50
15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Perlindungan Hukum 2.1.1 Perlindugan Hukum Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan dan jaminan hukum. Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh alat hukum untuk memberikan rasa aman dan terbebas dari anacaman pihak manapun. 11 Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang terdapat dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 12 Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh alat hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. 13 Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta memberikan pengakuan terhadap 11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal., 74. 12 Muchsin, Op.Cit., hal., 14 13 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal., 3.

BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perlindungan Hukum

2.1.1 Perlindugan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang

memiliki konsep bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan,

kemanfaatan dan jaminan hukum. Perlindungan hukum bertujuan memberikan

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat

menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan

hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh alat hukum untuk

memberikan rasa aman dan terbebas dari anacaman pihak manapun.11

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi

individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang terdapat

dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.12 Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh alat

hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan perlindungan hukum

memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati harkat dan martabatnya sebagai

manusia.13 Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah

perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta memberikan pengakuan terhadap

11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal., 74. 12 Muchsin, Op.Cit., hal., 14 13 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal., 3.

Page 2: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

16

hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

hukum atau sebagai kumpulan peraturan yang memiliki tujuan untuk melindungi

satu hal dengan lainnya.14

Perlindungan hukum merupakan bentuk darti tujuan hukum yang dalam

hal ini adalah kepastian, keadilan, kemanfaatan dan jaminan hukum. Perlindungan

hukum diberikan oleh hukum terhadap subyek hukum sesuai dengan aturan

hukum, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif yaitu dalam bentuk

pencegahan dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan serta dalam

bentuk represif yaitu berupa sanksi dalam pelaksanaannya.

Perlindungan hukum dalam penerapannya terdapat dalam hukum tertulis

maupun hukum tidak tertulis, yang berisi mengenai aturan yang bersifat umum

yang menjadi pedoman terhadap individu untuk bertingkah laku dalam hidup

bermasyarakat. Aturan tersebut berisi mengenai batasan terhadap masyarakat

untuk melakukan suatu perbuatan individu. Dengan adanya aturan tersebut maka

dapat terciptanya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada

subyek hukum.15

Konsep perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat

berdasarkan atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Dalam hal ini setiap manusia

sebagai subyek hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh hukum

yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

14 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hal., 2. 15 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal., 43.

Page 3: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

17

2.1.2 Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah peraturan yang dibuat, mengatur

dan mengikat masyarakat secara jelas dan tegas. Perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum terhadap kesewenang-wenangan pihak lain adalah

merupakan salah satu aspek kepastian hukum. Kepercayaan akan kepastian

hukum sejatinya dilekatkan kepada individu-individu sebagai subyek hukum

supaya memberikan perlindungan terhadap individu dari perbuatan sewenang-

wenang penguasa, dan terkait pula dengan konsistensi putusan hakim dalam

penegakan hukum.16

Kepastian hukum adalah sesuatu yang melekat dan tidak bisa dipisahkan

dari hukum, terutama dalam hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan

kehilangan nilainya, karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi manusia.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua sisi yaitu dapat ditemukannya

hukum dalam hal konkret dan keamanan hukum. Dalam hal ini subyek hukum

yang ingin mencari keadilan dapat menemukan perlindungan oleh hukum dan

memperoleh perlindungan dari kesewenang-wenangan hakim dalam memutus

perkara. 17

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung

dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas

kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum yang mendekati realistis adalah

kepastian hukum.18

16 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., 208. 17 A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Fikahati Aneska Jakarta, 2009, hal., 56. 18 Dosminikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hal., 59.

Page 4: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

18

Kepastian Hukum menurut Utrecht terbagi menjadi dua pengertian, yang

pertama kepastian hukum merupakan adanya peraturan yang bersifat umum yang

membuat individu mengetahui suatu hal yang menjadi hak dan kewajiban serta

mengetahui perbuatan yang boleh dilakukan ataupun perbuatan yang dilarang

untuk dilakukan. Selanjutnya, kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang

bersifat mengikat secara umum, maka individu dapat mengetahui hal yang boleh

dilakukan oleh pemerintah terhadap individu. Kepastian hukum berasal dari aliran

positivisme, yang dalam hal ini menganggap bahwa tujuan hukum tidak hanya

menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum yaitu keadilan dan

kemanfaatan, namun tujuan yang mendekati realistis adalah untuk mewujudkan

kepastian hukum.19

Kepastian hukum dalam penerapannya berbentuk peraturan perundang-

undangan yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi

tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan

sesama individu maupun hubunngan dalam masyarakat. Aturan tersebut menjadi

dasar dan menjadi batasan terhadap masyarakat dalam hal melakukan tindakan

terhadap individu lainnya. Dengan adanya aturan-aturan tersebut maka akan

menimbulkan kepastian hukum.20

Dengan adanya kepastian hukum diharapkan adanya keadilan, karena

tanpa kepastian hukum individu tidak akan mengetahui hal yang menjadi hak dan

kewajibannya. Jika dikaitkan alam hal pertanahan kepastian hukum tersebut

19 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal., 23. 20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal., 58.

Page 5: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

19

dalam pelaksanaannya adalah dengan diterbitkannya UUPA yang bersifat

mengatur secara umum dalam bidang pertanahan.

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kebendaan

Istilah hukum benda berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu

zakenkrecht.21 Dalam perspektif hukum perdata, hukum benda merupakan bagian

dari hukum harta kekayaan (vermogensrecht), yaitu hukum harta kekayaan

mutlak. Dalam Kamus Hukum memberikan definisi mengenai hukum benda yaitu

“Hukum benda ialah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur

hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak

kebendaan.”22 P.N.H. Simanjuntak secara sederhana memberikan definisi tentang

hukum benda yaitu “Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang

mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.”23 Sedangkan Prof.

Soediman Kartohadiprojo memberikan definisi tentang hukum benda yaitu

“semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan

mengatur hak-hak atas benda.”24

Setelah melihat pengertian hukum benda yang diberikan oleh para pakar,

maka dapat disimpulkan bahwa hukum benda atau hukum kebendaan adalah

serangkaian hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara

seseorang (subyek hukum) dengan benda (objek dari hak milik), yang melahirkan

hak kebendaan (zakelijke recht). Hak kebendaan memberikan kekuasaan secara

21 P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hal., 204. 22 M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Relaty Publisher, Surabaya, 2009, hal., 652. 23 P.N.H Simanjuntak, Op.Cit, hal., 205. 24 Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal., 92.

Page 6: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

20

langsung kepada pemiliknya dalam hal penguasaan dimanapun benda tersebut

berada. Dengan kata lain hukum benda atau hukum kebendaan merupakan

keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang

berkaitan dengan benda.

Pengaturan tentang benda yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata

menganut sistem tertutup. Sistem pengaturan tertutup ini artinya, orang atau pihak

tidak dapat mengadakan atau membuat hak-hak kebendaan yang baru, kecuali

yang sudah ditetapkan atau ditentukan berdasarkan undang-undang.25. Hal ini

diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh sesorang yang berhak berbuat atas terhadap kebendaan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, subyek hukum tidak boleh menciptakan

hak milik baru selain yang disebutkan dalam undang-undang itu. Dalam Buku II

KUH Perdata menganut sistem tertutup.

2.2.2 HAK KEBENDAAN

Hak Kebendaan (zakelijke recht) ialah suatu hak yang memberikan

kekuasaan langsung terhadap suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap

setiap orang.26 Hak kebendaan berbeda dengan hak perorangan (personalijke

recht), hak perorangan ialah suatu hak yang memberi suatu tuntutan atau

penagihan terhadap seorang tertentu.27 Letak perbedaannya adalah hak kebendaan

25 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal., 105. 26 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Ketiga Puluh Empat, Intermasa, Jakarta, 2010, hal., 62. 27 I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit, hal., 109.

Page 7: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

21

dapat dipertahankan kepada siapa saja yang melanggar hak itu, sedangkan hak

perorangan bersifat relatif atau nisbi karena hanya dapat ditujukan terhadap orang-

orang tertentu saja.

Hak kebendaan adalah termasuk dalam hak keperdataan yang bersifat

mutlak atau absolut, yang berarti bahwa seseorang mempunyai kekuasaan

langsung atas sesuatu benda, sehingga hak seseorang atas suatu benda tersebut

dapat dipertahankan oleh siapapun juga, bahkan tidak dapat diganggu gugat oleh

siapapun juga. Seseorang lainnya diwajibkan untuk menghormati hak kebendaan

orang lain.

