Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional

dadang-solihin.blogspot.com 2

3dadang-solihin.blogspot.com

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

Materi• Reformasi Perencanaan• Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN)• Rencana Pembangunan Jangka Menengah• Rencana Strategis K/L• Rencana Kerja Pemerintah• RKP 2013• Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah• Rencana Strategis SKPD• Pembiayaan Pembangunan: Reformasi

Penganggaran



Apa itu SPPN

SPPN adalah Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.


Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)


Status Hukum Dokumen Perencanaan

d s t…

d s t…


Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.


1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional




RPJMN 2010 - 2014


Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DANBERKEADILAN.

Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANGPEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAHDAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Buku I

Buku II

Buku III

Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III


Visi-MisiSBY-Boediono

RPJMN 2010-1014

11 Prioritas Nasional+ 3 Prioritas Nasional Lainnya

Prioritas Bidang:Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik,

Hankam, Hukum & Aparatur, Wilayah & Tata Ruang, SDA &

LH

Prioritas Regional:Sumatera, Jawa-Bali,

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua

Buku I

Buku II

Buku III

V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

M I S I1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

RPJMN 2010-2014


Prioritas Nasional


Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 PendidikanPrioritas 3 KesehatanPrioritas 4 Penanggulangan KemiskinanPrioritas 5 Ketahanan PanganPrioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan BisnisPrioritas 8 Energi Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan

Penanggulangan BencanaPrioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal,

Terdepan, dan PascakonflikPrioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan

Inovasi Teknologi

Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Fisik

Perbaikan Infrastruktur Lunak

Penguatan Infrastruktur Sosial

Pembangunan Kreativitas

Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014

RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Terdiri dari 1 buku:• Bagian I Permasalahan dan agenda

pembangunan nasional• Bagian II, III, IV Agenda pembangunan

nasional (bab-bab berdasarkan permasalahan dan prioritas pembangunan yang ditentukan)

• Bagian V Kerangka Ekonomi Makro• Bagian VI Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan nasional serta penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2010

Terdiri dari 3 buku:• Buku satu, mencerminkan prioritas

pembangunan nasional• Buku Dua, mencerminkan

pembangunan pada bidang dan lintas bidang

• Buku Tiga, mencerminkan pembangunan dengan berbasis kewilayahan


Struktur Buku

1/2

Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014

Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu

permasalahan (issue based) selama 5 tahun

Perencanaan pada RPJMN berdasarkan pembagian bidang

Perencanaan spasial Belum mencantumkan perencanaan spasial

Perencanaan spasial terdapat dalam buku tiga

Program dan Kegiatan

Open Program Linkage dengan struktur organisasi

Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool menentukan kinerja yang akan dicapai dan mengevaluasinya

Dilengkapi dengan indikator untuk memudahkan pengukuran kinerja dan evaluasi

Target Belum seluruhnya mencantumkan target yang akan dicapai

Terlihat target yang akan dicapai selama 5 tahun

Penganggaran Belum mencantumkan anggaran

Mencantumkan anggaran bagi pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun


2/2

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

RENCANA JANGKAPANJANG & MENENGAH

STRATEGI

KEBIJAKSANAAN

KERANGKA EKONOMI MAKRO

NASIONAL-DAERAH

PROGRAM

KEGIATAN

RENCANA STRATEGIS

VISI, MISI

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

K/L-SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN

TUPOKSIK/L-SKPD(2010-2014)

PERANK/L-SKPD

(2010-2014)

KEWENANGAN



Tujuan SPDAD

24

1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak

2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik

3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus

dadang-solihin.blogspot.com

Agenda untuk Memperkuat SPDAD

25

Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam:

1. Perencanaan kebijakan.2. Kerangka regulasi.3. Kerangka anggaran.4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah



Wilayah SumateraShare PDRB thdp Nasional

21,55%

Pertumb. Ekonomi 4,65%Pendaptn perkapita 9,80 jtPenduduk miskin 7,3 jt (14,4%)

