Upload
edygur-indra
View
26.479
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
2
Tuliskan nama Anda di sudut kanan atas dengan huruf capital.
3
Tuliskan angka yang menjadi preferensi Anda.
4
Tuliskan nama orang terdekat Anda.
Ground Rules
1. Mendengar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas.
2. Mulailah dengan memahami dan kemudian menjadi paham.
3. Hadir tepat waktu termasuk pada saat kembali ke kelas setelah istirahat.
4. Handphone dimatikan/dialihkan ke nada getar.
6
LATAR BELAKANG
1. Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya – Butir 3021 SA APIP
2. Tujuan pemahaman dan pengujian tsb utk menentukan:Saat pelaksanaan auditJangka waktu auditProsedur audit yang diperlukan
7
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami Sistem Pengendalian Manajemen(SPM) dan fungsinya dalam
pelaksanaan audit
8
TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Peserta diklat mampu:1. Menjelaskan kembali latar belakang dan
perkembangan SPM, pengertian dan konsep dasar SPM, jenis-jenis pengendalian dan keterbatasan SPM
2. Menjelaskan kembali tujuan perancangan, persyaratan, dan penanggung jawab SPM
3. Menjelaskan kembali sarana dan komponen SPM4. Melaksanakan prosedur dan metode penilaian SPM
sebagai media penilaian keandalan SPM
9
P
M
S
• Konsep Dasar
• Sarana dan Unsur
• Prosedur & Metode Pemahaman
POKOK BAHASAN
• Tujuan dan Persyaratan
10
METODOLOGI PEMBELAJARAN
Andragogy
Peserta Diklat
Curah pendapat diskusi latihan Studi
kasus
WI
ceramah
v v
11
KONSEP DASAR
04/12/2023
Planning
Organizing
Actuating
Controlling
FUNGSI MANAJEMEN
• Std/kriteria
• Hasil vs std
• Perbaikan• komunika
si
StaffingLeading
04/12/2023
• Pengawasan
versus
• Pengendalian
14
JENIS PENGAWASAN
Empat Jenis Pengawasan
1. Pengawasan Melekat (Waskat)
2. Pengawasan Fungsional (Wasnal)
3. Pengawasan Legislatif (Wasleg)
4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas)
(SANRI, 1996)
15
TELAAH &UJI SPM
LAPORANHASILAUDIT
AUDITLANJUTAN
Proses Temuan Pemeriksaan
SURVEIPENDA-HULUAN
TAO FAO AO
DALAM POLA PIKIR BUKAN POLA TINDAK
JIKA TIDAK TERUNGKAP TAO, TIDAK DIJUMPAI TEMUAN BERARTI ATAU TIDAK MENDUKUNG AO, AUDIT DIHENTIKAN
DAN SUSUN LAPORAN TANPA TEMUAN.
16
MENGAPA AUDITOR PELAJARI SPM
Evaluasi SPM Dalam Audit Operasional
Sasaran Audit Sementara (TAO)
Sasaran AuditPasti (FAO).
untuk memastikan
Menilai SPM
17
MANFAAT PEMAHAMAN SPM BAGI AUDITOR
a. Menghindari terjadinya risiko audit
b. Dasar menetapkan arah, luas, sifat dan lamanya audit
c. Mempercepat proses audit karena sudah terarah
Risk???
19
PENGERTIAN PENGENDALIAN
Arti SempitInternal check
• Lbh dr internal check• Rencana organisasi, • Metode dan upaya koordinasi
Proses yg dipengaruhi manusia
• Efektivitas & Efisiensi• Keandalan LapKeu• Ketaatan
AICPA (1949)Bennett (1930) COSO (1992)
Deteksi penyimpangan/
fraud
• Perlindungan aset• Keandalan data akuntansi• Efisiensi operasi• Ketaatan
20
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Pendekatan COSO
5 komponenpengendalian
Rangkaianterjalin
erat
Lingkungan Pengendalianmenjadi landasan komponen lainnya
Dalam Lingkungan Pengendalianmanajemen menaksir risiko untukpencapaian tujuan
Aktivitas pengendalian diimplementasikanmemastikan arahan manajemen diikuti
Informasi relevan dicatat, diinformasikanke seluruh bagian organisasi
Seluruh proses dipantau terus-menerus,diperbaiki bila perlu
21
KONSEP DASAR
Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus (A continuous built-in component of
operations)
Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia
Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang
mutlak
22
JENIS-JENIS PENGENDALIAN
1. Pengendalian pencegahan (Preventive controls)
2. Pengendalian deteksi (Detective controls)
3. Pengendalian koreksi (Corrective controls)
4. Pengendalian pengarahan/ langsung (Directive controls)
5. Pengendalian kompensatif (Compensating controls)
23
1. Pengendalian Pencegahan
Contoh :Kejujuran, personel yang kompeten,pemisahan fungsi,reviu pengawasan,pengendalian ganda
Pengendalian dirancang mencegah sesuatu tak diinginkan sebelum terjadi
Susah nich..!