Dalam Buku II KUH Perdata diatur pula mengenai berbagai macam hak

kebendaan. Pasal 528 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Atas sesuatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik gadai atau hipotik.

Berdasarkan Pasal tersebut hak kebendaan yang dapat diperoleh dari suatu,

kebendaan yaitu: Hak Bezit atau keadaan berkuasa atas suatu benda; Hak milik

atas suatu benda; Hak waris suatu benda; Hak Pakai hasil; Hak Pengabdian tanah;

Hak gadai (pand); Hak hipotik. Dalam perspektif KUH Perdata hak kebendaan

perdata dibedakan atas 2 macam yaitu hak kebendaan yang memberi kenikmatan

(zakelijke genootsrecht) dan hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk

zekerheidsrecht).

Hak kebendaan yang memberi kenikmatan adalah hak yang diberikan

kepada pemiliknya untuk menikmati sesuatu benda, baik terhadap bendanya

sendiri atau benda milik orang lain.28 Hak kebendaan yang memberikan

28 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal., 114.

Page 8: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

22

kenikmatan atas benda miliknya sendiri contohnya adalah hak menguasai atau hak

bezit atas benda bergerak serta hak milik atas benda bergerak (eigendom).

Sedangkan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang

lain yaitu hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, dan hak pakai atas benda

tidak bergerak.29

Sedangkan hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk

zekerheidsrecht) adalah hak yang diberikan kepada pemegang untuk didahulukan

dalam pemenuhan utang atas jaminan (pembebanan) benda milik orang,

contohnya adalah gadai (pand) sebagai jaminan atas benda tidak bergerak, dan

hipotek (hak tanggungan) sebagai jaminan atas benda tetap.30

Setelah diberlakukannya UUPA, maka sebagian hak-hak kebendaan yang

diatur dalam ketentuan Buku II KUH Perdata menjadi tidak berlaku lagi, karena

telah ada peraturan yang baru yang khusus mengatur bidang agraria yaitu UUPA.

Demikian setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan yang selanjutnya disebut dengan UUHT, maka ketentuan mengenai

hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata menjadi tidak berlaku

lagi, yakni dalam hal pembebanan hipotek atas hak atas hak atas tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Karena UUPA telah menciptakan hak

tanggungan (atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah) sebagai

pengganti hipotek. Dengan demikian, sejak diberlakukannya UUPA, yang

kemudian ditindaklanjuti dengan UUHT, maka hak-hak kebendaan yang

menyangkut dengan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

sebagaimana telah diatur dalam Buku II KUH Perdata dengan sendirinya menjadi

29 I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., hal., 111. 30 Ibid, hal., 114.

Page 9: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

23

tidak berlaku lagi. Sebaliknya hak-hak kebendaan yang menyangkut bukan tanah

sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUHPerdata tetap berlaku.31

Hak-Hak kebendaan yang menyangkut dengan tanah sebagaimana yang

telah diatur dalam Pasal 16, Pasal 49, serta Pasal 51 UUPA, yaitu: Hak-hak atas

tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak

sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak

lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan

dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara (hak gadai atas

tanah, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian); Hak-hak

atas air dan ruang angkasa yaitu hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan

ikan, hak guna ruang angkasa; Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

(Wakaf Tanah); Hak Tanggungan.

Sementara itu, hak-hak kebendaan yang menyangkut dengan tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tidak berlaku lagi dari Buku II

KUHPerdata, yaitu: Hak Bezit atas tanah; Hak eigendom atas tanah; Hak Servituut

(Hak Pengabdian Pekarangan); Hak Opstal; Hak Erpacht; Hak Bunga Tanah dan

Hasil sepersepuluh; Hak Vruchtgebruuk atas tanah; Hak Gebruuk atas tanah;

Hipotek atas tanah.

Dengan diberlakukannya UUPA, maka hak-hak kebendaan yang masih

berlaku dalam Buku II KUHPerdata terbatas hanya pada hak-hak kebendaan yang

tidak menyangkut dengan tanah, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya. Hal ini dikarenakan hak-hak kebendaan yang

31 Rachmadi Usman, Op.Cit., hal., 115.

Page 10: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

24

menyangkut dengan tanah, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya telah diatur UUPA.

Hak-hak kebendaan yang telah dicabut oleh UUPA tidak lagi termasuk

dalam bidang keperdataan melainkan objek dari hukum yang lain, yaitu hukum

agraria. Pada intinya hak-hak kebendaan yang dicabut oleh UUPA itu ialah hak

yang berkaitan dengan tanah.32

2.2.3 KONSEP HAK MILIK

2.2.3.1 Pengertian Hak Milik

Pengaturan hak milik dapat ditemukan dalam bab ketiga Buku II KUH

Perdata, yaitu dengan judul “Tentang hak milik”. Secara rinci pengaturan hak

milik tersebut dimulai dari Pasal 570 sampai dengan Pasal 624 KUH Perdata.

Dalam hukum kebendaan perdata Barat, hak milik lebih dikenal dengan

sebutan hak eigendom. Berasal dari kata “Eigen” yang berarti “diri sendiri” atau

“pribadi”, sedangkan “dom” berasal dari kata “domaniaal”, yang diartikan

sebagai milik, dan istilah “domein” yang diartikan daerah atau wilayah atau milik

Negara. Maka eigendom dapat diartikan sebagai “milik pribadi”, sedangkan

eigendomsrecht berarti hak milik pribadi.33

Pasal 570 KUHPerdata memberikan definisi dan batasan-batasan

mengenai hak milik, yang menyebutkan bahwa:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi

32 Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta 1980, hal., 29. 33 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan, Jilid 1, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hal., 86.

Page 11: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

25

kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dari rumusan ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdata dapat diketahui

bahwa hak milik itu adalah: Hak penguasaan dan penggunaan sesuatu kebendaan

dengan leluasa dan berbuat sebebas-bebasnya secara penuh; dilakukan sesuai

dengan kewenangan yang dipunyai pemilik hak milik; Dengan pembatasan oleh

undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh Negara/Pemerintah; Tidak

mengganggu atau menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain;

Kemungkinan akan pencabutan hak milik demi kepentingan berdasarkan atas

ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti kerugian.

Penguasaan dan penggunaan sesuatu kebendaan dengan sebebas-bebasnya

dapat diartikan sebagai dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya

mengalihkan, membebani, menyewakan dan lain-lain. Serta dapat melakukan

perbuatan materiil seperti memetik buahnya, memakai, memlihara bahkan

merusak.34 Namun, hak penguasaan dan penggunaan sesuatu kebendaan dilakukan

oleh pemiliknya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, artinya perbuatan

hukum dan perbuatan materiil yang dilakukan pemilik hak milik tidak boleh

melampaui batas wewenang yang dipunyai. Selain itu pula penggunaan hak

eigendom juga dibatasi oleh undang-undang atau peraturan umum, bahkan

dilakukan dengan tidak boleh melanggar atau menimbulkan gangguan terhadap

hak-hak orang lain.35

Kebebasan penguasaan dan penggunaan hak selain dibatasi oleh undang-

undang dan peraturan-peraturan umum sesuai dengan perkembangan zaman dan

34 Frieda Husni Hasbullah, Op.Cit., hal., 87. 35 Rachmadi Usman, Op.Cit., hal., 186.

Page 12: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

26

tuntutan masyarakat, juga dibatasi oleh hukum tetangga dan larangan

penyalahgunaan hak. Pembatasan hak milik oleh undang-undang, peraturan umum

dan oleh masyarakat dapat terjadi karena dibatasi oleh Hukum Tata Usaha

Negara.

