View
165
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
BAB 1
ARTI DAN TUJUAN HUKUM
1.MANUSIA DAN MASYARAKAT
1).Manusia sebagai mahluk sosial
Sudah menjadi kodrat alam bahwa secara fisik manusia,adalah mahluk yang lemah
karena itu selalu ada pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya
dalam satu kelompok,hasrat untuk bermasyarakat dan memerlukan bantuan orang lain untuk
mempertahankan hidupnya.
Menurut “ARIS TOTELES” manusia adalah ZOON POLITICON, artinya
bahwa manusia itu sebagai mahluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul
bersama dengan manusia lainnya,jadi mahluk yang suka berkelompok dan
bermasyarakat,karena sifat iyulah manusia disebut sebagai “Mahluk sosial”
2).Masyarakat.
Masyarakat adalah persatuan manusia yang hidup dalam kodrat yang sama.jadi
masyarakat itu apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama,sehingga dalam pergaulan
hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertaliaqn mengakibatkan seorang dan lain saling
kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.
3).Golongan-golongan dalam masyarakat
Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan;misalnya kelompok-kelompok
karena hubungan keluarga,perkumpulan dan sebagainya.
Adapun golongan-golongan dalam masyarakat itu disebabkan antara lain karena
orang;
a.merasa tertarik oleh orang lain yang tertentu
b.merasa mempunyai kesukaan yang sama dengan orang lain
c.merasa memerlukan kekuatan/bantuan orang lain.
d.mempunyai hubungan daerah dengan orang lain
e.mempunyai hubungan kerja dengan orang lain.
a.Di dalam masyarakat ada 3 golongan yang besar bentuk hubungan orang dengan
orang lain yaitu:
1.Hubungan kekerabatan/kekeluargaan:perkumpulan keluarga.
Ex-soma (keluarga) Jawa,Suku,Marga,Bangsa
2.Hubungan kepentingan/pekerjaan
Ex-perkumpulan ekonomi,koprasi,olah raga,social dan sebagainya.
3.Hubungan tujuan/pandangan hidup atau idiologi
Ex-Hubungan keagamaan
-Hubungan politik (partai-partai politik)
b.Sebagai manusia di dalam masyarakat mempunyai kedudukan :
1.Manusia sebagai mahluk individu sekaligus mahluk sosial
2.Manusia sebagai mahluk yang ketergantungan dengan orang lain.
3.Manusia baru punya arti jika ada manusia lain yang disebut “masyarakat”
4.Sebagai mahluk yang selalu melakukan hubungan dengan orang lain di dalam masyarakat.
4).Bentuk masyarakat
Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam
ragamnya,diantaranya yaitu:
a).yang berdasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya:
1.Gemeinschaft/paguyuban
Yaitu:apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin,misalnya
rumah tangga,perkumpulan kematian dan sebagainya:atau suatu perkumpulan yang
terbentuk berdasarkan kodrat mempunyai ikatan batin diantara anggotanya dan ada pikiran
untuk membubarkan diri.
Ex-Dusun,Desa
2.Gesselschaft/patembayatan/patembayan
Yaitu:perkumpulan manusia yang terbentuk karena anggotanya mempunyai tujuan tertentu
sehingga selalu diperhitungkan untung/rugi.
Ex-Koperasi,PT,Persatuan Sepak Bola.
b).Bentuk susunan masyarakat ada 3 yaitu:
1.Masyarakat”Geneologis”
Yaitu: Kelompok masyarakat yang berbentuk karena adanya ketunggalan darah
Ex-Marga(Sumatera Utara),Buah Paruh,Suku.
2.Masyarakat”Teritorial”(daerah tertentu)
Yaitu:susunan masyarakat yang terbentuk karena kesatuan tempat tinggal yang sama
Ex-Dusun,Marga(Sum-Sel)
3.Masyarakat”Territorial Geologis”
Yaitu:Kelompok masyarakat yang berbentuk karena kesatuan tempat tinggal namun
didalamnya terdapat kelompok Geneologis
Ex-Kelurahan,desa-desa dibatas kota.
