6
KABUPATEN BANYUMAS KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Bab III Ayat 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA WLAHAR WETAN, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Bab III Ayat

2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu

ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan

Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang

Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Page 2: SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertangggungjawaban Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 238/PMK/2011 tentang Pedoman Umum

Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2091); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2008 Nomor 4 Seri D); 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);

17. Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 277/140);

18. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKPDesa Wlahar Wetan Tahun 2016 (Lembaran Desa

Page 3: SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 8); 19. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor

Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Tahun Anggaran 2016. PERTAMA : Membentuk yang mana Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) dalam membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan menunjuk mereka

yang namanya disebut dalam kolom 2, jabatan sebagaimana kolom 4, bertindak sesuai dengan bidangnya

dan sebagai pelaksana kegiatan dalam kolom 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari:

1) Sekretaris Desa; 2) Kepala Seksi; dan

3) Bendahara. KETIGA :

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai

tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Menyusun/membuat jadwal rencana pelaksanaan

kegiatan pada DAK-RKA yang telah disahkan menjadi

tanggungjawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan

atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

5. Menyusun/membuat pelaporan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi, secara fisik, maupun secara operasional dalam pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan DKA-RKA yang telah disahkan dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan. KEEMPAT

: Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD

mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

APBDesa;

2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan

Page 4: SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa; 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan

dan pengeluaran APBDesa; dan 6. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan

Bendahara Selaku PTPKD.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wlahar Wetan;

KEENAM : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menerima

tunjangan/honorarium sesuai kedudukannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten

Banyumas; KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wlahar Wetan

Pada Tanggal : 1 Januari 2016

KEPALA DESA WLAHAR WETAN

DODIET PRASETYO. A

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, : 1. Bupati Banyumas (Sebagai Tembusan);

2. Inspektorat Kab. Banyumas; 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banyumas; 4. Kepala DPPKAD Kab. Banyumas;

5. Camat Kalibagor (Sebagai Laporan); 6. Ketua BPD Wlahar Wetan; 7. Perangkat Desa yang bersangkutan;

8. Arsip.

Page 5: SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor : 1 Tahun 2016

Tanggal : 1 Januari 2016

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)

TAHUN ANGGARAN 2016

NO NAMA TEMPAT DAN

TTL JABATAN

PIMPINAN KEGIATAN

(PTPKD) TA. 2016

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

DARYO

AGUS

SULISTYONO

WARLIYAH

Banyumas, 16 Agustus 1970

Banyumas,

13 Agustus 1982

Banyumas, 20 April 1976

Plh. Sekdes/ Kasi Pemerintahan

dan Pembangunan

Kasi

Kesra dan Permas

Kaur Keuangan

Koordinator PTPKD; Pimpinan/Pelaksana Kegiatan pada Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pimpinan/Pelaksana

Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta

Bidang Tak Terduga

Pimpinan Kegiatan pada Bidang Pembiayaan dan

Dana Cadangan

Wlahar Wetan, 1 Januari 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN

DODIET PRASETYO. A, ST

Page 6: SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)