24
2. Pengendalian Deteksi
Contoh :Rekonsiliasi bank,Pengecekan kinerjaCek fisik,Konfirmasi piutang
Pengendalian dimaksudkan mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Ada apa
nich..?
25
3. Pengendalian Koreksi
Pengendalian melalui koreksi terhadap masalah yang terdeteksi oleh pengendalian deteksi.
Contoh :Memperbaiki penyimpangan yang terjadi,Memberi sanksi kepada petugas yang melakukan penyimpangan
Waduuh..ada yang
keliru nich..!
26
4. Pengendalian Pengarahan
Contoh :Supervisi atasan atas bawahan,Pengawasan mandor pada pekerja.
• Pengendalian pada saat kegiatan sedang berlangsung, agar kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan atau ketentuan berlaku
Siap Pak..!
27
5. Pengendalian Pengganti
Contoh :Pengawasan langsung pimpinan organisasi kecil karena pemisahan fungsi tidak dapat dilakukan
• Pengendalian yang dimaksudkan memperkuat pengendalian karena tidak terlaksananya suatu aktivitas pengendalian
Terpaksa ikut nyemplung..!
Boss
28
1. Pertimbangan kurang matang
2. Pelaksana gagal menerjemahkan perintah
3. Pengabaian manajemen (beda dengan intervensi manajemen )
4. Kolusi
mengabaikan kebijakan/prosedur untukkepentingan organisasi
Keterbatasan pengendalian manajemen
29
1. Pertimbangan kurang matang
Keputusan/kebijakan yang diambil tidak didasarkan suatu pertimbangan rasional berdasarkan informasi yang ada
Keterbatasan pengendalian manajemen
30
• Sikap tidak peduli, membiarkan terjadinya penyimpangan, terlalu percaya.
2. Pengabaian manajemen
management override
Keterbatasan pengendalian manajemen
31
3. Gagal menerjemahkan perintah
• Kesengajaan, ketidakmampuan /teliti dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur
• Hasil yg dicapai tidak sesuai yg diharapkan
Keterbatasan pengendalian manajemen
32
4. Kolusi
collusion
• Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yg bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.
Keterbatasan pengendalian manajemen
PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI
INDONESIA1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
33
1. Pengorganisasian2. Personil3. Kebijakan4. Perencanaan
5. Prosedur6. Pencatatan7. Pelaporan8. Reviu intern
34
DASAR HUKUM SPIP
34
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 56 ayat (4) : hal yang sama utk Kepala SKPD
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
DEFINISI SPIP
35
PP 60/2008
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yangintegral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
36
REVIEW DAN LATIHAN SOAL
37
TUJUAN DAN PERSYARATAN
38
Tujuan PERANCANGAN SISTEMpengendalian manajemen
• Diperolehnya keandalan dan integritas informasi
• Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Melindungi aset organisasi• Pencapaian kegiatan yang efisien
dan efektif
39
Informasi yang dapat diandalkan
Didukung data sah, lengkap, tepat waktu
Diotorisasi pejabat berwenang
Dinilai dengan mata uang berlaku sesuai ketentuan
Dikelompokkan & dicatat pada pos yang sesuai
Diikhtisarkan & dicatat dengan penjelasan cukup dan mudah dipahami
40
Taat pada ketentuan
Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan, prosedur, rencana, dan peraturan yang berlaku akan merugikan organisasi