5).Latar Belakang Manusia Hidup Berkelompok
Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan
biologis yang terdapat dalam diri manusia,misalnya:
1.untuk memenuhi kebutuhan hidup
2.untuk memenuhi kebutuhan hidup keamanan
3.untuk melanjutkan perhubungan
Dalam memenuhin kebutuhan diatas seseorang berhubungan dengan orang lain.
6).Tata Hidup Bermasyarakat
Untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib dalam masyarakat maka
diperlukan aturan,mana yang boleh dan mana yang tidak merupakan aturan yang mengatur
kehidupan seperti; norma agama,norma kesopanan(sopan santun),norma kesusilaan,norma
adat.
Peraturan hidup ini memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus
bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat.peraturan-peraturan hidup seperti itu
disebut peraturan hidup kemasyarakatan.
Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur,memaksa untuk menjamin
tata btertib dalam masyarakat,dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum
2.PENGERTIAN HUKUM
1).Apakah sebenarnya hukum itu?
Hukum adalah :Rangkaian Peraturan
Hukum menurut :VAN APELDOORN, mengatakan sangat sulit untuk membuat reperensi
hukum,karena hukum itu mempunyai bentuk yang sangat banyak sehingga tidak mungkin
hukum itu tercakup dalam satu definisi yang sesuai dengan kenyataan yang sebenar-
benarnya.
2).Pendapat para Sarjana tentang hukum
Hal ini mengakibatkan setiap ahli membuat defenisi/pengertian yang berbada satu sama
lain.Hukum Menurut :
1.JOYO DIGUNO : Hukum adalah suatu rangkaian norma yang mengatur hubungan
masyarakat.
2.ROSCOE PAUND,Hukum adalah : a tool af social ingenering (alat untuk merubah
kemasyarakatan)/merekayasa masyarakat.
3.HOBES,Hukum adalah : kebebasan untuk melakukan sesuatu.
4.MEYERS,Hukum adalah : keseluruhan norma dan penilaian yang berhubungan dengan
perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat umum dipraktek
dengan menggunakan petugas.
5.LAND,Hukum adalah : keseluruhan peraturan yang mana tiap-tiap orang bermasyarakat
wajib mentaati dan bagi pelanggar dikenai sanksi.
3.DEFENISI HUKUM SEBAGAI PEGANGAN
1).Beberapa definisi Hukum
- Drs. E .Utrecht, S.H. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah
dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dank arena harus
ditaati oleh masyaraaakat itu.
- J.C.T.Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto,S.H. Hukum adalah peraturan-
peraturan yang bersifat memaksa,yang menentukan tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi.yang berwajib,pelanggaran
mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yang dengan
hukuman tertentu.
2).Unsur-unsur hukum
- merupakan peraturan hidup tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- diadakan oleh badan-badan resmi,maupun lahir dan berkembang dari masyarakat serta
aturan-aturan yang diyakini benar.
- mengikat setiap orang,lembaga-lembaga,badan-badan maupun pemerintah
- dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum
- adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
3).Ciri-ciri hukum
- adanya suatu perintah atau larangan atau kehendak untuk tidak dilaksanakan;
- harus dipatuhi oleh setiap orang, warga Negara ,penduduk ,pemerintah ,badan-
badan ,lembaga-lembaga.
4).Sifat dari hukum
Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa.
4.TUJUAN HUKUM
Menurut teori ini ada 3 (tiga) yaitu:
1.Teori Etis (Yeny)
Menurut teori ini tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.teori ini
mempunyai kelemahan:
Apabila hukum berjalan diatas keadilan maka hukum tidak berlaku umum untuk
setiap orang karena adil itu sifatnya SUBYEKTIF
Hukum tidak akan ada tanpa adanya peraturan umum,sebab tanpa adanya peraturan umum
tidak ada peraturan hukum.
Keadilan melarang penyamarataan dan selalu dihubungkan dengan unsur
keterangan sehingga kepastian hukum dan keadilan selalu bertentangan.
Contoh: -mengambil barang orang lain tanpa izin untuk dimiliki
Maka dihukum setinggi-tingginya 5 tahun penjara.
