PERATURAN DESA KEDUNGJARANNO 05 TAHUN 2014

TENTANGIZIN KERAMAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DESA KEDUNGJARAN

Menimbang : a. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran Wajib melindungi seluruh

warga Desa dari gangguan Keamanan dan Ketertiban di masyarakat.b. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian terhadap masyarakat

akan keramaian apa saja yang boleh dan tak diperbolehkan di desa Kedungjaran.

c. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Izin Keramaian.

Mengingat :(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

(6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;(8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;(9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;(10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

(12) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Menetapkan:

Dengan Persetujuan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN

DANKEPALA DESA KEDUNGJARAN

MEMUTUSKANPERATURAN DESA KEDUNGJARAN

TENTANG IJIN KERAMAIAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:a. Kabupaten adalah kabupaten Pekalonganb. Kecamatan adalah Kecamatan Sragic. Polsek adalah Polsek Sragid. Koramil adalah Koramil Sragie. Desa adalah Desa Kedungjaran.f. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungjarang. Pemerintahan Desa Kedungjaran selanjutnya disebut pemerintahanh. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan terdiri

dari Pemerintah Desa Kedungjaran dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran yang didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Kedungjaran diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kedungjaran

j. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungjaran selanjutnya disebut perengkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa Kedungjaran yang bertugas membantu Kepala Desa Kedungjaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

k. Peraturan Desa Kedungjaran adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Kedungjaran bersama Kepala Desa Kedungjaran.

l. Keramaian adalah suatu acara yang diselenggaraan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu

m. Pungutan biaya atau retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau yang ditunjuk untuk itu sejumlah tertentu.

n. Hajatan adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh warga/penduduk atau panitia dengan tujuan tertentu

BAB IIJENIS-JENIS KERAMAIAN

Pasal 2Jenis-jenis kegiatan keramaian adalah jenis hiburan dan ceramah umum yang diselenggarakan oleh warga/penduduk/Panitia khusus juga organisasi-organisasi tertentu adalah:

1. Wayang Orang, Wayang Kulit, Wayang Golek2. Seni Ibing/Ronggeng, Nyadran, sirkus.3. Orkes Melayu / Dangdut, Pongdut, Elektone / Orgen Tunggal, Karoke,

Kosidah Modern4. Campur Sari, Kuda Lumping, Hadroh, Terbangan / Janeng5. VCD / DVD, Layar Lebar.6. Pengajian / Ceramah7. Pasar Tiban, Pasar Murah, Pengobatan umum.8. Hajatan yang menggunakan pengeras suara.9. Dan Jenis hiburan lainnya

BAB IIIKETENTUAN

Pasal 3(1) Untuk Jenis Orkes Melayu / Dangdut, Pongdut, Elektone/Orgen/Band dan yang

sejenisnya hanya dapat diselenggarakan sampai jam 24.00 WIB.(2) Untuk Hajatan yang menggunakan Pengeras suara, Volume pengeras suara

setelah jam 24.00 WIB harus dikecilkan hingga 1/3.(3) Untuk jenis keramaian dan atau hiburan yang dapat merusak norma-norma dan

atau kepatutan yang hidup di masyarakat dilarang diselenggarakan di wilayah Desa Kedungjaran

(4) Untuk Pengajian Panitia harus memberitahukan Siapa Pembicara dan Tema, dan apabila melenceng dari tema maka Panitia berkewajiban mengarahkan.

(5) Kepala Desa atau orang yang ditunjuk untuk itu diberi kewenangan untuk melarang dan atau memberhentikan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

(6) Permohonan Ijin Keramaian harus melalui Ketua RT dan Ketua RW setempat.

BAB IVSURAT IJIN

Pasal 4Untuk surat ijin dibagi menjadi dua yaitu :

1. Surat Ijin yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian/POLSEK untuk jenis-jenis keramaian tertentu, yang menurut pertimbangan kepala Desa memerlukan ijin dari Polsek

2. Surat Ijin yang dikeluarkan Pemerintah Desa untuk jenis tertentu yang cukup dipertanggungjawabkan oleh Pemerintahan Desa, menurut pertimbangan Kepala Desa..