Wilayah Jawa BaliShare PDRB thdp Nasional

62,00%

Pertumbh Ekonomi 5.89%Pendapt perkapita 11,27 jtPendudk miskin 20,19 jt (12,5%)

Wilayah Nusa TenggaraShare PDRB thdp Nasional

1,42%

Pertmbuh Ekonomi 3,50%Pendapt perkapita 3,18 jtPendudk miskin 2,17 jt (24,8%)

Wilayah KalimantanShare PDRB thdp Nasional

8,83%

Pertumb. Ekonomi 5.26%Pendaptn perkapita 13,99 jtPendudk miskin 1,21 jt (9%)

Wilayah SulawesiShare PDRB thdp

Nasional4,60%

Pertmbh Ekonomi 7.72%Pendapt perkapita 4,98 jtPendudk miskin 2,61 jt (17,6%)

Wilayah MalukuShare PDRB thdp Nasional

0,32%

Pertumbh Ekonomi 4,94%Pendaptn perkapita 2,81 jtPendudk miskin 0,49 jt (20,5%)

Wilayah PapuaShare PDRB thdp Nasional

1,28%

Pertmbuh Ekonomi 0,60%Pendaptn perkapita 8,96 jtPndudk miskin 0,98 jt (36,1%)

Sumber : BPS 2008 (diolah)Ket : Atas Dasar

Harga Konstan

Kesenjangan Wilayah

26

Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.

Keterkaitan Antarwilayah

27Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.com

Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan

Sumatera Blok Ekonomi Utama.

Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif

kecil dan belum berkembang

54797.00 (minimum)

245594.00

398937.00 (median)

639154.00

1339115.00 (maximum)

1,82%

14,83%

83,10%

7,85%5,26%

84,32%

8,39%

9,49%

81,54%

19,51%

6,58%

73,01%

22,2%70,85%

4,32%

Sumber: IRIO 2005, Diolah

Perdagangan Intrawilayah

Perdagangan antarwilayah ke Sumatera

Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan

Perdagangan antarwilayah ke Jawa

Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi

Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur

Wilayah Sumatra Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi Indonesia

Timur

Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011

Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158

Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022

Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028

Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307

Pengganda Output Antarwilayah

Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.

Keterkaitan Perdagangan Antarpulau


Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah 2010-2014

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali

3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik

4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana

5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan



Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan

untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.

• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden.


Muatan Renstra-KL


1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis 4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan

Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga

Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif

Substansi Renstra-KL


Alur Penyusunan Renstra-KL


Penetapan Renstra-KL

Proses Politik

Proses Teknokratik

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

Trilateral meeting antara K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan

Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025

Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L

Proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden

Alur Penyusunan Renstra-KL


Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara


ORGANISASI KEMENTERIAN/

LEMBAGA

LEMBAGA TINGGI NEGARA

ESELON I

ESELON II

Program-program Teknis dilaksanakan

oleh organisasi Lembaga Tinggi

Negara

Renstra-KL bagi Kementerian



LEMBAGA

KEMENTERIAN

ESELON I

ESELON II

Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi

Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal

Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator



LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR

ESELON I

ESELON II

• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait

• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program

Renstra-KL bagi LPND



LEMBAGA

LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL

ESELON I

ESELON II

LPND dan Lembaga Non-Struktural akan

menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk

Lembaganya

Sistematika Penulisan Renstra-KL


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA2.1 Visi Kementerian/Lembaga2.2 Misi Kementerian/Lembaga2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sesuai dengan penugasan RPJMN

pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III).

Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L Uraian bersifat lengkap (tidak hanya

mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)

Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan

Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.

BAB IV PenutupLAMPIRANMatriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L

Merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal)

Mencerminkan tupoksi unit organisasi eselon 1 A

Nomenklatur program bersifat unik/ khusus tidak duplikatif untuk masing-masing organisasi pelaksananya

Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu

Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi

Merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/ atau administrasi pemerintahan

Nomenklatur program dibuat unik untuk setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan membedakan kode programnya

Ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis

Program K/LProgram GenerikProgram Teknis


Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan

kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.a. Kegiatan Teknis

Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional.

b. Kegiatan GenerikKegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.


Penyusunan Pendanaan K/L


Program danKegiatan

2005-2009

Evaluasi (PP 21/2004)

Prakiraan Maju

2011 2012

1

3

Struktur Program dan Kegiatan2010-2014

Struktur

Kinerja

2

Penyusunanbased year

2010

2013 2014

4

PaguDefinitif

2010

Program dan kegiatan

2010-2014Pagu

Definitif2010

Program

KegiatanPagu

Definitif2010

Program danKegiatan

2005-2009

Evaluasi (PP 21/2004)

Prakiraan Maju

2011 2012

1

3

Struktur Program dan Kegiatan2010-2014

Struktur

Kinerja

2

Penyusunanbased year

2010

2013 2014

4

PaguDefinitif

2010

Program dan kegiatan

2010-2014Pagu

Definitif2010

Program

KegiatanPagu

Definitif2010

Sumber dan Target Pendanaan

SUMBER PENDANAAN

Berasal dari: Pemerintah (Pusat dan Daerah) Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Public Private Partnership

TARGET PENDANAAN MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA



JAN FEB MART APRL MEI JUNI JULI AGTS SEPT OKT NOV DES

1. Rupiaha) Rp. Murnib) PNBP dan

BLU2. PHLN3. PDN

Hasil Pembahasanberupa berita acara

kesepakatanpembahasan yang akan disampaikan

KemKeu kepada K/L

PRESIDENMENETAPKAN ARAH

KEBIJAKAN & PRIORITAS

PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYAMPAIAN PAGU INDIKATIF

DAN RANCANGAN AWAL RKP

PENYAMPAIAN PAGU ANGGARAN

K/L

PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN,

RANCANGAN APBN, DAN RUU

APBN

PENETAPAN ALOKASI

ANGGARAN K/L OLEH PRESIDEN

PENYUSUNAN PERKIRAAN KAPASITAS

FISKALTh X + FE 3 th

MUSRENBANG PERPRES RKP

PENYELESAIAN

PENELAAHAN RKA-K/L

PENYELESAIAN PEMBAHASAN RANCANGAN

APBN DAN RUU APBN

PENGESAHAN DOKUMEN

PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH

MENKEU


Proses Perencanaan dan Penganggaran

RKP

RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat:• Prioritas pembangunan• Rancangan kerangka ekonomi

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat:• Rancangan kerangka ekonomi

makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter

• Prioritas pembangunan• Rencana kerja dan

pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

UU 25/2004 tentang SPPN PP 20/2004 tentang RKP


Ciri Penyusunan RKP1. Proses “top-down” dan “bottom-up”.2. Tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka kegiatan pemerintah

pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama.3. Proses penyatuan persepsi K/L tentang prioritas pembangunan

nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA K/L di DPR.


Pokok-pokok penyusunan RKP• Penyusunan RKP dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan

rancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahan masukan.

• Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

• Standar pelayanan mininum digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun RKP.


Pokok-Pokok Penyusunan RKP• Program dan kegiatan disusun dengan berbasis kinerja, kerangka

pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.• Program terdiri dari kegiatan yang berupa:

• Kerangka regulasi yang tertujuan untuk emfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau

• Kerangka pelayanan umum dan investasi Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.


Pendekatan Penyusunan RKP• Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP disusun dengan

mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran.• Pendekatan baru tersebut mencakup 3 (tiga) hal:

1. penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah2. penerapan penganggaran terpadu3. penerapan penganggaran berbasis kinerja.