Pembatasan diluar ketentuan Pasal 570 KUHPerdata antara lain dalam

penggunaannya tidak boleh ada penyalahgunaan hak (misbruik van recht) yang

berarti menggunakan haknya sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kerugian

baik secara moril maupun materiil dari pihak lain.36 Seiring perkembangan zaman

hak milik yang semula dikategorikan sebagai hak “mutlak”, sekarang sudah tidak

dapat lagi berbuat sewenang-wenang terhadap hak kepemilikan tersebut. Suatu

perbuatan yang pada hakikatnya berupa suatu pelaksanaan dari hak milik dapat

dipandang menyimpang dengan hukum, jika perbuatan itu dilakukan dengan

maksud untuk mengganggu atau sebagai suatu misbruik van recht. Pemilikan hak

milik juga harus memperhatikan kepentingan orang lain yang berdasarkan pada

norma dan kesusilaan yang berada dalam masyarakat.37

Dalam pelaksanannya, hak milik dapat dicabut berdasarkan perintah

undang-undang serta keputusan hakim pengadilan, apabila hal tersebut dilakukan

berdasarkan kepentingan umum. Pencabutan hak milik atas suatu hak kebendaan

harus disertai dengan penggantian berupa pembayaran ganti kerugian yang wajar

dan layak terhadap pemilik hak atas suatu benda tersebut.

Hak milik memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut: Hak milik merupakan

hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain, sedangkan hak induk terhadap

hak-hak kebendaan yang lainnya bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak 36 Ibid, hal., 91. 37 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, Intetmasa, Jakarta, 1998, hal., 98.

Page 13: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

27

anak terhadap hak milik; Secara kuantitas, hak milik itu adalah hak terlengkap;

Hak milik memliki sifat tetap, artinya tidak lenyap terhadap hak kebendaan yang

lain dan sebaliknya; Hak milik mengandung inti dari semua hak kebendaan lain,

sedangkan hak kebendaan yang lain itu merupakan bagian dari hak milik.38

2.2.3.2 PEROLEHAN HAK MILIK

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, maka harus ada cara

untuk memperoleh atau memilikinya. Cara perolehan hak milik atas suatu benda

adalah dengan cara originair, yaitu pihak yang memperoleh hak milik atas suaru

benda tidak menerima dari tangan pihak pendahulu. Dengan kata lain pihak yang

memperoleh hak milik tersebut memulai dengan suatu hak yang baru, bebas dari

beban dan kewajiban, tanpa hak dan wewenang, contohnya adalah pendakuan,

perlekatan, dan daluarsa. Sedangkan derivative, yaitu dengan cara pihak yang

memperoleh hak milik atas benda menerimanya dari pemilik sebelumnya

(voorganger).39

Sedangkan didalam Pasal 584 KUHPerdata juga memberikan penjelasan

mengenai tata cara perolehan hak milik atas suatu kebendaan, yaitu sebagai

berikut:

Hak Milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

38 I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., hal., 130. 39 Rachmadi Usman, Op.Cit., hal., 189.

Page 14: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

28

Mengenai tata cara penyerahan kebendaan tidak bergerak diatur dalam

Pasal 616 sampai dengan Pasal 620 KUHPerdata. Dalam Pasal 616 KUHPerdata

yang menyebutkan bahwa:

Penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 616 KUH Perdata, jelas bahwa

penyerahan kebendaan tidak bergerak harus dilakukan dengan akta otentik yang

dibuat dihadapan notaris, kemudian diumumkan dan selanjutnya dengan

membukukannya pada register umum.

Penyerahan kebendaan tidak bergerak harus dengan suatu tulisan yang

dinamakan dengan akte van transport (surat penyerahan), yang harus dibuat

secara resmi atau otentik oleh Notaris. Akta tersebut berupa keterangan timbal

balik yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli serta berisi bahwa penjual

menyerahkan hak miliknya kepada pihak pembeli yang menerima hak milik atas

benda yang bersangkutan.40

Dengan diberlakukannya UUPA, khusus untuk penyerahan kebendaan dari

tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang

menyempurnakan dan mengganti peraturan perundang-undangan sebelumnya

yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap peralihan hak atas dan hak milik atas

satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui

lelang, dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan cara

40 Subekti, Op.Cit., hal., 60.

Page 15: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

29

dibuatkan akta PPAT yang dapat disebut sebagai akata otentik, selanjutnya

peralihan dan pemindahan hak atas tanah tersebut oleh pemegangnya wajib

didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.

Dapat disimpulkan, bahwa penyerahan kebendaan tidak bergerak selain

dilakukan secara nyata (feitelijke levering/ deliverance), juga harus diikuti dengan

penyerahan secara yuridis (juridische levering/tradition).41

2.2.3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAKMILIK

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 570 KUH Perdata, pemegang hak

milik menimbulkan hak untuk menikmati manfaat dari suatu kebendaan yang

dimilikinya tanpa diganggu gugat oleh orang lain. Hak lainnya yang timbul karena

hak milik adalah untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan

sepenuhnya. Dalam hal ini berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual,

menghibahkan, menyerahkan benda yang dimiliknya kepada siapapun juga,

selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dan atau

melanggar kepentingan umum atau hak-hak orang lain.

Dalam Pasal 571 KUHPerdata juga mengatur tentang hak lain yang

timbul karena hak milik, yaitu berkaitan dengan kepemilikan sebidang tanah, yang

mengandung didalamnya kepemilikan atas segala apa yang melekat diatasnya

maupun didalam tanah. Di atas tanahnya, pemilik berhak mengusahakan segala

tanaman dan mendirikan setiap bangunan yang diinginkannya, kemudian dibawah

tanahnya, pemilik juga berhak membuat dan menggali hasil dari galian didalam

tanah tersebut.

41 Rachmadi Usman, Op.Cit., hal., 214.

Page 16: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

30

Setiap hak milik atas suatu kebendaan harus dianggap bebas adanya,

seperti yang tercantum dalam Pasal 572 KUHPerdata. Terhadap subyek hukum

yang mengklaim memiliki hak atas suatu benda tersebut, maka subyek hukum

tersebut harus dapat membuktikan dasar hak kepemilikan tersebut. Dengan kata

lain, bahwa pihak yang mengaku mempunyai hak milik atas kebendaan milik

orang lain, diwajibkan membuktikan kebendaan yang dikuasai oleh orang lain

tersebur adalah kebendaan miliknya,

Kepemilikan atas suatu kebendaan juga memberikan perlindungan untuk

mengembalikan suatu kebendaan hak milik yang berada dalam kekuasaan orang

lain.42 Perlindungan atas hak milik tersebut diberikan dalam bentuk gugat atas hak

milik, yang lazim dinamakan gugat revindikasi (revindicate). Pasal 574

KUHPerdata memberikan dasar hukum terkait dengan gugat revindikasi, yang

menyebutkan bahwa:

Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya. Dapat disimpulkan bahwa pemilik suatu kebendaan mempunyai hak untuk

meminta atau menuntut kembali bendanya dari siapapun subyek yang menguasai

kebendannya itu dalam keadaan apa adanya sesuai dengan keadaan beradanya.

Revindikasi adalah sejenis gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik, yang

bertujuan untuk minta kembali suatu barang eigendom. Gugatan diajukan oleh

pemilik eigendom yang sebenarnya terhadap pihak lain, baik yang menamakan

dirinya pemilik yang sebenarnya maupun yang merasa berhak untuk menguasai

barang itu berdasarkan atas suatu hak kebendaan lain atau berdasarkan atas suatu

42 Ibid, hal., 246.

Page 17: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

31

hak perseorangan.43 Gugat revindikasi dapat digunakan untuk kebendaan bergerak

dan benda tidak bergerak.

Dalam Pasal 574 KUHPerdata, menyebutkan bahwa yang dapat dituntut

oleh penggugat hanya sebatas pengembalian kebendaan dalam keadaan waktu

gugatan dimajukan. Penggugat tidak diperbolehkan untuk menuntut pengembalian

kebendaan sebagaimana keadaan kebendaan itu diserahkan kepada penggugat

oleh tergugat. Namun terhadap bezitter yang tidak jujur (tergugat), sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 579 No. (1) KUHPerdata mewajibkan kepada penggugat

mengganti segala kerugian, biaya dan bunga kepada penggugat selama

keberadaannya berada di tangan tergugat.

Terhadap hasil yang didapat dari penguasaan kebendaan itu yang

kemudian oleh penggugat dituntut kembali dari tergugat yang jujur, sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 575 KUHPerdata, hanya diwajibkan mengembalikan segala

hasil yang dinikmatinya terhitung sejak gugatan diajukan di pengadilan. Namun

sebaliknya bagi tergugat yang tidak jujur, sesuai dengan ketentuan Pasal 579

KUHPerdata, diwajibkan untuk mengembalikan segala hasil yang diperoleh dari

kebendaan yang dituntut pengembaliannya. Selain itu, tergugat yang tidak jujur

juga dituntut untuk mengembalikan segala hasil yang sejatinya diperoleh

penggugat seandainya kebendaannya tersebut berada di tangannya.44 Demikian

pula, apabila tergugat merupakan pemegang kedudukan berkuasa yang jujur

maka, maka penggugat kepada tergugat berkewajiban untuk mengganti segala

biaya yang pernah dikeluarkan tergugat dalam rangka memelihara kebendaan

tersebut.