41
Pengamanan aset/harta
Pengamanan aset dilakukan dengan:
penyediaan petugas pengamanan
penggunaan password akses komputer
pembatasan individu penggunaan asset
42
Ekonomis & Efisien
Ekonomis
PerolehanAset
Beli dengan hargamenguntungkan
Tepat waktu
Tepat mutu
Tepat jumlah
Tepat harga
Taat azas
Efisien
PemanfaatanAset
Sumber dayaterbatas
Hasil kualitas tinggi/pelayanan prima
43
EFEKTIF
Berhasilguna
Efektif
Berdayaguna
Capai sasaransesuai rencana
Bangun jembatanselesai tepatwaktu & mutu
Contoh:
Hasil bermanfaatsesuai kebutuhan
Jembatan selesai dibangun, bermanfaatmelancarkan mobilitas dan perekonomian
Contoh:
44
Penanggungjawab SPM
Tujuan tidak tercapai
Risiko kecuranganRisiko SPM tdk berjalan
Manajemen
PengendalianManajemen
Meminimalkan risiko manajenen
45
Pengorbanan waktuDokumentasi
menambah biayaOtorisasi menyita
waktu manajemenKonflik dgn sasaran
operasional
BIAYA Meningkatkan akuntabilitas Efektif dlm melindungi aset Pengendalian sumber daya Lebih taat pd kebjkn &
prosdrMenghindari fokus berlebihan pd efisiensi dgn ukuran efektivitas
MANFAAT
BIAYA DAN MANFAAT SPM
46
SYARAT-SYARAT SPM
SPM
Efektivitasandal
Syarat
terpenuhi
Tujuan tercapai
47
SYARAT-SYARAT SPM
a. Keyakinan memadaib. Dukungan perilakuc. Integritas dan kompetensid. Tujuan pengendaliane. Pengendalian monitoring
Standar Umum
48
SYARAT-SYARAT SPM
a. Pendokumentasianb. Pencatatan benar & tepat waktuc. Otorisasi & pelaksanaan transaksi oleh personil yang tepatd. Pemisahan tugas, atas otorisasi, pemrosesan, pencatatan, & reviue. Supervisi berkesinambungan oleh personil kompeten f. Pembatasan akses pada sumber- daya/catatan dan akuntabilitasnya
Standar Rinci
49
1. Kompetensi karyawan sesuai tanggung jawab
2. Pemisahan tanggungjawab & fungsi
3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan
pengawasan atas aktiva, utang, penerimaan dan
pengeluaran
4. Pengendalian penggunaan aktiva, dokumen, dan
formulir penting
5. Pembandingan catatan aktiva & utang dengan
fisiknya
Pemenuhan unsur perancangan SPM
50
SYARAT-SYARAT PERANCANGAN SPM MENURUT INTOSAI
a. Terintegrasi – bukan ditambahkan pada kegiatanb. Harus ada dukungan dan peran serta manusiac. Dirancang untuk mencapai tujuan organisasid. Dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risikoe. Memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya
52
SARANA DAN UNSUR
PENGENDALIAN MANAJEMEN
53
Sarana dan komponen SPM
Media yang dipakai dalam menilai efektivitas suatu
SPM
8 Unsur 5 unsur (COSO)
54
SPM 8 UNSUR vs SPIP
PngorgnisasianKebijakanProsedurPersonaliaPerencanaan
PencatatanPelaporanReviu Intern
Cakupan :• 8 UNSUR hanya hard control• SPIP mencakup hard control dan soft control• SPIP lebih fokus pada diri manusia
55
56
PENGORGANISASIAN
Organisasi
Bentuk persekutuan dua orang atau lebih bekerja bersama-sama, secara formal saling terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan
57
Pengorganisasian
Proses pembentukan organisasi (departementalisasi): menyusun struktur organisasi memerinci kegiatan mengelompokkan kegiatan sejenis membagi tugas di antara anggota org. menggariskan hubungan atasan bawahandengan tujuan mencapai sasaran atau target.
