24
Hukum dan Peradilan Nasional

Hukum dan peradilan nasional

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hukum dan peradilan nasional

Hukumdan

Peradilan Nasional

Page 2: Hukum dan peradilan nasional

PETA KONSEPHukum dan Peradilan Nasional

Sistem Hukum

Lembaga Peradilan

Sikap yang Sesuai dengan Hukum yang Berlaku

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Page 3: Hukum dan peradilan nasional

SISTEM HUKUMDefinisi Hukum

Unsur-unsur HukumCiri-ciri HukumTujuan Hukum

Penggolongan Hukum

Page 4: Hukum dan peradilan nasional

Definisi HukumDiantara para ahli hukum, belum ada kesepakatan tentang definisi hukum, sehingga para ahli hukum memberikan pendapat yang berbeda-beda.

Beberapa diantara para ahli hukum yang memberikan pendapat tentang definisi hukum adalah :

- Utreecht- E.M Meyers- Immanuel Kant- S.M Amin

Page 5: Hukum dan peradilan nasional

Utreecht •Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

E.M. Meyers•Hukum adalah semua aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Immanuel Kant

•Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lain.

S.M. Amin •Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.

Page 6: Hukum dan peradilan nasional

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain.

Hukum adalah suatu himpunan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berperan mengatur tingkah laku manusia di dalam pergaulan hidup di masyarakat yang bersifat memaksa, mengikat dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi agar tercipta keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat

Sistem Hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.

Page 7: Hukum dan peradilan nasional

Unsur – Unsur Hukum

1. Hukum merupakan himpunan peraturan2. Manusia yang bertingkah laku dalam masyarakat3. Hukum bersifat memaksa atau mengikat4. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum5. Penguasa yang berwenang

Page 8: Hukum dan peradilan nasional

Ciri-ciri Hukum

1. Adanya Perintah atau larangan2. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan

ditaati oleh semua orang3. Ada sanksi berupa hukuman bagi yang

melanggar

Page 9: Hukum dan peradilan nasional

Tujuan Hukum

• Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban semua warga negara

• Untuk mencapai keadilan• Untuk menciptakan suasana yang aman,

damai, dan makmur• Untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap

manusia tidak di ganggu.

Page 10: Hukum dan peradilan nasional

Penggolongan Hukum

Hukum

Menurut….

Sumbernya (1)

Bentuknya (2)

Tempat Berlakunya

(3)Waktu

Berlakunya (4)

Pribadi yang Diaturnya

(5)

Isinya (6)

Page 11: Hukum dan peradilan nasional

Hukum Menurut Sumbernya

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dibedakan menjadi 2, yaitu:– Sumber Hukum Materiil (welborn) adalah keyakinan dan

kesadaran hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum.

– Sumber Hukum Formal (kenborn) adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri.

Page 12: Hukum dan peradilan nasional

Hukum Formal dibagi menjadi beberapa bagian :1. Undang-undang (statue)

Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

2. Kebiasaan (custom)Kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima oleh masyarakat.Supaya dapat menjadi hukum, suatu kebiasaan harus bisa memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi sumber hukum.

Page 13: Hukum dan peradilan nasional

3. Yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim)Adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.Yurisprudensi dibedakan menjadi 2 :

- Yurisprudensi tetap- Yurisprudensi tidak tetap

4. Traktat (treaty)Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat dapat dibedakan menjadi 2:

- Traktat Bilateral- Traktat Multirateral

Page 14: Hukum dan peradilan nasional

5. Doktrin (pendapat sarjana hukum)Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.Doktrin dapat juga digunakan oleh hakim sebagai alat bantu dalam usaha untuk pengambilan keputusan.

Page 15: Hukum dan peradilan nasional

Hukum Menurut Bentuknya

1. Hukum tertulisHukum terulis yaitu seluruh peraturan perundangan yang tertulis secara resmi.Contoh : UUD.

2. Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat. Contoh : hukum adat.

Page 16: Hukum dan peradilan nasional

Hukum Menurut Tempat Berlakunya

1 Hukum LokalHukum yang hanya berlaku di daaerah tertentu saja.

2 Hukum NasionalHukum yang berlaku dalam suatu negara.

3 Hukum InternasionalHukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih.

4 Hukum AsingHukum yang berlaku dalam negara lain.

5 Hukum GerejaKumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.

Page 17: Hukum dan peradilan nasional

Hukum Menurut Waktu Berlakunya

1) Ius constitutum (hukum positif)yaitu hukum yang berlaku pada saat ini dalam suatu masyarakat tertentu.

2) Ius constituendumyaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masyarakat yang akan datang.

3) Hukum alamyaitu hukum yang berlaku tanpa batas waktu.

Page 18: Hukum dan peradilan nasional

Hukum Menurut Pribadi yang Diaturnya

1) Hukum satu golonganyaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja.

2) Hukum semua golonganyaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan, tanpa terkecuali.

3) Hukum antar golonganyaitu hukum yang mengatur dua golongan atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda.

Page 19: Hukum dan peradilan nasional

Hukum Menurut Isinya

1) Hukum PublikHukum publik adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum.Hukum publik terdiri atas :

- Hukum tata negara- Hukum administrasi negara- Hukum pidana- Hukum acara pidana

Page 20: Hukum dan peradilan nasional

2) Hukum Privat (hukum sipil)Hukum privat adalah hukum yang mengatur

hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum privat terdisi atas :- Hukum adat- Hukum dagang- Hukum perdata- Hukum acara perdata

Page 21: Hukum dan peradilan nasional

Lembaga PeradilanPengertian Lembaga PeradilanPerangkat Lembaga PeradilanKlasifikasi Lembaga Peradilan

Peranan dan Fungsi Lembaga Peradilan

Page 22: Hukum dan peradilan nasional

Sikap yang Sesuai dengan Hukum yang Berlaku

Page 23: Hukum dan peradilan nasional

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Definisi KorupsiDasar Hukum Pemberantasan KorupsiLembaga yang Berfungsi dan Bertugas

Memberantas KorupsiUpaya yang Dilakukan untuk

Memberantas Korupsi

Page 24: Hukum dan peradilan nasional

Presentation by :Nyak Nisa Ul Khairani KF

Wiwit Maryadi

THANK YOU