KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG

BERMANFAAT BAGI INDONESIA

1. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

• Dasar PertimbanganPada tahun-tahun pertama berdirinya negara RI, kita dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar dunia. Satu pihak, yaitu blok Barat dengan ideologi liberal yang didominasi Amerika dan Blok Timur dengan ideologi komunis yang dikuasai Uni Soviet. Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia dalam konsolidasi demi kelangsungan hidup bangsa.

Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi inilah yang kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, Pemerintah segera mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia di hadapan Badan Pekerja KNIP yang antara lain berbunyi:

“. . . Tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus dilaksanakan diatas dasar semboyan kita yang lama, yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesangguapn kita sendiri. Dengan semboyan ini kita menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah RI mengambil kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Sifat politik luar negeri negara RI yang bebas aktif mengandung makna sebagai berikut:

INDONESIA

AKTIF

BEBASArtinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan lberalnya).

Artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia

a. Bebas aktif, antiimperealis dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

b. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan di segala bidang.

2. Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia

Pelaksanaan kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk bilateral, regional, maupun internasional bagi bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta menjadi salah satu negara yang ada di dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis/bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia.

No Nama Uraian Keterangan

1. Bilateral • Persetujuan antara RI dan RRC mengenai soal Dwi Kewarganegaraan telah disahkan pada tanggal 11 Januari 1958 dengan keluarnya UU No. 2 th. 1958.

• Ada kejelasan dalam pengaturan kewarganegaraan turunan Cina yang sudah berumur 18 th, apakah mau menjadi warga negara Indonesia atau kembali menjadi warga negara Cina dengan Sukarela.

• Perjanjian RI-Malaysia tentang penetapan Garis Landas Kontinen kedua negara, ditanda tangani padda tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November 1969.

• Ada kejelasan dalam pemanfaatan laut, baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan penangkapan ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral, tambang.

2. Regional • Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.

• Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Demikian juga, jika terjadi konflik hal ini dapat dengan mudah diselesaikan melalui jalan damai.

• Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN, yaitu AFTA, yang ditandatangani pada tahun 1995 oleh negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

• Dapat meningkatkan investasi langsung ke negara-negara ASEAN, dan khususnya negara Indonesia• Meningkatkan daya saing dan penghapusan bea ekspor-impor bagi negara - negara yang berada di kawasan ASEAN

3. Multilateral • Masuknya negara RI menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.

• Mempercepat proses penyelesaian konflik Indonesia-Belanda, sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember 1949• Mempercepat proses pengembalian wilayah Irian Barat yang dikuasai Belanda melalui misi UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963.

• Pembentukan Negara-negara non blok melalui KTT yang pertama pada tahun 1961 di Beograd dan dipelopori oleh negara Indonesia, Yugoslavia, Mesir, India, dan Ghana.

• Sebagai wadah dalam menumbuhkan sikap solidaritas negara-negara di kawasan Asia-Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaannya sekaligus melawan kolonialisme, resialisme, dan zionisme.• Mengurangi ketegangan antara blok barat dan blok timur yang saat itu sedang terjadi “Perang Dingin” yang tidak mustahil juga akan melanda Indonesia.

• Persetujuan dibentuknya CGI yang terdiri dari gabungan negara Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman Barat, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat, yang berupaya membantu Indonesia dalam permbangunan berbagai proyek melaui dana pinjaman bank.

• Terwujudnya berbagai proyek infrastruktur sarana transportasi seperti jemnatan dan jalan untuk membuka wilayah-wilayah Indonesia yang terisolir.• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.• Meningkatkan gairah para investor, terutama dari negara-negara anggota CGI dalam menanamkab investasinya di Indonesia.

• Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluarkannya UU No. 29 th. 1999

• Masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa sebagai bagian masyarakat Internasional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia.