View
217
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
HALAMAN JUDUL/COVER
KATA PENGANTAR
2
DAFTAR ISI
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi
yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun
2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja
Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan
koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka Dinas …………………….. bersama-sama dengan para pejabat
struktural dan staf Dinas ………………………………menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-
2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas ……………………………….;
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan di bidang ………………………… berdasarkan kondisi dan potensi daerah di
Kota ----------------.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas……………………., mencakup:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2044 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025.
4
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Kota ---------------- Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupatern/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Tambahkan dengan UU, PP, Permen, Perda sektoral yang terkait dengan penyusunan
Renstra SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:
Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
5
Pedoman dalam menyusun Renja SKPD
Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD
Kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota (jika dibutuhkan)
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas…… 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai
dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:
BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra
K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu
Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD,
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi
7
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
No.
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target SPMTarget
IKU
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
(=capaian/target x 100%)
2006200
7
200
8
200
92010 2006 2007 2008 2009 2008 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1
Urusan Wajib Kesehatan:Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin
100% 100% -100%
90% 90%
8
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan
pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas…. akan di analisis
pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode
perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD…
Uraian
Anggaran pada Tahun
ke-
Realisasi Anggaran
pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi
dan Anggaran Tahun
ke-
Rata-Rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggara
n
Realisa
si
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(
14
)
(15) (16) (17) (18)
Belanja Langsung
(7/
2)
(*1
00
%
Belanja Tidak Langsung
Total
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
2.4.1 Tantangan
2.4.2 Peluang
9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada
pada SKPD.
Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika
berikut ini.
2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Berdasarkan RPJMD Kota Tidore tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD
adalah:
Visi: …………………
Misi: ………………………….
Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota
Tidore 2016-2021, maka Dinas/Badan…akan mendukung pelaksanaan misi …………………
sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi
Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore.
Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas….menyajikan faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Visi: ...................................................
No
Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
2 Misi 2………………
10
Program…………
2.2 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi
Berdasarkan Renstra Provinsi………………… maka Visi dan Misi Provinsi ……
adalah…………………… dengan sasaran jangka menengah adalah:
1. ….
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD ….Provinsi….. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah Renstra SKPD Provinsi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Sebagai FaktorPenghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari
implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.
Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NoRencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
FaktorPenghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
11
2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota
terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap RTRW, maka berikut
adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi
internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4
Tabel 3.4Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan SKPDINTERNAL
(KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cakupan pelayanan
Balita 90% SPM 90%
Layanan
Kesehatan Gratis
Dukungan Pihak
Swasta
Masih perlu
meningkatkan
kesadaran masy
2.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi,
implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas,
selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:
1.
12
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Bappeda Kota Tidore
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bappeda harus memberikan kontribusi
yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota ---------------- 2016-2021 dan
RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas
dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota. Kualitas rencana pembangunan tersebut
dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi
pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan)
dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan
tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di
tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/
Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota
dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Walikota. Apabila
keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Bappeda telah mampu berperan
dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2016-2021.
Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Bappeda Kota ----------------
telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD
2016-2021 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi
Walikota dan Wakil Walikota Kota ----------------. Oleh karena itu, dirumuskan Visi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota ---------------- yaitu :
“BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN HANDAL
YANG RESPONSIF, ANTISIPATIF DAN INOVATIF”
Penjelasan Visi:
13
CONTOH
Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku
pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata
Handal, Responsif, Antisipatif dan Inovatif adalah:
1. Handal adalah suatu kondisi dimana aparat Bappeda memiliki kompetensi yang tepat
sehingga dengan keyakinan teguh Bappeda siap dan mampu untuk merencanakan,
mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan dan mengintegrasikan perencanaan
pembangunan Kota ---------------- menuju pencapaian Visi – Misi Walikota dan Wakil
Walikota yang termuat dalam RPJMD Kota ----------------.
2. Responsif adalah suatu kondisi dimana Bappeda mampu dengan cepat menyelesaikan
dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan
pembangunan daerah.
