View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
7
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah “Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”
Menurut (Soemitro, 2015:1) yang dimaksud dengan pajak adalah “Iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk pengeluaran umum”.
Pajak menurut Waluyo dalam (Suleman, 2019) adalah iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Suleman, 2019) pajak adalah iuran
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada
mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum .
8
Menurut Resmi dalam (Suleman, 2019) ciri-ciri pajak yang melekat pada
definisi pajak :
a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaanya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari
pemasukkannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai public
investment.
Menurut diana dalam (Suleman, 2019) pajak memiliki dua fungsi utama yaitu :
a. Fungsi Penerimaan (budgeteir)
Yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya
dalam kas Negara dengan tujuan membiayai pengeluaran Negara yaitu
pengeluarn rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan Negara pajak
berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
b. Fungsi Mengatur (regulerend)
Sebagai fungsi alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang
ekonomi, politik, budaya, pertahan keamanan).
2.1.2 Pengelompokkan Pajak
Adapun Pengelompokan Pajak menurut (Mardiasmo, 2016: 5–6) sebagai berikut :
1. Menurut Golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
9
Contoh : pajak penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh : pajak penghasilan
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak .yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan
atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas.
1) Pajak Provinsi,
contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan
bermotor.
2) Pajak Kabupaten/Kota
contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
10
2.2 Pajak Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (Suleman, 2019) Pajak daerah adalah kontribusi wajib
kepada daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan menurut waluyo (Suleman, 2019) Pajak daerah dimaksud iuran
kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.
Siahaan mengemukakan dalam (Sabil, 2015) bahwa pajak daerah adalah iuran
wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan
langsung yang seimban, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang –
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak
daerah atau pajak negara yang dikumpulkan oleh daerah di dalam teritorial
kekuasaannya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan
dengan tugas dan kewajiban daerah juga membenahi pembangunan daerah dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan Perundang – undangan
yang berlaku.
11
2.2.2 Dasar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Menurut purwanto dalam (sabil, 2017) Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah adalah
a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
b. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
2.2.3 Jenis Pajak Daerah
Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian menurut Mardiasmo dalam (Sabil,
2015) yaitu sebagi berikut :
1. Pajak Provinsi, terdir dari :
a. Pajak Kendaraan Bernotor,
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
d. Pajak Air Permukaan, dan
e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, terditi atas :
a. Pajak Hotel,
b. Pajak Restoran,
c. Pajak Hiburan,
d. Pajak Reklame,
e. Pajak Penerangan Jalan,
f. Pajak Penerangan Jalan,
g. Pajak Parkir,
12
h. Pajak Air Tanah,
i. Pajak Sarang Burung Walet,
j. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi
dalam daerah Kabupaten / Kota otonomi seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta,
jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah
provinsi dan Pajak untuk daerah Kabupaten / Kota.
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor
Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Undang –Undang No 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Menurut Samudra dalam (Hadi, Dyah, & Saputri, 2018, 92-93) disebutkan Pajak
Kendaran Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan / atau
penguasaan kendaraan bernotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan
kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak digunakan
sebagai alat angkutan orang dan / atau barang dijalan umum.
Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor menurut Sidharta dan Wati dalam
(Mulyawan & Novia, 2016) merupakan salah satu objek pajak dan mempunyai
peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dapat menjadi sumber penghasilan asli daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud
13
Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasan
kendaraan bermotor.
2.3.1 Subjek Dan Wajib Pajak
Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut Samudra dalam (Hadi et
al., 2018) yaitu :
a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan,
kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
b. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Wajib Pajak Kendaraan orang pribadi
yang memiliki kendaraan bermotor tersebut
c. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan
bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang
tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan
menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi
dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu
karena perjanjian sewa yang termasuk leasing. Kewajiban pembayaran.
d. Pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau
kuasa atau ahli warisnya dan apabila Wajib Pajaknya berupa badan maka yang
bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya
2.3.2 Dasar Penggenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan, bahwa besarnya pokok Pajak
Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak
14
Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada
dasar pengenaan pajak.
Menurut Samudra dalam (Hadi, 2018 : 97) Dasar Pengenaan Pajak yaitu Pajak
Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut –
turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar
sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena kahar (force
majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi
atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum diakui.
Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya. Di dalam SPTPD tersebut memuat keterangan sebagai berikut :
1. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap serta kode
wilayah pemilik kendaraan bermotor,
2. Tanggal kendaraan bermotor dimiliki,
3. Jenis, Merk / type, isi silinder, tenaga kuda (horse power), tahun pembuatan,
warna, nomor rangka dan nomor mesin,
4. Gandengan dan jumlah sumbu.
SPTPD tersebut disampaikan dalam waktu 14 hari semenjak saat kepemilikan
atau tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru, dan 30 hari sejak tanggal
fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah. Apabila
terjadi perubahan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki, maka perubahan
tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu empat
belas hari sejak selesainya perubahan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Perhitungan dasar
15
pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam bentuk tabel perhitungan
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari
Menteri Keuangan.
Tabel II.1
Nilai Jual Kendaraan bermotor Berdasarkan dengan ketentuan
Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Type Honda
No Type Nilai Jual (Rupiah)
1 BRIO RS 1.2 CVT CKD 148.000.000
2 BRIO RS 1.2 MT CKD 137.000.000
3 BRIO SATYA 1.2E CVT CKD 127.000.000
4 BRIO SATYA 1.2E MT CKD 115.000.000
5 BRIO SATYA 1.2S MT CKD 108.000.000
6 CIVIC 1.5 TC S CVT 349.000.000
7 CIVIC 1.5 TC E CVT 319.000.000
8 CIVIC2 0 TC TYPE-RMT 794.000.000
9 CR-Z ZF11.5 CVT 418.000.000
10 H HRV RU115EPLS CVT CKD 257.000.000
11 H MOBDD4 1.5E MT CKD 167.000.000
12 H MOBDD4 1.5EM CVT CKD 175.000.000
13 H MOBDD4 1.5RSMT CKD 184.000.000
14 H MOBDD4 1.5S MT CKD 151.000.000
15 H MOBDD4 1.5RSM CVT CKD 193.000.000
16 HONDA BR-V 1.5E MT CKD 193.000.000
17 HONDA BR-V 1.5E CVT CKD 201.000.000
18 HONDA BR-V 1.5 S MT CKD 184.000.000
19 HONDA BR-V 1.5PRE CVT CKD 213.000.000
20 HONDA HR-V RU11.5 S MT CKD 218.000.000
Sumber : Aplikasi online pelayanan SAMSAT PKB –BBNKB POLDA METRO JAYA
16
Tabel II.2
Tarif Kepemilikan Kendaran Bermotor
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No
Kepemilikan kendaraan Bermotor Empat
Tarif Pajak
berdasarkan DP-
PKB
1 Kepemilikan Pertama 2,00% X DP-PKB
2 Kepemilikan Kedua 2,50% X DP-PKB
3 Kepemilikan Ketiga 3,00% X DP-PKB
4 Kepemilikan Keempat 3,50% X DP-PKB
5 Kepemilikan Kelima 4,00% X DP-PKB
6 Kepemilikan Keenam 4,50% X DP-PKB
7 Kepemilikan Ketujuh 5,00% X DP-PKB
8 Kepemilikan Kedelapan 5,50% X DP-PKB
9 Kepemilikan Kesembilan 6,00% X DP-PKB
10 Kepemilikan Kesepuluh 6,50% X DP-PKB
11 Kepemilikan Kesebelas 7,00% X DP-PKB
12 Kepemilikan Keduabelas 7,50% X DP-PKB
13 Kepemilikan Ketigabelas 8,00% X DP-PKB
14 Kepemilikan Keempatbelas 8,50% X DP-PKB
15 Kepemilikan Kelimabelas 9,00% X DP-PKB
16 Kepemilikan Keenambelas 9,50% X DP-PKB
17 Kepemilikan Ketujuhbelas 10,00% X DP-PKB
B BADAN 2,00% X DP-PKB
1 TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 0,50% X DP-PKB
2 Angkutan Umum, Ambulance, Mobil Jenazah, dan
Pemadam Kebakaran
0,50% X DP-PKB