2.Teori Utilitis (Utiliritasi) (Jereny Benthan)
Menururt teori ini adalah tujuan hokum untuk menjamin kebahagiaan/manfaat orang yang
sebanyak-banyaknya.
Kelemahannya: Teori ini hanya melihat dari segi manfaat, tanpa melihat keadilan.
Contoh :-Pemerintah,pembangunan jalan/pelebaran jalan
3.Teori Campuran (Van Apeeldoorm)
Menurut teori ini untuk mencapai tata tertib masyarakat yang adil,tentram dan
damai.Hukum tidak semuanya tumbuh dari keadilan tetapi harus seimbang antara ke 3 (tiga)
nya yaitu : kepastian,kemanfaatan,dan keadilan.
BAB II
SUMBER-SUMBER HUKUM
1.SUMBER-SUMBER HUKUM MATRIAL DAN FORMAL
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang
mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar
mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber hokum ini dapat ditinjau dari segi material dan segi formal;
1).Sumber-sumber hukum Material
Sumber hokum material adalah:sumber hokum yang dilihat dari segi materi/bahan yang
dapat dilihat dari berbagai segi dan dapat ditinjau lagi dari sudut
ekonomi,sejarah,sosilogi,dan filsafah.
Contoh :
1.Ahli ekonomi mengataakan,bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat
itulah penyebab timbulnya hukum.
2.Ahli kemasyarakatan(sosiologis) mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat;
Dan dapat juga dijelaskan juga sebagai berikut;
Hukum dari segi Historis,hukum segala sesuatu yang dapat memberi informasi
maupun sumber dari mana,pembentukan hukum dari mana.
Hukum dalam arti Sosiologis,yaitu hukum selalu dihubungkan dengan masyarakat
dengan melihat praktek-praktek hukum didalam masyarakat.
Hukum dalam arti Teologis,yaitu bahwa hukum itu datang nya dari tuhan sehingga
pemerintah/penguasa dianggap wakil dari tuhan.
Hukum dalam arti kodrat,yaitu bahwa hukum ditakluk kan oleh akal dan pikiran
sehat dan secara sadar dari manusia.
2).Sumber-sumber Hukum Formal
a) Undang-undang (statue)
b) Kebiasaan (costum)
c) Keputusan-keputusan hakim (jurisrudentie)
d) Tratat (treaty)
e) Pendapat para sarjana hukum (doktrin)
Sumber Hukum Formil ;yaitu sumber hukum yang dilihat dari formal yaitu bentuk
1.Perundang-undangan,yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat
dalam bentuknya tertulis yang dibuat dan dipertahankan oleh penguasa.
- Secara Formal perundang-undangan,adalah keputusan penguasa dilihat cara pembuatan
dan siapa yang membuatnya.
- Dilihat secara materiil,perundang-undangan,adalah keputusan penguasa yang dilihat
dari segi ISI,materi atau substansi.
Kapan perundang-undangan itu mulai berlaku;
1.Menurut tanggal yang ditetapkan dalam perundang-undangan tersebut.
2.Jika tidak disebut maka berlaku nya 30 hari sesudah di Undang-undangkan;
3.Saat di Undangkan
4.Dapat berlaku surut jika diberlakukan dalam Undang-undang tersebut.
5.Akan ditentukan kemudian dengan peraturan lain; EX-UU Lalu lintas.
BAB 111
MAZHAB-MAZHAB
ILMU PENGETAHUAN HUKUM
1.Mazhab Hukum Alam
Menurut Aristoteles,mengajarkan bahwa ada dua macam Hukum yaitu;
1.Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara
2.Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya,hukum
yang asli.
Maka pendapat orang tentang ”keaslian” adalah sama,sehingga seakan-akan tak ada Hukum
Alam yang “asli” namun haruslah diakui,bahwa keaslian sesuatu benda atau hal tidaklah
tergantung pada tempat; kekecualian dalam suatu hal tentulah ada.
2.Mazhab Sejarah
Menurut Van Savigny berpendapat,bahwa hukum itu harus dipandang sebagai
suatu penjelmaan dari jiwa dan rohani sesuatu bangsa selalu ada suatu hubungan yang erat
antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa.
