UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Review Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia yang dibimbing oleh Dr. Tjahjanulin Domai, M.S Oleh: Olyvia Risky Fajarina (135030100111034) Astri Dewi Pujiati (135030101111006) Wahyu Riyani (135030101111044) Ghina Nurrahma (135030107111001) Intan Cahyaningtyas Atmaja (135030107111002) Bernadeta Yunita S.W (135030107111007) Kelas C JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA November, 2014 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang mengangkat tema tentang pengambilan keputusan. Penyusunan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia di Universitas Brawijaya. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, M.S selaku Dosen pembimbing mata kuliah yang telah membimbing dan mendukung dalam penyelesaian makalah ini. Penulis menyadari penyusunan makalah ini jauh dari sempuna. Oleh sebab itu, penulis memohon kepada pembaca atas kritik dan saran guna melengkapi makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sendiri. Malang, 19 November 2014 Tim Penyusun Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan langkah atau suatu bentuk untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan Negara Indonesia sendiri yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui pembentukan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk politik, jujur, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukan hanya itu saja, tetapi lahirnya undang-undang ini sebagai bentuk bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara belum sesuai dengan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pegawai. Pertimbangan lainnya juga menjelaskan bahwa aparatur sipil Negara merupakan bagian dari reformasi birokrasi, sehingga perlu untuk ditetapkan sebagai profesi yang mempunyai kewajiban mengelola dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Kemudian, disisi lain juga disebutkan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Adapun, pembahasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1) Dalam undang-undang yang dimaksud dengan : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk mengahasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kondisi, dan nepotisme. System informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi. Adapun istilah-istilah dalam ASN, antara lain : Jabatan Administrasi, Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional, Pejabat Yang Berwenang, Pejabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah, Menteri, Komisi ASN, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara. System Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU (Pasal 2-5) Adapun asas-asas ASN yang disesuaikan dengan pasal 2 adalah sebagai berikut: 1. 2. Kepastian hukum 3. Profesionalitas 4. Proporsionalitas 5. Keterpaduan 6. Delegasi 7. Netralis 8. Akuntabilitas 9. Efektif dan efisien 10. Keterbukaan 11. Nondiskriminatif 12. Persatuan dan kesatuan 13. Keadilan dan kesetaraan dan, 14. Kesejahteraan. Prinsip ASN sebagai profesi yang sesuai dengan pasal 3 diantaranya: 1. Nilai dasar 2. Kode etik dan kode perilaku 3. Komitmen, intregitas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 5. Kualifikasi akademik 6. Jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan 7. Profesionalitas jabatan. Nilai dasar dalam prinsip (pasal 4) : 1. Memegang teguh ideologi pancasila 2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah 3. Mengabdi pada Negara dan rakyat Indonesia 4. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 6. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif 7. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah 8. Dst. Kode Etik dan Kode Perilaku (pasal 5): 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugasnya seuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Dst BAB III JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN Berdasarkan pasal 6, maka jenis pegawai ASN itu terdiri dari PNS & PPPK. Ditinjau dari segi status pada pasal 7, maka PNS merupakan pegawai ASN yang berstatus tetap yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP. Sedangkan status PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat karena adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan pada pasal 8 dan pada pasal 9, dijelaskan bahwa sebagai pegawai ASN maka kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang mana patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari intervensi dari setiap golongan dan bahkan partai politik. BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN PERAN Sesuai dengan pasal 10, maka pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta sebagai sarana untuk merekatkan dan memersatukan bangsa dimana memiliki tugas seperti yang dijelaskan pada pasal 11 yaitu: 1). Melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dimana kebijakan publik yang dibuat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2). Sebagai pegawai ASN yang memberikan pelayanan publik, maka pelayanan publik yang diberikan haruslah profesional dan berkualitas. 3). Merupakan tugas yang sangat penting yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi, dapat ditentukan dengan melakukan peninjauan terhadap atau melalui adanya pelaksanaan kebijakan dan pemberian pelayan publik yang prima dan berkualitas, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN ini berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional (pasal 12). BAB V JABATAN ASN Pasal 13 menyebutkan bahwa jabatan ASN itu terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. A). Jabatan Administrasi Dalam jabatan ini (pasal 14-15) diuraikan lagi menjadi 3 jenis jabatan administrasi beserta tanggung jawabnya, yaitu: 1). Jabatan administrator Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab sebagai pemimpin dari seluruh pelaksanaan kegiatan dalam memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 2). Jabatan pengawas Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 3). Jabatan