Mekanisme Penyusunan RKP1. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari

RPJM Nasional2. Pimpinan K/L menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra-KL

3. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL Rancangan RKP menjadi bahan bagi Musrenbangnas yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah

4. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April5. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil

Musrenbang6. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN7. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden


Proses Penyusunan RKP 2012

Trilateral meetingMusrenbangProvinsi

Penyusunan Ranc. Final UPPD 2012

Ratek/ Rateknis K/L

Penyusunan Ranc. Final Renja K/L

2012

Persandingan UPPD –Renja KL

Pra Musrenbangnas

Musrenbangnas

RKP 2012

Pasca Musrenbangna

s

Sidkab Rancangan Akhir RKP

2012

Penetapan RKP 2012

Telaah Buku I,II, III RPJMN 2010 –2014 dalam tahun berjalan

Pra Rakernis/ Ratek K/L

Raker Bappenas

Tema RKP 2012

Penyusunan Ranc.

Awal RKP

Penyusunan AwalUPPD

Temu Konsultasi Triwulanan I -2011

Forum Konsultasi

Publik

Sidkab dan Finalisasi Ranc.

RKP 2012

Menghasilkan Ranc Awal Pagu Indikatif per K/L

Rakorbangpus RKP 2012


Musrenbangnas RKP• Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah

perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan antar Renja-KL dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tusas pembantuan yang tercantum dalam Renja-KI dengan rancangan RKPD.

• Hasil musyawarah perencanaan pembangunan digunakan untuk memutakhirkan rancangan RKP


Tahapan Musrenbang Tahun 2012

55

PRA-RAKORBANGPUS

(29Mar)

Menyusun Isu Strategis Provinsisebagai basis pembahasan sinkronisasi pusat daerah

TRIWULANAN I(29 Feb)

Menetapkan Isu Strategis

RAKORBANGPUS/TRIWULANAN II

(21 Mar)

Mendiseminsikan Rancangan Awal RKP 2013 dan SEB Pagu Indikatif 2013

RATEK K/L(< 21 Maret)

Menghasilkanmasukan untukRancangan Renja K/L

MUSRENBANGPROV

(21 Mar-10 Apr)

Menghasilkan UPPD

Persandingan UPPD & Renja

K/L(10-15 Apr)

Untuk masukan penajaman Renja K/L

PRA-MUSREN

BANGNAS (16-20, 25

Apr)1. Membahas

Sinkronisasi Pusat Daerah.

2. Per wilayah/hari

MUSRENBANGNAS

(26 Apr)

1. Laporan hasil Pra Musren

2. Arahanpresiden

3. Dialog Pusat-Daerah

PASCA MUSREN

BANGNAS (30 Apr)

Pertemuan Bappenas – K/L membahas hasil Musrenbangnas untuk penyem-purnaan RKP 2013

Rangkaian Musrenbangnas

FORUM OMS(21-30 Mar)

Menjaring aspirasi publik bagi RKP 2013


Pembahasan rancangan RKP• Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan

menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat pertengahan bulan Mei.

• RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR.

• Dalam hal RKP yang dapat ditetapkan berbeda dengan RKP hasil pembahasan dengan DPR maka Pemerintah mengunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR.


Isi RKP 2012

I. Pendahuluan1. Latar belakang2. Tujuan3. Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru4. Sistematika

II. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 20121. Kondisi Umum2. Tema Pembangunan Tahun 20113. Prioritas Pembangunan

III. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan1. Kondisi Ekonomi makro tahun 2011 dan

perkiraan tahun 20112. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun

20123. Tantangan Pokok4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 5. Pendanaan melalui Transfer ke Daerah

IV. Kaidah pelaksanaan

I. Kebijakan Pengarusutamaan dan lintas bidang

II. Bidang Sosial budaya dan kehidupan beragama

III. Bidang ekonomiIV. Bidang IPTEKV. Bidang Sarana dan PrasaranaVI. Bidang PolitikVII. Bidang Pertahanan dan KeamananVIII. Bidang hukum dan aparaturIX. Bidang Wilayah dan Tata RuangX. Bidang SDA dan LHXI. Sistem Pendukung Manajemen