43 Wirjono Prodjidokoro, Op.Cit., hal., 114. 44 Rachmadi Usman, Op.Cit., hal., 249.

Page 18: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

32

Gugatan revindikasi harus dibedakan gugatan yang diajukan oleh pemilik

eigendom terhadap orang yang mengganggu pemilik eigendom dalam menguasai

barang eigendom tersebut, seperti mendirikan rumah diatas tanah itu, atau

memotong pohon-pohon dari tanah itu. Gugatan tersebut diatur dalam

KUHPerdata tetapi gugatan tersebut dapat diajukan dan tujuannya supaya

gangguan tersebut dihentikan. 45

Selain itu, terdapat gugatan lainnya yang timbul dari hak milik yaitu:

Pernyataan declaratoir dari hakim, Minta pengganti kerugian berupa uang; Gugat

berdasarkan hukum tetangga; Serta gugat untuk pengosongan (Ontruirning) dapat

dijalankan terhadap kebendaan tidak bergerak atau gugat penyerahan kembali

(afgifte) dapat kemungkinan dijalankan terhadap kebendaan bergerak.46

2.3 KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

2.3.1 HAK ATAS TANAH

2.3.1.1 PENGERTIAN HAK ATAS TANAH

Hak atas tanah adalah hak yang berisi tentang wewenang, kewajiban dan

atau larangan bagi pemegangnya untuk berbuat sesuatu sesuai dengan sifat dan

kemampuan tanah yang dimilikinya dengan suatu hak.47

Pasal 4 ayat (1) UUPA mengatur ketentuan mengenai hak-hak atas tanah,

dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

45 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal., 116. 46 Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, Op.Cit., hal., 62. 47 Sri Harini Dwiyatmi, Hukum Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi, Dan, Pelaksanaannya, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014, hal., 48.

Page 19: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

33

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah,

dapat diberikan kepada perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga

Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik

badan hukum privat maupun publik.48

Hak atas tanah jika sudut pandang tanahnya maka memiliki kedudukan

hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam hal ciri-ciri dan sifatnya.

Contohnya adalah hak milik yang mempunyai sifat yang berbeda dengan hak guna

bangunan. Namun, jika dilihat dari sisi subyeknya hak atas tanah merupakan suatu

hubungan hukum antara subyek dengan obyek (tanah) tersebut. Hubungan hukum

dalam hak atas tanah adalah memberikan wewenang dan kewajiban kepada

subyek hukum sebagai pemegang hak atas tanah.49

Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum sebagai pemegang hak

atas tanah memiliki wewenang yang dibagi menjadi dua yaitu wewenang umum

dan wewenang khusus. Wewenang yang bersifat umum adalah pemegang hak atas

tanah memiliki wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk bumi, air dan

ruang yang berada diatas tanahnya, hanya diperlukan untuk kepentingan yang

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut

UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2)

UUPA). Sedangkan wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas

tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya

sesuai dengan jenis hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada hak guna

bangunan adalah menggunakan tanahnya untuk mendirikan dan memiliki

bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada hak milik adalah 48 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Surabaya, 2012, hal., 89. 49 Christina Tri Budhayati, Hak Atas Tanah Peralihan Dan Pendartaran, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hal., 6.

Page 20: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

34

untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada hak

guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di

bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.50

2.3.1.2 JENIS HAK ATAS TANAH

Dalam Pasal 16 dan 53 UUPA mengatur mengenai tentang macam-

macam hak atas tanah, yang diklasifikasikan menjadi 3 bidang yaitu: Hak atas

tanah yang bersifat tetap; Hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh Undang-

Undang; Hak atas tanah yang bersifat sementara. Dimaksud dengan hak atas tanah

yang bersifat tetap adalah hak atas tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih

berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru, misalnya adalah

hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa untuk

bangunan, hak membuka tanah, serta hak memungut hasil hutan. Sedangkan yang

dimaksud dengan hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang

yaitu hak atas tanah yang lahir kemudian, yang akan ditetapkan oleh undang-

undang. Hak atas tanah tersebut jenisnya belum ada.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas tanah yang bersifat sementara

yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan

dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan

bertentangan dengan jiwa UUPA, misalnya adalah hak gadai, hak usaha bagi

hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.51

Apabila dilihat dari asal tanahnya, hak atas tanah dapat dibedakan menjadi

dua jenis yaitu hak atas tanah yang bersifat primer dan hak atas tanah yang

50 Sudikno Mertokusumo dalam (Urip Santoso), Op.Cit., hal., 89. 51 Ibid, hal., 90.

Page 21: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

35

bersifat sekunder.52 Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak yang

perolehannya terjadi untuk pertama kali dengan sumber perolehannya diberikan

oleh Negara sehingga tanah tersebut merupakan tanah Negara, hak atas tanah

primer antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah

Negara, hak pakai atas tanah Negara.53

Sedangkan hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah

yang berasal dari pihak lain, hak atas tanah bersifat sekunder antara lain yaitu hak

guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak

milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak

sewa untuk bangunan, hak gadai tanah, hak usaha bagi hasil, hak menumpang,

serta hak sewa tanah pertanian.54

2.3.2 HAK MILIK ATAS TANAH

2.3.2.1 PENGERTIAN HAK MILIK ATAS TANAH

Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

(a) UUPA. Hak milik secara khusus diatur dalam Pasal 20 hingga 27 UUPA.

Menurut Pasal 50 ayat (1) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik

diatur dengan undang-undang. Namun, hingga saat ini undang-undang yang

diperintahkan oleh UUPA belum dibentuk. Karena belum dibentuk, maka

menurut Pasal 56 UUPA, menyebutkan bahwa “Selama undang-undang tentang

hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum

adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan

dengan UUPA.”55

52 Ibid, hal., 91. 53 Sri Harini Dwiyatmi, Op.Cit., hal., 51. 54 Urip Santoso, Op.Cit., hal., 91. 55 Ibid, hal., 92.

Page 22: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

36

Pasal 20 UUPA memberikan definisi tentang hak milik, yaitu hak turun

temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan

mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. Turun temurun artinya adalah hak

milik atas tanah akan berlangsung secara terus menerus selama pemiliknya masih

hidup, dan apabila pemilik tanah meninggal dunia maka tanah tersebut diwariskan

atau dilanjutkan oleh ahli waris sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek

pemilik hak milik. Terkuat artinya bahwa hak milik jika dibandingkan dengan hak

atas tanah yang lain lebih kuat karena tidak mempunyai batas waktu tertentu,

mudah dipertahankan, dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus.

Selanjutnya adalah terpenuh, yang mempunyai arti hak milik atas tanah

memberikan wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang

lain, karena dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk

pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas dibandingkan

dengan hak atas tanah yang lain.56

Ketentuan mengenai subyek hukum hak milik diatur dalam Pasal 9 ayat

(1) jo. 21 UUPA. Dalam Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi

subyek hukum hak milik perorangan adalah warga Negara Indonesia, hal tersebut

adalah syarat mutlak untuk menjadi subyek hukum hak milik atas tanah. Apabila

Warga Negara Asing memperoleh hak milik atas tanah dengan tidak sengaja,

karena pewarisan menurut undang-undang, atau setelah berlakunya UUPA

kehilangan status sebagai warga Negara Indonesia, maka berdasarkan Pasal 21

ayat (3) UUPA dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak milik

56 Ibid, hal., 92.

Page 23: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

37

tersebut, wajib melepaskannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tanah

tersebut beralih menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.57

Pasal 21 ayat (2) mengatur ketentuan mengenai badan hukum yang dapat

menjadi subyek hukum hak milik atas tanah yaitu sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 yaitu bank yang didirikan oleh Negara,

koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Selanjutnya berdasarkan

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agrariaa/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999,

badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum hak milik yaitu bank

pemerintah, badan keagamaan dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Tanah

yang boleh dimiliki dengan hak milik oleh badan hukum hanyalah tanah yang

dipergunakan untuk keperluan langsung dari badan hukum tersebut.58

Dalam menggunakan hak milik atas tanah harus memperhatikan fungsi

sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan

kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan

dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan

kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah

kesuburan dan mencegah kerusakannya.59

Apabila hak milik atas tanah sengaja dialihkan kepada pihak yang tidak

memenuhi syarat sebagai subyek hukum hak milik, dalam Pasal 26 ayat (2)

menyebutkan bahwa perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum, dan

tanah tersebut akan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, dan hak yang

membebani akan tetap berlangsung.60

57 Ibid, hal., 95. 58 Ibid 59 Ibid, hal., 93. 60 Christina Tri Budhayati, Op.Cit., hal., 17.

Page 24: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

38

2.3.2.2 PERALIHAN HAK MILIK

Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, menyebutkan bahwa hak milik dapat

beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 20

ayat (2) maka bentuk peralihan ada dua yaitu beralih dan dialihkan.