pelaksana Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jadi, setiap jabatan yang ada itu ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pasal16 ) dan untuk ketentuan yang lebih lanjut lagi diatur dalam peraturan pemerintah (pasal 17). B). Jabatan fungsional Pada pasal 18 dijelaskan bahwa di dalam ASN, jabatan fungsional ini terdiri dari: 1). Jabatan fungsional keahlian Selanjutnya, jabatan ini diuraikan lagi sehingga jabatan ini terdiri atas: a). Ahli utama b). Ahli madya c). Ahli muda d). Ahli pertama 2). Jabatan fungsional keterampilan Jabatan ini selanjutnya diuraikan lagi sehingga jabatan ini terdiri atas: a). Penyelia b). Mahir c). Terampil d). Pemula Sedangkan untuk ketentuan yang lebih lanjut tentang jabatan fungsional baik jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional keterampilan diatur dengan peraturan pemerintah. C. Jabatan Pimpinan Tinggi Pada pasal 19 dijelaskan bahwa jabatan ini memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: a. kepeloporan dalam bidang: 1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3. kepemimpinan manajemen. b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Jabatan ini terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Setiap jabatan ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Adapun ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan pasal 20, maka jabatan ASN itu diisi dari Pegawai ASN, namun ada jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian jabatan ASN tertentu tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk ketentuan lebih lanjutnya dan tata cara pengisiannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Sebagai Pegawai ASN, PNS sesuai dengan pasal 21, memiliki beberapa hak diantaranya adalah gaji, tunjangan dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK sesuai dengan pasal 22, juga memiliki hak-hak yang sama dengan PNS, akan tetapi tidak memperoleh hak berupa fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di samping memperoleh hak, maka sesuai dengan pasal 23, pegawai ASN juga wajib untuk melaksanakan kewajiban, diantaranya: 1. Setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI BAB VII KELEMBAGAAN Pada pasal 25, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan tertinggi mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Kementrian, KASN, LAN dan BKN. Selanjutnya pada pasal 26, Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN. Pasal 27-28 menyebutkan bahwa KASN yaitu lembaga non struktural yang secara umum bertujuan untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. LAN sesuai dengan pasal 43-44 berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Jika BKN yang disesuaikan dengan pasal 47-48, maka berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. BAB VIII MANAJEMEN ASN Pada pasal 51 dijelaskan tentang manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sedangkan, pada pasal 52 dijelaskan bahwa manajemen ASN itu meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang. Seperti halnya pada pasal 53 dimana dijelaskan bahwa sebagai pejabat pembina kepegawaian, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangannya dalam rangka menetapkan pengangkatan sampai pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota. Selanjutnya, pada pasal 54 dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan Manajemen ASN, Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsi manajemen ASN, maka pejabat yang berwenang harus berkonsultasi dan memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing, dimana yang diusulkannya yaitu mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional serta menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit. Pada pasal 55 disebutkan bahwa manajemen PNS itu terdiri dari: a). Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi, setiap instansi pemerintah itu wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan secara nasional oleh Menteri. b). Pengadaan. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah yang dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri secara nasional dengan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. c). Pangkat dan jabatan. PNS yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu telah memenuhi kriteria berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Selain itu, PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja serta dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. d). Pengembangan karier. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural), penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan pula integritas dan moralitas. e). Pola karier. Setiap Instansi Pemerintah perlu menyusun pola karier PNS secara khusus dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dalam rangka menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. f). Promosi. Setiap PNS yang telah memenuhi persyaratan mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Untuk pejabat administrasi dan fungsional PNS, promosinya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah. g). Mutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Adanya mutasi PNS ini dapat membebani APBN dan APBD. h). Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier dan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. i). Penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib memberikan gaji dan tunjangan secara bertahap, adil dan layak kepada PNS sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaannya dalam rangka menjamin kesejahteraan PNS. Untuk gaji PNS pusat dibebankan pada APBN, sedangkan gaji PNS daerah dibebankan pada APBD. j). Penghargaan. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan yang dapat berupa: a. tanda kehormatan; b. kenaikan pangkat istimewa; c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. k). Disiplin. Agar tata tertib itu dapat terpelihara, maka PNS itu wajib disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin termasuk memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan. l). Pemberhentian. PNS itu dapat diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dll. Ada yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dll. Serta ada yang diberhentikan secara sementara karena diangkat menjadi pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstructural, dll. m). Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya kedua jaminan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. n). Perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Serta pada pasal ini dijelaskan bahwa Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan di tingkat daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dimana keseluruhan itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada pasal 93 manajemen PPPK itu meliputi: a) Penetapan kebutuhan Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri. b) Pengadaan Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah dimana setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Adapun prosesnya dimulai dari tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK dengan ditetapkannya keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. c) Penilaian kinerja Adanya penilaian kinerja PPPK ini bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan baik di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. d) Penggajian dan tunjangan Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Untuk PPPK pusat, gaji dibebankan kepada APBN, sedangkan untuk PPPK daerah gajinya dibebankan kepada APBD. e) Pengembangan kompetensi PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi yang direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. f) Pemberian penghargaan PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. g) Disiplin PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK agar tata tertib tetap terpelihara dan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara lancer. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. h) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, atas permintaan sendiri, dll. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat, dll. Bahkan, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena seperti salah satunya karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dll. i) Perlindungan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Pasal 108-111 Pada bagian ini Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan latihan, serta Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang utama dilakukan di tingkat Nasional sesuai dengan Undang-undang. Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Hal ini dikarenakan agar masyarakat mengetahui bentuk profesionalitas dari para calon-calon pengisi jabatan pimpinan tinggi tersebut. Pengisian jabatan ini dapat berasal dari Non PNs dengan persetujuan Presiden, dan juga pengisian jabatan pimpinan tinggi ini dapat diisi oleh para Prajurit TNI dan anggota Kepolisian yang telah mengundurkan diri dari dinas aktif dimana mereka bekerja di instansi sebelumnya. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan KASN. Instansi Pemerintah yang jelas menerapkan sistem Merit dalam pembinaan pegawai dan ASN wajib lapor berkala pada KASN untuk mendapatkan persetujuan baru. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat (Pasal 112-113) Pada UU bagian ini membahas tentang pemilihan 3 nama calon untuk setiap satu lowongan pekerjaan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama/madya yang dilakukan oleh panitia seleksi Instansi Pemerintah. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah (pasal 114-115) Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya ditingkat provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Dengan mengusulkan 3 nama calon pimpinan untuk satu lowongan jabatan. Prosedurnya sama seperti pembentukan di instansi pusat namun berbeda sedikit, khusus untuk pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu dikoordinasikan pada Gubernur. Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi (pasal 116-118) Dalam hal ini,Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 tahun yang terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Pejabat Pimpinan Tinggi seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota menduduki jabatan selama 5 tahun. Apabila didapatkan kejanggalan dalam kinerja atau penyelewengan wewenang yang telah dijanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan. Maka, para pejabat pimpinan tinggi tersebut akan diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Apabila tetap didapatkan laporan kinerja yang buruk ataupun tidak ada perbaikan pada pimpinan jabatan tinggi selama 6 bulan, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti kembali seleksi ulang uji kompetensi. Dengan berdasarkan uji kompetensi tersebut pejabat yang bersangkutan dapat dipindahkan pada jabatan lain ataupun ditempatkan yang lebih rendah daripada sebelumnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur, dan Wagub, Bupati/Walikota dan Wakilnya (Pasal 119) Pada bagian ini dijelaskan pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur/Wagub dan Bupati/Walikota/wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduruan diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Hal ini dikarenakan agar adanya penempatan pejabat secara jelas sesuai dengan profesionalitasnya dan sekaligus menghindari adanya rangkap jabatan yang akan menimbulkan penyelewengan seperti KKN. Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 120) Diperlukan pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi agar sesuai syarat kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan latihan. Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. Laporan ini disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. Kemudian KASN memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal : a. b. Pembentukan panitia seleksi c. Pengumuman Jabatan yang lowong d. Pelaksanaan seleksi, dan e. Pengusulan nama calon BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA Menurut pasal 121, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pejabat Negara yang dimaksud pada pasal 122 adalah pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Sedangkan, PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan. Sehingga, hal ini tidak menyediakan lowongan jabatan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara maka diaktifkan kembali sebagai PNS. Namun, bagi Pegawai ASN dari PNS baik yang mencalonkan diri maupun dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. BAB XI ORGANISASI Pegawai ASN itu terhimpun ke dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Agar tujuan dapat tercapai maka korps profesi ASN Republik Indonesia menjalankan fungsinya yaitu sebagai pembinaan dan pengembangan profesi ASN dan memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi serta menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII SISTEM INFORMASI ASN (PASAL 127-128) Informasi ASN ini dibutuhkan untuk efisiensi, efektivitas, dan akurasi. Akurasi adalah pendekatan dari pengukuran hasil nilai kuantitas / ketepatan. Sistem Informasi ASN ini diselenggrakan secara Nasional terintegrasi antar Instansi Pemerintah. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem Informasi ASN setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sistem informasi ASN harus memuat seluruh Informasi dan data pegawai ASN yaitu : a. Data riwayat hidup b. Riwayat pendidikan formal/non formal c. Riwayat jabatan & kepangkatan d. Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan e. Riwayat pengalaman organisasi f. Riwayat gaji g. Riwayat pendidikan dan latihan h. Daftar penilaian prestasi kerja i. Surat keputusan dan kompetensi. BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA (Pasal 129) Jika terjadi sengketa Pegawai ASN, maka dapat diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sedangkan, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pada bab ini ada 2 pasal yang dibahas yakni pasal 130 dan pasal 131. Dalam pasal 130 dijelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Sedangkan pada pasal 131 menjelaskan adanya penyetaraan terhadap jabatan PNS yang dibagi menjadi 6 bagian yakni: a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan f. jabatan eselon V dan fungsional BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pada bab ini terdiri dari 10 pasal yaitu pasal 132 sampai pasal 141. Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. Sistem ASN paling lama tahun 2015 dilaksanakan secara nasional. Selain itu PNS pusat dan PNS daerah akan disebut sebagai pegawai ASN sejak Undang-Undang ini berlaku. Untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Untuk itu dengan adanya Undang-Undang baru ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan yaitu, 15 Januari 2014. Disahkan oleh presiden republik Indonesia saat itu yaitu DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

by w-riany

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,265

views

Comments

Description

Download Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Transcript

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Review Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia yang dibimbing oleh Dr. Tjahjanulin Domai, M.S Oleh: Olyvia Risky Fajarina (135030100111034) Astri Dewi Pujiati (135030101111006) Wahyu Riyani (135030101111044) Ghina Nurrahma (135030107111001) Intan Cahyaningtyas Atmaja (135030107111002) Bernadeta Yunita S.W (135030107111007) Kelas C JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA November, 2014 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang mengangkat tema tentang pengambilan keputusan. Penyusunan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia di Universitas Brawijaya. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, M.S selaku Dosen pembimbing mata kuliah yang telah membimbing dan mendukung dalam penyelesaian makalah ini. Penulis menyadari penyusunan makalah ini jauh dari sempuna. Oleh sebab itu, penulis memohon kepada pembaca atas kritik dan saran guna melengkapi makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sendiri. Malang, 19 November 2014 Tim Penyusun Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan langkah atau suatu bentuk untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan Negara Indonesia sendiri yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui pembentukan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk politik, jujur, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukan hanya itu saja, tetapi lahirnya undang-undang ini sebagai bentuk bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara belum sesuai dengan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pegawai. Pertimbangan lainnya juga menjelaskan bahwa aparatur sipil Negara merupakan bagian dari reformasi birokrasi, sehingga perlu untuk ditetapkan sebagai profesi yang mempunyai kewajiban mengelola dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Kemudian, disisi lain juga disebutkan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Adapun, pembahasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1) Dalam undang-undang yang dimaksud dengan : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk mengahasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kondisi, dan nepotisme. System informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi. Adapun istilah-istilah dalam ASN, antara lain : Jabatan Administrasi, Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional, Pejabat Yang Berwenang, Pejabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah, Menteri, Komisi ASN, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara. System Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU (Pasal 2-5) Adapun asas-asas ASN yang disesuaikan dengan pasal 2 adalah sebagai berikut: 1. 