Yogyakarta:
IDEA Press
Juned, T. M. 2009. Menuju Revitalitasasi Hukum dan Adat Aceh, Yayasan
Rumpun Bambu dan CSSP. Jakarta.
Kartasasmita, Ginandjar. 2007. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3S.
Kotler. 2008. Reformasi Pelayanan publik. Jakarta: Bumi Askara.
Lexy, J Moleong, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaaja
Rosda Karya.
Moenir. 2008. Prosedur dan Metode Pelayanan. Jakarta: Bumi Askara.
M. Puteh. Jakfar. 2012. Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh.
Granfindo Litera Media. Jakarta.
Nasution, Zulkarimen, 2008. Komunikasi Pembangunan : Pengenalan teori dan
Penerapannya, Edisi Revisi, Rajawali Pers. Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu. 2008. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
Setyawan Salam, 2008. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Bandung: Alfabeta.
53
54
Sondang P. Siagian. 2008. Sumber Problem dan Upaya Pembenahan.
Jakarta:Grasindo.
Subana. Sudrajat. 2007. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV. Pustaka
Setia.
Sufi, Rusdi, dkk, 2007, Strategi Pembangunan dan Kemisksinan, Rineka Cipta,
Jakarta.
Sugiyono. 2009, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
Suryono, Agus, 2012, Teori dan Isu Pembangunan Universitas. Malang Perss,
Malang.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 2008. Pengantar Administrasi Pembangunan.
Jakarta: LP3S.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Warella, 2007. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo.
Yuwono, Teguh (ed.). 2008. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah
Berdasar Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University.
55
Lampiran 1. Kegiatan Obervasi dan Wawancara pada Camat Kecamatan
Meureubo dan Tokoh Masyarakat Gampong Meureubo.
Observasi dan Wawancara dengan Camat Kecamatan Meureubo
Observasi dan wawancara dengan Camat Kecamatan Meureubo
Wawancara dengan Kabag Humas Kecamatan Meureubo
Wawancara dengan Staf Kantor Camat Meureubo
56
Observasi dan Wawancara Keuchik Gampong Meureubo
Observasi dan wawancara dengan Keuchik Gampong Meureubo
Kunjungan dan Wawancara dengan Warga Gampong Meureubo
57
Kunjungan dan Wawancara dengan Tokoh Pemuda Gampong Meureubo
Kunjungan dan Wawancara Dengan Tokoh Pemuda Gampong Meureubo
Kunjungan dan Wawancara Warga Masyarakat Gampong Meureubo
Recommended