Hukum ini bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang,tetapi hukum itu sendiri
ditengah-tengah rakyat.
Hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang pada suatu saat juga akan
mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya.
Menurut pendapat tersebut,jelaslah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian
kesatuan dan tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa,dan karena itu Hukum itu senantiasa
berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Pendapat ini bertentangan Hukum Alam yang
berpendapat bahwa Hukum alam itu berlaku abadi dimana-mana bagi seluruh manusia.
Aliran yang menghubungkan Hukum dan Sejarah itu menimbulkan suatu bangsa
dinamakan “Mazhab sejarah.” Mazhab sejarah itu menimbulkan ilmu pengetahuan hukum
positif.
3.Teori Teoraksi
Adapun teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum atas kehendak Tuhan
Yang Maha Esa dinamakan Teori Ketuhanan (Teori Teoraksi).Teori Teoraksi ini di Eropa
Barat diterima umum hingga Zaman Renaissance.
4.Teori Kedaulatan Rakyat
Dalam abad ke-18 Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya,bahwa dasar
terjadinya suatu Negara ialah “perjanjian masyarakat” (“Contrac Social”) yang diadakan
oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu Negara.
Adapun Teori Roussea tersebut dikemukakannya dalam buku karangannya yang
berjudul “Le Contrac Social” (1762).Teori Roussea yang menjadi dasar faham “Kedaulatan
Rakyat” mengajarkan,bahwa Negara bersandar atas kemauan rakyat,demikian pula halnya
semua perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut.
5.Teori Kedaulatan Negara
Hukum adalah kehendak Negara itu mempunyai kekuatan (power) yang tidak
terbatas.Teori Kedaulatan ini timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan
alam.adapun penganjur Teori Kedaulatan Negara,yaitu Hans Kelsen dalam bukunya “Reine
Rechtslehre” mengatakan,bahwa Hukum itu ialah tidak lain dari pada “kemauan Negara”
(wille des Staates).
6.Teori Kedaulatan Hukum
Teori ini timbul pada abad ke-20.hukum itu ada,karena anggota masyarakat
mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.hanyalah kaedah yang timbul dari
perasaan hukum anggota suatu masyarakat,mempunyai kewibawaan/kekuasaan.
7.Asas Keseimbangan
Prof .Mr R.Kranemburg,murid sekaligus pengganti Prof.Krabbe berusaha mencari
dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang. Menurut
Kranemburg,Hukum itu Berfungsi menurut suatu dalil yang nyata (riil).
Kranemburg merumuskan: tiap orang menerima keuntungan atau mendapatkan
kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu.
pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dasar-
dasarnya,ialah bahwa tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Hukum atau
dalil inilah oleh kranemburg dinamakan asas Keseimbangan,berlaku dimana-mana dan pada
waktu apapun.
Jadi Hukum positif (Ius Constitutum) disebut Tata Hukum,menurut
Dr.W.L.G.Lemaire ialah “Het hier en nu geldend recht” yaitu hukum yang berlaku didaerah
(negara) tertentu pada suatu waktu tertentu.
BAB IV
PEMBENTUKAN HUKUM OLEH HAKIM
1.Hakim merupakan Faktor Pembentukan Hukum
Berdasarkan pasal 21 Algemene Bepaligen Van Wetgeving Voor
Indonesia,Keputusan hakim diakui sebagai sumber hukum formal.Oleh peraturan
perundang-undangan telah diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan
Hukum .
Hakim harus bertindak selaku pembentuk Hukum dalam hal peraturan-peraturan
perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara
yang terjadi.
Hakim harus menyesuaiakan Undang-undang dengan hal-hal yang konkrit,oleh
karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hokum yang timbul
dalam masyarakat.
Hakim turut serta menentukan mana yang merupakan Hukum dan yang tidak,maka
Prof. Mr. Paul Scohlten mengatakan bahwa hakim itu menjalankan “rechtsviding” (turut
serta menemukan hukum).