2. Kepastian hukum 3. Profesionalitas 4. Proporsionalitas 5. Keterpaduan 6. Delegasi 7. Netralis 8. Akuntabilitas 9. Efektif dan efisien 10. Keterbukaan 11. Nondiskriminatif 12. Persatuan dan kesatuan 13. Keadilan dan kesetaraan dan, 14. Kesejahteraan. Prinsip ASN sebagai profesi yang sesuai dengan pasal 3 diantaranya: 1. Nilai dasar 2. Kode etik dan kode perilaku 3. Komitmen, intregitas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 5. Kualifikasi akademik 6. Jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan 7. Profesionalitas jabatan. Nilai dasar dalam prinsip (pasal 4) : 1. Memegang teguh ideologi pancasila 2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah 3. Mengabdi pada Negara dan rakyat Indonesia 4. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 6. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif 7. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah 8. Dst. Kode Etik dan Kode Perilaku (pasal 5): 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugasnya seuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Dst BAB III JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN Berdasarkan pasal 6, maka jenis pegawai ASN itu terdiri dari PNS & PPPK. Ditinjau dari segi status pada pasal 7, maka PNS merupakan pegawai ASN yang berstatus tetap yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP. Sedangkan status PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat karena adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan pada pasal 8 dan pada pasal 9, dijelaskan bahwa sebagai pegawai ASN maka kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang mana patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari intervensi dari setiap golongan dan bahkan partai politik. BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN PERAN Sesuai dengan pasal 10, maka pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta sebagai sarana untuk merekatkan dan memersatukan bangsa dimana memiliki tugas seperti yang dijelaskan pada pasal 11 yaitu: 1). Melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dimana kebijakan publik yang dibuat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2). Sebagai pegawai ASN yang memberikan pelayanan publik, maka pelayanan publik yang diberikan haruslah profesional dan berkualitas. 3). Merupakan tugas yang sangat penting yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi, dapat ditentukan dengan melakukan peninjauan terhadap atau melalui adanya pelaksanaan kebijakan dan pemberian pelayan publik yang prima dan berkualitas, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN ini berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional (pasal 12). BAB V JABATAN ASN Pasal 13 menyebutkan bahwa jabatan ASN itu terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. A). Jabatan Administrasi Dalam jabatan ini (pasal 14-15) diuraikan lagi menjadi 3 jenis jabatan administrasi beserta tanggung jawabnya, yaitu: 1). Jabatan administrator Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab sebagai pemimpin dari seluruh pelaksanaan kegiatan dalam memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 2). Jabatan pengawas Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 3). Jabatan pelaksana Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jadi, setiap jabatan yang ada itu ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pasal16 ) dan untuk ketentuan yang lebih lanjut lagi diatur dalam peraturan pemerintah (pasal 17). B). Jabatan fungsional Pada pasal 18 dijelaskan bahwa di dalam ASN, jabatan fungsional ini terdiri dari: 1). Jabatan fungsional keahlian Selanjutnya, jabatan ini diuraikan lagi sehingga jabatan ini terdiri atas: a). Ahli utama b). Ahli madya c). Ahli muda d). Ahli pertama 2). Jabatan fungsional keterampilan Jabatan ini selanjutnya diuraikan lagi sehingga jabatan ini terdiri atas: a). Penyelia b). Mahir c). Terampil d). Pemula Sedangkan untuk ketentuan yang lebih lanjut tentang jabatan fungsional baik jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional keterampilan diatur dengan peraturan pemerintah. C. Jabatan Pimpinan Tinggi Pada pasal 19 dijelaskan bahwa jabatan ini memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: a. kepeloporan dalam bidang: 1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3. kepemimpinan manajemen. b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Jabatan ini terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Setiap jabatan ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Adapun ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan pasal 20, maka jabatan ASN itu diisi dari Pegawai ASN, namun ada jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian jabatan ASN tertentu tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk ketentuan lebih lanjutnya dan tata cara pengisiannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Sebagai Pegawai ASN, PNS sesuai dengan pasal 21, memiliki beberapa hak diantaranya adalah gaji, tunjangan dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK sesuai dengan pasal 22, juga memiliki hak-hak yang sama dengan PNS, akan tetapi tidak memperoleh hak berupa fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di samping memperoleh hak, maka sesuai dengan pasal 23, pegawai ASN juga wajib untuk melaksanakan kewajiban, diantaranya: 1. Setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI BAB VII KELEMBAGAAN Pada pasal 25, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan tertinggi mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Kementrian, KASN, LAN dan BKN. Selanjutnya pada pasal 26, Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN. Pasal 27-28 menyebutkan bahwa KASN yaitu lembaga non struktural yang secara umum bertujuan untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. LAN sesuai dengan pasal 43-44 berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Jika BKN yang disesuaikan dengan pasal 47-48, maka berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. BAB VIII MANAJEMEN ASN Pada pasal 51 dijelaskan tentang manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sedangkan, pada pasal 52 dijelaskan bahwa manajemen ASN itu meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang. Seperti halnya pada pasal 53 dimana dijelaskan bahwa sebagai pejabat pembina kepegawaian, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangannya dalam rangka menetapkan pengangkatan sampai pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota. Selanjutnya, pada pasal 54 dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan Manajemen ASN, Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsi manajemen ASN, maka pejabat yang berwenang harus berkonsultasi dan memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing, dimana yang diusulkannya yaitu mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional serta menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit. Pada pasal 55 disebutkan bahwa manajemen PNS itu terdiri dari: a). Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi, setiap instansi pemerintah itu wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan secara nasional oleh Menteri. b). Pengadaan. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah yang dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri secara nasional dengan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. c). Pangkat dan jabatan. PNS yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu telah memenuhi kriteria berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Selain itu, PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja serta dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. d). Pengembangan karier. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural), penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan pula integritas dan moralitas. e). Pola karier. Setiap Instansi Pemerintah perlu menyusun pola karier PNS secara khusus dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dalam rangka menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. f). Promosi. Setiap PNS yang telah memenuhi persyaratan mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Untuk pejabat administrasi dan fungsional PNS, promosinya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah. g). Mutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Adanya mutasi PNS ini dapat membebani APBN dan APBD. h). Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier dan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. i). Penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib memberikan gaji dan tunjangan secara bertahap, adil dan layak kepada PNS sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaannya dalam rangka menjamin kesejahteraan PNS. Untuk gaji PNS pusat dibebankan pada APBN, sedangkan gaji PNS daerah dibebankan pada APBD. j). Penghargaan. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan yang dapat berupa: a. tanda kehormatan; b. kenaikan pangkat istimewa; c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. k). Disiplin. Agar tata tertib itu dapat terpelihara, maka PNS itu wajib disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin termasuk memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan. l). Pemberhentian. PNS itu dapat diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dll. Ada yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dll. Serta ada yang diberhentikan secara sementara karena diangkat menjadi pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstructural, dll. m). Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya kedua jaminan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. n). Perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Serta pada pasal ini dijelaskan bahwa Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan di tingkat daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dimana keseluruhan itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada pasal 93 manajemen PPPK itu meliputi: a) Penetapan kebutuhan Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri. b) Pengadaan Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah dimana setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Adapun prosesnya dimulai dari tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK dengan ditetapkannya keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. c) Penilaian kinerja Adanya penilaian kinerja PPPK ini bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan baik di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. d) Penggajian dan tunjangan Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Untuk PPPK pusat, gaji dibebankan kepada APBN, sedangkan untuk PPPK daerah gajinya dibebankan kepada APBD. e) Pengembangan kompetensi PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi yang direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. f) Pemberian penghargaan PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. g) Disiplin PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK agar tata tertib tetap terpelihara dan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara lancer. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. h) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, atas permintaan sendiri, dll. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat, dll. Bahkan, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena seperti salah satunya karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dll. i) Perlindungan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Pasal 108-111 Pada bagian ini Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan latihan, serta Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang utama dilakukan di tingkat Nasional sesuai dengan Undang-undang. Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Hal ini dikarenakan agar masyarakat mengetahui bentuk profesionalitas dari para calon-calon pengisi jabatan pimpinan tinggi tersebut. Pengisian jabatan ini dapat berasal dari Non PNs dengan persetujuan Presiden, dan juga pengisian jabatan pimpinan tinggi ini dapat diisi oleh para Prajurit TNI dan anggota Kepolisian yang telah mengundurkan diri dari dinas aktif dimana mereka bekerja di instansi sebelumnya. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan KASN. Instansi Pemerintah yang jelas menerapkan sistem Merit dalam pembinaan pegawai dan ASN wajib lapor berkala pada KASN untuk mendapatkan persetujuan baru. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat (Pasal 112-113) Pada UU bagian ini membahas tentang pemilihan 3 nama calon untuk setiap satu lowongan pekerjaan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama/madya yang dilakukan oleh panitia seleksi Instansi Pemerintah. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah (pasal 114-115) Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya ditingkat provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Dengan mengusulkan 3 nama calon pimpinan untuk satu lowongan jabatan. Prosedurnya sama seperti pembentukan di instansi pusat namun berbeda sedikit, khusus untuk pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu dikoordinasikan pada Gubernur. Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi (pasal 116-118) Dalam hal ini,Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 tahun yang terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Pejabat Pimpinan Tinggi seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota menduduki jabatan selama 5 tahun. Apabila didapatkan kejanggalan dalam kinerja atau penyelewengan wewenang yang telah dijanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan. Maka, para pejabat pimpinan tinggi tersebut akan diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Apabila tetap didapatkan laporan kinerja yang buruk ataupun tidak ada perbaikan pada pimpinan jabatan tinggi selama 6 bulan, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti kembali seleksi ulang uji kompetensi. Dengan berdasarkan uji kompetensi tersebut pejabat yang bersangkutan dapat dipindahkan pada jabatan lain ataupun ditempatkan yang lebih rendah daripada sebelumnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur, dan Wagub, Bupati/Walikota dan Wakilnya (Pasal 119) Pada bagian ini dijelaskan pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur/Wagub dan Bupati/Walikota/wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduruan diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Hal ini dikarenakan agar adanya penempatan pejabat secara jelas sesuai dengan profesionalitasnya dan sekaligus menghindari adanya rangkap jabatan yang akan menimbulkan penyelewengan seperti KKN. Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 120) Diperlukan pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi agar sesuai syarat kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan latihan. Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. Laporan ini disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. Kemudian KASN memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal : a. b. Pembentukan panitia seleksi c. Pengumuman Jabatan yang lowong d. Pelaksanaan seleksi, dan e. Pengusulan nama calon BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA Menurut pasal 121, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pejabat Negara yang dimaksud pada pasal 122 adalah pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Sedangkan, PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan. Sehingga, hal ini tidak menyediakan lowongan jabatan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara maka diaktifkan kembali sebagai PNS. Namun, bagi Pegawai ASN dari PNS baik yang mencalonkan diri maupun dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. BAB XI ORGANISASI Pegawai ASN itu terhimpun ke dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Agar tujuan dapat tercapai maka korps profesi ASN Republik Indonesia menjalankan fungsinya yaitu sebagai pembinaan dan pengembangan profesi ASN dan memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi serta menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII SISTEM INFORMASI ASN (PASAL 127-128) Informasi ASN ini dibutuhkan untuk efisiensi, efektivitas, dan akurasi. Akurasi adalah pendekatan dari pengukuran hasil nilai kuantitas / ketepatan. Sistem Informasi ASN ini diselenggrakan secara Nasional terintegrasi antar Instansi Pemerintah. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem Informasi ASN setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sistem informasi ASN harus memuat seluruh Informasi dan data pegawai ASN yaitu : a. Data riwayat hidup b. Riwayat pendidikan formal/non formal c. Riwayat jabatan & kepangkatan d. Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan e. Riwayat pengalaman organisasi f. Riwayat gaji g. Riwayat pendidikan dan latihan h. Daftar penilaian prestasi kerja i. Surat keputusan dan kompetensi. BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA (Pasal 129) Jika terjadi sengketa Pegawai ASN, maka dapat diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sedangkan, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pada bab ini ada 2 pasal yang dibahas yakni pasal 130 dan pasal 131. Dalam pasal 130 dijelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Sedangkan pada pasal 131 menjelaskan adanya penyetaraan terhadap jabatan PNS yang dibagi menjadi 6 bagian yakni: a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan f. jabatan eselon V dan fungsional BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pada bab ini terdiri dari 10 pasal yaitu pasal 132 sampai pasal 141. Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. Sistem ASN paling lama tahun 2015 dilaksanakan secara nasional. Selain itu PNS pusat dan PNS daerah akan disebut sebagai pegawai ASN sejak Undang-Undang ini berlaku. Untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Untuk itu dengan adanya Undang-Undang baru ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan yaitu, 15 Januari 2014. Disahkan oleh presiden republik Indonesia saat itu yaitu DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Fly UP