58
FAKTOR PENTING DALAM PENGORGANISASIAN
1 PROSES PEMBENTUKANNYA MENGACU PADA
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
2 PERSYARATAN KOMPETENSI SDM
3 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS TUGAS DAN
KINERJA
5 PENDEFINISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWAB SEIMBANG DENGAN TUGAS DAN
FUNGSINYA
6 PENDELEGASIAN WEWENANG DIIKUTI DENGAN
TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI
59
DepartementalisasiOrganisasi Audit - BPKP
60
DepartementalisasiOrganisasi Audit - BPKP
61
Departementalisasi Organisasi Audit –
State of Ohio Office of The Auditor
62
63
Pengertian Kebijakan
PengelolaanOrganisasi
TujuanOrganisasi
Alternatiftindakan
Kebijakan
Pilihantindakan
64
1. Jelas dan dibuat secara tertulis2. Efektif dikomunikasikan kepada
seluruh personil3. Tidak bertentangan dengan aturan
yang lebih tinggi4. Ditinjau secara berkala5. Selaras dengan tujuan organisasi 6. Meningkatkan disiplin kerja
FAKTOR YG HARUS DIPERHATIKAN DLM KEBIJAKAN
65
PERENCANAAN
66
PERENCANAAN
PENGERTIAN
SUATU PROSES PENETAPAN :• TUJUAN• CARA PELAKSANAAN• KEBUTUHAN TENAGA DAN
DANA• WAKTU PELAKSANAAN• PERSYARATAN DAN ATURAN YG
HRS DITAATI
67
SYARAT PERENCANAAN YANG BAIK
1. SETIAP KEGIATAN HRS DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU
2. PILIHAN ALTERNATIF YG SESUAI DENGAN ATURAN DAN PALING MENGUNTUNGKAN
3. SEREALISTIS MUNGKIN MEMPERHATIKAN KONDISI YG ADA
4. MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN DAN BAWAHAN5. DIKOMUNIKASIKAN SECARA EFEKTIF
68
PROSEDUR
69
PENGERTIAN
Prosedur menjelaskan langkah-langkah nyata harus dilakukan memenuhi kebijakan
Prosedur, alat manajemen untuk menjamin terlaksananya aktivitas sesuai dengan kebijakan pimpinan
Pedoman atau arah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen
70
SYARAT-SYARAT PROSEDUR YANG BAIK
1. Prosedur hrs selaras dengan kebijakan 2. Prosedur dibuat tertulis dan sistematis3. Mempertimbangkan peraturan perundangan
yang terkait4. Memperhatikan unsur pengecekan internal
(cross check)5. Tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu
sama lain6. Sederhana dan mudah dipahami7. Ditinjau secara berkala
71
PENCATATAN
72
PENCATATAN
Pengertian
Salah satu sarana pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mendokumentasikan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu organisasi.
73
Pencatatan diperlukan karena ingatan manusia terbatas
74
SYARAT PENCATATAN YANG BAIK
1. TELITI, AKURAT DAN TEPAT WAKTU
2. MENJAMIN PENGENDALIAN YG CUKUP ATAS HARTA DAN KEWAJIBAN
3. PENCATATAN DIPISAHKAN DARI FUNGSI PENGUASAAN DAN PENYIMPANAN
4. PENGECEKAN INTERNAL ANTAR CATATAN
5. DIREVIU SECARA BERKALA
75
PELAPORAN
76
PELAPORAN
Pengertian :1. suatu bentuk penyampaian informasi tertulis
dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi (bawahan kepada atasan).
2. Sarana pertanggunjawaban pelaksanaan kegiatan :• What, apa yang telah terjadi• Where, dimana kejadiannya• When, kapan peristiwa terjadi• Why, mengapa hal itu terjadi (bila ada
deviasi)• Who, siapa bertanggungjawab atas
kejadian• How, bagaimana hal tersebut terjadi
77
Prinsip Penyusunan Laporan
Informasi penting
Bertindak Penerima Laporan
Meyakinkan
Tergerak
78
SYARAT PELAPORAN YANG BAIK
1. MEMBERIKAN INFORMASI TERKINI
2. MENGANDUNG KEBENARAN, OBYEKTIF DAN DAPAT
DIBUKTIKAN3. TEPAT WAKTU4. ADA KEHARUSAN MEMBUAT
LAPORAN SCR TERTULIS5. DIDUKUNG BUKTI YG MEMADAI
79
PERSONALIA
80
PERSONIL
PENGERTIAN
1. Personil merupakan sub sistem dalam suatu organisasi yang diciptakan agar pegawai dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Usaha untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja, serta disiplin pegawai.
81
PENGELOLAAN PERSONIL YANG BAIK
1. Penempatan pegawai berdasarkan prinsip the right man on the right place
2. Diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan (formasi)
3. Ada supervisi yang memadai
4. Reward and Punishment
5. Ada program pembinaan secara berkesinambungan (Diklat untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengembangan karir pegawai)
6. Ada kebijakan rotasi dan mutasi
82
REVIU INTERN
83
REVIU INTERN
PENGERTIAN
Reviu Intern merupakan kegiatan untuk meyakini bahwa semua sarana pengendalian yang lain telah berfungsi sebagaimana mestinya.