Beralih adalah berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada

pihak lain diakibatkan karena terjadinya suatu peristiwa hukum. Hal tersebut

terjadi karena pemilik atas tanah meninggal, maka tanah tersebut beralih kepada

ahli warisnya. Beralihnya hak miilik atas tanah yang telah bersertifikat harus

didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan

surat keterangan kematian pemilik tanah, surat keterangan sebagai ahli waris yang

dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli waris, serta sertifikat

tanah yang bersangkutan. Tujuan pendaftaran peralihan hak milik tersebut untuk

dicatat dalam Buku tanah dan perubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah

kepada ahli warisnya.61

Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 dan Pasal

112 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, mengatur mengenai tata

cara pendaftaran peralihan hak karena beralihnya hak milik.

Selanjutnya adalah peralihan hak karena dialihkan atau pemindahan hak.

Pemindahan hak artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya

kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum

yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal

perusahaan, lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah karena pemindahan hak

61 Urip Santoso, Op.Cit., hal., 93.

Page 25: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

39

harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang

berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali lelang dibuat

dengan Berita Acara Lelang atau Risalah Lelang yang dibuat oleh pejabat dari

Kantor lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah tersebut harus didaftarkan ke

Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan

dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada

pemilik yang baru.62

Dalam Pasal 37 hingga Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

jo. Pasal 106 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 mengatur

mengenai pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan

dalam modal, sedangkan pemindahan hak karena lelang diatur dalam Pasal 41

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 107-110 Peraturan Menteri

Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.

Peralihan hak milik atas tanah secara langsung maupun tidak langsung

kepada subyek hukum warga Negara asing, berkewarganegaraan ganda atau

badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah adalah batal karena hukum dan

tanahnya akan dikuasai oleh Negara.63

2.3.2.3 TERJADINYA HAK MILIK

Menurut ketentuan dari Pasal 22 UUPA hak milik atas tanah dapat terjadi

melalui tiga cara yaitu: Hak milik terjadi karena hukum adat; Hak milik atas tanah

terjadi karena penetapan Pemerintah; Hak milik atas tanah terjadi karena

ketentuan undang-undang.

62 Ibid, hal., 94. 63 Urip Santoso, Loc.cit.

Page 26: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

40

Hak milik atas tanah terjadi karena hukum adat terjadi dengan cara

pembukaan tanah atau terjadi karena timbulnya lidah tanah. Dimaksud dengan

pembukaan tanah adalah dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat adat

yang dipimpin oleh ketua adat yang melalui tiga sistem yaitu matok sirah matok

galeng, matok sirah gilir galeng, serta sistem blubluran. Lalu yang dimaksud

dengan lidah tanah adalah pertumbuhan di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang

tumbuh dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan.

Dengan sendirinya terjadi hak milik secara demikian itu melalui suatu proses

pertumbuhan yang memakan waktu.64 Hak milik atas tanah adat tersebut dapat

didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat.

Selanjutnya adalah hak milik atas tanah terjadi karena penetapan

Pemerintah, terjadi karena berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara dan

adanya permohonan oleh calon pemegang hak kepada Pemerintah terhadap tanah

Negara. Untuk mengajukan permohonan, pemohon wajib memenuhi syarat

administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lalu

permohonan ditujukan kepada pemerintah melalui pejabat yang berwenang

sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.

3 Tahun 1997. Setelah permohonannya dikabulkan oleh pemerintah maka akan

diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak dan harus didaftarkan di Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkannya sertifikat hak milik.65

Sedangkan Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang,

terjadi karena undang-undang yang memerintahkan atau menciptakannya. Sejak

berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, semua hak atas tanah yang

64 Boedi Harsono dalam (Urip Santoso), Ibid, hal., 96. 65 Christina Tri Budhayati, Op.Cit., hal., 18.

Page 27: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

41

ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah seperti yang diatur dalam

UUPA. Dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan

dengan berlakunya UUPA, Hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA

harus diubah menjadi hak-hak atas tanah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 16

UUPA.66

2.3.2.4 HAPUSNYA HAK MILIK

Hapusnya hak milik atas tanah berakibat tanah tersebut akan jatuh kepada

Negara. Pasal 27 UUPA menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab

hapusnya hak milik yaitu: “Karena pencabutan hak berdasarakan Pasal 18 UUPA;

Penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya; Karena ditelantarkan; Karena

subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah;

Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain

yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik; Hak milik atas tanah hapus

karena tanahnya musnah, misalnya dalam hal bencana alam. Tanah yang

merupakan akibat hapusnya hak milik tersebut menjadi milik Negara.

2.3.3 LEMBAGA RECHTSVERWERKING

Di dalam hukum adat terdapat lembaga yang bernama lembaga

“Rechtsverwerking”, dimaksud dengan rechtsverwerking adalah apabila

seseorang mempunyai tanah dalam jangka waktu tertentu dan menelantarkan

tanahnya, dan selanjutnya tanah tersebut digunakan oleh orang lain secara terus

menerus, dikelola dan diperoleh berdasarkan atas itikad baik, maka pemilik tanah

yang menelantarkan tanah tersebut tidak dapat menuntut tanahnya kembali,

karena tanah tersebut sebelumnya telah ditelantarkan.

66 Urip Santoso, Op.Cit., hal., 98.

Page 28: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

42

Didalam UUPA juga serupa mengatur tentang hapusnya hak. Seperti yang

termuat dalam Pasal 27 UUPA yang menyebutkan bahwa, Hak Milik hapus

karena tanahnya ditelantarkan; Pasal 45 UUPA “Hak Guna Usaha hapus karena

ditelantarkan; Pasal 40 UUPA “Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan.”

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenal adanya

lembaga rechtsverwerking yaitu dengan adanya batas waktu maksimal untuk

gugatan atas kepemilikan tanah yaitu maksimal dapat menggugat tanah tersebut

dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanah tersebut bersertifikat. Dengan kata lain

bahwa seseorang mempunyai batas waktu maksimal untuk menuntut tanah

tersebut, dapat kehilangan hak untuk menuntut apabila melebihi jangka waktu

yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dalam Pasal

32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa seseorang dapat

terlepas dari gugatan kepemilikan tanah apabila, memperoleh tanah dengan itikad

baik; Namanya tercantum dalam sertifikat atau telah mendapat persetujuan dari

orang lain untuk menguasai tanah tersebut; Serta tidak digugat kepemilikannya

oleh pihak lain dalam kurun waktu 5 tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan.

Menurut Kartini Mulyadi, lembaga rechtsverwerking berkaitan dengan

konsep lampaunya waktu yang berkaitan dengan apabila seseorang memiliki hak

atas tanah, namun tidak mengusahakan hak atas tanah tersebut maka akan

kehilangan hak atas tanah tersebut. Lalu, seseorang yang memperoleh tanah

tersebut berdasarkan atas itikad baik dan mengelola tanah secara berkelanjutan

Page 29: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

43

maka berhak atas tanah tersebut.67 Rechtsverwerking lahir karena pola hidup

masyarakat yang hidup berpindah-pindah dan tidak menetap di satu tempat.

