Embed Size (px)
DESCRIPTION
tujuh penyu yang ada di dunia, 6 jenis diantaranya berada di perairan Indonesia, namun demikian populasi dari penyu ini semakin menurun karena faktor; penangkapan langsung, akibat by catch atau penangkapan ikan sampingan, dan akibat menurunnya kualitas lingkungan habitat dan ekosistem penyu.
Citation preview
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KONSERVASI JENIS IKAN
(Khususnya Penyu)
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKANDITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Oleh:
Didi SadiliKasubdit Konservasi Jenis IkanDisampaikan pada:Rapat Persiapan Fasilitasi Tindak Lanjut Pengelolaan Penyu dan Habitatnya.Di Direktotat Jenderal Bina Pembangunan DaerahJakarta, 04 Maret 2014
1.1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2.2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan EkosistemnyaHayati dan Ekosistemnya
a.a. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liardan Satwa Liar
3.3. UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang PerikananUU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
a. a. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya IkanPP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
4. 4. UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecildan Pulau – Pulau Kecil
Pasal 18(1). Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut;(2). Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;(3). Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a.Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.b.Pengaturan administratifc.Pengaturan tata ruangd.Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.e.Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, danf.Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.(4). Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.(5). Apabila wilayah laut antar 2 provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.(6). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.(7). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
UU No.32/2004 ttg Pemerintahan Daerah”
PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
TIPE-TIPE KAWASAN KONSERVASI TIPE-TIPE KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PERAIRAN
UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004BESERTA TURUNANNYA
UNDANG-UNDANG 27 TAHUN 2007 BESERTA TURUNANNYA
1. TAMAN NASIONAL PERAIRAN2. TAMAN WISATA PERAIRAN3. SUAKA ALAM PERAIRAN4. SUAKA PERIKANAN
1. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL , terdiri dari:- Suaka Pesisir; Suaka Pulau Kecil; Taman Pesisir; dan Taman Pulau Kecil
2. KAWASAN KONSERVASI MARITIM, terdiri dari:- Daerah Perlindungan Adat Maritim; dan
Daerah Perlindungan Budaya Maritim.
3. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN4. SEMPADAN PANTAI*) KKP dan SEMPADAN PANTAI diatur dengan PERMEN tersendiri.
TIPE EKOSISTEM PENTING YANG DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI:
laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove (bakau), estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, dan, ekosistem perairan buatan.
F i s c e sC r u s t a c
e a
M o l u s c a
Coelenterata
Echinodermata Amphibia Mammalia Algae
IKAN
Reptilia
“IKAN” berdasarkan UU No.31/2004 jo UU No.45/2009
KONSERVASI EKOSISTEM
KONSERVASI
GENETIK
KONSERVASIJENIS
PP 60/2007
Pasal 1 ayat (1)Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem,
jenis, dan genitik untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan dan kesinambungannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai
dan keanekaragaman sumber daya ikan.
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
1. Melindungi jenis ikan terancam punah
2. Mempertahankan keanekaragaman jenis ikan
3. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem
4. Memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan
TUJUAN KONSERVASI JENIS IKAN
Usulan Inisiatif
Verifikasi Usulan
Analisis Kebijakan
Rekomendasi
Ilmiah
Penetapan Status
a. Surat ditujukan ke MenKP
b. Dilengkapi dengan dokumen KAJIAN AWAL dan PETA PENYEBARAN
a. Studi Literatur;b. Survey;c. Konsultasi publik;d. Koordinasi dg
instansi terkait;
a. Kondisi habitat dan populasi di alam;
b. Tingkat dan cara pemanfaatan;
c. Kepedulian dan kesadaran masyarakat;
d. Keterkaitan program lintas sektoral
a. Surat permintaan Rekom Ilmiah dari MenKP (MA) ke Kepala LIPI (SA)
b. Surat Rekom Ilmiah dari Kepala LIPI (SA) ke MenKP (MA)
a. Penetapan Status Perlindungan oleh MenKP
b. Mempertimbangkan Rekomendasi Ilmiah dan Hasil Analisis Kebijakan
LAYAKTIDAK LAYAK
2.1 TERBATAS WAKTU
2.2 TERBATAS TEMPAT
2.3 TERBATAS UKURAN
PERLINDUNGAN TERBATAS
2.
