ISU & KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Konsep Otonomi DaerahKewajiban yang diberikan kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarkat

1. Sesuai aspirasi masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna & hasil guna penyelenggaraan pemerintah.

2. Sesuai dengan peraturan Per UU-an

Merupakan tuntunan Good Governance1. Demokratis- partisipatif2. Transparansi3. Cara penyelenggaraan otoritas politik,

ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan publik yang lebih baik dan bertanggung jawab

Kata KunciKewajibanDaerah otonom mengurus dan mengatur

daerahnya sendiriUrusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakatAspirasi Masyarakat setempatMeningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahanSesuai peraturan Per- UU- an (hukum)

Daerah OtonomKesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

1. Provinsi – dipimpin Gubernus – otonomi terbatas

2. Kabupaten/ Kota – dipimpin Bupati/ Walikota – otonomi luas

3. Desa – dipimpin Kepala Desa – otonomi “tradisi”

Kepala daerah otonom langsung dipilih oleh rakyat

Pokok Pelaksanaan OTDA di Indonesia

OTDA di Indonesia dewasa ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Artinya OTDA bukan merupakan penyerahan hak dari pemerintahan pusat kepada daerah

Nilai DasarTerdapat dua nilai dasar yang dikembangkan

berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di In donesia, yaitu :1. Nilai Unitaritas

Wujud dari pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain

didalamnya yang bersifat negara.2 Nilai dasar desentralisasi dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya

Kebijakan Otonomi DaerahUntuk merealisir nilai2 tersebut :1. Pemerintahan diwajibkan melaksanakan

politik desentralisasi (kebijakan OTDA) dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan

2. Penyelenggaraan asas desentralisasi di Indonesia terpusat pada daerah- daerah otonom.

3. Penyerahan/ pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke Pemda digunakan untuk mengatur dan mengurus kekuasaan dan kewenangan tersebut.

Dasar Pertimbangan Titik Berat OTDA pada Daerah Tingkat II

1. Perhitungan PolitisDati II dipandang kurang mempunyai

fanatisme kedaerahan sehingga gerakan separatis dan peluang berkembangnya fanatisme federalis relatif minim.2. Pertimbangan Administratif

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan masyarakat relatif dapat lebih efektif dan efisien prinsip administratif dati II adalah “ujung tanduk” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.