Pembangunan NasionalXII. Matriks Target Kinerja Pembangunan Tahun

2012XIII. Matriks Rencana Tindak Pembangunan K/L

Tahun 2012

Buku I: Prioritas Pembangunan serta Kerangka

Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Buku II:Prioritas Pembangunan Bidang


Isi RKP 2012

I. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2010-2014

II. Pengembangan Wilayah Sumatera 2012

III. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 2012

IV. Pengembangan Wilayah Kalimantan 2012

V. Pengembangan Wilayah Sulawesi 2012VI. Pengembangan Wilayah Nusa

Tenggara 2012VII. Pengembangan Wilayah Maluku 2012VIII. Pengembangan Wilayah Papua 2012IX. Kaidah Pelaksanaan

Buku III:Pembangunan Berdimensi Kewilayahan


Evaluasi RKP

• Pimpinan K/L melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKP K/L periode sebelumnya

• Menteri menyusun evaluasi RKP berdasarkan hasil evaluasi Renja K/L

• Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional.

• Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan

UU 25/2004 PP 20/2004



Tema Pembangunan Tahun 2013

Unsur – unsur pokok tema ini adalah:(1)Daya Saing.(2)Daya Tahan Ekonomi (Resilience ). (3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.(4)Stabilitas Sosial dan Politik.

61

Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat



Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013

Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton

RPJMN 2010-20141 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12

13

14

Ketahanan Pangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Bidang Perekonomian

Bidang Kesejahteraan Rakyat

ISU STRATEGIS NASIONAL 2013

Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity

Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi

Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda

Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness)

PENINGKATAN DAYA SAING

Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA

Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi

Persiapan pemilu 2014

PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013

62

Percepatan pembangunan Minimum Essential Force

8 Energi

Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi

Prioritas Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional

MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB)• Stabilitas makro ekonomi• Prioritas 5: Ketahanan Pangan• Prioritas 6: Infrastruktur• Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha• Prioritas 8: Energi• Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi• Prioritas lainnya: Bidang Perekonomian

PRO POOR DAN PRO JOB• Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan• Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, danPascakonflik;• Percepatan: Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Percepatan Pembangunan NTT

• Prioritas Lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat

PRO ENVIRONMENT• Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana

MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB)

PRO RAKYAT (PRO-POOR DAN PRO-JOB)

PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA• Prioritas 1: ReformasiBirokrasi dan TataKelola; • Prioritas 2: Pendidikan; • Prioritas 3: Kesehatan; • Prioritas lainnya: Bidang Polhukam

KERANGKA PEMBANGUNAN

NASIONAL


Integrasi MP3EI dan MP3KI dalam RKPMEKANISME EKONOMI

• Menjaga stabilitas makro ekonomi• Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil• Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7)• Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)• Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6)• Ketahanan energi (Prioritas 8)• Ketahanan pangan (Prioritas 5)• Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1)• Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11)• Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya)• Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya)

MASTERPLAN PERCEPATAN

DAN PERLUASAN

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

(MP3EI)


DAN PERLUASAN

PENGURANGAN KEMISKINAN

INDONESIA

(MP3KI)

64

2012 2015 2020 2025

Program Strategis

Kelompok SasaranRTHM, RTM dan RTSM

(40 % terbawah PPLS 2011)30 % terbawah

(PPLS 2014/2017)20 % terbawah

(PPLS 2017/2020)10 % terbawah(PPLS 2023)

PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN EKSISTING

Klaster IBantuan dan Jaminan Sosial

Klaster IIPemberdayaan MasyarakatKlaster IIIKUMKMKlaster IVProgram Pro-Rakyat

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Jaminan Sosial (Social Security): Asuransi Kesehatan Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kecelakaan Kerja