Lembaga Rechtsverwerking sesuai dengan prinsip yang diatur oleh hukum

adat bahwa tanah merupakan milik bersama masyarakat adat yang harus

dipergunakan oleh masyarakat atau anggotanya, dan tidak boleh sekedar dimiliki

akan tetapi tidak dipergunakan, hampir sama halnya dengan larangan

menelantarkan tanah dalam hukum tanah nasional. Lembaga Rechtsverwerking

juga telah mendapatkan pengukuhan dari yurisprudensi yaitu antara lain Putusan

MA tanggal 24 Mei 1958 No: 329/K/SIP/1957 Kasus di Kabupaten Tapanuli

Selatan, dalam kasusnya memuat tentang pelepasan hak di Tapanuli Selatan

“Apabila tanah yang diperoleh secara marimba selama 5 tahun berturut-turut

dibiarkan saja oleh yang bersangkutan, maka hak atas tanah itu dianggap telah

dilepaskan. Contoh kasus lain adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 10

Januari 1956 No: 210/K/SIP/1055 dalam kasus di Kabupaten Padeglang, Banten.

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena para penggugat telah

menelantarkan tanah tersebut selama 25 Tahun dan harus dianggap

menghilangkan atau menghapus haknya (rechtsverwerking).

Dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tetap

memperhatikan 2 asas hukum yaitu asas nemo plus yuris dan asas itikad baik.

Asas nemo plus yuris yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak

yang ada padanya. Sedangkan asas itikad baik yaitu seseorang yang memperoleh

hak atas tanah dengan itikad baik, berhak memperoleh hak atas tanah tersebut dan

67 Christina Tri Budhayati. 2018. Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah. Journal Law UKSW. 2(2): 132.

Page 30: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

44

sah menurut hukum. Kedua asas tersebut bertujuan untuk memberikan

perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah.68

Walaupun rechtsverweking berasal dari hukum adat dan ketentuan tersebut

bukan merupakan ketentuan tertulis, namun ketentuan tersebut secara eksplisit

dimuat dalam Pasal 27, 34, 40, dan 45 UUPA yang menyebutkan bahwa hapusnya

hak atas tanah disebabkan karena tanah tersebut ditelantarkan. Karena lembaga

rechtsverwerking berasal dari hukum adat dan tidak tertulis, maka penerapan dan

pertimbangan mengenai terpenuhinya persyaratan yang bersangkutan dalam

kasus-kasus konkret berada di tangan hakim yang mengadili sengketa pertanahan

tersebut. Hakim akan memutus perkara para pihak yang bersengketa, yang

menjadikan tanah yang sudah bersertifikat sebagai obyek perkaranya.

2.4 PENDAFTARAN TANAH

2.4.1 PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH

Sejak disahkannya UUPA Pada tanggal 24 September 1960, maka berlaku

hukum Agraria Nasional dan mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat pada

masa pemerintahan Hindia-Belanda, antara lain Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55

dan Agrarische Besluit Stb. 1870 No.118.69 Salah satu alasan dicabutnya dan tidak

berlakunya hukum agraria kolonial dan menggantinya dengan hukum agraria

nasional yang baru adalah tidak adanya kepastian hukum dalam pemilikan hak

atas tanah, khususnya hak atas tanah menurut hukum adat.70 Hal tersebut terjadi

karena hak-hak adat tidak dilakukan pendaftaran tanah secara recht cadaster

sebagaimana hak-hak barat, sehingga tidak ada kepastian mengenai obyek, subyek

maupun hukumnya. 68 Christina Tri Budhayati, 2018, Op.Cit., hal., 133. 69 Ibid, hal., 277. 70 Christina Tri Budhayati, Op,Cit., hal., 111.

Page 31: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

45

Tujuan dengan diundangkannya UUPA, termuat dalam penjelasan umumnya, antara lain adalah: Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur; Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan; Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam Pasal 19 UUPA

memerintahkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur

lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah. Diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No.

10 Tahun 1961. Namun, realitanya pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 30 tahun

belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 Juta bidang

tanah hak memenuhi syarat untuk didaftar, baru sekitar 16,3 Juta bidang tanah

yang sudah didaftar. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah adalah kekurangan anggaran, alat dan tenaga serta keadaan obyektif

tanahnya sendiri. Selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas,

sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat pembuktian yang mudah

diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk

dasar pelaksanaannya dirasa belum cukup memberikan kemungkinan untuk

terlaksananya pendaftaran tanah dalam waktu yang singkat dengan hasil yang

lebih memuaskan.71

Karena beberapa hal tersebut, maka dirasa perlu ada penyempurnaan pada

ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah. Kemudian dibentuklah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang bertujuan untuk menyempurnakan

71 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 1999, hal., 457.

Page 32: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

46

Peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 10

Tahun 1961. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan

tidak berlaku lagi, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Perturan

Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mempunyai kedudukan yang

sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sekadar sebagai pelaksanaan

ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 menjadi salah satu alat yang mendukung berjalannya administrasi

pertanahan sebagai salah satu program dalam tertib pertanahan dan Hukum

pertanahan di Indonesia.72

Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa, terbitnya Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebabkan oleh kesadaran akan semakin

pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin memerlukan

dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara normatif, kepastian

hukum itu memerlukan tersedianya perangkat perundang-undangan yang secara

operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan

peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan

konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.73

Beberapa ketentuan pokok dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

1961 tetap dipertahankan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah

tujuan dan sistem pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan

72 Urip Santoso, Op.Cit., hal., 281. 73 Maria S.W. Sumardjono dalam (Urip Santoso), Ibid, hal., 282.

Page 33: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

47

kepastian hukum dibidang pertanahan, dan sistem publikasinya adalah sistem

negatif, tetapi mengandung unsur positif, karena menghasilkan surat-surat tanda

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Serta pendaftaran

tanah dilaksanakan melalui dua cara yaitu secara sistematik dan sporadik.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 selain mencabut juga

menyempurnakan substansi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.

Penyempurnaan tersebut dalam hal: Pengertian pendaftaran tanah; Asas-asas dan

tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah, selain memeberikan kepastian hukum

juga dimaksud untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap

mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan;

Prosedur pengumpulan data dipertegas, dipersingkat, dan disederhanakan untuk

menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah; Untuk

mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang harus didaftar

dimungkinkan menggunakan teknologi modern; dimungkinkan pembukuan

bidang-bidang tanah yang data fisik maupun yuridisnya belum lengkap atau masih

menjadi sengketa; Penegasan mengenai sertifikat sebagai alat tanda bukti hak;

Pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka pemeliharaan data

pendaftaran tanah.

Penegasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

merupakan upaya penyempurnaaan terhadap peraturan yang ada sekaligus

penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana telah

diamanatkan oleh UUPA. Ketentuan baru pendaftaran tanah dimaksud secara

substansial tetap menampung konsepsi-konsepsi hukum adat yang hidup dalam

masyarakat, sehingga dengan demikian memperkuat kerangka tujuan UUPA yaitu

Page 34: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

48

untuk menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional yang didasarkan pada

hukum adat.74

2.4.2 PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH

UUPA, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tidak memberikan

definisi mengenai pendaftaran tanah. Menurut A.P Parlindungan, pendaftaran

tanah berasal dari kata Cadastre (Bahasa Belanda kadaster) suatu istilah teknis

untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan

(atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Dalam arti tegas cadastre,

merupakan record pada lahan-lahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya

dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, cadastre merupakan alat

yang tepat memberikan uraian dan identifikasi dari uraian tersebut dan juga

sebagai continous recording dari hak atas tanah.75

Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam Pasal 1 angka (1)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran

tanah memiliki beberapa unsur yaitu adanya serangkaian kegiatan, dilakukan oleh

Pemerintah, secara terus menerus berkesinambungan, secara teratur, bidang-

bidang tanah dan satuan rumah susun, pemberian tanda bukti hak, serta hak-hak

tertentu yang membebaninya. 74 Mohamad Yamin dan Abdurahman Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal., 15. 75 A.P. Parlindungan, Op.Cit, hal., 18.

Page 35: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

49

Adanya serangkaian kegiatan, menunjuk pada adanya berbagai kegiatan

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain,

berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data

uang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang

pertanahan bagi rakyat.76 Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.77

Pendaftaran tanah untuk pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpulan

dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan

sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis dan penyimpanan daftar umum dan

dokumen. Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah bentuk

kegiatannya adalah pendaftaran peralihan, pembebanan hak dan pendaftaran

perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Selanjutnya adalah unsur “dilakukan oleh pemerintah”, yang artinya

penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan tugas Negara yang dilaksanakan

oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan.