84
REVIU INTERN
Supervisi merupakan pengawasan atasan langsung yang dari hasilnya dapat melakukan tindakan langsung terhadap bawahannya.
Reviu intern bisa berbentuk audit intern atau inspeksi oleh staf yang independen dari kegiatan/operasi yang direviu.
Reviu intern tidak dapat melakukan tindakan langsung dari hasil reviunya, tetapi bertanggungjawab memberi saran/rekomendasi.
85
SYARAT REVIU INTERN YANG BAIK
1. KEDUDUKAN ORGANISASI YG TEPAT2. LINGKUP TUGAS JELAS3. PERSONIL YANG KOMPETEN4. TUJUAN PEKERJAAN UTK PERBAIKAN5. ADA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT6. PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN
DAN KETRAMPILAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
86
Kasus 1 & 2 (hal 74-75)- Diskusi Kelompok
- Pembahasan
87
5 UNSURSPIP
SPIP (PP 60 2008)
HUBUNGAN ANTAR UNSUR SPIP
90
Lingkungan pengendalian
Manager
Kondisi yang diciptakan dalam instansi pemerintah dengan membangun “atmosfir” yg kondusif guna mendorong terimplemetasinya SPIP
Kesadaran semua personil akan pentingnya
pengendalian
91
Europe vs Italy
Prasyarat Lingkungkan Pengendalian
Dalam Instansi Pemerintah terdapat pegawai yang:
1. Kompeten2. memahami tanggung jawab3. memahami batasan kewenangan4. Memiliki pengetahuan yang memadai5. Memiliki kesadaran dan komitmen melakukan apa yang benar6. Berkomitmen mematuhi kebijakan dan prosedur, termasuk
standar etika dan perilaku
94
Lingkungan Pengendalian
Sub Unsur
1. Integritas & Nilai Etika
2. Komitmen Kompetensi
3. Kepemimpinan yg kondusif
5. Struktur Organisasi
6. Kebijakan SDM & Aplikasinya
7. Peran APIP
8. Hub Kerja dgn IP Lain
4. Wewenang & tanggung jwb
95
Integritas dan Nilai EtikaIntegritas dan Nilai Etika
• Etika memuat nilai moral yg diyakini benar• Integritas: kepribadian yg jujur, berani,
bijaksana, dan bertanggung jawab
Implementasi penegakan integritas dan nilai etika:1. Ada aturan perilaku 2. Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku3. Tindakan disiplin utk merespon deviasi/pelanggaran4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya
intervensi/pengabaian manajemen5. Menghapus kebijakan atau penugasan yg memberi
ruang untuk perilaku yg tak etis
96
Seberapa Etis???
97
Komitmen thd KompetensiKomitmen thd Kompetensi
Mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi utk tugas tertentu
Implementasi:1. Identifikasi dan definisi tugas dalam suatu pekerjaan dan
jabatan — uraian tugas 2. Penyusunan standar kompetensi3. program pelatihan utk kompetensi pekerjaan4. Pemilihan pimpinan yg memiliki kemampuan manajerial
dan pengalaman teknis
Tingkat kompetensi diterjemahkan dlm pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan
98
Kepemimpinan yang KondusifKepemimpinan yang Kondusif
Kemauan dan kepiawaian pemimpin yg mampu menciptakan iklim kondusif yg dapat memotivasi
staf agar mau bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Implementasi:1. Mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja3. Sikap positif pimpinan mendukung fungsi tertentu4. Melindungi aset dan informasi dari akses yg tak sah5. Interaksi intensif antara pimpinan puncak dgn manajemen
di bawahnya6. Respon positif atas pelaporan keu, anggaran, prog & Keg
Perlu gaya kepemimpinan
yang cocok dgn kondisi IP
99
Struktur OrganisasiStruktur Organisasi
Empat sasaran pembentukan struktur organisasi:1. Mengakomodir seluruh pekerjaan2. Membagi beban pekerjaan secara seimbang3. Koordinasi yang terpadu dan harmonis4. Adanya pemisahan fungsi yang jelas
Implementasi:1. Penyesuaian struktur dgn ukuran dan sifat IP2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab3. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern4. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan
strategis5. Penetapan jumlah posisi pimpinan
100
Wewenang dan Tanggug jawabWewenang dan Tanggug jawab
Implementasi:1.Pemberian wewenang sesuai dengan