BAB VBESARNYA PUNGUTAN BIAYA

Pasal 5

(1) Setiap Penduduk/Warga Desa Kedungjaran dan/atau Panitia Penyelenggara / Organisasi tertentu yang menyelenggarakan keramaian yang dimaksud pasal 2 dikenakan biaya ijin keramaian sebagai berikut:a. Untuk penyelenggaraan keramaian :

1. Wayang Golek, Wayang kulit, Wayang Orang, Seni Ibing/Ronggeng, Dangdut / elektone / pongdut , Campur Sari, KosidahModern, Calung Kombinasi, Band dan sejenisnya dikenakan retribusi : Rp. 100.000

2. Kuda Lumping dan sejenisnya dikenakan retribusi : Rp. 70.0003. Hadroh,VCD/DVD yang memakai sound system berkekuatan besar ( sound

system sewaan) / Layar Lebar dikenakan retribusi : Rp. 50.0004. Untuk Sintren, Janeng, dikenakan retribusi Rp. 40,0005. Untuk VCD Sendiri dan atau tidak menggunakan sound berkekuatan besar

(bukan sound sewaan) Ceramah Umum atau Pengajian dikenakan retribusi :Rp. 25.000

6. Untuk /hajatan yang biasa disebut dengan lelekan :Rp. 25.000

b. Besaran pungutan diperuntukan :1. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 100.000 adalah sebagai berikut:

1. Biaya Administrasi Desa Rp. 45.0002. Biaya Leges Kecamatan Rp. 15.0003. Biaya Administrasi POLSEK Rp. 15.0004. Biaya Administrasi Koramil Rp. 10.0005. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.0006. Biaya Administrasi RW Rp. 5.0007. Biaya A dministrasi RT Rp. 5.000JUMLAH Rp. 100,000

2. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 70.000 adalah sebagai berikut:1. Biaya Administrasi Desa Rp 55,0002. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.0003. Biaya Administrasi RW Rp. 5.0004. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000 JUMLAH Rp. 70,000

3. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 50.000 adalah sebagai berikut:1. Biaya Administrasi Desa Rp 35,0002. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.0003. Biaya Administrasi RW Rp. 5.0004. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000

JUMLAH Rp. 50,000

4. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 30.000 adalah sebagai berikut:1. Biaya Administrasi Desa Rp 15,0002. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.0003. Biaya Administrasi RW Rp. 5.0004. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000 JUMLAH Rp. 30,000

5. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 25.000 adalah sebagaiberikut:

1. Biaya Administrasi Desa Rp 10,0002. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.0003. Biaya Administrasi RW Rp. 5.0004. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000 JUMLAH Rp. 25,000

(2) Untuk jenis keramaian yang tidak termasuk dalam pasal 5 ayat (1) dan memerlukan ijin dari pihak kepolisian (POLSEK) maka dikenakan retribusi sama seperti pada pasal 5 ayat (1) point 1

Pasal 6Bagi setiap warga/penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia/organisasipenyelenggaraan keramaian 2 jenis keramaian/hiburan maka dikenakan biayaadministrasi 2 (dua) jenis keramaian .

Pasal 7(1) Setiap warga masyarakat /Penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia atau

organisasi mengadakan keramaian/acara yang ada kaitanya dengan acarakeagamaan dan atau budaya/ adat istiadat warga desa Kedungjaran tidakdikenakan retribusi/pungutan.

(2) Setiap warga masyarakat/Penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia atauorganisasi mengadakan keramaian dalam rangka memeriahkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak dipungut retribusi.

(3) Kebiasaan warga masyarakat/penduduk Desa Kedungjaran Hajatan tidaktermasuk yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1)

Pasal 8Hasil pungutan biaya administrasi ijin keramaian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB VIPENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PUNGUTAN

Pasal 9(1) Pelaksana pungutan administrasi ijin keramaian dalam tupoksi pembantuan

adalah :a. Tupoksi pembantuan pungutan ijin keramaian sebagaimana pasal 4 point 1

adalah Polisi Desa.b. Tupoksi Pembantuan Pungutan pelaksana ijin keramaian pasal 4 point 2

berupa Surat Izin Keramaian adalah Sekretaris Desac. Pertanggungjawaban pelaksana pungutan administrasi kepada

Bendaharawan Desa setiap tanggal dan atau akhir bulan berjalan disahkan/mengetahui Sekdes dan Cap Kepala Desa.

d. Pemegang administrasi ijin keramaian adalah Polisi Desa dan guna efektifitasnya pelaksanaan pungutan dan tertibnya administrasi, maka Kaur Keuangan harus membuat buku kas pembantu yang khusus.

(2) Bagi setiap masyarakat dan atau penduduk desa Kedungjaran atau panitia/organisasi yang akan mem buat ijin keramaian harus melalui Ketua RT dan RW setempat

.BAB VI

PENUTUPPasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungjaran.

Ditetapkan di KedungjaranPada tanggal 1 Oktober 2014KEPALA DESA KEDUNGJARANSARIDJODiundangkan di KedungjaranPada tanggal 1 Oktober 2014Plt. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARANWASDARI