View
231
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan program prioritas untuk mewujudkan sumberdaya
manusia yang cerdas, handal, cakap dan kompeten dalam rangka mendukung
keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Pembukaan UUD 1945
mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia
berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang
dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.
Akses pendidikan yang mudah, murah dan terjangkau, serta pendidikan
yang berkualitas akan membuat warga masyarakat memiliki kecakapan hidup (life
skills) yang akan menjadi pendorong serta tumpuan tegaknya pembangunan
manusia seutuhnya yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat
maju, mapan dan sejahtera yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila.
Selanjutnya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati
Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan dan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi
Lintas Organisasi Perangkat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 2
mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional
yaitu :
1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa ;
2) Satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna,
diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat ;
3) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran ;
4) Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga
masyarakat ; dan
5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan masyarakat melalui peran
serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang mengemban
amanat dan tanggung jawab melaksanakan tujuan dan fungsi pendidikan tersebut,
harus mewujudkan pelaksanaan kinerja dan penerapan mekanisme pertanggung-
jawaban dari masing-masing program dan kegiatan yang tepat, jelas dan terukur
sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terciptanya good governance.
Penerapan pencapaian good governance berlandaskan pada TAP MPR RI
No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada
INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP). Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
menyusunan Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggung-jawaban
pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015.
B. Maksud dan Tujuan
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 3
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur dan
mengevaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2015
sekaligus sebagai bentuk format pertanggungjawaban atas keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan kedinasan pada tahun 2015.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang adalah:
1. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015 secara transparan, sistematik
dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Untuk memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien
dan responsif terhadap lingkungannya.
3. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Daerah khususnya
Pemerintah Kabupaten Malang sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya
pemerintahan yang baik dan terpercaya.
C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Peraturan
Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas
Organisasi Perangkat Daerah, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :
1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan
berdasarkan asas ootonomi dan tugas pembantuan ;
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut,
Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
1) Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk
database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan ;
2) Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan ;
3) Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan ;
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 4
4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pendidikan ;
5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan ;
6) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan ;
7) Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan
bidang pendidikan ;
8) Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan ;
9) Pembinaan UPTD ;
10) Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat
dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar
sekolah ;
11) Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan,
ketata-laksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung
sekolah dan tenaga teknis, ijasah serta perpustakaan sekolah.
Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan, didukung
ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan serta sistem prosedur
yang baku, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas (Eselon IIb)
2. Sekretaris (Eselon IIIa)
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa)
b. Sub Bagian Keuangan (Eselon IVa)
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
(Eselon IVa)
3. Bidang TK/SD (Eselon IIIb)
a. Seksi KurikulumTK/SD (Eselon IVa)
b. Seksi Sarana dan PrasaranaTK/SD (Eselon IVa)
c. Seksi KesiswaanTK/SD (Eselon IVa)
4. Bidang Sekolah Menengah (Eselon IIIb)
a. Seksi KurikulumSekolah Menengah (Eselon IVa)
b. Seksi Sarana dan PrasaranaSekolah Menengah
(Eselon IVa)
c. Seksi KesiswaanSekolah Menengah (Eselon IVa)
5. Bidang Tenaga Teknis Pendidikan (Eselon IIIb)
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 5
a. Seksi Tenaga Teknis TK/SD (Eselon IVa)
b. Seksi Tenaga TeknisSMP/SMA/SMK (Eselon IVa)
c. Seksi Tenaga TeknisPLS dan Kepengawasan
(Eselon IVa)
6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (Eselon IIIb)
a. Seksi Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)(Eselon IVa)
b. Seksi Pendidikan Kesetaraan (Eselon IVa)
c. Seksi Pendidikan Kursus dan Kelembagaan(Eselon IVa)
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Eselon IVa).
a. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Ampelgading
b. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Bantur
c. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Bululawang
d. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Dampit
e. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan D a u
f. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Donomulyo
g. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Gedangan
h. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Gondanglegi
i. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Jabung
j. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kalipare
k. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Karangploso
l. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kasembon
m. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kepanjen
n. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kromengan
o. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Lawang
p. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Ngajum
q. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Ngantang
r. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pagak
s. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pagelaran
t. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pakis
u. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pakisaji
v. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Poncokusumo
w. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pujon
x. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Singosari
y. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Sumbermanjing
z. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Sumberpucung
å. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tajinan
ä. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tirtoyudo
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 6
ö. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tumpang
aa. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Turen
bb. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wagir
cc. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wajak
dd. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wonosari
ee. UPTD Pendidikan SMP
ff. UPTD Pendidikan SMA
gg. UPTD Pendidikan SMK
8. Kelompok Jabatan Fungsional ( Pengawas TK dan SD, Pengawas
Sekolah Menengah, dan Penilik Pendidikan Non Formal )
Susunan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dapat
dilihat sebagaimana bagan struktur organisasi di bawah ini.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG TK/RA
DAN SD/MI
BIDANG SEKOLAH
MENENGAH BIDANG
TENAGA TEKNIS
PENDIDIKAN
BIDANG
PENDIDIKAN
LUAR SEKOLAH
SEKSI
KURIKULUM
TK/RA dan SD/MI
SEKSI KURIKULUM
SMP/Mts/SMA/SMK/MA SEKSI
PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
SEKSI TENAGA
TEKNIS TK/SD
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 7
: GARIS KOMANDO : GARIS KOORDINASI
2. Sumber Daya Aparatur
Disamping Struktur Organisasi diatas, didalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, Dinas Pendidikan didukung oleh jumlah personil Pegawai Negeri
Sipil aktif dengan klasifikasi jenis kelamin sebagaimana pada Tabel 1.1, dengan
klasifikasi tingkat pendidikan yang bervariasi sebagaimana pada Tabel 1.2 dan
klasifikasi berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana pada Tabel 1.3.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
No UPTD TK/SD dan PLS JENIS KELAMIN Jumlah
Pegawai (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 PUSAT (Dinas Pnndkn) 72 21 93
2 AMPELGADING 6 0 6
3 BANTUR 6 2 8
4 BULULAWANG 2 1 3
5 DAMPIT 6 2 8
6 DAU 2 2 4
7 DONOMULYO 4 1 5
8 GEDANGAN 5 0 5
9 GONDANGLEGI 3 0 3
10 JABUNG 3 3 6
11 KALIPARE 3 1 4
12 KARANGPLOSO 4 2 6
13 KASEMBON 4 1 5
SEKSI
KESISWAAN
TK/RA dan SD/MI
SEKSI SARANA
TK/RA dan SD/MI
SEKSI KESISWAAN
SMP/Mts/SMA/SMK/MA
SEKSI
SARANASMP/Mts/SMA/
SMK/MA
SEKSI
PENDIDIKAN
KESETARAAN
SEKSI PEMBINAAN
KURSUS DAN
KELEMBAGAAN
SEKSI TENAGA
TEKNIS
SMP/SMA/SMK
SEKSI TENAGA
TEKNIS PLS DAN
KEPENGAWASAN
U P T D TK/SD DAN PLS U P T D SMP U P T D U P T D SMK U P T D TK/SD DAN PLS
U P T D TK/SD DAN PLS U P T D TK/SD DAN PLS
U P T D
U P T D TK/SD DAN PLS
U P T D SMA
Ka.TU SMP
Ka.TU UPTD TK/SD
Ka.TU SMA Ka.TU SMK
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 8
14 KEPANJEN 5 1 6
15 KROMENGAN 1 1 2
16 LAWANG 2 4 6
17 NGAJUM 3 0 3
18 NGANTANG 5 2 7
19 PAGAK 5 1 6
20 PAGELARAN 3 1 4
21 PAKIS 6 2 8
22 PAKISAJI 3 2 5
23 PONCOKUSUMO 7 0 7
24 PUJON 5 0 5
25 SINGOSARI 3 4 7
26 SUMBERMANJING 4 1 5
27 SUMBERPUCUNG 7 0 7
28 TAJINAN 4 3 7
29 TIRTOYUDO 4 1 5
30 TUMPANG 3 2 5
31 TUREN 2 2 4
32 WAGIR 3 2 5
33 WAJAK 5 2 7
34 WONOSARI 5 1 6
Jumlah 205 68 273
Sumber data : Kepegawaian Dinas Pendidikan, status data : 31 Desember 2015
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenis Pendidikan Jumlah Pegawai (Orang) Jumlah
Pegawai (Orang) Pusat Workshop UPTD
1 Pendidikan Strata tiga (S3) 3 1 4
2 Pendidikan Strata Satu (S2) 39 43 82
3 Pendidikan Strata Satu (S1) 32 124 156
4 Pendidikan D3/Sarjana Muda 7 2 9
5 Pendidikan SLTA 12 10 22
6 Pendidikan SLTP
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 9
7 Pendidikan SD
JUMLAH 93 180 273
Sumber data : Kepegawaian Dinas Pendidikan, status data :31 Desember 2015
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan
Berdasarkan Pangkat/Golongan
No UPTD TK/SD dan PLS JENIS KELAMIN Jumlah
Pegawai (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Pembina Utama Muda (IV/c) 2 0 2
2 Pembina Tingkat I (IV/b) 18 6 24
3 Pembina (IV/a) 40 5 45
4 Penata Tk.I (III/d) 29 15 43
5 Penata (III/c) 28 11 39
6 Penata Muda Tk.I (III/b) 27 13 40
7 Penata Muda (III/a) 20 5 24
8 Pengatur Tk.I (II/d) 9 2 11
9 Pengatur (II/c) 16 1 17
10 Pengatur Muda Tk.I(II/b ) 17 0 17
11 Pengatur Muda (II/a) 9 0 9
JUMLAH 215 58 273
Sumber data : Kepegawaian Dinas Pendidikan, status data : 31 Desember 2015
Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan
Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Dinas, sedangkan Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Iangsung
kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas.
Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 10
Tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang :
a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan
pelaporan program, pengelolaan urusan kepegawaian (pegawai struktural), urusan
yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaaan, perlengkapan, rumah
tangga dan humas, uwsan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
b. Bidang Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar melaksanakan sebagian urusan
teknis Dinas Pendidikan dalam bidang kurikulum, pengelolaan sekolah, sarana dan
prasarana serta pembinaan tenaga teknis Taman Kanak – Kanak dan Sekolah
Dasar;
c. Bidang Sekmen melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Pendidikan dalam
bidang kurikulum, pengelolaan sekolah, sarana prasarana serta pembinaan tenaga
teknis sekolah lanjutan pertama dan menengah;
d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah melaksanakan pembinaan kursus, PAUD, Program
Paket A setara, Program Paket B setara, Program Paket C setara, Kelompok
Belajar Usaha (KBU) magang, pendidikan perempuan, pemberantasan buta huruf
(keaksaraan Fungsional) dan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah;.
e. Bidang Tenaga Teknis. Melaksanakan pembinaan karier guru, peningkatan mutu
guru, koordinasi perlindungan hukum tenaga kependidikan dan koordinasi
penyelenggaraan penataran;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksanan dilapangan yang
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah
Kecamatan.
3. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2015
Capaian kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan indikator tertentu. Adapun
capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 11
Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Tabel 1.4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pada Indikator Pendidikan Anak Usia Dini sasaran strategisnya adalah
meningkatkan partisipasi penduduk usia 2-6 tahun untuk memperoleh layanan
Pendidikan Anak Usia Dini Ketercapaian program 97,38 %. merupakan pencapaian
yang sangat signifikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk
mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
Pencapaian yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh minat dan
partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program peningkatan APK PAUD
yang ditargetkan mencapai 83,06 pada tahun 2015. Hal tersebut juga merupakan
bukti keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam mengembangkan
pendidikan Anak Usia Dini yang di dukung oleh lintas sektor dan yang sangat erat
keterkaitannya dalam program penanganan layanan Pendidikan Anak Usia Dini,
antara lain PKK Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Instansi lain
yang terkait.
Meningkatnya Profesionalisme pendidik PAUD ditandai dengan
meningkatnya prosentase Pendidik PAUD yang berkualifikasi S-1 PAUD. Hal inilah
yang mendorong kebijakan pemerintah yang akan memperbaiki tingkat pendapatan,
dan tingkat kesejahteraan Pendidik PAUD.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik bagi pendidik PAUD
serta Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang standart kompentensi
Pendidikan Anak Usia Dini, peningkatan kompentensi pendidik PAUD dilaksanakan
dengan jalan pelatihan – pelatihan, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh
Organisasi – Organisasi Mitra PAUD seperti Himpaudi dan IGTKI , maupun
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Prosentase partisipasi penduduk usia
2-6 tahun terhadap PAUD (APK
PAUD)
83,06% 80,89% 97,38%
b.. Prosentase Pendidik PAUD
berkualifikasi S-1/D4
53,08% 54,21% 102,12%
Capaian Kinerja PAUD 99,75%
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 12
pelatihan peningkatan kompentensi pendidik yang diselenggarakan oleh Pusat
Kegiatan Guru (PKG) PAUD yang ada di setiap kecamatan. Kegiatan ini mengalami
kenaikan yang signifikan pada tahun 2015 dengan capaian kinerja
sebesar 99,75 %.
Sasaran Strategis :
Pengembangan Program Pendidikan Dasar Wajib belajar 9 Tahun
Tabel 1.5. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar
Sasaran strategis pengembangan Pendidikan Dasar wajib belajar 9 tahun
pada tahun 2015, terdapat penurunan APK baik pada jenjang Sekolah Dasar
maupun pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama, dari yang ditargetkan yang
disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk usia SD sehingga APK SD juga
mengalami penurunan sebesar 0,03% demikian juga untuk jenjang SMP.
Pemenuhan kualifikasi guru yang mempunyai kualifikasi S1/D4 yang
ditargetkan sebesar 76,00% juga mengalami penurunan sebesar 0,01%, sedangkan
prosentase putus sekolah untuk jenjang SMP juga mengalami kenaikan sebesar
0,9% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,35%, hal ini disebabkan makin
tingginya anak usia sekolah SMP yang tidak melanjutkan dengan alasan bekerja
untuk membantu ekonomi orang tua, atau pada daerah – daerah tertentu anak –
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a.. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sekolah Dasar
113,20% 113,19% 99,99%
b. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sekolah Menengah Pertama
96,52% 96,45% 99,93%
c. Angka Partisipasi Murni (APM)
Sekolah Dasar
99,60 99,34 99,74%
d. Angka Partisipasi Murni (APM)
Sekolah Menengah Pertama
79,80 79,78 99,97%
e. Prosentase Pendidikan yang
ditamatkan SD
100% 100% 100%
f. Prosentase Pendidikan yang
ditamatkan SMP
100% 100% 100%
g. Prosentase Putus Sekolah Dasar 0,13% 0,09% 144,44%
h. Prosentase Putus Sekolah
Menengah Pertama
0,35% 0,44% 79,55%
i. Prosentase Guru yang memiliki
kualifikasi S-1/D4 SD (layak)
76,00% 75,99% 99,98%
j. Prosentase Guru yang memiliki
kualifikasi S-1/D4 SMP (layak)
88 91,35 103,81%
Rata – rata capaian kinerja 102,74%
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 13
anak yang seharusnya masih menempuh jenjang SMP memilih untuk tidak
melanjutkan sekolah karena kawin muda.
Akan tetapi secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja pada program
pendidikan dasar telah mencapai rata – rata 102,74%.
Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Menengah
Tabel 1.6. Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah
Program pendidikan menengah diarahkan pada peningkatan akses
ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah, dengan terus
meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan, relevansi dan berkesetaraan.
Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan angka partisipasi kasar
pendidikan menengah dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Peran serta masyarakat dalam pembangunan SMK Swasta, mempunyai
andil yang sangat besar bagi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Menengah,
yang mengalami kenaikan cukup sigifikan, dari taget 55,55% realisasinya mencapai
55,62%, hal ini disebabkan dengan dibukanya 4 sekolah baru SMK Swasta yang
dapat menampung penduduk usia sekolah 15 – 18 tahun sehingga dapat
menampung lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA/K.
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a.. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sekolah Menengah
Atas/Kejuruan
81,00% 81,23%
b. Angka Partisipasi Murni (APM)
Sekolah Menengah
Atas/Kejuruan
75,00% 76,61%
c. Prosentase Putus Sekolah
Menengah Atas/Kejuruan
0,70% 0,11%
d. Angka Kelulusan 100% 100%
d. Prosentase ketersediaan sarana
praktek pendidikan
kewirausahaan
70,00% 71,13%
Rata – rata capaian kinerja 93,83%
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 14
Pencapaian target penurunan angka putus sekolah yang ditetapkan
sebesar 0,72% belum memberikan hasil yang memuaskan, karena mengalami
peningkatan sebesar 0,22%, tentunya harus dipersiapkan program yang lebih
aplikatif dalam menekan angka putus sekolah sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
Penyediaan kurikulum yang mengacu pada relevansi pendidikan yang
ditargetkan mencapai 92,23% belum sepenuhnya dapat dicapai, dan merupakan
tantangan ke depan untuk mencari terobosan – terobosan baru guna
pencapaiannya secara maksimal.
Pendidikan kewirausahaan mendorong siswa untuk mempunyai kreatifitas
dan pengetahuan tentang kewirausahaan. Pemenuhan sarana praktek pendidikan
kewirausahaan yang ditargetkan mencapai 70% baru dapat tercapai 65,13% .
Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Luar Sekolah
Tabel 1.8. Capaian Kinerja Program Pendidikan Luar Sekolah
Masih banyaknya warga masyarakat penyandang Buta Aksara merupakan
hambatan untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas. Penanganan
terhadap warga buta aksara sudah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan,
namun berdasar data yang dirilis oleh BPS, penyandang buta aksara di Kabupaten
Malang masih cukup besar jumlahnya yaitu 54.904 penduduk dari 1,8 juta penduduk
usia 15-66 tahun atau 2,98 %.
