Negara, begitulah sebutan terhadap suatu organisasi manusia yang besar ibarat sebuah bangunan rumah, negara harus tegak berdiri dengan kokoh

di atas fondasi yang terbuat dari bahan-bahan yang kuat pula. Fondasi sebuah negara adalah Dasar Negara dan sistem-sistemnya adalah

Konstitusi.

Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

Menganalisis Substansi

Konstitusi Negara

Menganalisis Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada

Negara RI dengan Negara Liberal dan

negara Komunis

Menganalisis Kedudukan

Pembukaan UUD 1945

Menunjukkan Sikap Positif Terhadap

Konstitusi Negara

Dasar Negara dan Konstitusi

Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi

Keterkaitan Dasar Negara dengan

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Negara Komunis

Konstitusi Negara Liberal

Hakikat Pembukaan UUD 1945

Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Menurut Para Ahli

Pengertian Dasar Negara

Dasar Negara adalah fandemen yang kokoh dan kuat serta bersumbar dari pandangan hidup atau falsafah(cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan Indonesia) yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, yang dijadikan tuntunan hidup bagi bangsanya.

Dasar Negara akan kuat karena diambil dari pandangan hidup bangsanya yang memuat nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pada dasarnya setiap negara memiliki dasar negaranya masing-masing berdasarkan pandangan hidup berbangsa dan bernegaranya.

Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila sebagai nilai dasar yang digunakan sebagai dasar non-motif bagi penyelenggaraan Negara Indonesia, diantaranya adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dan permusyawaratan perwakilan5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pengertian Konstitusi Negara

Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah sebuah norma

sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya

dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara,

konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah

ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai

prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam

bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara

pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada

warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh

hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Konstitusi berasal dari kata kerja constituer(Prancis) yang berarti

membentuk. Menurut Omadi S. Diponolo, kata konstitusi dalam bahasa Inggris

dan Prancis yang berarti dasar susunan badan. Sedangkan dalam Bahasa

Belanda disebut dengan istilah Groundwet yang berarti undang-undang dasar.

Pengertian Konstitusi di Indonesia, dibagi menjadi dua :

Yang pertama menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu

negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau

memerintah negara.

Yang kedua, konstitusi diberi arti sempit yang tidak menggambarkan

keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Arti Konstitusi

Arti Sempit

Arti Luas

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Organik

Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar

Konstitusi memiliki arti yang lebih luas dari undang-undang dasar. Herman

Heller dalam bukunya yang berjudul Verfasunglehre (ajaran tentang konstitusi),

membagi konstitusi dalam tiga kelas, yaitu :

1.Konstitusi sebagai pengertian sosial politik

Cermin keadaan sosial politik bangsa itu sendiri. Political Decission merupakan

keputusan masyarakat itu sendiri.

2.Konstitusi sebagai pengertian hukum

Keputusan masyarakat yang dijadikan suatu perumusan normatif yang harus

berlaku. Pengertian politik adalah sebagai eine seine yang berarti suatu

kenyataan yang harus berlaku dan diberikan suatu sanksi kalau melanggar

3.Konstitusi sebagai pengertian suatu peraturan

HAKIKAT DASAR NEGARAHans Kelsen, norma-norma hukum itu bertingkat dab berlapis-lapis dalam suatu

tata urutan tertentu. Suatu norma yang lebih rendah akan berdasar, bersumber dan

berlaku pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya.

Norma tertinggi itu disebut norma dasar, yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai

tempat bergantung norma-norma di bawahnya, disebut juga TEORI JENJANG NORMA

HUKUM (stufsentheorie).

Hans Nawiasky, menghubungkan Teori Jenjan Norma Hukum dalam kaitannya

dengan negara. Menurutnya, norma hukum dalam suatu negara juga berjenjang dan

bertingkat membentuk suatu tertib hukum. Norma yang di bawah bersumber dan

berlaku pada norma yang tertinggi dalam negara, disebut dengan norma

fundamental negara (Staafundamental norm).

Kelompok Norma Hukum Hans :

Staafundamentalnorm, fundamental negara

Staafgrundgesetz, aturan dasar/pokok negara

Formelgesetz, undang-undang

Verordnung dan auton ome satzung, aturan pelaksanaan dan aturan autonom

KAITAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

Keterkaitan antar dasar negara dan konsitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara.

Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebatinan negara. Pembukaan memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, asas tujuan negara, serta menjadi dasar hukum daripada undang-undang. Pancasila dengan batang tubuh merupakan wujud yuridis konstitusional tentang sesuatu yang telah dirumuskan dalam pembukaan. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang telah dirumuskan dalam pembukaan. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang amat jelas kedudukannya sebagai sumber hukum tata negara.