2.Keputusan Hakim Bukan Peraturan Umum
Walaupun Hakim ikut menemukan Hukum,menciptakan peraturan
perundangan,namun kedudukan bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislative (badan
pembentuk perundang-undangan) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat,oleh karena itu
keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum.
Keputusan Hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam pasal 21 Algemence Bepalingen bahwa Hakim tidak dapat memberi
keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum.ditegaskan lagi dalam kitab Undang-
undang Hukum Sipil Pasal 1971 ayat 1,kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang
hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu.
Apabila suatu Undang-undang isinya tidak jelas,maka hakim berkewajiban untuk
menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai
dengan maksud hukum,yakni mencapai kepastian hukum.
Menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat
diadakan secara sewenang-wenang.agar dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang
dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat,maka hakim menggunakan beberapa
cara penafsiran peraturan perundangan.
PENAFSIRAN HUKUM (INTERPRESTASI HUKUM)
Adanya kodifikasi,hukum itu lalu menjadi beku,statis,sukar berubah.yang selalu
melaksanakan kodifikasi hukum ialah hakim.karena dialah yang berkewajiban menegakkan
hukum ditengah-tengah masyarakat.
Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapnya,namun tetap juga kurang
sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangannya,hingga menyulitkan
dalam pelaksanaannya.ini disebabkan karena kodifikasi dibuat,ada hal-hal atau benda-benda
yang belum ada atau belum kenal,misalnya listrik.
Aliran listrik juga dianggap benda,sehingga barang siapa yang sengaja
menyambung aliran listrik tanpa izin yang berwajib,termasuk perbuatan yang melanggar
hukum,yaitu tindak pidana pencurian.
Hukum bersifat dinamis,maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang
kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan didalam memberi
putusan hukum harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
Dengan demikian terdapat keluwesan hukum (rechtslenigheid) sehingga hukum
kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman.untuk memberi
putusan seadil-adil nya seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan
jurisprudensi,ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim dan untuk itu perlu diadakan
penafsiran hukum.
Ada beberapa penafsiran Hukum,antara lain:
1). Penafsiran tata bahasa (grammatical) yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi
ketentuan undang-undang,dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam
hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang yang
dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan,yakni
arti dalam pemakaian sehari-hari.
Contoh:suatu peraturan perundangan melarang orang memparkirkan kendaraannya pada
suatu tempat tertentu peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan
istilah “kendaraan” orang bertanya-tanya,apakah yang dimaksud dengan perkataan
“kendaraan” itu,hanyalah kendaraan bermotorkah ataukah juga sepeda dan benda.
Contoh lain dalam Yurisprudensi Negara Belanda adalah sebagai berikut : Pasal 1140
KHUS memberikan hak mendahului (privilege) kepada seorang yang menyewakan rumah
terhadap segala barang perabot rumah yang terdapat dalam rumah sewaan itu.hal ini
berarti,jika si penyewa menunggak (yaitu tidak membayar) uang sewa dan pada suatu
waktu dilakukan penyitaan atas barang-barang perabot tersebut,maka pemilik rumah harus
dibayar terlebih dahulu dari pada penagih-penagih hutang lainnya dari uang sewa yang
belum dibayar. Dalam kalimat terakhir dari pasal 1140 ditegaskan: “tidak peduli apakah
barang-barang perabot rumah tangga tersebut kepunyaan si penyewa atau bukan”. Timbul
pertanyaan,apakah pasal 1140 KUHS itu juga berlaku semenjak diadakannya perjanjian
sewa-menyewa,sudah mengetahui bahwa barang-barang itu bukan milik si penyewa
sendiri? Dalam kasus seperti ini,Mahkamah Agung Belanda (Hoge Rad) dalam putusannya
tanggal 07 April 1938 telah menjawab “ya” dengan mengambil pedoman “arti perkataan-
perkataan” sebagaimana dipakai dalam undang-undang.