tingkat tanggung jawab pegawai2.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb
diberikan terkait dgn pihak lain dlm IP3.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb
diberikan terkait dgn penerapan SPIP
Mempertimbgkan kapasitas pegawai:- Pengetahuan & Keahlian-Pemahaman yg tepat atas tujuan IP dan tindakannya terkait tujuan IP
101
Penyusunan dan penerapan kebijakan SDMPenyusunan dan penerapan kebijakan SDM
Harus diciptakan kebijakan dan prosedur rekruitmen, pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi
yang sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etika
Implementasi:1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM,
sejak rekrutmen sampai pemberhentian2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam
rekrutmen3. Supervisi yang memadai thd pegawai secara periodik
Peran APIP yang Efektif
Peran APIP
Keyakinanmemadai
Peringatan dini
Efektivitas MR
Tata kelola yang baik
102
Hub Kerjasama dgn IP Lain
• proses pemilahan tugas dan kewenangan masing-masing instansi
Koordinasi
• mengidentifikasi keterkaitan tugas yang memiliki keterkaitan satu sama lain
Koordinasi • menetapkan keterkaitan tersebut sebagai butir-butir yang akan dikoordinasikan
Koordinasi
Saling uji
Saling uji
103
104
MEKANISME :
Identifikasi
Analisis
Respon/Kelola
Risiko TujuanOrganisasi
Penilaian Risiko
Ketidakpastian ttg kejadian dan atau dampaknnya yg memengaruhi
pencapaian tujuan
105
Tahap Penilaian Risiko
1.Pahami Tujuan yang ingin dicapai (tingkat Instansi dan Kegiatan)
2. Identifikasi Risiko Terkait3.Analisis Risiko – signifikansi dampak
dan kemungkinan terjadinya
Modul Hal 61
106
Tindakan yg diperlukan untuk mengatasi risiko; penetapan dan
pelaksanaan kebijakan dan prosedur utk memastikan bahwa
tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif
Aktivitas Pengendalian
Karakteristik:1. Diutamakan pd kegiatan pokok2. Dikaitkan dengan penilaian risiko3. Sesuai sifat khusus instansi4. Ditetapkan secara tertulis5. Dilaksanakan sesuai dgn yg tertulis6. Dievaluasi secara teratur
107
Sifat Kegiatan Pengendalian
Preventif Detektif
Probabilitas
Dampak
mitigation
prevention
Pengendalian Preventif dan Detektif-Risiko
Psl 18 (3)
a.Reviu atas Kinerja
b.Pembinaan SDM
c.Pengendalian Sistem Informasi
d.Pengendalian Fisik atas Aset
e. Penetapan dan Reviu
Kinerja
f. Pemisahan Fungsi g.Otorisasi h.Pencatatan
i.Pembatasan Akses j.Akuntabilitas k.Dokumentasi
Sub unsur kegiatan pengendalian
INFORMASI & KOMUNIKASI
110
Pimpinan
Pihak yg berkepentingan
Sistem Informasi
Feedback
Internal
Eksternal
1. Informasi Keuangan
2. Informasi Non Keuangan
Sumber
SI mendukung keputusan strategis & terintegrasi dgn kegiatan operasi
Pengguna
K U A L I T A S I N F O R M A S I
111
Kualitas Informasi
Sesuai kebutuhan
Tepat Waktu
Mutakhir
Akurat
Dapat Diakses
EFEKTIF
JENIS KOMUNIKASI
113
1. Komunikasi Internal
2. Komunikasi Eksternal
Pimpinan Instansi menyediakan & memafaatkan berbagai bentuk & sarana komunikasi
Pimpinan Instansi mengelola, mengembangkan & memperbaharui SI secara terus menerus
114
5. Pemantauan(Monitoring)
Proses mengevaluasi kualitas dan efektivitas
SPM
Pemantauan Berkelanjutan
Tindak Lanjut
Evaluasi Terpisah
FOKUS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
BERGANTUNG PADA KEDUDUKAN DAN TGJWB :
Staf Pelaksanaan tugasnya
Supervisor Tugas, fungsi dan pelaksanan staff dibawahnya
Manajemen Menengah PI dalam unit yang dipimpinnya
Pimpinan Pencapaian tujuan organisasi
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjadi keadaan kritis.
2. Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan apakah pengendalian intern berfungsi dengan baik.
3. Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan dengan data intern yang dimiliki oleh organisasi.
4. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adanya supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern.
