HALAMAN JUDUL/COVER

KATA PENGANTAR

2

DAFTAR ISI

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi

yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun

2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja

Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan

koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas …………………….. bersama-sama dengan para pejabat

struktural dan staf Dinas ………………………………menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-

2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas ……………………………….;

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang ………………………… berdasarkan kondisi dan potensi daerah di

Kota ----------------.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas……………………., mencakup:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2044 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025.

4

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Kota ---------------- Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupatern/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Tambahkan dengan UU, PP, Permen, Perda sektoral yang terkait dengan penyusunan

Renstra SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan

5

Pedoman dalam menyusun Renja SKPD

Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

Kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota (jika dibutuhkan)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas…… 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai

dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur

Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi,

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra

K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu

Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD,

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

7

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

No.

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPMTarget

IKU

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke-Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

(=capaian/target x 100%)

2006200

7

200

8

200

92010 2006 2007 2008 2009 2008 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Urusan Wajib Kesehatan:Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 100% -100%

90% 90%

8

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan

pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas…. akan di analisis

pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode

perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD…

Uraian

Anggaran pada Tahun

ke-

Realisasi Anggaran

pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi

dan Anggaran Tahun

ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggara

n

Realisa

si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(

14

)

(15) (16) (17) (18)

Belanja Langsung

(7/

2)

(*1

00

%

Belanja Tidak Langsung

Total

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

2.4.2 Peluang

9

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada

pada SKPD.

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika

berikut ini.

2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Tidore tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD

adalah:

Visi: …………………

Misi: ………………………….

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota

Tidore 2016-2021, maka Dinas/Badan…akan mendukung pelaksanaan misi …………………

sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi

Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas….menyajikan faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Visi: ...................................................

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Misi 2………………

10

Program…………

2.2 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi

Berdasarkan Renstra Provinsi………………… maka Visi dan Misi Provinsi ……

adalah…………………… dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. ….

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD ….Provinsi….. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

NoSasaran Jangka

Menengah Renstra SKPD Provinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Sebagai FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari

implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NoRencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD

FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

11

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota

terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap RTRW, maka berikut

adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi

internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan SKPDINTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cakupan pelayanan

Balita 90% SPM 90%

Layanan

Kesehatan Gratis

Dukungan Pihak

Swasta

Masih perlu

meningkatkan

kesadaran masy

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi,

implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas,

selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1.

12

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Kota Tidore

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bappeda harus memberikan kontribusi

yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota ---------------- 2016-2021 dan

RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas

dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota. Kualitas rencana pembangunan tersebut

dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi

pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan)

dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan

tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di

tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/

Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota

dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Walikota. Apabila

keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Bappeda telah mampu berperan

dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2016-2021.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Bappeda Kota ----------------

telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD

2016-2021 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi

Walikota dan Wakil Walikota Kota ----------------. Oleh karena itu, dirumuskan Visi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota ---------------- yaitu :

“BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN HANDAL

YANG RESPONSIF, ANTISIPATIF DAN INOVATIF”

Penjelasan Visi:

13

CONTOH

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku

pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata

Handal, Responsif, Antisipatif dan Inovatif adalah:

1. Handal adalah suatu kondisi dimana aparat Bappeda memiliki kompetensi yang tepat

sehingga dengan keyakinan teguh Bappeda siap dan mampu untuk merencanakan,

mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan dan mengintegrasikan perencanaan

pembangunan Kota ---------------- menuju pencapaian Visi – Misi Walikota dan Wakil

Walikota yang termuat dalam RPJMD Kota ----------------.

2. Responsif adalah suatu kondisi dimana Bappeda mampu dengan cepat menyelesaikan

dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan

pembangunan daerah.

3. Antisipatif adalah suatu kondisi dimana dengan kemampuan yang dimiliki, Bappeda

mampu mengantisipasi segala aspek negatif pembangunan Kota ----------------

4. Inovatif adalah suatu kondisi dimana Bappeda senantiasa memiliki ide pembaruan

menuju perencanaaan yang berbasis teknologi informasi dan modern sehingga

perencanaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 8

(delapan) buah misi sesuai dengan peran-peran Bappeda, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, terarah dan

modern.

2. Melaksanakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang baik, berkualitas dan

tajam.

3. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan perencanaan sarana dan prasarana

kota yang ramah terhadap lingkungan.

4. Melaksanakan perencanaan perekonomian yang maju dan handal.

5. Melaksanakan perencanaan pemerintahan yang berkeadilan dan merata.

6. Melaksanakan program dan pembiayaan pembangunan yang tepat sasaran dan

melibatkan seluruh pemegang kepentingan.

7. Pengkajian dan penelitian rencana dan evaluasi pembangunan yang berlandaskan pada

data dan informasi yang akurat.

8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur baik internal maupun

eksternal Bappeda.

Penjelasan Misi:

14

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Karena itu, ada 8 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk

mencapai Visi Bappeda. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan

peran penting bagi perencanaan pembangunan Kota ----------------, Bappeda harus mampu

menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi

pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi-fungsi perencanaan yang diamanatkan kepada

Bappeda kemudian harus dapat dikejawantahkan ke dalam langkah-langkah yang

sistematis dan menyeluruh dengan memperhatikan bidang dan sektor-sektor pelaksana

pembangunan. Oleh karena itu misi pertama hingga kelima menggambarkan pewujudan

pelaksanaan masing-masing bidang dan sektor pelaksana pembangunan dengan juga

memperhatikan urusan pembangunan yang diemban dan diamanatkan kepada Pemerintah

Daerah Kota ----------------. Selain pewujudan perencanaan berdasarkan bidang dan sektor

pelaksana pembangunan, Bappeda juga harus mampu melakukan perencanaan program

dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan dalam

RPJMD dapat tercapai,

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota ----------------

4.2.2 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Bappeda menetapkan 8

(delapan) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, terarah dan

modern

2. Terwujudnya perencanaan kesejahteraan masyarakat yang baik, berkualitas dan

tajam.

3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi perencanaan sarana dan prasarana

kota yang ramah terhadap lingkungan.

4. Terwujudnya perencanaan perekonomian yang maju dan handal.

5. Terwujudnya perencanaan pemerintahan yang berkeadilan dan merata.

6. Dihasilkannya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7. Terwujudnya kajian dan penelitian rencana dan evaluasi pembangunan yang

berlandaskan pada data dan informasi yang akurat.

8. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur baik internal

maupun eksternal Bappeda sesuai kebutuhan.

15

Tujuan pertama adalah tujuan umum manajemen organisasi Bappeda, sedangkan

tujuan kedua hingga kelima adalah tujuan yang menggambarkan fungsi perencanaan

Bappeda sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan di Kota ----------------. Tujuan

keenam hingga ke delapan adalah tujuan penyokong bagi kualitas hasil kinerja Bappeda

Kota ----------------

4.2.3 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualias, maka

sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota ---------------- dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya manajemen organisasi pemerintahan

yang efektif, efisien, terarah dan modern” adalah:

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen organisasi Bappeda yang baik

dapat diukur melalui:

Standar Penilaian Good Governance lembaga pemerintahan

b. Meningkatnya kualitas aparatur dan sumber daya manusia Bappeda yang handal

yang dapat diukur:

% peningkatan kualitas aparatur dari segi kontribusi, pendidikan, dan

kinerja individu

% kepuasan Stakeholder terhadap kinerja aparatur Bappeda

c. Selarasnya kebijakan, pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perencanaan

Pembangunan internal Bappeda yang dapat diukur dari:

% keselarasan antara kebijakan, pembiayaan, struktur kelembagaan dan

regulasi di internal Bappeda

d. Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Bappeda yang akuntabel dan

transparan yang dapat diukur dari:

Penilaian WTP dari BPK (menunggu program generik dari Walikota terpilih)

2. Sasaran dari tujuan kedua: “Terwujudnya perencanaan kesejahteraan masyarakat

yang baik, berkualitas dan tajam” adalah:

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kesejahteraan masyarakat yang

dapat diukur dari penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang kesejahteraan

masyarakat

3. Sasaran dari tujuan ketiga: “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi

perencanaan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan” adalah:

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sarana dan prasarana kota yang

ramah terhadap lingkugan hidup yang dapat diukur dari penilaian kualitas

16

dokumen perencanaan bidang sarana dan prasarana, penilaian kualitas dokumen

perencanaan bidang lingkungan hidup.

4. Sasaran dari tujuan keempat: “Terwujudnya perencanaan perekonomian yang maju

dan handal” adalah:

Meningkatnya kualitas perencanaan perekonomian daerah yang dapat diukur

dari penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang perekonomian.

5. Sasaran dari tujuan kelima: :”Terwujudnya perencanaan pemerintahan yang

berkeadilan dan merata” adalah:

Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintahan yang dapat diukur dari

penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang pemerintahan

6. Sasaran dari tujuan keenam: “Dihasilkannya program dan kegiatan pembangunan

yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemegang kepentingan” adalah:

Berhasilnya program dan kegiatan pembangunan daerah yang dapat diukur dari

% keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

7. Sasaran dari tujuan ketujuh: “Terwujudnya kajian dan penelitian rencana dan

evaluasi pembangunan yang berlandaskan pada data dan informasi yang akurat”

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kajian dan penelitian perencanaan

pembangunan daerah yang dapat diukur dari % kajian dan penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

Meningkatnya kualitas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan

yang dapat diukur dari % hasil pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti

sebagai masukan bagi proses perencanaan

Meningkatnya kualitas pengelolaan data input dan output pembangunan yang

diukur dari % ketersediaan data input dan output pembangunan daerah

8. Sasaran dari tujuan kedelapan: “Terlaksananya pembinaan dan pengembangan

kapasitas aparatur baik internal maupun eksternal Bappeda sesuai kebutuhan”

adalah:

Meningkatnya pemberdayaan dan kontribusi aparatur perencana fungsional

Bappeda yang dapat diukur dari % keterlibatan aparatur perencana fungsional

dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka

Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

17

NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

4.3.2 KebiJakan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam

lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan

Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : …………………………………..

MISI I : ............................................ (Penanggungjawab: …………………………………)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan 1 1. Sasaran 1.1

2. Sasaran 1.2

3. Dst…

1. Strategi 1.1

2. Strategi 1.2

3. Dst……..

1. Kebijakan 1.1

2. Kebijakan 1.2

3. Dst…

Tujuan 2 1. Sasaran 2.1

2. Sasaran 2.2

3. Dst…

1. Strategi 2.1

2. Strategi 2.2

3. Dst……

1. Kebijakan 2.1

2. Kebijakan 2.2

3. Dst…

4. 4. 4.

Dst…… Dst…… Dst…… Dst……

18

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.

19

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD........................

Tujua

nSasaran

Indikator

Sasaran

Kod

e

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

PenanggungjawabLokasi

2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

target Rp target Rptarge

tRp

targe

tRp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17

)(18) (19) (20) (21)

Tujua

n 1

Sasaran

1

Program ...

..

Kegiata...

20

Tujua

nSasaran

Indikator

Sasaran

Kod

e

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

PenanggungjawabLokasi

2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

target Rp target Rptarge

tRp

targe

tRp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17

)(18) (19) (20) (21)

Tujua

n 1

Sasaran

2

Program ...

....

21

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,

proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan

dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Sasaran SKPD

No.

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kondisi

Kinerja pada

Awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMD

2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1

)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

22

BAB VIIKAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda, ini merupakan

dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda selama

periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota ---------------- 2016-2021.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam

pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima)

tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Renstra Bappeda merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra

Bappeda dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang merupakan rencana

tahunan Bappeda Kota ---------------- selama periode lima tahun, 2011 - 2015 dan akan

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Bappeda diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Bappeda, dan di dalam

pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan

pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi

yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian

pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara

moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota ----------------.

KEPALA DINAS/BADAN………………………………………..KOTA ----------------

NAMA…………………………………….NIP. ………………………………….

23

CONTOH