PERLINDUNGAN PENUH
1.
PARADIGMA BARU STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN
Kepmen KP No. 59/2011 tentangPenetapan Status Perlndungan TerbatasIkan Terubuk (Tenualusa macrura)
Kepmen KP No. 18/2013 tentangPenetapan Status Perlndungan PenuhIkan Hiu Paus (Rhyncodon typus)
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepmen KP No. 37/2013tentangPenetapan Status Perlndungan TerbatasIkan Napoleon (Cheilinus undulatus)
Kepmen KP No. 4/2014 tentangPenetapan Status Perlndungan PenuhIkan Pari Manta
Bambu Laut (Isis hippuris)
DALAM PROSESDALAM PROSES
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN OLEHMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
6 dari 7 Penyu Dunia ada di Indonesia....
Caretta caretta / P. Tempayan
Chelonia mydas / P. Hijau Dermochelys coriacea/ P. Belimbing
Eretmochelys imbricata / P. Sisik
Lepidochelys olivacea / P. Lekang
Natator depressa / P. Pipih
Lepidochelys kempii / P. Lekang Kempii
Tidak ditemukandi Indonesia
• Semua jenis penyu telah dilindungi berdasarkan PP 7/99;
• Daftar Appendik I CITES;
• Daftar Merah IUCN
STATUS KONSERVASI PENYU
By-catch dlm penangkapan ikan (pukat
udang, longline dan gillnet;
Pengambilan dan perdagangan telur
penyu illegal;
Sebagian habitat peneluran (nesting area)
belum menjadi kawasan dilindungi
Keinginan masyarakat untuk
memanfaatkan potensi ekonomi penyu
Permasalahan Pengelolaan Penyu di Indonesia
Keputusan Presiden No. 85/1982, kewajiban menggunakan TED / Turtle Excluder Device, pada pengoperasian Pukat Udang
Program Pengurangan by-cath
a.
Introduksi penggunaan “CIRCLE HOOK” pada pengorasian “tuna longline”
Program Pengurangan by-catch
b.
Pengurangan pemanfaatan telur penyu illegal
• penyadaran masyarakat
• forum koordinasi pengawasan di daerah termasuk penegakan hukum
• Pusat informasi (penyadaran masyarakat)
• Pelestarian
• Perencanaan
Bersama dengan daerah melakukan perlindungan daerah peneluran penyu sebagai “KAWASAN KONSERVASI”
Program Perlindungan daerah peneluran (nesting area)
Sebaran Habitat dan Lokasi PeneluranSebaran Habitat dan Lokasi Peneluran
Pengamatan penyu
bertelur,....
Pelepasan tukik,....
Diving , ...
Pengembangan pola pemanfaatan Berbasis Konservasi melalui pengembangan WISATA BAHARI
1.1. PPKK dan KJ sebagai alat pengelolaan perikananPPKK dan KJ sebagai alat pengelolaan perikanan
2.2. PPKK dan KJ dapat berkontribusi dalam pengelolaan PPKK dan KJ dapat berkontribusi dalam pengelolaan perikanan berkelanjutanperikanan berkelanjutan
3.3. PPKK dan KJ dapat berkontribusi positif dalam PPKK dan KJ dapat berkontribusi positif dalam peningkatan kegiatan wisata baharipeningkatan kegiatan wisata bahari
4.4. Nilai penting PPKK dan KJ bagi perekonomian Nilai penting PPKK dan KJ bagi perekonomian masyarakat sekitarnyamasyarakat sekitarnya
5.5. Fungsi KK dan KJ sebagai perlindungan ekosistem Fungsi KK dan KJ sebagai perlindungan ekosistem
6.6. Fungsi KK dan KJ untuk pendidikan dan penelitianFungsi KK dan KJ untuk pendidikan dan penelitian
TARGET KONSERVASI PENYU S.D 2020
TWP P. Pieh, SumbarTWP P. Pieh, Sumbar TWP Gili Terawangan, NTBTWP Gili Terawangan, NTB TWP Kapoposang, SulselTWP Kapoposang, Sulsel TWP Anambas, KepriTWP Anambas, Kepri Raja Ampat, Papua BaratRaja Ampat, Papua Barat TWP Pengumbahan, SukabumiTWP Pengumbahan, Sukabumi