2). Penafsiran sahih,(autentik,resmi) ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata kata itu
sebagaimana yang di berikan oleh pembentukan undang undang , misal nya pasal 98 KUHP
:”malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit:pasal 101 KUHP
“ternak”berarti hewan yang berkuku satu,hewan memamah biak dan babi (KUHP buku 1
Titel IX)
3).Penafsiran Historis yaitu:
a.Sejarah hukum nya,yang di sediki mksd nya berdasarkan sejarah terjadinya hukum
tersebut.sejarah terjadi nya hukum dapat di selidiki dari memori penjelasan,laporan_laporan
perdebatan dalam DPR dan surat menyurat antara materi dengan komisi DPR yang
bersangkutan.
b.sejarah undang undang nya,yang di selidiki maksud pembentuk undang undang pada
waktu membuat undang undang itu,misal nya didenda f25,_,sekarang di tafsirkan dengan
uang republik indonesia ,sebab harga barang lebih mendekati pada waktu KUHP itu di buat.
4).penafsiran sistematis (dogmatis)penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan
bunyi pasal pasal lain nya baik dalam undang undang itu maupun dengan undang undang
yang lain misalnya “asas monogamy” tersebut di pasal 27 KUHS menjadi dasar pasal pasal
34,60,64,86 KUHS dan 279 KUHS.
5).Penafsiran nasional ialah penafsiran minilik sesuatu tidak nya dengan sistem hukum yang
berlaku misalnya hak milik pasal 570 KUHS sekarang harus di tafsirkan menurut hak milik
sistem hukum indonesia(pancasila).
6).penafsiran teleologis (sosialogis)yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan
undang undang itu.ini penting di sebabkan kebutuhan kebutuhan berubah menurut masa
sedangkan bunyi undang undang tetap sama saja..
7).penafsiran ekstensif ,memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata kata dalam
peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat di masukkan nya seperti”aliran listrik”
“termasuk juga “ benda”
8).penafsiran restriktif,ialah penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata kata
dalam peraturan itu ,misal nya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tak
berwujud”seperti sakit,cacat sebagainya.
9).penafsiran analogis,suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas)pada kata kata
tersebut sesuai dengan asas hukum nya ,sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak
dapat di masukkan,lalu di anggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut ,misalnya
“menyambung”aliran listrikdi anggap sama dengan “mengambil”aliran listrik.
10).penafsiran a contrario(menurut peningkaran) ialah suatu cara menafsirkan undang
undang yang di dasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang di hadapi dan soal
yang di atur dalam suatu pasal undang undang. Contoh: pasal 34 KUHS menentukan bahwa
seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari sebelum
perkawinan terdahulu diputuskan. Bagaimanakah hal nya dengan seorang laki-laki?
Jawaban nya ialah “tidak” karena pasal 34 KUHS tidak menyebutkan apa tentang orang
laki-laki khusus ditujukan kepada orang perempuan.maksud kata”menunggu” dalam pasal
34 KUHS ialah untuk mencegah adanya keragu-keraguan mengenai kedudukan sang
anak,berhubung dengan kemungkinan bahwa seorang perempuan sedang mengandung
setelah perkawinannya diputuskan.
PENGISIAN KEKOSONGAN HUKUM
Badan Legislatif menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai peraturan
umum,sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaan hal-hal yang konkrit diserahkan kepada
hakim,sebagai pemegang kekuasaan yudikatif.
Penyusunan suatu Undang-undang menurut kenyataannya memerlukan waktu
yang lama sekali,sehingga pada waktu Undang-undang itu dinyatakan berlaku hal-hal atau
keadaan yang hendak diatur oleh Undang-undang itu sudah berubah: terbentuk nya suatu
peraturan-peraturan senantiasa terbelakang dibanding dengan kejadian-kejadian dalam
perkembangan masyarakat.
Berhubungan dengan itulah (peraturan perundangan yang statis dan masyarakat
yang dinamis),maka Hakim sering harus memperbaiki Undang-undang itu,agar sesuai
dengan kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat.
Dapat dikatakan,bahwa Hukum fositif peraturan perundangan yang berlaku dalam
suatu negara dalam suatu waktu tertentu adalah merupakan suatu sistem yang formal,yang
sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tak sesuai lagi dengan
perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundangan tersebut.
