• Home

  • Documents

  • peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri...
19

peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal

  • Upload
    lethuan

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 2: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 3: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 4: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 5: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 6: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 7: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 8: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 9: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 10: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 11: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 12: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 13: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 14: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 15: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 16: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 17: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 18: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal
Page 19: peraturan.bkpm.go.id · peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal

peraturan.bkpm.go.id · tir,daþ MENTERI PERTANir TENTANG TATACARA puk are . iPUTUSAN Peraturan Pemerir,tah Nomor 58 dan Pembinaan Per!indungen Konsl'tner (Lembara ... andungan logam

peraturan.bkpm.go.id · tir,daþ MENTERI PERTANir TENTANG TATACARA puk are . iPUTUSAN Peraturan Pemerir,tah Nomor 58 dan Pembinaan Per!indungen Konsl'tner (Lembara ... andungan logam

Documents
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN - peraturan.bkpm.go.id · di Pusat Penyuluhan Pertanian, jaringan komputer di Pusat Data dan sistem Infromasi Pertanian atau yang lebih kecil. 21. Wide

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN - peraturan.bkpm.go.id · di Pusat Penyuluhan Pertanian, jaringan komputer di Pusat Data dan sistem Infromasi Pertanian atau yang lebih kecil. 21. Wide

Documents
peraturan.bkpm.go.id · Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan; Keputusan Menteri ... Infeksi adalah mulai masuk dan berkembangnya bibit penyakit ke dalam

peraturan.bkpm.go.id · Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan; Keputusan Menteri ... Infeksi adalah mulai masuk dan berkembangnya bibit penyakit ke dalam

Documents
NOMOR 141 - peraturan.bkpm.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi

NOMOR 141 - peraturan.bkpm.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi

Documents
peraturan.bkpm.go.id · memperslapkan usul—usul p ec.bangunan prasarana yaní: akun In enunjan¿r penanatrran modal untult. dipro¿rarnkan patens i Daerah yang penanaman laelakukan

peraturan.bkpm.go.id · memperslapkan usul—usul p ec.bangunan prasarana yaní: akun In enunjan¿r penanatrran modal untult. dipro¿rarnkan patens i Daerah yang penanaman laelakukan

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id file61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya; 14. Keputusan Menteri Negara

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id file61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya; 14. Keputusan Menteri Negara

Documents
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... - peraturan.bkpm.go.id · menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor 82/pmk.03/2011 tentang perubahan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... - peraturan.bkpm.go.id · menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor 82/pmk.03/2011 tentang perubahan

Documents
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI - ksdae.menlhk.go.idksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.4-2019_PANAS_BUMI_TN_TAHURA... · - 2 - d. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI - ksdae.menlhk.go.idksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.4-2019_PANAS_BUMI_TN_TAHURA... · - 2 - d. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman

Documents
MENTERI ENERGI DAN INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id · Menetapkan - 3 - 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa

MENTERI ENERGI DAN INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id · Menetapkan - 3 - 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa

Documents
peraturan.bkpm.go.id · penanaman Modal untuk menctapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas

peraturan.bkpm.go.id · penanaman Modal untuk menctapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas

Documents
peraturan.bkpm.go.id · (persetujuan mengenai penanaman modal berdasarkan persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara

peraturan.bkpm.go.id · (persetujuan mengenai penanaman modal berdasarkan persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara

Documents
peraturan.bkpm.go.id · ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ... Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, ... Wakil Perdana Menteri dan

peraturan.bkpm.go.id · ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ... Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, ... Wakil Perdana Menteri dan

Documents
peraturan.bkpm.go.id. Dari Hal Tanggal Tembusan Yth. Kepala BKPM BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOTA DINAS No. /A.3/lll/2011 Pejabat Eselon I dan Il Sekretaris Utama Peraturan Menteri

peraturan.bkpm.go.id. Dari Hal Tanggal Tembusan Yth. Kepala BKPM BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOTA DINAS No. /A.3/lll/2011 Pejabat Eselon I dan Il Sekretaris Utama Peraturan Menteri

Documents
PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Documents
peraturan.bkpm.go.id fileDitetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1994 MENTERI AGAMA RI, Dr. H. TARMIZI TAHER . 111 KEPUTUSAN PRESIDEN RN. NOMOR TAHUN 1994

peraturan.bkpm.go.id fileDitetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1994 MENTERI AGAMA RI, Dr. H. TARMIZI TAHER . 111 KEPUTUSAN PRESIDEN RN. NOMOR TAHUN 1994