3 Soal Keagaman, Lembaga Sosial dan Keagaman 0,50% X DP-PKB
17
4 Alat Berat dan Alat-alat Besar 0,20% X DP-PKB
Sumber : Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2015 Pasal 7
Tabel II.3
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
di Provinsi Jawa Barat
No Jenis Pajak Tarif
1
Pajak Kendaraan Bermotor
Roda Empat
Kepemilikan Pertama 1,75%
Kepemilikan Kedua 2,75%
Kepemilikan Ketiga 2,75%
Kepemilikan Keempat 3,25%
Kepemilikan Kelima dan Seterusnya 3,75%
2
Pajak Kendaraan Bermotor
Roda Dua / Tiga
Kepemilikan Pertama 1,75%
Kepemilikan Kedua 2,75%
Kepemilikan Ketiga 2,75%
Kepemilikan Keempat 3,25%
Kepemilikan Kelima dan Seterusnya 3,75%
Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah
Dasar penyusunan pedoman dan tata pelaksana pembayaran pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah intruksi bersama Mentri
Pertahanan, Mentri Dalam Negeri dan Mentri Keuangan No. INS/03/M/X/1999, No.
29 Tahun 1999, No.6/IMK, 014/1999, tentang pelaksana dalam penertiban STNK,
TNKB, TCKB dan Pemungutan PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.
Denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
dengan diberlakukananya Peraturan daerah (Perda) No.4 Tahun 1998 tentang pajak
kendaraan bermotor dan Perda No.6 Tahun 1998 tentang pajak bea balik nama
kendaraaan bermotor. Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SKPD dan SKPKB
18
yang sudah dipersiapkan, keterlambatan pengisian tersebut dapat dikenakan
administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak (25%x beban pajak terutang)
ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 Bulan.
2.3.3 Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa besarnya
pokok Pajak Kendaraan bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan pajak sebagaimana yang
dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10).
Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Secara Umum :
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar penggenaan Pajak
= Tarif Pajak x ( NJKB x Bobot)
Keterangan :
a. Tarif Pajak Kendaraan yaitu Nilai Tarif yang sudah ditentukan oleh Peraturan
Daerah
b. Dasar Pengenaan yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang
mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran
lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2.3.4 Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah :
1. Loket pelayanan terdiri dari :
a. Pendaftaran,
19
b. Penetapan,
c. Pembayaran.
1. Pendaftaran
a. Penelitian dan redistrasi identifikasi.
a) Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas permohonan
wajib pajak,
b) Meyerahkan formulir surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor
kepada wajib pajak,
c) Memberitahukan dan membimbing para wajib pajak dalam mengisi surat
pendaftaran kendaraan bermotor,
d) Menetapkan nomor kohir serta nommor pendaftaran.
b. Penetapan Pajak.
a) Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam surat
ketetapan pajak,
b) Memberikan nomor skum pada surat ketetapan pajak daerah,
c) Membukukan dalam buku produksi pajak,
d) Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan sesuai
ketetapan yang berlaku.
c. Penerimaan Pembayaran
a) Menerima pembayaran sesuai dengan yang tertera pada SKPD wajib pajak,
b) Meneruskan berkas SKPD untuk proses percetakan dan membubuhkan
validasi pada SKPD,
c) Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada wajib pajak,
d) Menditribusikan tindakan SKPD kepada Pajak dan Jasa Raharja,
Recommended