1.Hakim Memenuhi Kekosongan Hukum
Hakim menambah peraturan-perundangan,maka hal ini berarti,bahwa hakim
memenuhi ruangan kosong (leemten) dalam system hukum formal dari Tata Hukum yang
berlaku.
Adapun pendapat bahwa dalam sistem formal dari hukum ada ruangan kosong (ada
kekosongan) yang dapat diisi oleh Hakim,belum lama dianut oleh orang.
Pada abad ke-19, para sarjana hukum itu merupakan suatu kesatuan lengkap yang
tertutup: diluar Undang-undang tidak ada Hukum, dan Hakim tak boleh menjalankan
keadaan hukum yang tidak disebut dalam peraturan perundangan.
Paham tentang kekuasaan yang bulat dan lengkap daripada hukum itu,tidak dapat
diterima oleh para sarjana hukum. Prof. Mr. Paul Scholten mengatakan,bahwa hukum itu
merupakan suatu system yang terbuka (open system van recht).
Pendapat ini lahir dari kenyataan,bahwa dengan pesatnya kemajuan dan
perkembangan masyarakat,menyebabkan hukum menjadi dinamis,terus menerus mengikuti
proses perkembangan masyarakat.
Berhubung dengan itulah telah menimbulkan konsekuensi,bahwa hakim dapat
bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam system hukum.asalkan penambahan
itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada system hukum yang berlaku.
BAB VII
ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGERTIAN HUKUM
Menurut Prof. Kusumadi, yang disebut “ilmu pengetahuan Hukum”sebenarnya
terdiri atas berbagai ilmu pengetahuan tentang hukum,yang diantaranya ilmu hukum
sebagai pengetahuan hukum (disamping ilmu pengetahuan hukum positif, ilmu
pengetahuan sejarah hukum).
MASYARAKAT HUKUM
1.Macam-macam pembagian penduduk Indonesia
Penduduk Indonesia dapat dibagi berdasarkan:
Sub.a. Menurut Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia tahun 1958,penduduk
indonesia dapat dibagi dalam warga Negara dan Orang Asing.
a. Warga Negara adalah setiap orang yang menurut Undang-undang
Kewarganegaraan adalah termasuk warga Negara.
b. Orang asing yaitu yang bukan warga Negara.
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
a. Rakyat Negara
Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal dibawah wilayah
kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu.
Dalam Undang-undang 1945 pasal 26 dinyatakan:
1. Yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga
Negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-
undang.
b. Asaz kewarganegaraan
Adapun asas kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam
menentukan termasuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu
negara ialah:
1. Asas keturunan/ius sanguinis
2. Asas tempat kelahiran/ius soli
Asas ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalian atau
keturunan dari orang yang bersangkutan.jadi yang menentukan kewarganegaraan
seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak mengindahkan dimana
ia sendiri berada dan dilahirkan.
Asas ius soli menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara
tempat ia dilahirkan.
c. Dwi kewarganegaraan
Dalam menentukan kewarganegaraannya beberapa negara memakai asas ius
soli,sedangkan di Negara lain berlaku asas ius saugni.hal demikian itu
menimbulkan dua kemungkinan yaitu
1. A-patride yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak
mempunyai kewarganegaraan
2. Bi –patride yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam
kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan sekaligus atau dwi-
kewarganegaraan)
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
Negara RI yang memberikan kesempatan kepada orang asing(bukan warga negara
RI) untuk menjadi warga negara.caranya adalah kewarganegaraan atau naturalisasi
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah:
1. Sudah berumur 21 tahun
2. Lahir dalam wilayah RI
3. Apabila ia lelaki yang sudah kawin maka harus mendapatkan persetujuan dari
istrinya
4. Dapat berbahasa indonesia dan mempunyai ilmu pengetahuan tentang bsejarah
indonesia
5. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
6. Bersedia membayar kepada kas Negara uang sejumlah Rp .500 sampai
Rp .10.00,bergantung kepada penghasilan setiap bulan.