Jumlah penyandang tersebut, mengalami penurunan 0,86 % atau sebesar
15.830 orang yang sudah tertangani pada tahun 2012 dari kondisi tahun 2011 yang
mencapai 70.734 orang atau Angka melek Huruf baru mencapai 96,16 %.
Ketersediaan Tutor mempunyai hubungan erat dengan upaya penanganan
buta aksara. Tutor yang tersedia di lingkungan masyarakat membutuhkan pelatihan
intensif agar mereka betul-betul mampu membimbing warga belajar menjadi melek
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a.. Prosentase Angka melek Huruf 99% 98,18% 98%
b. Meningkatnya jumlah Kompentensi
Tutor kesetaraan
90% 84,56% 93,95%
Rata – rata capaian kinerja 94,31
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 15
aksara.Jumlah Tutor berkompeten yang ditargetkan 300 orang baru tersedia
sebanyak 100 orang.
Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dimaksudkan untuk memberikan
pengetahuan dan ketrampilan ( life skill ) kepada kelompok masyarakat dari
keluarga kurang mampu yang ditargetkan pencapaiannya 20% yang bisa tertangani
masih 18,20%
Sasaran Strategis : Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tabel 1.9. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
Guru berkelayakan sesuai UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan
dosen adalah mereka yang telah berkualifikasi S1 atau D4 dengan program jurusan
sesuai mata ajar yang diajarkan yang bersangkutan. Dari 28.224 guru mulai dari
jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang berkualifikasi S1 baru 18.376
orang atau 65,11 %.
Untuk guru bersertifikat, data guru yang tersedia adalah dari lingkungan
Dinas Pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta Pengawas Sekolah. Dari
target 14.200 orang yang mendapatkan sertifikat pendidik baru mencapai 85,70 %.
Sasaran Strategis :
Pengembangan Program Pengelolaan managemen pendidikan Tabel 1.10. Capaian Kinerja Program Pegelolaan Managemen Pendidikan
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a.. Prosentase Guru berkelayakan
mengajar berdasarkan kualifikasi
pendidikan
65,00% 65,11% 93,01%
b. Prosentase Guru yang telah
tersertifikasi
14.200 12.170 85,70%
c. Prosentase Guru yang telah
mendapatkan pendidikan dan
pelatihan kompentensi
53,00% 47,15% 88,96%
Rata – rata capaian kinerja 89,22%
No Indikator Kinerja Target Realisa
si Capaian
a.. Prosentase ketersediaan Data
Kependidikan
100% 98% 98%
b. Prosentase Sekolah yang telah
memiliki Jaringan Pendidikan
Nasional (Jardiknas) secara online.
27% 26% 96%
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 16
Kebutuhan data pendidikan yang integral, akurat, valid, dan dapat terkoneksi
mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat sangat diperlukan untuk
penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan pendidikan.
Namun karena sumberdaya baik sarana maupun SDM yang tersedia masih
sangat terbatas, kualitas data sekolah yang ditunjukkan dengan pengiriman data
secara online baru mencapai 98 % dari 100 % target yang diharapkan.
Mutu pendidikan di tingkat sekolah juga ditunjukkan dengan adanya
perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek dan
sumber daya yang tersedia di sekolah.
D. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2015
berlandaskan kepada:
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
Rata – rata capaian kinerja 97%
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 17
9) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan
Wajib dan Pilihan;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun
2005- 2025;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun
2010- 2015;
12) Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008tentang Organisasi Perangkat
Daerah Dinas Pendidikan
13) Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas
Organisasi Perangkat Daerah
14) Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kunci
Utama;
15) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Reviu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
16) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Revisi
Rencana Strategis Tahun 2011-2015
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 18
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
BAB IV Penutup
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 19
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
- Penetapan Kinerja 2015
- Pengukuran Kinerja 2015
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015
- Renstra 2011 - 2015
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 20
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis adalah suatu perencanaan yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Keluaran dari perencanaan strategis ini adalah dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) yang bersifat perencanaan jangka menengah. Sebagai institusi
pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat maka dalam proses
penyusunan RENSTRA-nya selain melibatkan seluruh komponen organisasi dalam
rangka merumuskan tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk
mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, juga melakukan penjaringan
aspirasi dari seluruh stakeholder yang meliputi kebutuhan dan harapan stakeholder
terhadap Dinas Pendidikan. Oleh sebab itu RENSTRA Dinas Pendidikan bersifat
partisipatif dan akomodatif karena melibatkan seluruh stakeholder dalam proses
penyusunannya serta fleksibel karena dimungkinkan untuk dilakukannya
penyesuaian-penyesuaian yang bersifat konstruktif untuk mengikuti perkembangan
situasi dan kondisi.
Mengingat dinamika dan perubahan kebijakan pemerintah dalam sistem
pembangunan dan penyelenggaraan anggaran, maka Renstra yang disusun masih
bersifat sementara dan transisional. Secara skematis penyusunan Dokumen
RENSTRA Dinas Pendidikan sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten
Malang (2011-2015)
RENSTRA Dinas
Pendidikan
(2011-2015)
Pernyataan VISI
Pernyataan MISI
Pernyataan SASARAN
STRATEGI / CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1.KEBIJAKAN 2.PROGRAM / KEGIATAN
Pernyataan TUJUAN
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 21
Gambar 2.1
1. VISI
Visi Dinas Pendidikan merupakan cara pandangan jauh ke depan,
kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas
Pendidikan adalah suatu gambaran cara memandang keadaan masa depan
yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus sebagai
pengarah dan sumber acuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh
seluruh jajaran organisasi.
Visi Dinas Pendidikan digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar
yang dianut oleh seluruh komponen organisasi, dengan mempertimbangkan
lingkungan sekitarnya dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendidikan. Atas
dasar pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut maka visi Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
” Terwujudnya insan intelektual yang berakhlak, berwawasan,
demokratis, cerdas dan professional “
Insan intelektual yang berakhlak dimaksudkan adalah insan berpendidikan
yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan pikiran dan tindakan positif
serta mampu menghindari pikiran dan tindakan negatif sesuai norma-norma
agama, social dan peraturan perundangan yang berlaku.
Insan intelektual yang berwawasan demokratis dimaksudkan adalah insan
berpendidikan yang mempunyai kapabilitas untuk berinteraksi social,
bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan serta menghargai
pendapat orang lain, berjiwa kebangsaan dan mengedepankan
kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
Insan intelektual yang cerdas dimaksudkan sebagai insan berpendidikan
yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan
kecerdasan spiritual yaitu kemampuan untuk beraktualisasi diri dalam
menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, budi pekerti
luhur, dan kepribadian unggul
kecerdasan emosional yaitu kemampuan berktualisasi diri dalam
mengendalikan diri serta mempunyai kepekaan sosial dan
kecerdasan sosial yaitu kemampuan beraktualisasi diri dalam realitas
interaksi sosial.
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 22
Insan intelektual yang professional dimaksudkan adalah insan
berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam mengekspresikan potensi,
bakat dan ketrampilan yang dimiliki serta mempunyai kecakapan bekerja
untuk mendukung kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat
lingkungannya.
2. MISI
Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Pendidikan kabupaten Malang
menetapkan misi yang akan dicapai yaitu ”Mewujudkan pelayanan
pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas”. Secara khusus dengan
mengacu pada misi pembangunan pendidikan nasional tahun 2010 – 2014
dan misi pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Timur serta dalam
rangkaian mendukung misi Pemerintah Kabupaten Malang, adalah :
a) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan ;
b) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan ;
c) Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan ;
d) Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan ;
e) Meningkatkan kualitas / mutu dan relevansi layanan pendidikan.
3. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan, perlu
dirumuskan tujuan, sasaran, Kebijakan dan program sebagai langkah
operasional yang terukur untuk mencapai visi dan misi.
A. Tujuan
Tujuan pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang dalam kurun
2011 s.d. 2015 adalah :
1. Tersedianya layanan pendidikan PAUD bermutu dan
berkesetaraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang ;
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar
yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas ;
3. Terwujudnya layanan pendidikan menengah yang murah,
berkualitas dan relevan ;
4. Tertampungnya warga yang berkebutuhan khusus pada layanan
pendidikan luar biasa yang berkualitas.
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 23
5. Tersedianya layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat ;
6. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu,
profesional dan mendapatkan jaminan peningkatan kesejahteraan
mereka;
7. Terwujudnya sistem pengelolaan pendidikan jenjang PAUD,
Dasar dan Menengah serta pendidikan luar sekolah yang
akuntabel, demokratis dan mandiri.
B. Sasaran Strategis
Adapun sasaran strategis pembangunan pendidikan tahun 2011 s.d.
2015 adalah :
1. Mewujudkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD bermutu dan
berkesetaraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang,
sasaran yang akan dicapai adalah :
a) Meningkatnya partisipasi penduduk usia 2-6 tahun terhadap
PAUD dengan indikator APK PAUD mencapai 83 % (SS.1)
b) Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 53 %, serta 70
% pendidik PAUD formal maupun nonformal telah mengikuti
Diklat Kompetensi Pendidik (SS.2)
2. Mewujudkan terjaminnya kepastian memperoleh layanan
pendidikan dasar yang murah, mudah terjangkau, merata, dan
berkualitas, sasaran yang akan dicapai meliputi :
a) Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dengan
indikator APK SMP telah mencapai 98 % ;(SS.3)
b) Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP hingga
mencapai dibawah 0,5 % (SS.4)
3. Mencapai terwujudnya layanan pendidikan menengah yang murah,
berkualitas dan relevan, sasaran yang akan dicapai adalah :
a) Meningkatnya akses dan kesempatan belajar pada pendidikan
menengah dengan indikator APK SM mencapai 80 % (SS.5)
b) Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) hingga kurang dari
0,7 % (SS.6)
c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan
berbasis kompetensi untuk mendukung penyiapan lulusan
memasuki dunia kerja (SS.7)
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 24
d) Meningkatnya ketersediaan layanan pembinaan
pengembangan kewira-usahaan (SS.8)
4. Mewujudkan ketersediaan layanan pendidikan Luar Sekolah
(Pendidikan Non Formal) yang berkualitas dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat, sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Meningkatnya prosentase masyarakat memperoleh SUKMA
dengan indikator Angka Melek Huruf mencapai 99 % (SS.9)
b. Berkembangnya fasilitas layanan pendidikan orang dewasa
(SS.10)
5. Mewujudkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang
bermutu, profesional dan mendapatkan jaminan peningkatan
kesejahteraan mereka, sasaran yang akan dicapai meliputi :
a. Meningkatnya prosentase guru berkelayakan atau telah
berkualifikasi S1 (SS.11)
b. Meningkatnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
lainnya (SS.12)
c. Meningkatnya prosentase guru berkompeten dalam metode
pembelajaran. (SS.13)
6. Mencapai terwujudnya sistem pengelolaan manajemen pendidikan
yang akuntabel, transparan, demokratis dan mandiri, sasaran yang
akan dicapai adalah :
a. Tersedianya data Kependidikan yang valid dan akurat (SS.14)
b. Meningkatnya prosentase lembaga sekolah yang memiliki
Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online
(SS.15)
C. Kebijakan
Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015
disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai
serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang. Kebijakan
merupakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
berkaitan dengan cara-cara dan langkah yang sistematis dan efektif
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
a. Pengembangan PAUD
(1) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik PAUD
formal maupun non formal ;
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 25
(2) Pengembangan pengelolaan manajemen lembaga formal
maupun non formal ;
(3) Peningkatan dukungan sarana prasarana pembelajaran PAUD
formal maupun non formal ;
(4) Peningkatan dukungan kesejahteraan pendidik PAUD formal
maupun non formal ;
(5) Pengembangan sistem dan metode pembelajaran PAUD
formal maupun non formal.
b. Pendidikan Dasar
(1) Pengembangan sumberdaya pendidikan di wilayah-wilayah
pedesaan, terpencil dan sulit transportasi ;
(2) Peningkatan sarana prasarana pembelajaran yang layak dan
memadai ;
(3) Peningkatan manajemen pengelolaan kelembagaan sekolah ;
(4) Peningkatan kompetensi pedagogis pendidik ;
(5) Peningkatan mutu dan metode pembelajaran ;
c. Pendidikan Menengah
(1) Pengembangan pendidikan kejuruan di wilayah kawasan
pembangunan dan perbatasan ;
(2) Pengembangan program dan jurusan pendidikan kejuruan
yang korelatif dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan
keunggulan lokal;
(3) Peningkatan sarana prasarana pembelajaran yang layak dan
memadai ;
(4) Peningkatan manajemen pengelolaan kelembagaan sekolah ;
(5) Peningkatan kompetensi pedagogis pendidik;
(6) Peningkatan mutu dan metode pembelajaran ;
d. Pendidikan Luar Sekolah
(1) Penyediaan sumberdaya pendidikan kecakapan hidup di
wilayah-wilayah kantong kemiskinan ;
(2) Penyediaan tutor kesetaraan paket A,B,C yang berkompeten ;
(3) Penyediaan subsidi pembiayaan ;
e. Pendidik dan tenaga Kependidikan
(1) Perluasan kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi guru
yang belum mempunyai kulifikasi S1/D4;
(2) Melaksanakan pemetaan kebutuhan dan persebaran guru
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 26
(3) Peningkatan pemahaman dan wawasan kinerja bagi guru dan
pengawas bersertifikat.
f. Manajemen pendidikan
(1) Penguatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan
dengan dukungan data Kependidikan yang valid dan akurat ;
(2) Penguatan sistem koordinasi, sinkronisasi dan sinergi baik
antar lembaga sektoral maupun dengan lembaga sekolah
binaan ;
D. Program
Implementasi dan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran,
hingga kebijakan pembangunan pendidikan dituangkan dalam program
dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 59 tahun 2008. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang
diambil, maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang teknis
pendidikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, membuat
dan menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah
Kabupaten Malang periode 2010-2015, yaitu program teknis (utama)
dan program generik (pendukung) sebagai berikut:
A. Program teknis (Utama)
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-
tugas utama Dinas Pendidikan dalam proses perencanaan,
pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
pendidikan.
B. Program generic (Pendukung)
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-
tugas kelembagaan Dinas Pendidikan antara lain meliputi program
dukungan manajemen pendidikan dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan
program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.
Program teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan program prioritas
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 27
RPJMD Kabupaten Malang dan merupakan penjabaran dari
RENSTRA Dinas Pendidikan antara lain:
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah :
a) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
b) Pemberian bantuan insentif guru PAUD
c) Pemberian Bantuan Operasional / BOP-PAUD (Pusat)
d) Peningkatan kompentensi dan profesionalisme guru PAUD
(Propinsi)
2. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
Adapun kegiatan yang dapat medukung program ini adalah :
a) Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
b) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
c) Pelatihan Kompetensi Siswa Berpresatasi
d) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafayiyah
e) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD dan
SMP (DAK)
f) Penyelenggaraan Paket A Setara SD
g) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
h) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
i) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI SMP
dan MTs
j) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI,
SMP/MTs (DAK)
k) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI,
SMP/MTs (pendamping DAK)
l) Pengadaan Alat Praktek dan peraga siswa
3. Program Pendidikan Menengah
Adapun kegiatan yang dapat medukung program ini adalah :
a) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
b) Penyelenggaraan Paket C setara SMU
c) Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan
Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
d) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SMA,SMK dan
MA
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 28
e) Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri
(Bantuan Provinsi )
f) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)
g) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (
Pendamping DAK )
h) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
(Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK)
i) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
(Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (Pendamping
DAK)
j) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK)
k) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Pendamping
DAK)
l) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK)
m) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pendamping DAK)
4. Program Pendidikan Non Formal;
Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah
a) Pengembangan pendidikan keaksaraan
b) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
c) Publikasi dan sosialisasi PNF
d) Publikasi dan sosialisasi PNF (Bantuan Provinsi)
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah
a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik
b) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
c) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
d) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan
Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
e) Pengembangan sistem pendataan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
f) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (Bantuan Provinsi)
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
a) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
b) Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di Bidang
Pendidikan
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 29
c) Pembinaan Dewan Pendidikan
d) Penerapan sistem dan informasi Managemen Pendidikan
e) Penyelenggaraan Pelatihan, seminar, dan lokakarya serta
diskusi ilmiah tentang berbagai isu Pendidikan.
Sedangkan program generik / penunjang Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang yang merupakan kegiatan managemen Pelayanan
Pendidikan yang dapat mendukung program – program teknis beserta
kegiatan-kegiatan pokoknya antara lain diimplementasikan dengan
kegiatan pokok sebagai berikut
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat
b. Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
a. Kegiatan sosialisasi dan advokasi peraturan pendidikan
b. Kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
c. Kegiatan penyelenggaraan seminar, lokakarya dan diskusi isu
pendidikan
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 30
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
CapaianKinerja dan Keuangan dengan kegiatan antara lain :
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus
diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang pada dasarnya
menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan.
Adapun target 11 indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2015 mengacu pada misi,
tujuan, dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Rasio Siswa per Guru
SD : 1:16
SMP : 1 : 11,33
SM : 1 : 11,53
2 Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4
SD :85%
SMP : 94%
SM : 94%
3 Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi
SD :86%
SMP :88%
SM :88%
4
Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM
Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
SD : 76 %
SMP : 87 %
SM : 84 %
5
Meningkatkan Angak Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas
persentase Angka Melek Huruf
: 99,85%
6 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang
Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )
PAUD : 85,00%
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 31
pendidikan SD : 113,2%
SMP : 98, 5 %
SM : 81%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
7 Meningkatkan Angka Partisipasi Murni ( APM ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Murni ( APM )
SD : 99,50%
SMP : 80.00%
SM : 75%
8 Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di semua Jenjang Pendidikan
Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
SD : 100%
SMP : 100%
SM : 100%
9
Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )
Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan
SD : 6,01 Tahun
SMP : 3,02 Tahun
SM : 3,00 Tahun
10 Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan
Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan
SD : 0,13%
SMP : 0,35%
SM : 0,7%
11 Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK
Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan
SMP : 96%
SM : 71%
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 32
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut
di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan
daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup
akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan
dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
tahun 2015 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai
pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a. IKU spesifik dan jelas (Spesific)
b. IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)
c. IKU dapat dicapai (Achievabel)
d. IKU menggambarkan hasil (Relevance)
e. IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound)
Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi
kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa Dinas Pendidikan atau
dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 33
penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong
pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan
secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan
secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.
Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan disusun dengan melakukan pendekatan
terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan
dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkandalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang.Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan
prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen
ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Target
kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk
mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.
Selanjutnya pada akhir tahun 2015, target kinerja (performance plan) akan dibandingkan
dengan realisasinya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance
gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan
dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk
peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).
Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait
dengan Core Area Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015.
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan
makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada
Tabel 3.0.
Tabel 3.0 Kategori Nilai Capaian untuk Prosentase Pencapaian Sasaran
Urutan Rentang Capaian Kategori Nilai Capaian
I
II
III
IV
85% ke atas
70% ≤ x ≤ 85%
55% ≤ x ≤ 70%
x ≤ 55%
Sangat berhasil
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 34
Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran
strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja :
Tabel 3.1
Capaian target Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 7
1
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Rasio Siswa per Guru
SD : 1:16 1:17 106%
SMP : 1 : 11,33 1 : 15 134%
SM : 1 : 11,53 1 : 15 134%
2
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4
SD :82% 81,97 99,96 %
SMP : 93% 92,81 99,79 %
SM : 93% 93,40 100,43%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
(%)
3
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi
SD :85% 86% 101 %
SMP :87% 87% 100 %
SM :87% 87% 100 %
4
Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM
Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
SD : 75 % 85 % 113,33%
SMP : 85,51% 87 % 101,74%
SM : 83,76 % 89 % 106,25%
5
Meningkatkan Angka Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas
persentase Angka Melek Huruf
98,81% 99,30 100,49%
6
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )
PAUD : 80,06% 80,89% 101.03%
SD : 113,20% 113,19% 99,99 %
SMP : 96, 50 % 96, 45 % 99,94 %
SM : 81% 81,23 % 100,28 %
7
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni ( APM ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Murni ( APM )
SD : 99,50% 99,35% 99,84 %
SMP : 80.00% 80.78% 100,97 %
SM : 75% 76,61% 102 %
8 Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di
Persentase Angka
SD : 100% 100% 100 %
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 35
semua Jenjang Pendidikan
Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
SMP : 100% 100% 100 %
SM : 100% 100% 100 %
9
Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )
Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan
SD : 6,01 Thn 6,01 Thn 100 %
SMP : 3,02 Thn 3,01 Thn 100,33 %
SM : 3,00 Thn 3,01 Thn
99,66 %
10
Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan
Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan
SD : 0,13%
SMP : 0,35%
SM : 0,7%
0,53%
24,53 %
0,50%
70,00 %
0,50% 71,42 %
11
Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK
Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan
SMP
SM
: 96%
95,06 %
99,02 %
: 71% 70,50 % 99,29 %
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 telah
dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah
ditetapkan.
Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Tahun Anggaran
2015 diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Realisasi Capaian (%)
2014 (n-1) 2015 ( n )
1 2 3 4 5 6
1
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Rasio Siswa per Guru
SD : 1:16 1 : 17 1 : 17
SMP : 1 : 11,33 1 : 15 1 : 15
SM : 1 : 11,53 1 : 15 1 : 15
2
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi
SD :82% 81,56 81,97
SMP : 93% 92,47 92,81
SM : 93% 92,67 93,40
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 36
S1/D4
3
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi
SD :85% 81% 86%
SMP :87% 85% 87%
SM :87% 82% 87%
4
Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM
Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
SD : 75 % 82,22% 85 %
SMP : 85,51% 85,07% 87 %
SM : 83,76 % 87,07% 89 %
5
Meningkatkan Angka Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas
persentase Angka Melek Huruf
98,81% 98,81%
99,30
6
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )
PAUD : 80,06% 78,89 % 80,89%
SD : 113,20% 113,17 % 113,19%
SMP : 96, 50 % 96, 39 % 96, 45 %
SM : 81% 80,00 % 81,23 %
7
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni ( APM ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Murni ( APM )
SD : 99,50% 99,32 % 99,35%
SMP : 80.00% 79.83 % 80.78%
SM : 75% 65,00 % 76,61%
8
Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di semua Jenjang Pendidikan
Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
SD : 100% 100 % 100 %
SMP : 100% 100 % 100 %
SM : 100% 100 % 100 %
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Realisasi Capaian (%)
2014 (n-1) 2015 ( n )
9
Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )
Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan
SD : 6,01 Thn 6,01 Thn 6,01 Thn
SMP : 3,02 Thn 3,01 Thn 3,01 Thn
SM : 3,00 Thn 3,01 Thn
3,01 Thn
10
Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan
Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan
SD : 0,13%
SMP : 0,35%
SM : 0,7%
0,54%
0,53%
0,50%
0,50%
0,50% 0,50%
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 37
11
Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK
Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan
SMP
SM
: 96%
94,04 %
95,06 %
: 71% 69,40 % 70,50 %
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Akhir RPJMD
Realisasi Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5 7
1
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Rasio Siswa per Guru
SD : 1:16 1:17 106%
SMP : 1 : 11,33 1 : 15 134%
SM : 1 : 11,53 1 : 15 134%
2
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4
SD :82% 81,97 99,96 %
SMP : 93% 92,81 99,79 %
SM : 93% 93,40 100,43%
3
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi
SD :85% 86% 101 %
SMP :87% 87% 100 %
SM :87% 87% 100 %
4
Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM
Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
SD : 75 % 85 % 113,33%
SMP : 85,51% 87 % 101,74%
SM : 83,76 % 89 % 106,25%
5
Meningkatkan Angka Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas
persentase Angka Melek Huruf
98,81% 99,30 100,49%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Akhir RPJMD
Realisasi Tingkat
Kemajuan
6
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )
PAUD : 80,06% 80,89% 101.03%
SD : 113,20% 113,19% 99,99 %
SMP : 96, 50 % 96, 45 % 99,94 %
SM : 81% 81,23 % 100,28 %
7 Meningkatkan Angka Partisipasi Murni
Persentase SD : 99,50% 99,35% 99,84 %
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 38
( APM ) di semua jenjang pendidikan
Angka Partisipasi Murni ( APM )
SMP : 80.00% 80.78% 100,97 %
SM : 75% 76,61% 102 %
8
Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di semua Jenjang Pendidikan
Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
SD : 100% 100% 100 %
SMP : 100% 100% 100 %
SM : 100% 100% 100 %
9
Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )
Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan
SD : 6,01 Thn 6,01 Thn 100 %
SMP : 3,02 Thn 3,01 Thn 100,33 %
SM : 3,00 Thn 3,01 Thn
99,66 %
10
Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan
Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan
SD : 0,13%
SMP : 0,35%
SM : 0,7%
0,53%
24,53 %
0,50%
70,00 %
0,50% 71,42 %
11
Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK
Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan
SMP
SM
: 96%
95,06 %
99,02 %
: 71% 70,50 % 99,29 %
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 39
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi 2015
Realisasi Nasioanal
Ket ( +/- )
1 2 3 4 5 7
1
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Rasio Siswa per Guru
1:17
1 : 15
1 : 15
2
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4
81,97
92,81
93,40
3
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi
86%
87%
87%
4
Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM
Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
85 %
87 %
89 %
5
Meningkatkan Angka Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas
persentase Angka Melek Huruf
99,30
6
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )
80,89%
113,19%
96, 45 %
81,23 %
7
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni ( APM ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Murni ( APM )
99,35%
80.78%
76,61%
8
Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di semua Jenjang Pendidikan
Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
100%
100%
100%
9
Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai
Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan
6,01 Thn
3,01 Thn
3,01 Thn
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 40
dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi 2015
Realisasi Nasioanal
Ket ( +/- )
10
Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan
Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan
0,53%
0,50% 0,50%
11
Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK
Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan
95,06 %
70,50 %
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Analysis Penyebab keberhasilan / kegagalan, peningkatan ataupun
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan dapat kami
jelaskan dengan uraian sebagai berikut :
Secara umum ada 5 indikator yang dipakai sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan / kegagalan kinerja yaitu :
5.1 Rasio Guru Murid per jenjang pendidikan
Sasaran dari indikator ini adalah untuk menjamin ketersediaan guru
professional dalam mendukung mutu pendidikan.Ketercapaian indikator ini
pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian
tahun 2013. Tahun 2014 jenjang SD adalah 15, SMP 11 dan SMA/K 10, di
tahun 2015 jenjang SD 16, SMP 11,32 dan jenjang SMA/K 12,52. Capaian
kinerja dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan rata-rata
103%, namun memang kalau kita bandingkan dengan target capaian di
tahun 2015 berada di angka rata-rata 89,86 %, berarti ada gap sekitar
10,14 %. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh perekrutan pegawai ( guru )
yang menjadi wewenang penuh dari Pemerintah Pusat, sehingga upaya
untuk pemenuhan guru menjadi prioritas dalam upaya peningkatan
profesioanalisme guru dalam mendukung mutu pendidikan. Adapun upaya
yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan guru dengan
pendataan online sehingga betul-betul dapat diketahui kelebihan dan
kekurangan guru sebagai acuan pemenuhan kebutuhan guru. Hal ini
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 41
berlaku juga untuk indikator ke 2 yaitu Rasio Guru Murid per kelas rata-
rata (perjenjang pendidikan ).