KKPD Berau, KaltimKKPD Berau, Kaltim KKPD Pesisir Selatan, SumbarKKPD Pesisir Selatan, Sumbar KKPD Kota Baru, KalselKKPD Kota Baru, Kalsel KKPD Nusa Penida, BaliKKPD Nusa Penida, Bali KKPD Kaimana, Papua BaratKKPD Kaimana, Papua Barat KKPD Lampung Barat, LampungKKPD Lampung Barat, Lampung
LOKASI KAWASAN KONSERVASI PENYU
Sumber : Web SIG KKJI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDITJEN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU – PULAU KECILDIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
GMB III Lt. 10 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta PusatTelp/Fax 021 – 3522045 Laman www.kkji.kp3k.kkp.go.id
Email : [email protected] Twitter : @DitKKJI
CATATAN PERTEMUAN KOORDINASI PENYUCATATAN PERTEMUAN KOORDINASI PENYUJakarta, 1 Feb 2011Jakarta, 1 Feb 2011
1.1. Perlu segera memformulasikan langkah-langkah:Perlu segera memformulasikan langkah-langkah: Identifikasi untuk pendetailan informasi real di lapangan;Identifikasi untuk pendetailan informasi real di lapangan; Rencana aksi : sosialisasi, kampanye. Terkait dengan anggaran untuk kegiatan Rencana aksi : sosialisasi, kampanye. Terkait dengan anggaran untuk kegiatan
sosialisasi tersebut sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;sosialisasi tersebut sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga terkait; Surat edaran dari kemendagri ke Pejabat daerah;Surat edaran dari kemendagri ke Pejabat daerah; Inventarisasi program-program terkait penyu di masing-masing lembaga/LSM, Inventarisasi program-program terkait penyu di masing-masing lembaga/LSM,
untuk menentukan langkah bersama antara pemerintahan dan LSM;untuk menentukan langkah bersama antara pemerintahan dan LSM;
3.3. Usulan dari WWF, untuk pertemuan selanjutnya sebaiknya bisa di host oleh Usulan dari WWF, untuk pertemuan selanjutnya sebaiknya bisa di host oleh Kemendagri. Pada pertemuan tersebut sebaiknya mengundang Bupati Sukabumi Kemendagri. Pada pertemuan tersebut sebaiknya mengundang Bupati Sukabumi sebagai sebagai lesson learnedlesson learned keberhasilannya dalam menangani perdagangan telur keberhasilannya dalam menangani perdagangan telur penyu di Sukabumipenyu di Sukabumi
4. 4. Pihak Kemenhut, mohon kerjasamanya dari setiap LSM (Pro-Pihak Kemenhut, mohon kerjasamanya dari setiap LSM (Pro-FFauna, WWF, TNC, auna, WWF, TNC, etc) untuk melakukan koordinasi dengan UPT PHKA/BKSDA di daerah, etc) untuk melakukan koordinasi dengan UPT PHKA/BKSDA di daerah, dikarenakan sudah ada perintah langsung dari pusat kepada UPT tersebut untuk dikarenakan sudah ada perintah langsung dari pusat kepada UPT tersebut untuk melakukan penertiban perdagangan telur penyu di lapangan/kawasan.melakukan penertiban perdagangan telur penyu di lapangan/kawasan.
5. 5. Kampanye bersama antara pemerintah dan LSM di televisi terkait dengan Kampanye bersama antara pemerintah dan LSM di televisi terkait dengan perdagangan telur penyu ini.perdagangan telur penyu ini.
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI No. 523.3/5228/SJ/2011 Tentang Pengelolaan Penyu dan No. 523.3/5228/SJ/2011 Tentang Pengelolaan Penyu dan
HabitatnyaHabitatnya