5. Adanya pembandingan data yang dicatat dengan fisiknya secara periodik
6. Respon yang segera terhadap rekomendasi auditor ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkuat pengendalian intern
7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerintah dengan staf dan pelaksanaan pelatihan digunakan untuk memperoleh umpanbalik agar diketahui apakah pengendalian intern telah berjalan efektif.
8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku.
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
EVALUASI TERPISAH
• Evaluasi pengendalian secara periodik dan tidak menyatu dengan kegiatan sehari-hari organisasi
• Semakin efektif pemantauan berkelanjutan, semakin rendah dilakukannya evaluasi terpisah
• Frekuensinya disesuaikan dengan risiko
EVALUASI TERPISAH
1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yang terpisah terhadap pengendalian internal IP sudah memadai
2. Metode evaluasi pengendalian intern IP harus logis dan memadai
3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan yang memadai dan independen
4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diatasi
TINDAK LANJUT
1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera
2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan-temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya yang bertujuan memperkuat pengendalian intern.
3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.
121
REVIEW DAN LATIHAN SOAL
122
PEMAHAMAN dan PENILAIAN
SPM
123
Tahapan PENILAIAN spm –dalam penugasan audit
SURVEI PENDAHULUAN
REVIU SPM
IC baik?
AUDIT LANJUTAN(substantive test)
TEST OFCONTROL
Tdk
Ya
• On site tour• Study of document• Writen description of the auditiee• Analytical procedures
• Melakukan test of control• Menaksir risiko pengendalian• Membuat PKALanjutan
• Menggambarkan SPM :• ICQ• Flowcharts• Narrative
• Menganalisis SPM :• Walk through test• Limited testing of the system
125
PROSEDUR PENILAIAN SPM
Dalam Audit Operasional
Sasaran Audit Sementara (TAO)
Sasaran AuditPasti (FAO).
untuk memastikan
Pahami SPM - 8 Unsur (dahulu)- 5 Unsur (terkini)
Hal yg Diperhatikan:1. Rancangan2. Implementasi
126
PROSEDUR PEMAHAMAN SPM
1. Membaca kebijakan dan pedoman/sistem
2. Modifikasi dan evaluasi pengalaman auditor yang lalu – (dlm repeat audit krn SPM tak berubah signifikan)
3. Tanya jawab dgn pejabat dan staf 4. Memeriksa dokumen dan catatan5. Observasi
Rancangan
Implementasi
127
METODE PEMAHAMAN SPM
Pemahaman SPM dengan cara:
1. Uraian tertulis/narasi – contoh hal 78-80
2. Bagan arus (penyajian prosedur pengendalian menggunakan simbol-simbol) – contoh hal 82-83
3. Daftar Pertanyaan/kuesioner pengendalian intern – diisi sendiri oleh auditor
Sering disebut juga sebagaiPendokumentasian prosedurPemahaman/pengujian SPM
128
METODE PEMAHAMAN SPM
Contoh Sederhana Kuesioner pengendalian intern
• 8 Unsur Sisdalmen (hal 85-87)• 5 Komponen COSO (hal 88 – 90)
129
Control Self Assessment (CSA)
Identifikasi efektivitas pengendalian yang dilakukan sendiri oleh manajemen yang
melibatkan auditor internal sebagai fasilitator.
Hasilnya dilaporkan kepada manajemen puncak oleh internal auditor
Dikembangkan oleh Gulf Canada Resources Ltd - 1987
130
Bentuk CSA – facilitated meeting by internal auditor
Mengungkap 4 fakta penting :
Jika fasilitator tidak punya agenda tersembunyi, orang akan cenderung jujur
Jika menemukan sendiri masalahnya, akan menjadi lebih terlibat dibanding ditemukan oleh auditor
Jika fasilitator tidak memaknai “control” secara sempit, peserta lebih mampu menganalisis faktor signifikan untuk mencapai tujuan
Masalah pengendalian lebih dikaitkan dengan budaya, komunikasi, etika, dan kepemimpinan
Control Self Assessment (CSA)
131
• Facilitated meeting
• Untuk mengases risk dan control
atas sasaran tertentu
• Berlangsung sekitar 2 – 4 jam
132
1. Kasus No 3Hal 95 – 98
2. Kasus Audit Kinerja Pendidikan
134
Coffee
http://pusdiklatwas.bpkp.go.idhttp://lms.bpkp.go.id
Akses ke e-Learning Pusdiklatwas BPKP:
TERIMA KASIH