SUBYEK DAN OBYEK HUKUM
Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak,yaitu sesuatu yang
mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Subyek hukum terdiri dari:
a. Manusia ( natuurlijk persoon)
b. Badan hukum (rechtpersoon)
Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan
hukum adalah
a. Orang yang masih dibawa umur (belum mencapai usia 21 tahun=belum dewasa)
b. Orang yang tidak sehat pikirannya atau gila,pemabuk dan pemboros yaitu mereka
yang dibawah curatele (pengampuan)
c. Orang perempuan dalam pernikahan
OBYEK HUKUM (BENDA)
Yang dimaksud dengan obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek
hukum dan yang dapat menjadi obyek hukum suatu perhubungan hukum. Biasanya obyek
hukum itu disebut Benda.(vide pasal 499 kitab Undang-undang hukum sipil=KUHS) benda
dapat dibagi kan dalam:
1. Benda yang berwujud
2. Benda tak berwujud
PERBUATAN HUKUM
Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan
oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban.
perbuatan hukum itu terdiri dari:
1. Perbuatan hukum sepihak
Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak
dan kewajiban pada satu pihak saja.
Misal:
-pembuatan surat wasiat
-pemberian hadiah sesuatu benda (hibah)
2. perbuatan hukum dua pihak
Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak saja dan menimbulkan hak
dan kewajiban bagi kedua pihak(timbal balik)
Misal: pembuatan surat jual beli,sewa menyewa,dan lain-lain.
PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAK
1.Pengertian Hak
Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum yang disebut”hak” atau
“wewenang”.untuk membedakan hak dan hukum dalam bahasa belanda digunakan
istilah”subjectif recht” untuk hak dan objectif recht untuk hukum.sedangkan dalam bahasa
inggris law adalah hukum dan right adalah hak atau wewenang.
Menurut Prof.Mr. LJ.Van apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan
seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dengan demikian menjelma menjadi
kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.
2.Hak Mutlak
Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk
melakukan suatu perbuatan,hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan
sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.
Hak mutlak dibedakan menjadi:
1. Hak asasi manusia
2. Hak publik mutlak
3. Hak keperdataan
a. hak marital yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta
benda istrinya
b. .hak kekuasaan orang tua
c. hak perwalian
d. hak pengampuan
3.Hak Nisbi
Adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa
orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu
memberikan sesuatu,melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
PERISTIWA HUKUM
Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat
dinamakan peristiwa-peristiwa hukum atau kejadian hukum(rechtsfeit)
1. Dalam hukum dikenal dua macam peristiwa hukum
1.perbuatan subyek hukum
a.perbuatan hukum
b.perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum
2.peristiwa lain yang bukan perbuatan hukum.
2.zaakwaaneming dan onrechatematige daad
Adapun perbuatan hukum yang bukan perbuatan hukum dapat kita bedakan:
a. a.perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum,walaupun bagi hukum.
(zaakwaaneming).
b. b.perbuatan yang bertentangan dengan hukum(onrechthatematige daad)
BAB VIII
POLITIK HUKUM DI INDONESIA
1.Politik Hukum Pemerintahan Belanda di Indonesia
Pada tahun 1848 pemerintahan belanda mengadakan kodifikasi di indonesia,yaitu
mengundangkan Burgelijk Wetboek dan Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang).untuk orang –orang
Eropa yang ada disini.
Menurut politik hukum tersebut orang-orang Indonesia dibiarkan hidup dibawah
hukumnya sendiri,yaitu Hukum Adat asli.
Pada tahun 1855 maka timbulah pikiran,untuk kepentingan “kepastian hukum”
(artinya kepastian bagi pihaknya orang-orang belanda),untuk menciptakan hukum tertulis
bagi orang pribumi itu.dalam rencana untuk menciptakan hukum tertulis bagi orang-orang
Indonesia ini ada dua aliran yaitu: untuk menundukkan orang Indonesia kepada hukum
eropa,seperti yang dilakukan kepada golongan Tionghoa,yang lainnya hendak mengadakan
sebuah kitab Undang-undang Hukum Perdata tersendiri untuk orang Indonesia,dengan
mencontoh Wetboek Belanda.
Recommended