3. Antisipatif adalah suatu kondisi dimana dengan kemampuan yang dimiliki, Bappeda
mampu mengantisipasi segala aspek negatif pembangunan Kota ----------------
4. Inovatif adalah suatu kondisi dimana Bappeda senantiasa memiliki ide pembaruan
menuju perencanaaan yang berbasis teknologi informasi dan modern sehingga
perencanaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 8
(delapan) buah misi sesuai dengan peran-peran Bappeda, adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, terarah dan
modern.
2. Melaksanakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang baik, berkualitas dan
tajam.
3. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan perencanaan sarana dan prasarana
kota yang ramah terhadap lingkungan.
4. Melaksanakan perencanaan perekonomian yang maju dan handal.
5. Melaksanakan perencanaan pemerintahan yang berkeadilan dan merata.
6. Melaksanakan program dan pembiayaan pembangunan yang tepat sasaran dan
melibatkan seluruh pemegang kepentingan.
7. Pengkajian dan penelitian rencana dan evaluasi pembangunan yang berlandaskan pada
data dan informasi yang akurat.
8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur baik internal maupun
eksternal Bappeda.
Penjelasan Misi:
14
Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
Karena itu, ada 8 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk
mencapai Visi Bappeda. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan
peran penting bagi perencanaan pembangunan Kota ----------------, Bappeda harus mampu
menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi
pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi-fungsi perencanaan yang diamanatkan kepada
Bappeda kemudian harus dapat dikejawantahkan ke dalam langkah-langkah yang
sistematis dan menyeluruh dengan memperhatikan bidang dan sektor-sektor pelaksana
pembangunan. Oleh karena itu misi pertama hingga kelima menggambarkan pewujudan
pelaksanaan masing-masing bidang dan sektor pelaksana pembangunan dengan juga
memperhatikan urusan pembangunan yang diemban dan diamanatkan kepada Pemerintah
Daerah Kota ----------------. Selain pewujudan perencanaan berdasarkan bidang dan sektor
pelaksana pembangunan, Bappeda juga harus mampu melakukan perencanaan program
dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan dalam
RPJMD dapat tercapai,
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota ----------------
4.2.2 Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Bappeda menetapkan 8
(delapan) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:
1. Terwujudnya manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, terarah dan
modern
2. Terwujudnya perencanaan kesejahteraan masyarakat yang baik, berkualitas dan
tajam.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi perencanaan sarana dan prasarana
kota yang ramah terhadap lingkungan.
4. Terwujudnya perencanaan perekonomian yang maju dan handal.
5. Terwujudnya perencanaan pemerintahan yang berkeadilan dan merata.
6. Dihasilkannya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Terwujudnya kajian dan penelitian rencana dan evaluasi pembangunan yang
berlandaskan pada data dan informasi yang akurat.
8. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur baik internal
maupun eksternal Bappeda sesuai kebutuhan.
15
Tujuan pertama adalah tujuan umum manajemen organisasi Bappeda, sedangkan
tujuan kedua hingga kelima adalah tujuan yang menggambarkan fungsi perencanaan
Bappeda sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan di Kota ----------------. Tujuan
keenam hingga ke delapan adalah tujuan penyokong bagi kualitas hasil kinerja Bappeda
Kota ----------------
4.2.3 Sasaran
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualias, maka
sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota ---------------- dijabarkan sebagai berikut:
1. Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya manajemen organisasi pemerintahan
yang efektif, efisien, terarah dan modern” adalah:
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen organisasi Bappeda yang baik
dapat diukur melalui:
Standar Penilaian Good Governance lembaga pemerintahan
b. Meningkatnya kualitas aparatur dan sumber daya manusia Bappeda yang handal
yang dapat diukur:
% peningkatan kualitas aparatur dari segi kontribusi, pendidikan, dan
kinerja individu
% kepuasan Stakeholder terhadap kinerja aparatur Bappeda
c. Selarasnya kebijakan, pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perencanaan
Pembangunan internal Bappeda yang dapat diukur dari:
% keselarasan antara kebijakan, pembiayaan, struktur kelembagaan dan
regulasi di internal Bappeda
d. Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Bappeda yang akuntabel dan
transparan yang dapat diukur dari:
Penilaian WTP dari BPK (menunggu program generik dari Walikota terpilih)
2. Sasaran dari tujuan kedua: “Terwujudnya perencanaan kesejahteraan masyarakat
yang baik, berkualitas dan tajam” adalah:
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kesejahteraan masyarakat yang
dapat diukur dari penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang kesejahteraan
masyarakat
3. Sasaran dari tujuan ketiga: “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi
perencanaan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan” adalah:
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sarana dan prasarana kota yang
ramah terhadap lingkugan hidup yang dapat diukur dari penilaian kualitas
16
dokumen perencanaan bidang sarana dan prasarana, penilaian kualitas dokumen
perencanaan bidang lingkungan hidup.