Documents
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK · PDF fileadalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu ... hutan rusak yang berupa ... hasil penanaman dapat

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK · PDF fileadalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu ... hutan rusak yang berupa ... hasil penanaman dapat

Documents
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA · menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan dan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA · menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan dan

Documents
peraturan.bkpm.go.id Keempat Kelima Keenam Ketujuh MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Komite Transfusi Darah berfungsi memberikan saran kepada Menteri dan membina serta memantau

peraturan.bkpm.go.id Keempat Kelima Keenam Ketujuh MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Komite Transfusi Darah berfungsi memberikan saran kepada Menteri dan membina serta memantau

Documents
peraturan.bkpm.go.id · kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia salinan badan koordinasi penan'aman modal nomor 2 tahun 2011 tentang poe', pembinaan dan pengembangan

peraturan.bkpm.go.id · kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia salinan badan koordinasi penan'aman modal nomor 2 tahun 2011 tentang poe', pembinaan dan pengembangan

Documents
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN … · KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 38/SK/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999 TENTANG PEDOMAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN … · KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 38/SK/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999 TENTANG PEDOMAN

Documents
peraturan.bkpm.go.id PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN DAI-AM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA

peraturan.bkpm.go.id PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN DAI-AM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA

Documents
peraturan.bkpm.go.id · TENTANG MASA BAKTI TENAGA MEDIS HOKUM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Meninlbang 5. 6. 8 9 ... Rangka Pertahanan Kcamanan Negara; MEMU'I'USKAN: b. bahwa

peraturan.bkpm.go.id · TENTANG MASA BAKTI TENAGA MEDIS HOKUM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Meninlbang 5. 6. 8 9 ... Rangka Pertahanan Kcamanan Negara; MEMU'I'USKAN: b. bahwa

Documents
Print - peraturan.bkpm.go.id · ditandatangani oleh KPA, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Berdasarkan SPM-LS dimaksud pada ayat

Print - peraturan.bkpm.go.id · ditandatangani oleh KPA, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Berdasarkan SPM-LS dimaksud pada ayat

Documents
peraturan.bkpm.go.id · SK/ V/ 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 068/ Menkes/ SK/ 11/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label

peraturan.bkpm.go.id · SK/ V/ 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 068/ Menkes/ SK/ 11/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label

Documents
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN … · Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ... 49. Peraturan Menteri Pendidikan

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN … · Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ... 49. Peraturan Menteri Pendidikan

Documents
peraturan.bkpm.go.id. PERKA 4... · TENTANG SISTEM PELAYANAN DAN PERIZINAN SECARA TUJHAN YANG MAHA PENANAMAN MODAL ... Nomor 3 Tata Cara 19 _ pcraturan Kepala Badan Penananlan Modal

peraturan.bkpm.go.id. PERKA 4... · TENTANG SISTEM PELAYANAN DAN PERIZINAN SECARA TUJHAN YANG MAHA PENANAMAN MODAL ... Nomor 3 Tata Cara 19 _ pcraturan Kepala Badan Penananlan Modal

Documents
8J~g>~rq;~~ - Jakarta · 2017. 12. 16. · 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

8J~g>~rq;~~ - Jakarta · 2017. 12. 16. · 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Documents
peraturan.bkpm.go.id...MEMTERt KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5631MENKES/SK/lV/2003 TEN TANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANt KESEPAKATAN

peraturan.bkpm.go.id...MEMTERt KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5631MENKES/SK/lV/2003 TEN TANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANt KESEPAKATAN

Documents
PEDOMAN PENILAIAN LOMBA - peraturan.bkpm.go.id · diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman ... Penanaman penghijauan lingkungan adalah penanaman pohon

PEDOMAN PENILAIAN LOMBA - peraturan.bkpm.go.id · diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman ... Penanaman penghijauan lingkungan adalah penanaman pohon

Documents
peraturan.bkpm.go.id · TEM'ANC PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENVALIAN PELAKSANMN PENANAMAN MODAL ... Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 18

peraturan.bkpm.go.id · TEM'ANC PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENVALIAN PELAKSANMN PENANAMAN MODAL ... Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 18

Documents