Instansi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan

Nasional, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota.

Berikutnya adalah unsur “Secara terus menerus atau berkesinambungan”

yang artinya pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya.

Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, sesuai dengan

kondisi terakhir.78

76 Mohamad Yamin dan Abdurahman Lubis, Op.Cit., hal., 73. 77 Boedi Harsono, Op.Cit., hal., 460. 78 Urip Santoso, Op.Cit., hal., 289.

Page 36: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

50

Unsur yang berikutnya adalah “teratur”, yang menunjukkan bahwa semua

kegiatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena

hasilnya merupakan data bukti yang sah menurut hukum. Selanjutnya adalah

unsur “Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun” adalah kegiatan

pendaftaran tanah dilakukan terhadap hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah

susun, hak tanggungan dan tanah Negara.

Berikutnya adalah “Pemberian surat tanda buki hak” yaitu kegiatan

pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali menghasilkan surat tanda bukti

hak yang berupa sertifikat. Unsur yang terakhir adalah “hak-hak tertentu yang

membebaninya” yang dimaksud adalah kegiatan pendaftaran tanah obyeknya

adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak milik

atas satuan rumah susun yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak

tanggungan, atau hak milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan atau

hak pakai.79

2.4.3 ASAS-ASAS DALAM PENDAFTARAN TANAH

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, menyebutkan bahwa

asas-asas pendaftaran tanah terdiri dari asas sederhana, aman, terjangkau,

mutakhir dan terbuka.

Dimaksud dengan asas sederhana adalah ketentuan-ketentuan pokoknya

maupun prosedurnya dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Selanjutnya adalah asas

aman, yang dimaksud dengan asas aman adalah bertujuan untuk menunjukkan

79 Ibid, hal., 290.

Page 37: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

51

bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga

hasilnya dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran

tanah.

Lalu yang dimaksud dengan asas terjangkau yaitu dalam proses

penyelenggaraan pendaftaran tanah terjangkau bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan

golongan ekonomi lemah. Selanjutnya adalah asas mutakhir, yang dimaksud

dengan asas mutakhir yaitu data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang

mutakhir. Oleh sebab itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan

yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut untuk dipeliharanya dara

pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan. Asas yang

terakhir adalah asas terbuka, yang dimaksud terbuka adalah agar masyarakat dapat

mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis

yang benar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

2.4.4. OBYEK PENDAFTARAN TANAH

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang menjadi

objek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; Tanah hak pengelolaan;

Tanah wakaf; Hak milik atas satuan rumah susun; Hak tanggungan; Tanah

Negara.

Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah yang lain, dalam hal

tanah Negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah

yang bersangkutan dalam daftar tanah. Untuk tanah Negara tidak disediakan buku

tanah dan karenanya tidak diterbitkan sertifikat. Sedangkan obyek pendaftaran

Page 38: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

52

tanah yang lain didaftarkan dengan membukukannya dalam peta pendaftaran dan

buku tanah serta menerbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.80 Dalam

Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa,

Tanah yang dikuasai oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan

sesuatu hak atas tanah.

2.4.5 TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

Ketentuan mengenai tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan dipertahankan yang pada

hakekatnya ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, dapat disimpulkan bahwa tujuan

pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang

hak atas suatu bidang tanah; untuk menyediakan informasi kepada pihak yang

berkepentingan terhadap tanah tersebut; Serta untuk terselenggaranya tertib

administrasi pertanahan.

Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah meliputi:

Kepastian status hak yang didaftar, artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat

diketahui dengan pasti status hak yang didaftar; Kepastian subjek hak, artinya

dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya;

Kepastian objek hak, artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui

dengan pasti letak tanah, batas tanah dan luas tanah.81

Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk

terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak

yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data

yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

80 Boedi Harsono, Op.Cit., hal., 462. 81 Urip Santoso, Op.Cit., hal., 293.

Page 39: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

53

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dengan pendaftaran

tanah, pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh

informasi mengenai data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota apabila akan mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai

bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, misalnya pengadaan

tanah untuk kepentingan pemerintah atau perusahaan swasta, jual beli, lelang,

pembebanan hak tanggungan.82

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan

perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mewujudkan tertib

administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk

peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas

satuan rumah susun wajib didaftarkan.83

2.4.6 SISTEM PENDAFTARAN TANAH DALAM UUPA

Apabila dilihat dari segi alat pembuktian atau sertifikat maka dikenal

dengan adanya dua sistem pendaftaran tanah yaitu sistem pendaftaran tanah

negatif dan sistem pendaftaran tanah positif, sedangkan apabila dilihat dari segi

obyek yang didaftarkan, dikenal dengan adanya sistem buku tanah atau

pendaftaran hak (registration of titles), dan sistem perbuatan hukum (registration

of deeds).84

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 sistem pendaftaran

yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak (registration of titles), bukan

sistem pendaftaran akta. Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai

dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan 82 Ibid, hal., 294. 83 Ibid. 84 Christina Tri Budhayati, Op.Cit., hal., 120.

Page 40: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

54

serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur tersebut

merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan

bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah terdaftar

menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, seperti yang termuat dalam

Pasal 29.85

Sistem publikasi yang digunakan seperti yang termuat dalam Peraturan

Pemrintah No.24 Tahun 1997 yaitu sistem negatif yang mengandung unsur

positif.86 Karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang termuat dalam Pasal 19 ayat (2)

huruf (c) yang menyebutkan bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat, yang

artinya sistem pendaftaran tanah negatif. Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf

(a) menyebutkan bahwa pendaftaran tanah termasuk kegiatan pengukuran yang

dilakukan oleh petugas pendaftaran tanah, yang artinya sistem pendaftaran tanah

positif.87 Negatif bertendens positif tersebut dipertegas dalam Pasal 23 ayat (2),

Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.

2.4.7 PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah yang

dilakukan oleh pemerintah meliputi: Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan

tanah; Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; Pemberian

surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Lalu

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Kegiatan

85 Boedi Harsono, Op.Cit., hal.,463. 86 Ibid. 87 Christina Tri Budhayati, Op.Cit., hal., 120.

Page 41: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

55

pendaftaran tanah dibagi menjadi dua yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan

pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum

didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah

untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan

pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak

yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah

suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997). Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran

tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual

atau massal (Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Dalam

hal suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah

secara sitematik maka pendaftaran tanah dilaksanakan secara sporadik dan

dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan.88

Selanjutnya adalah kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang

dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan untuk

menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar nama,

surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi

kemudian (Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997).

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada

88 Urip Santoso, Op.Cit., hal., 306.

Page 42: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

56

data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau

data yuridis tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk

dicatat dalam buku tanah. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang

memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada

haknya (Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). 89

2.4.8 SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK

Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat untuk memberikan jaminan dan

perlindungan hukum bagi subyek hukum pemegang hak atas tanah. Dalam Pasal

19 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hasil dari kegiatan pendaftaran tanah adalah

surat tanda bukti hak, yang menjadi alat bukti yang kuat dan sah. Dimaksud

dengan alat bukti yang kuat tersebut adalah serifikat. Namun, UUPA tidak secara

spesifik menyebut “sertifikat”, Pasal 1 Angka (20) Peraturan Pemerintah No.24

Tahun 1997 memberikan definisi terkait dengan sertifikat yaitu “Surat tanda bukti

hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas

tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak

tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan.”

Tujuan diterbitkannya sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali adalah supaya pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan

dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan

pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang

89 Ibid, hal., 308.

Page 43: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

57

telah didaftar dalam buku tanah.90 Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti

hak disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA yang menyebutkan

bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat, baik secara data fisik dan data yuridis

yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan oleh alat

bukti yang lain. Sifat pembuktian tersebut juga diatur dalam Pasal 32 Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang pada intinya sertifikat adalah alat pembuktian

yang kuat dan pada ayat (2) apabila pemegang sertifikat telah memiliki hak atas

tanah tersebut selama lebih dari 5 tahun tidak dapat diganggu gugat lagi.

Dalam Pasal 32 ayat 1 terdapat kelemahan yaitu Negara tidak menjamin

kepastian hukum pemegang hak atas tanah tersebut, karena sewaktu-waktu akan

mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas penerbitan

sertifikat tersebut.