5.2 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.
Sasaran dari indikator ini adalahuntuk menjamin ketersediaan guru
profesional dalam mendukung mutu pendidikan.
Dimana capaian Guru Layak (GL) pada tahun 2015 mengalami
peningkatan dari tahun 2014, pada tahun 2014 GL SD sebesar 75,99%,
sedangkan ditahun 2015 sebesar 81,97%, jenjang SMP tahun 2014
sebesar 91,35% dan tahun 2015 sebesar 92,81% sedangkan jenjang
SMA/K pada tahun 2014 sebesar 93,20% dan tahun 2015 sebesar
93,40%. Ada peningkatan cukup signifikan pada jenjang SD yaitu sebesar
107,87%, SMP 101,57% dan pada jenjang SMA/K 100,21%. Capaian GL (
Guru Layak ) pada tahun 2015 sudah mencapai target untuk jenjang SD
dan SMP sedangkan untuk jenjang SMA/K ada gap sebesar 0,64% guru
yang belum berijazah S1/D4. Hal ini terjadi karena pada tahun 2015 jumlah
lembaga terutama SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari
tahun 2014 sebesar 109 menjadi 117 lembaga,berdampak pada
perekrutan guru SMK yang cukup besar pula terutama pada SMK Swasta.
Dari Total jumlah Guru SMK sebesar 2.217, ada 424 guru yang belum
berijazah S1/A4.
5.3 Angka Pendidikan yang ditamatkan.
Sasaran dari indikator ini adalah untuk mewujudkan layanan
pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan
SMA/K.
Capaian dari indikator ini adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2014
Angka Lulusan (AL) SD 100%, SMP 100%, SMA/K 100%, sedangkan
pada tahun 2015 Angka Kelulusan (AL) jenjang SD 100%, SMP 100%
sedangkan tingkat SMA/K mengalami kenaikan sebesar 0,001% dari 100%
di tahun 2014 menjadi 100% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa
system pendidikan di Kabupaten Malang dapat mempertahankan dan
meningkatkan prosentase kelulusan menjadi 100%.
5.4 Angka Rata-rata Lama Belajar Perjenjang Pendidikan.
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 42
Sasaran dari indikator ini adalah untuk mengurangi angka putus
sekolah. Capaian dari Idikator ini adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2014
Rata-rata Lama Belajar ( RLB ) jenjang SD sebesar 6,23 Tahun, SMP 3,01
Tahun dan SMA/K 3 Tahun. Pada Tahun 2015 mengalami peningkatan
sebesar 35,55% untuk semua jenjang. Hal ini menunjukan bahwa proses
belajar mengajar di satuan pendidikan baik jenjang SD SMP dan SMA/K dari
tahun ke tahun mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga
angka mengulang bisa ditekan sampai mendekati 0%.
5.5 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah ( Per jenjang
pendidikan )
Sasaran dari indikator ini adalah untuk mewujudkan layanan
pendidikan yang murah berkualitas dan relevan di setiap jenjang SD, SMP
dan SMA/K. Adapun capaian kinerja pada tahun 2015 mengalami
peningkatan. Pada jenjang SD Rasio Siswa/Sekolah adalah 167, SMP 243
dan SMA/K 471 siswa meningkat sebesar 76,99% pada semua jenjangnya,
namun dibandingkan dengan target di tahun 2015 masih belum tercapai,
masih ada gap sebesar 21,6% untuk seluruh jenjang. Namun demikian
sesuai dengan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM bahwa untuk
tingkat SD rasio ideal siswa per kelas maksimal adalah 1 : 32, SMP 1 : 36.
Dari capaian kinerja indikator pada tahun 2015 ini sudah
mencapai target SPM, karena kalau kita breakdown, rata-rata rasio siswa per
kelasnya menjadi SD 1 : 27, SMP 1 : 27 dan SMA/K 1 : 39, angka ini
menunjukkan bahwa capaian ini sudah mencapai target SPM yaitu rasio
siswa per kelas minimal Tingkat SD 20 Siswa , dan SMP 32.
Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang
yang mengalami keberhasilan. Adapun Hal Hal Utama yang menjadi penyebab
keberhasilan antara lain :
1. Angka Partisipasi Kasar :
a. Peningkaan Ketersediaaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan
layanan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah.
b. Pembangunan / Rehabiltasi prasarana pendidikan dan sarana pendidikan
yang terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk
mendukung keberhasilan proses pembelajaran.
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 43
c. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin
(BSM) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung
implementasi Program Pendidikan Menengah Universal sebagaimana
tertuang dalam Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 yang dimaksudkan
sebagai upaya mendorong percepatan akses serta peningkatan mutu dan
relevansi pendidikan menengah. Program PMU ini dilaksanakan untuk
menampung lulusan SMP/MTs/sederajat di SMA/SMK/MA/sederajat di
Kabupaten Malang.
2. Angka Partisipasi Murni (APM).
a. Meningkatnya anak usia sekolah pendidikan dasar 7 – 12 tahun dan 13 –
15 tahun yang tertampung pada lembaga formal maupun non formal
(paket A,B dan C ), hal ini seiring dengan peningkatan jumlah
penambahan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta rehabilitasi
ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang / berat sehingga dapat
menambah daya tampung penduduk usia pendidikan dasar dan menengah
untuk mendapatkan layanan pendidikan.
b. Peningkatan kualifikasi dan kompentensi Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah setara S1/D4
c. Menurunnya peserta didik SD/SMP/SMA/K dan sederajat yang mengalami
putus sekolah sehingga dapat meningkatkan angka rata – rata lama
sekolah, serta angka melanjutkan.
d. Peningkatan jumlah lembaga yang terakreditasi “minimal B” untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah.
3. Angka Melek Huruf (AMH)
Keberhasilan dalam menekan dan menurunkan Angka Buta Huruf di
Kabupaten Malang dilaksanakan melalui :
a. Orientasi program pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan melalui
kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.
b. Peningkatan kapasitas tutor keaksaraan, yang dilaksanakan melalui
pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
c. Peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Keaksaraan.
4. Angka Kelulusan
Keberhasilan dalam mempertahankan angka kelulusan mencapai 100% pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah dicapai melalui :
a. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung proses
pembelajaran.
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 44
b. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
c. Pemberian bantuan beasiswa, untuk menekan angka putus sekolah.
Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian
kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah
melakukan langkah – langkah sebagai berikut :
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
a. Memperluas akses layanan pendidikan PAUD dengan membentuk layanan
satu desa minimal satu PAUD, Penambahan Ruang Kelas Baru pada
daerah daerah pengembangan sehingga dapat menampung penduduk
usia sekolah pendidikan dasar dan menengah.
b. Rehabilitasi ruang belajar / ruang kelas mulai dari jenjang SD,SMP,SMA/K
yang mengalami kerusakan sedang / berat sehingga dapat dipergunakan
untuk kegiatan Belajar Mengajar.
c. Meningkatkan jumlah usulan siswa penerima bantuan Bea Siswa Miskin
(BSM) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) ke Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
2. Angka Partisipasi Murni (APM)
a. Mengusulkan penambahan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan
perbaikan / rehabilitasi ruang kelas rusak melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Pendidikan.
b. Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan
kualifikasi dan kompetensinya..
c. Mengusulkan sertifikasi dan pemberian tunjangan pendidikan lainnya ke
Kemdikbud.
d. Mengusulkan akreditasi sekolah ke BNSP.
e. Mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk melaksanakan standar
minimal pendidikan (SNP).
3. Angka Melek Huruf (AMH)
a. Mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk
menyelenggarakan pendidikan keaksaraan.
b. Revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
c. Pelatihan Tutor Keaksaraan.