Bantuan Sosial (Social Assistance): Food stamps Temporary shelter Beasiswa miskin

TRANSFORMASI

PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough)

Pemberdayaan (Community Empowerment)Akses Berusaha & Kredit (Financial Access)

Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal

MEKANISME EKONOMI• Menjaga stabilitas makro ekonomi• Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil• Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7)• Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)• Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6)• Ketahanan energi (Prioritas 8)• Ketahanan pangan (Prioritas 5)• Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1)• Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11)• Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya)• Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya)


DAN PERLUASAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

INDONESIA

(MP3EI)

MASTERPLANPERCEPATAN

DAN PERLUASAN

PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA

(MP3KI)


INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009PertumbuhanEkonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5%Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87%Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15%

Realisasi 2010 Realisasi 2011 RKP APBN -P 2012 Proyeksi 2013 Proyeksi 2014 PertumbuhanEkonomi: 6,1% 6,5 % 6,3%-6,7% 6,7%-7,4% 7,0%-7,7%Pengangguran 7,1% 6,53 % 6,4%-6,6% 6,0%-6,6% 5%-6%Kemiskinan 13,3% 12,36% 10,5%-11.5% 9,5%-10,5% 8%-10%

RPJMN 2010-2014


Konsep Dasar Inisiatif Baru

• Inisiatif Baru dapat berupa : – Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output

baru;– Penambahan Volume Target; atau – Percepatan Pencapaian Target.

• Tujuan Inisiatif Baru :– Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan

Penganggaran;– Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ;– Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas– Melakukan Efisiensi (saving proposal).


Bagan Arsitektur Program


Kebijakan Inisiatif Baru RKP 2013 o Bappenas telah mengirim surat inisiatif baru ke seluruh K/L tanggal 7

Februari‒ Tidak ada perubahan dalam Permen PPN/Ka Bappenas No 1/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru‒ Jadwal penyusunan selambat-lambat tanggal 17 Februari 2012

o Arah kebijakan pemanfaatan NI adalah untuk :‒ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);‒ Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;‒ Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras;‒ Pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan dan tertinggal;‒ Kebijakan pencapaian prioritas pembangunan nasional lainnya.

o Pengisian aplikasi inisiatif baru dilakukan langsung melalui web (web based) (hardcopy tetap disampaikan).



Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk

mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.

70

1/2


Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.

71

2/2


Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara

arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.


Langkah Penyusunan RPJMD

73

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

Indikator


Contoh Janji Kampanye HADE 2008

74

1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi Cirebon

2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar Jaminan cagub-cawagub untuk

merealisasikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara gratis selambat-lambatnya 2 tahun masa jabatan.

Transparansi penyaluran dana bantuan pendidikan.

Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat.

Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah.

Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Membuat peraturan daerah yang transparan.

Menghapus dan menindak tegas pungutan liar.

Membasmi mafia peradilan.3. Pemekaran Kab. Sukabumi.

4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Barat melalui pembangunan gedung-gedung kesenian bertaraf internasional, mematenkan kesenian khas Jabar.

5. Pengembangan dan penataan kembali kawasan Jatinangor.

6. Membuat kawasan olah raga dan sarana pendukung untuk meningkatkan prestasi olah raga Jabar.

7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional melalui penataan berdaya saing.

8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi.

9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor Barat.

10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk menyelamatkan lingkungan.

11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk pengembangan sentra tanaman hias Cihideung, Kec. Parongpong KBB.

12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.14. Perkembangan skema perekonomian yang

baik.

http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/1/2


Contoh Janji Kampanye HADE 2008

75

15. Pendidikan yang murah dengan anggaran pendidikan 20%.

16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi Jawa Barat.

17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.18. Membangkitkan industri genting Kab.

Majalaya.19. Prioritas pembangunan pada daerah yang

belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan masalah kesehatan.