Untuk menutupi kelemahan Pasal 32 ayat (1) tersebut terdapat ayat (2)

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap

pemegang hak atas tanah. Dengan catatan, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai

berikut: Sertifikat diterbitkan secara sah; Tanah diperoleh atas itikad baik; Tanah

dikuasai secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat

tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan setempat, serta tidak mengajukan gugatan

ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau terkait dengan penerbitan

sertifikat tersebut.91

90 Ibid, hal., 316. 91 Ibid, hal., 319.

Page 44: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

58

2.5 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan akibat dari dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 memberikan definisi tentang

Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata

Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 30 Tahun 2014, menyebutkan

bahwa “Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata

Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut

keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat

pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Dapat disimpulkan bahwa unsur dari keputusan Tata Usaha Negara yaitu

penetapan tertulis; Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan; Memiliki sifat konkret, individual, dan final; Menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

“Penetapan tertulis” merujuk pada isi yang dikeluarkan oleh badan atau

pejabat Tata Usaha Negara bukan merujuk pada bentuknya. Dalam UU No.51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 memaparkan

bahwa, keputusan Tata Usaha Negara harus dengan bentuk tertulis, kecuali

keputusan Tata Usaha Negara seperti yang termuat dalam Pasal 3 UU No.51

Page 45: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

59

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986. Dalam Pasal 3

tersebut keputusan Tata Usaha Negara memang tidak berbentuk tertulis, namun

disamakan atau dianggap sama dengan keputusan Tata Usaha Negara yang

berbentuk tertulis.92

Unsur yang selanjutnya adalah, Keputusan Tata Usaha Negara harus

dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dimaksud dengan

pejabat atau badan Tata Usaha Negara adalah yang melaksanakan urusan

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini

termuat dalam Pasal 1 angka (8) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986. Dengan kata lain Pejabat atau badan Tata

Usaha Negara adalah mereka yang memiliki wewenang untuk melaksanakan

urusan pemerintahan. Serta dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 30 Tahun 2014

menyebutkan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang

melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun

penyelenggara Negara lainnya.93

Dimaksud dengan “tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh

badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan khususnya dalam bidang Tata Usaha Negara yang

menimbulkan hak dan kewajiban terhadap subyek yang berkaitan dengan

Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka (8) UU No. 30 Tahun 2014

menyebutkan bahwa, “Tindakan administrasi Pemerintahan yang selanjutnya

disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara 92 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal., 18. 93 Ibid, hal.,20.

Page 46: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

60

Negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Tindakan hukum yang dilakukan

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum publik

sepihak.94 Tidak semua tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat Tata

Usaha Negara merupakan tindakan hukum, hanya yang menghasilkan suatu hak

dan kewajibanlah yang disebut sebagai tindakan atau perbuatan hukum badan atau

pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014, penylenggaraan administrasi

pemerintahan didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia

dan asas umum pemerintahan yang baik. Dalam Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2014,

menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan

administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kebijakan pemerintah dan asas umum pemerintahan yang baik. Dalam

Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap keputusan dan atau

tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat

pemerintah yang berwenang, serta dalam menggunakan wewenangnya wajib

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang

baik.

Keputusan Tata Usaha Negara bersifat indivudal, konkret dan final.

Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk

umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Apabila Keputusan

tersebut ditujukan untuk lebih dari satu pihak maka nama yang tercantum harus

disebutkan satu persatu, jika keputusan bersifat umum maka tidak dapat disebut

94 Ibid, hal., 28.

Page 47: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

61

sebagai keputusan melainkan peraturan (regelling). Bersifat konkret, memiliki arti

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu

atau dapat ditentukan. Keputusan Tata Usaha Negara harus jelas kepada siapa

keputusan tersebut dikeluarkan, subyek dan obyeknya harus disebutkkan secara

jelas dan tegas. Bersifat final, artinya keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan telah bersifat definitif, sehingga mempunyai akibat hukum. Sehingga

keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi lain atau instansi

atasan dikatakan belum final sehingga belum dapat menimbulkan suatu akibat

hukum.95

Unsur yang terakhir dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah

“menimbulkan akibat hukum”, karena keputusan tersebut dikeluarkan atau dibuat

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang sesuai peraturan perundang-

undangan maka keputusan tersebut bersifat menimbulkan suatu hak dan

kewajiban terhadap pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. Akibat

hukum dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat berupa menguatkan

suatu hubungan hukum yang telah ada; Menimbulkan suatu hubungan hukum

yang baru; Serta menolak untuk menguatkan hubungan hukum yang telah ada dan

menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru.96

Dalam Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keputusan

atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh badan atau pejabat

Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan

pemerintahan, serta keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh badan atau

pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau

95 S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hal.,211 96 R. Wiyono, Op.Cit., hal., 30.

Page 48: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

62

dicabutnya keputusan atau dihentikannya oleh badan atau pejabat Pemerintahan

yang berwenang.

Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa syarat

sahnya keputusan yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai

prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Sahnya keputusan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) tersebut didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Apabila

keputusan tidak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 maka hal

tersebut merupakan keputusan yang tidak sah dan termuat dalam Pasal 56 Jo.

Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2014. Keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat

kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi hal tersebut termuat dalam

Pasal 56 Jo. Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2014.

Dalam Pasal 70 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa,

akibat hukum terhadap keputusan yang dianggap tidak sah adalah tidak mengikat

sejak keputusan tersebut ditetapkan dan dianggap tidak pernah ada. Serta dalam

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa, akibat hukum dari keputusan yang batal

atau dapat dibatalkan adalah tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah

sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan. Keputusan

pembatalan dilakukan oleh pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat dengan

menetapkan keputusan baru atau tindakan pejabat pemerintahan berdasarkan

perintah pengadilan. Kerugian yang timbul akibat keputsan yang dibatalkan

menjadi tanggung jawab badan atau pejabat pemerintah, hal tersebut termuat

dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014.

Page 49: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

63

Perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan keputusan dapat

dilakukan oleh badan atau pejabat Pemerintah.97 Dalam Pasal 64 UU No. 30

Tahun 2014 menyebutkan bahwa keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan

apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi. Dalam hal keputusan

dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan dengan mencantumkan dasar

hukum pencabutan dan memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik.

Keputusan pencabutan dapat dilakukan oleh Pejabat pemerintahan yang

menetapkan keputusan dan atas perintah pengadilan. Dalam Pasal 66 UU No. 30

Tahun 2014 menyebutkan bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila

terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi. Pembatalan dapat dilakukan

oleh pejabat pemerintah atau putusan pengadilan.

Dalam Pasal 1 Angka (10) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 memberikan penjelasan mengenai sengketa

yang terjadi di ranah Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul akibat dari

dikeluarkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu KTUN merupakan dasar dari lahirnya sengketa Tata Usaha Negara.

Obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis dari

pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final.

Apabila suatu keputusan atau ketetapan tidak memenuhi unsur-unsur tersebut

maka tidak termasuk dalam kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha

Negara.98

97 Yudhi Setiawan, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2017, hal., 165. 98 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994 hal.,322.

Page 50: BAB II...Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, 3 nilai yang harus terkandung dalam hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum

64

Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5

Tahun 1986 memaparkan bahwa tenggang waktu gugatan adalah 90 hari sejak

saat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterima (bagi pihak yang dituju); dan

90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diumumkan (bagi pihak

ketiga yang berkepentingan). Bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN

tersebut, perhitungannya adalah 90 hari sejak yang bersangkutan mengetahui

adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut serta merasa kepentingannya

dirugikan, hal tersebut diatur dalam SE No. 2 Tahun 1991. Namun terdapat

kelemahan SE No. 2 Tahun 1991, yaitu adanya ketidakpastian hukum karena

sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang

sudah diterbitkan selama puluhan tahun.99

Hak menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan

Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5

Tahun 1986 adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Petitum dalam gugatan

PTUN adalah menyatakan batal atau tidak sahnya KTUN yang sudah dikeluarkan

dengan tambahan petitum yaitu ganti rugi. Alasan menggugat di PTUN adalah

karena tergugat dianggap menerbitkan KTUN melanggar prosedur formal dan

materil, peraturan perundang-undangan, serta dikeluarkannya KTUN oleh badan

atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mempunyai wewenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.100

99 Ibid, hal., 324. 100 Ibid, hal., 326.