4. Angka Kelulusan
a. Mendorong penggunaan sarana teknologi informatika (IT) dalam proses
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 45
Kegiatan Belajar Mengajar.
b. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
melalui kegiatan workshop dan pelatihan.
c. Mengusulkan penambahan alokasi siswa penerima bantuan Program
Indonesia Pintar pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
6. Program dan Kegiatan yang menunjukkan Output yang paling
mendukung adalah :
1. Program Pendidikan PAUD :
- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peningkatan Kompetensi pendidik PAUD
2. Program Pendidikan Dasar :
- Pengembangan Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun (Pembangunan RKB,
Rehabilitasi, Pembangunan Ruang Perpustakaan)
- Peningkatan Kompetensi Pendidik
- Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa
- Bantuan Operasioal Sekolah SD/SMP
3. Program Pendidikan Menengah :
- Pengembangan Metode Belajar Mengajar degan menggunakan tekonogi
informasi dan komunikasi
- Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa
- Bantuan Operasioal Sekolah SMA/SMK
4. Program Pendidikan Non Formal :
- Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
- Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
- Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
7. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran
yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 46
Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %
ANGGARAN
1 Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Rasio Siswa per Guru 461.500.000,- 0,45 %
2 Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4
sda sda
3 Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi
sda sda
4 Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM
Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
84.820.762.537,-
83 %
5 Meningkatkan Angka Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas
persentase Angka Melek Huruf
260.000.000,- 0,26 %
6 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )
11.582.816.200,- 11,37 %
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(Rp)
% ANGGARA
N
7 Meningkatkan Angka Partisipasi Murni ( APM ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Murni ( APM )
sda sda
8 Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di semua Jenjang Pendidikan
Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
1.489.843.000,- 1,46 %
9 Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh
Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan
sda
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 47
pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )
sda
10 Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan
Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan
7.789.843.000,-
7,65 %
11 Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK
Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan
1.489.843.000,- 1,46 %
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 1
Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
Target Realisas
i Capaian
Alokasi Realisasi Capaian
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Rasio Siswa per Guru
SD : 16 SMP : 11,33 SMA : 11,33
1 : 17 1 : 15 1 : 15
106% 134% 134%
461.500.000
451.500.000
97,83
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4
SD : 75 % SMP : 85,51% SM : 83,76 %
81,97 92,81 93,40
99,96 % 99,79 % 100,43%
sda sda sda
Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi
SD : 85% SMP : 87% SM : 87 %
86% 87% 87%
101 % 100 % 100 %
sda sda sda
Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM
Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
SD : 75 % SMP : 85,51% SM : 83,76 %
85 % 87 % 89 %
113,33%101,74%106,25%
84.820.762.537 82.796.097.273 97,52
Meningkatkan Angka Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas
persentase Angka Melek Huruf
98,81% 99,30 100,49% 260.000.000 245.000.000 94,23
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )
PAUD: 80,06% SD :113,20% SMP :96, 50 % SM : 81%
80,89% 113,19%96, 45 % 81,23 %
101.03% 99,99 %
99,94 % 100,28 %
11.582.816.200 11.235.331.714
97,52
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 2
SASARAN INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
Target Realis
asi Capaian
Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni ( APM ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Murni ( APM )
SD : 99,50% SMP :80.00% SM : 75%
99,35% 80.78% 76,61%
99,84 % 100,97 % 102 %
11.582.816.200 11.235.331.714
97,52
Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di semua Jenjang Pendidikan
Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
SD : 100%: SMP :100% SM : 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
1.489.843.000
1.489.843.000
100
Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )
Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan
SD : 6,01 Thn SMP : 3,02 Thn SM : 3,00 Thn
6,01 Thn 3,01 Thn 3,01 Thn
100 % 100,33 % 99,66
1.489.843.000
1.489.843.00
0
100
Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan
Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan
SD : 0,13% SMP : 0,35% SM : 0,7%
0,53% 0,50% 0,50%
24,53 % 70,00 % 71,42 %
7.789.843.00
0
7.789.843.00
0
100
Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK
Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan
SMP: 96% SM: 71%
95,06 % 70,50 %
1.489.843.000
1.489.843.00
0
100
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 3
Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
1. Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Rasio Siswa per Guru
106% 134% 134%
97,83
2. Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4
99,96 % 99,79 %
100,43% 97,83
3 Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan
Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi
101 % 100 % 100 %
97,83
4 Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM
Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
113,33% 101,74% 106,25%
97,52
5 Meningkatkan Angka Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas
persentase Angka Melek Huruf 100,49% 94,23
6 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )
101.03%99,99 % 99,94 %
100,28 %
97,52
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 4
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
7 Meningkatkan Angka Partisipasi Murni ( APM ) di semua jenjang pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Murni ( APM )
99,84 % 100,97 %
102 %
97,52
8. Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di semua Jenjang Pendidikan
Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
100% 100% 100%
100 100
9. Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )
Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan
100 % 100,33 % 99,66
100
100
10. Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan
Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan
24,53 % 70,00 % 71,42 %
100
100
11. Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK
Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan
95,06 % 70,50 %
100
100
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 5
B . Realisasi Anggaran
Sumberdaya anggaran merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran organisasi. Jumlah
anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang
bersumber dari APBD Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 1.348.543.428.335,00,- ( Satu Triliun Tigaratus Empat Puluh Delapan
Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan
Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) yang terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.246.654.431.448,00 ( Satu Trilyun
Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta
Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan
Rupiah )
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 101.888.996.887,00 ( Seratus Satu Milyar
Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah )
Untuk menghitung kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran
organisasi adalah Belanja Langsung karena belanja inilah yang secara
langsung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Rincian pagu
anggaran dan realisasi tahun 2015 yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut :
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 6
REALISASI URAIAN ANGGARAN SISA
ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.544.699.400,00 192.000.000,00 2.352.699.400,00 0,00 2.544.699.400,00 100,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.140.000,00 0,00 55.140.000,00 0,00 55.140.000,00 100,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 199.545.000,00 0,00 199.545.000,00 0,00 199.545.000,00 100,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 484.850.400,00 192.000.000,00 292.850.400,00 0,00 484.850.400,00 100,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 895.239.400,00 0,00 895.239.400,00 0,00 895.239.400,00 100,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 221.824.800,00 0,00 221.824.800,00 0,00 221.824.800,00 100,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
129.676.800,00 0,00 129.676.800,00 0,00 129.676.800,00 100,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 250.398.000,00 0,00 250.398.000,00 0,00 250.398.000,00 100,00 0,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah 308.025.000,00 0,00 308.025.000,00 0,00 308.025.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
380.083.000,00 0,00 380.083.000,00 0,00 380.083.000,00 100,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 259.822.000,00 0,00 259.822.000,00 0,00 259.822.000,00 100,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 100,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
90.261.000,00 0,00 90.261.000,00 0,00 90.261.000,00 100,00 0,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 115.000.000,00 4.200.000,00 110.800.000,00 0,00 115.000.000,00 100,00 0,00
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 100.000.000,00 3.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
(Bantuan Provinsi) 15.000.000,00 1.200.000,00 13.800.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
92.627.968.537,00 228.200.000,00 27.726.752.023,00 62.409.157.100,00 90.364.109.123,00 97,56 2.263.859.414,00
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah 6.000.000.000,00 0,00 5.808.000.000,00 0,00 5.808.000.000,00 96,80 192.000.000,00
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 7
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 50.000.000,00 1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 50.000.000,00 100,00 0,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 80.000.000,00 5.000.000,00 75.000.000,00 0,00 80.000.000,00 100,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 100,00 0,00
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
3.533.730.150,00 209.850.000,00 3.321.786.000,00 0,00 3.531.636.000,00 99,94 2.094.150,00
Penyelenggaraan Paket A Setara SD 50.000.000,00 1.775.000,00 48.225.000,00 0,00 50.000.000,00 100,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 100.000.000,00 5.325.000,00 94.675.000,00 0,00 100.000.000,00 100,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa 400.000.000,00 5.000.000,00 395.000.000,00 0,00 400.000.000,00 100,00 0,00
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs
812.106.000,00 0,00 812.106.000,00 0,00 812.106.000,00 100,00 0,00
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DAK)
73.897.302.170,00 0,00 15.321.099.639,00 56.735.102.306,00 72.056.201.945,00 97,51 1.841.100.225,00
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS ( Pendamping DAK)
7.389.730.217,00 0,00 1.532.110.384,00 5.674.054.794,00 7.206.165.178,00 97,52 183.565.039,00
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi)
45.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.100.000,00
Program Pendidikan Menengah 3.775.610.200,00 2.277.890.000,00 1.497.720.200,00 0,00 3.775.610.200,00 100,00 0,00