20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.

21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga sukarela.

22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI asal Jabar. Program KTP berasuransi kesehatan.

23. Tawarkan komitmen moral dengan batas waktu pelaksanaan 3 tahun masa kepemimpinan. Meliputi: Menyerap satu juta lapangan kerja melalui

pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.

Pembebasan SPP dan bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji guru negeri dan swasta, dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.

Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar/tahun.

Pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliar.

Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun untuk operasi pasar ketika harga sembako naik.

Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp 50 miliar/tahun.

Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha.

25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung.

http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/2/2


Sistematika Penulisan RPJMD

76

Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

1/3



77

2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk

RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW

Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

2/3



78

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah

2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

3/3


Contoh: Outline RPJMD DKI

79

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kondisi Geografis Kondisi Demografi Sumber Kekayaan Alam Kondisi menurut Aspek Kehidupan Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

BAB III VISI DAN MISI Visi Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan

BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan Wajib Urusan Pemerintahan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Umum Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program Dedicated Program menurut Urusan Pemerintahan Program Kewilayahan

BAB VIII PENUTUP



Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


1/2

Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;

1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;

2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,

proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.


2/2

Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD

1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan

5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 40 PP 8/2008


Sistematika Penulisan Renstra SKPD


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

dalam Perencanaan Daerah1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain

yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut

berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)

3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang

dihadapi masa kini

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,

Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)

4.4 Strategi 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

Pendanaan BAB 6 PENUTUP

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD


Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

Renstra SKPD


Reformasi Sistem Penganggaran

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Visi: Melaksanakan program kerja

Presiden/KDH terpilih

Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan

pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi,

kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D

Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangan negara


1/2

Reformasi Sistem Penganggaran


Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran

Pembangunan

Paradigma Lama

Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis

Kinerja2. Kerangka Penganggaran

Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu

Paradigma Baru

2/2

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)


Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

Tujuan

Landasan Konseptual

Syarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai

sasaran program (outcome);• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-

tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja

Standar Biaya

Evaluasi Kinerja

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;

• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,

menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;

• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;

• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;

• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)


Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

sustainability)Landasan

Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi

kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

Tujuan

Landasan Konseptual

(R)APBN Prakiraan Maju

Implikasi anggaran

KPJM

Prakiraan Maju

Kebijakan ditetapkan sbg baseline

2012 2013 20142011

APBN2011

T0

RAPBN2012

T+1

Prakiraan Maju2013

T+2

Prakiraan Maju2014

T+3

REALISASI2011

T-1

APBN2012

T0

RAPBN2013

T+1

Prakiraan Maju2014

T+2

Prakiraan Maju2015

T+3

TA 2011 danKPJM 2012 - 2014

TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015

Rolling Budget

92

KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja


Prakiraan Maju

Kegiatan On-going

Kegiatan Ad-hoc

Multi-years

Project

Target Tahunan

yg berbeda

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan:

• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasi

yang digunakan dalam APBN

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung

berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai

dengan karakteristik masing-masing

kegiatan

93

Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Catatan : Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pada tahun ybs.


Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,

termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.


Desentralisasi Fiskal

ORDE BARU ORDE REFORMASI

• Inpres Desa Tertinggal• Inpres Jalan dan Jembatan• Inpres Pembangunan Jalan

Kabupaten• Inpres Pembangunan Jalan Provinsi• Inpres Bantuan Kredit Pembangunan

dan Pemugaran Pasar • Inpres Bantuan Pembangunan

Sekolah Dasar • Inpres Dati I• Inpres Dati II• Dll

Dana Perimbangan: Dana Aokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil

Tidak Masuk Ke APBD: Dana Dekonsentrasi Non Fisik Dana Tugas Pembantuan Fisik Dana Urusan Bersama PNPM

Mandiri, Fisik dan Non Fisik, Sharing 10% dari APBD



Education

Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional