peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri...
View
223
Download
0
Category
Documents
Report
Preview:
Click to see full reader
Citation preview
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Recommended
peraturan.bkpm.go.id · Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) MENTERI HESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Lampiran ... gangguan jiwa per 1 000 anggota rumah tangga adalah sebagai berikut:
Documents
peraturan.bkpm.go.id · Badan Pusat Statistik tahun 2011. (3) ... Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ... Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07 / 2011 tentang Peta
Documents
peraturan.bkpm.go.id · penanaman Modal untuk menctapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
Documents
peraturan.bkpm.go.id · (1) (2) Pengawas adalah perusahaan berbentuk badan hukum maupun tenaga ahli perorangan yang tergabung dalam INKINDO. Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan
Documents
PEDOMAN PENILAIAN LOMBA - peraturan.bkpm.go.id · diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman ... Penanaman penghijauan lingkungan adalah penanaman pohon
Documents
peraturan.bkpm.go.id · SK/ V/ 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 068/ Menkes/ SK/ 11/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label
Documents
peraturan.bkpm.go.id · TENTANG MASA BAKTI TENAGA MEDIS HOKUM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Meninlbang 5. 6. 8 9 ... Rangka Pertahanan Kcamanan Negara; MEMU'I'USKAN: b. bahwa
Documents
Badan Koordinasi Penanaman Modal | BKPM - REPUBLIK … · 2018. 6. 22. · ( 1) tidak disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan
Documents
peraturan.bkpm.go.id · Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan; Keputusan Menteri ... Infeksi adalah mulai masuk dan berkembangnya bibit penyakit ke dalam
Documents
peraturan.bkpm.go.id PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN DAI-AM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA
Documents
8J~g>~rq;~~ - Jakarta · 2017. 12. 16. · 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Documents
peraturan.bkpm.go.id. Dari Hal Tanggal Tembusan Yth. Kepala BKPM BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOTA DINAS No. /A.3/lll/2011 Pejabat Eselon I dan Il Sekretaris Utama Peraturan Menteri
Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG · Web viewPeraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Documents
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN … · Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ... 49. Peraturan Menteri Pendidikan
Documents
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id · industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai pelaksanaan pemeriksaan perusahaan perasuransian
Documents
peraturan.bkpm.go.id · tir,daþ MENTERI PERTANir TENTANG TATACARA puk are . iPUTUSAN Peraturan Pemerir,tah Nomor 58 dan Pembinaan Per!indungen Konsl'tner (Lembara ... andungan logam
Documents
peraturan.bkpm.go.id. PERKA 4... · TENTANG SISTEM PELAYANAN DAN PERIZINAN SECARA TUJHAN YANG MAHA PENANAMAN MODAL ... Nomor 3 Tata Cara 19 _ pcraturan Kepala Badan Penananlan Modal
Documents
LAMPIRAN - ngada.org fileUmum Penanaman Modal. Kebijakan Umum Penanaman Modal. November 2007. Rencana Umum Penanaman Modal yang jelas dan terarah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Documents
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL … · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 ... PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN
Documents
peraturan.bkpm.go.id file(1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebasaimana dalam Pasal 2 harus memenuhi persyantan lokasi sebasaimana diatur dalam peraturan
Documents