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 2.290.000.000,00 2.241.250.000,00 48.750.000,00 0,00 2.290.000.000,00 100,00 0,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 150.000.000,00 11.200.000,00 138.800.000,00 0,00 150.000.000,00 100,00 0,00 Pengembangan Metode Belajar Mengajar
dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
357.873.200,00 4.995.000,00 352.878.200,00 0,00 357.873.200,00 100,00 0,00
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA,SMK dan MA
677.737.000,00 0,00 677.737.000,00 0,00 677.737.000,00 100,00 0,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bantuan Provinsi)
300.000.000,00 20.445.000,00 279.555.000,00 0,00 300.000.000,00 100,00 0,00
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 8
Program Pendidikan Non Formal 260.000.000,00 10.320.000,00 234.680.000,00 0,00 245.000.000,00 94,23 15.000.000,00
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 100.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 85,00 15.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 75.000.000,00 4.995.000,00 70.005.000,00 0,00 75.000.000,00 100,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non
Formal 75.000.000,00 5.325.000,00 69.675.000,00 0,00 75.000.000,00 100,00 0,00
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Bantuan Provinsi)
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
461.500.000,00 9.555.000,00 441.945.000,00 0,00 451.500.000,00 97,83 10.000.000,00
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 125.000.000,00 1.855.000,00 123.145.000,00 0,00 125.000.000,00 100,00 0,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 100.000.000,00 1.150.000,00 98.850.000,00 0,00 100.000.000,00 100,00 0,00
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 75.000.000,00 1.390.000,00 73.610.000,00 0,00 75.000.000,00 100,00 0,00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100.000.000,00 2.380.000,00 87.620.000,00 0,00 90.000.000,00 90,00 10.000.000,00
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
41.500.000,00 1.390.000,00 40.110.000,00 0,00 41.500.000,00 100,00 0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.724.135.750,00 117.170.000,00 1.591.175.950,00 0,00 1.708.345.950,00 99,08 15.789.800,00
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
75.000.000,00 17.040.000,00 57.960.000,00 0,00 75.000.000,00 100,00 0,00
Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
1.375.000.000,00 0,00 1.359.210.200,00 0,00 1.359.210.200,00 98,85 15.789.800,00
Pembinaan Dewan Pendidikan 34.135.750,00 3.270.000,00 30.865.750,00 0,00 34.135.750,00 100,00 0,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan 150.000.000,00 96.860.000,00 53.140.000,00 0,00 150.000.000,00 100,00 0,00
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 100,00 0,00
JUMLAH 101.888.996.887,00 2.839.335.000,00 34.335.855.573,00 62.409.157.100,00 99.584.347.673,00 97,74 2.304.649.214,00
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 9
C. PRESTASI TAHUN 2015
NO Nama Penghargaan Tingkat Diserahkan oleh
penyelenggara SKPD Yang Menerima Keterangan
Nasional Propinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Juara III atletik Putri v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SDN Sumberrejo 02 Pagak
2 Juara Harapan III Catur Putri
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SDN Pandesari 03 Pujon
3 Juara III Senam Artistik Putri
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SDN Kedok Turen
4 Juara Harapan II Pencaksilat putri
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SDN Pakisaji 01 Pakisaji
5 Juara Harapan II Tenis Meja Putri
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SDN Sananrejo 01 Turen
6 Juara II Tenis Meja Putri v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan MI Mambaul Ulum Spanjang
7 Juara I Qoriah v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SDN Bangkalan 01 Bululawang
8 Juara I Cerdas Cermat Pend. Agama Islam
v Kementrian Agama Dinas Pendidikan SDN Sringoco 02 Bantur
9 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang
Dinas Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Atfal
10 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang
Dinas Pendidikan SDn Kepuharjo 02 Karangploso
11 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang
Dinas Pendidikan TK Muslimat NU 08 Sumberpucung
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 10
NO Nama Penghargaan Tingkat
Diserahkan oleh penyelenggara SKPD Yang Menerima Keterangan Nasional Propinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8
12 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan SD Islam Bani Hasyim Singosari
13 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan SMPN 1 Gondanglegi
14 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan SMAN 1 Tumpang
15 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KS SMPN 3 Singosari
16 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KS SMAN 1 Turen
17 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KS SMKN 1 Kepanjen
18 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan Pengawas SD Kec. Sumberpucung
19 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan Pengawas SMK
20 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan Pengawas SMP
21 Juara 2 Siswa Berprestasi Bidang Seni
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMPN 4 KEPANJEN
22 Juara 3 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMPN 4 KEPANJEN
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 11
NO Nama Penghargaan Tingkat
Diserahkan oleh penyelenggara SKPD Yang Menerima Keterangan Nasional Propinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8
23 Nilai Ujian Nasional Tertinggi v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 KEPANJEN
24 Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 KEPANJEN
25 Juara 2 Brick Laying v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMKN 1 SINGOSARI
26 Juara 3 Lomba Jawara SMK Kelompok Teknologi
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan
27 Juara Umum Kids Display v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMPN2 SUMBERPUCUNG
28 Juara 2 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 PAGAK
29 Juara 2 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 PAGAK
30 Juara 2 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 PAGAK
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 12
NO Nama Penghargaan Tingkat
Diserahkan oleh penyelenggara SKPD Yang Menerima Keterangan Nasional Propinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8
31 Juara 2 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 PAGAK
32 Juara 2 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 PAGAK
33 Juara 2 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 PAGAK
34 Juara Harapan 1 Lomba Seni Teater Tradisi
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 PAGAK
35 Sutradara Terbaik Lomba Seni Teater Tradisi
v Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan SMAN 1 PAGAK
36 Juara 1 Hockey Indoor v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
37 Juara 3 Voli Putra Dempo Cup v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
38 Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
39 Juara 1 Lomba Ketrampilan Yoga Asanas
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
40 Juara 3 Lomba Yoga Asanas Putra v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 13
NO Nama Penghargaan Tingkat
Diserahkan oleh penyelenggara SKPD Yang Menerima Keterangan Nasional Propinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8
41 Juara 3 Lomba Yoga Asanas Putra v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
42 Juara 2 Kata Perorangan Junior Putri
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
43 Juara 3 Relay KU CD 3000M Putri v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
44 Juara 2 KU D ITT 300M Putri v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
45 Juara 3 Pencak Silat v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
46 Juara 3 Pencak Silat Kelas C v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
47 Juara 1 Lomba Bahasa Inggris v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
48 Juara 3 Kempo Antar Dojo v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
49 Juara 2 Embu Beregu Remaja Putra
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
50 Juara 3 Embu Berpasangan Remaja Kyu I
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 14
NO Nama Penghargaan Tingkat
Diserahkan oleh penyelenggara SKPD Yang Menerima Keterangan Nasional Propinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8
51 Juara 3 Randori Remaja Putra v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
52 Juara 1 Kelas A Inviasi Silat Perisai Diri
v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
53 Terbaik II Film Pendek v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
54 Juara 2 Panahan v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
55 Juara 2 Lomba Cerdas Cermat v Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan KAB MALANG
56 Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan
v
Kemendikbud Dinas Pendidikan SMP NEGERI 1 SUMBERPUCUNG
57 Juara 2 Industrial Control v
Kemendikbud Dinas Pendidikan KAB. MALANG
58 Juara 1 Piala Mendikbud Stand Terbaik
v
Kemendikbud Dinas Pendidikan SMK MUHAMMADIYAH 7
59 ANUGERAH PRESTASI INSANI v
Kemendikbud Dinas Pendidikan SMK MUHAMMADIYAH 7
60 Indonesian Educators Reliable Of The Year
v
Kemendikbud Dinas Pendidikan SMK MUHAMMADIYAH 7
61 Leading Trusted Quality School Of The Year
v
Kemendikbud Dinas Pendidikan SMK MUHAMMADIYAH 7
62 The Best Favorite School Of The Year
v
Kemendikbud Dinas Pendidikan SMK MUHAMMADIYAH 7
63 Tutor Paket A v
Kemendikbud Dinas Pendidikan PKBM Abdi Pratama Pujon
L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 5 15
IV. PENUTUP
A. Tinjauan Umum
Berangkat dari RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011
– 2015 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2015,
Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan Tahun 2015 ini disusun sebagai bentuk
laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Meskipun
Laporan Kinerja ( LKJ ) bukan merupakan suatu hal yang baru dikenal dalam
sistem penyelenggaraan institusi pemerintahan tetapi dalam penyusunannya masih
banyak dijumpai keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan
Kinerja ini lebih tepat dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dalam
organisasi daripada sebagai suatu dokumen yang mampu menggambarkan
performa organisasi secara utuh. Sebagai sikap adaptif dan responsif maka kritik
dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik bagi
perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.
B. Tinjauan Khusus
Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengukuran pencapaian kinerja
yang didasarkan atas obyektifitas informasi dan data yang valid sehingga performa
masing-masing kegiatan merupakan gambaran capaian yang sebenarnya pada
indikator kinerja tertentu. Hal ini didukung karena adanya jalinan komunikasi yang
memadai di dalam organisasi sehingga proses penggalian informasi antar
komponen yang terkait dengan proses penyusunan Laporan Kinerja dapat berjalan
sebagaimana mestinya.
Sebagai bentuk komitmen lainnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja
Dinas Pendidikan maka proses penggalian informasi-informasi yang mendukung
penyelenggaraan tugas dan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan kebijakan
dan pilihan strategi akan dilakukan secara berkesinambungan, tersistem dan
melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga mampu menilai kebutuhan
program dan kegiatan dengan indikator yang terukur dan realistis serta antisipatif
terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan.
Kami menyadari bahwa capaian kinerja belum maksimal, untuk itu akan
menjadi catatan dan program ditahun-tahun mendatang demi ketercapaian hasil
kinerja yang maksimal.
Recommended