4. Sasaran dari tujuan keempat: “Terwujudnya perencanaan perekonomian yang maju
dan handal” adalah:
Meningkatnya kualitas perencanaan perekonomian daerah yang dapat diukur
dari penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang perekonomian.
5. Sasaran dari tujuan kelima: :”Terwujudnya perencanaan pemerintahan yang
berkeadilan dan merata” adalah:
Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintahan yang dapat diukur dari
penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang pemerintahan
6. Sasaran dari tujuan keenam: “Dihasilkannya program dan kegiatan pembangunan
yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemegang kepentingan” adalah:
Berhasilnya program dan kegiatan pembangunan daerah yang dapat diukur dari
% keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah
7. Sasaran dari tujuan ketujuh: “Terwujudnya kajian dan penelitian rencana dan
evaluasi pembangunan yang berlandaskan pada data dan informasi yang akurat”
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kajian dan penelitian perencanaan
pembangunan daerah yang dapat diukur dari % kajian dan penelitian yang
ditindaklanjuti menjadi kebijakan.
Meningkatnya kualitas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan
yang dapat diukur dari % hasil pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
sebagai masukan bagi proses perencanaan
Meningkatnya kualitas pengelolaan data input dan output pembangunan yang
diukur dari % ketersediaan data input dan output pembangunan daerah
8. Sasaran dari tujuan kedelapan: “Terlaksananya pembinaan dan pengembangan
kapasitas aparatur baik internal maupun eksternal Bappeda sesuai kebutuhan”
adalah:
Meningkatnya pemberdayaan dan kontribusi aparatur perencana fungsional
Bappeda yang dapat diukur dari % keterlibatan aparatur perencana fungsional
dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan
Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka
Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
17
NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1 Strategi
4.3.2 KebiJakan
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam
lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan
Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : …………………………………..
MISI I : ............................................ (Penanggungjawab: …………………………………)
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 1. Sasaran 1.1
2. Sasaran 1.2
3. Dst…
1. Strategi 1.1
2. Strategi 1.2
3. Dst……..
1. Kebijakan 1.1
2. Kebijakan 1.2
3. Dst…
Tujuan 2 1. Sasaran 2.1
2. Sasaran 2.2
3. Dst…
1. Strategi 2.1
2. Strategi 2.2
3. Dst……
1. Kebijakan 2.1
2. Kebijakan 2.2
3. Dst…
4. 4. 4.
Dst…… Dst…… Dst…… Dst……
18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.
19
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD........................
Tujua
nSasaran
Indikator
Sasaran
Kod
e
Program
dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
(2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabLokasi
2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rptarge
tRp
targe
tRp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17
)(18) (19) (20) (21)
Tujua
n 1
Sasaran
1
Program ...
..
Kegiata...
20
Tujua
nSasaran
Indikator
Sasaran
Kod
e
Program
dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
(2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabLokasi
2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rptarge
tRp
targe
tRp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17
)(18) (19) (20) (21)
Tujua
n 1
Sasaran
2
Program ...
....
21
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan
dalam tabel 6.1 berikut ini.
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Sasaran SKPD
No.
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
Kondisi
Kinerja pada
Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1
)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
22
BAB VIIKAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda, ini merupakan
dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda selama
periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota ---------------- 2016-2021.
Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam
pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima)
tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
Renstra Bappeda merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra
Bappeda dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang merupakan rencana
tahunan Bappeda Kota ---------------- selama periode lima tahun, 2011 - 2015 dan akan
dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
Renstra Bappeda diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Bappeda, dan di dalam
pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan
pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi
yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian
pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara
moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota ----------------.
KEPALA DINAS/BADAN………………………………………..KOTA ----------------
NAMA…………………………………….NIP. ………………………………….
23
CONTOH
Recommended