Adapun peraturan perundangan negara Indonesia adalah:

1.UUD 1945

2.Ketetapan MPR Republik Indonesia

3.Undang-undang

4.Peraturan pemerintah penggatnti undang-undang (Perpu)

5.Peraturan pemerintah

6.Keputusan presiden

7.Peraturan daerah

Jadi Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber hukum dasar bagi penyusunan perundangan negara. UUD 1945 adalah peraturan perundangan teringgi negara Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila.

Sebagai ahli ilmu politik melihat konstitusi dan Undang-Undang Dasar sebagai

dua hal yang sama, sementara sebagia ahli yang lain melihatnya sebagai dua hal

yang berbeda.

Berikut pandangan mereka:

1.Herman Heller

Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar.

Konstitusi sebenarnya tidak hanya semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga

sosiologis dan politis.

2.Oliver Cromwell

Undang- Undang dasar itu merupakan “instrument of govern”, yaitu bahwa

undang-undang dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Dalam arti ini,

konstitusi dan Undang-Undang Dasar identik.

3.F. Lasalle

Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang

terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan

nyata didalam masyrakat, misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik,

buruh tani, pegawai, dan sebagainya

Menganalisis Substansi Konstitusi Menganalisis Substansi Konstitusi NegaraNegara

Menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution, konstitusi

dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Suatu

konstitusi disebut tertulis tidak berupa suatu naskah (documentary constitution),

sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (nondocumentary

contitution) dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konversi. Contohnya

konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen.

Konstitusi atau hukum dasar dapat pula dibedakan antara hukum dasar

tertulis (written constitution) yaitu Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar

tidak tertulis (unwritten constitution) yaitu konvensi.

Salah satu contoh konvensi yang berlaku di Indonesia adalah pelaksanaan

pidato kenegaraan presiden menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus.

Kedudukan konstitusi

Kedudukan konsitusi atau hukum dasar negara yang tertulis dinilai paling tinggi

kedudukannya dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang lain, maka

terdapat perbedaan antara UUD dengan undang-undang di bawahnya yaitu:

1. Di Amerika Serikat, India, dan Jerman wewenang terletak ditangan

Mahkamah Agung Federal.

Di negara-negara ini berlaku asas Judical Supermacy dan Mahkamah Agung

dianggap sebagai pengawas UUD (guardian of the constitution)

2. Di Prancis wewenang ada di Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas para

hakim agung ditambah dengan beberapa hakim lain.

3. Di Indonesia lembaga yang berwewenang adalah MPR (Majelis

Permusyawaratan Rakyat) yang terdiri atas anggota DPR dan Dewan

Perwakilan Daerah.

SIFAT KONSTITUSI

1. Konstitusi luwes maksudnya apabila diperlukan konstitusi tidak

membutuhkan prosedur yang istimewa atau rumit. Perubahan itu cukup

dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa.

2. Konstitusi kaku merupakan kebalikan dari konstitusi luwes. Perubahan

konstitusi memerlukan prosedur yang istimewa dan rumit. Konstitusi yang

besifat kaku tidak dapat megikuti perkembangan zaman karena tidak hanya

memuat hal-hal pokok saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. UUD

1945 meskipun perubahannya membutuhkan prosedur istimewa, namun

bersifat luwes karena memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-pokok

saja sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman.

FUNGSI KONSTITUSI

Menurut paham konstitusionalisme konstitusi adalah suatu

“lembaga” yang mempunyai fungsi khusus, yaitu:

1.Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah

2.Menjamin hak-hak asasi warga negara

Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang

harus diaptuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah

sekalipun.

Konstitusi yang pernah belaku di Indonesi adalah UUD 1945, UUD

RIS, UUDS 1950, UUD 1945

Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

• Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

• Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang

didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

• Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

• Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik

ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka

pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden

yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-

undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang

berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD

1945, diantaranya:

1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil

Ketua DPA menjadi Menteri Negara

2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Part

ai Komunis Indonesia

•Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD

1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata

menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23

(hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33

UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan

sumberalam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat

"sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:

1.Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk

mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan

terhadapnya

2.Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain

menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus

minta pendapat rakyat melalui referendum.

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan

pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

•Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan

oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

•Periode UUD 1945 Amandemen

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen)

terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena

pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya

bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-

pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan

rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup

didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah

menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM,

pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal

lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan

UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945,

tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau

selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta

mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan

(amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

•Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 →

Perubahan Pertama UUD 1945

•Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD

1945

•Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD

1945

•Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat

UUD 1945

KONSTITUSI NEGARA KOMUNIS

Negara komunis pada umunya menolak gagasan konstitusionalisme karena negara

berfungsi ganda, yaitu:

Mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah di capai dalam perjuangan kearah

tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formil dan ilegal dari

kemajuan yang telah di capainya.

Undang-Undang Dasar memberikan rangka dasar hukum untuk perubahan masyrakat yang

dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya.

Menurut pendapat Carl J.Frederich konstitusionalisme merupakan gagasan yang melihat

pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama

rakyat tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa

kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin

dalam Undang-Undang Dasar.

Dengan memperhatikan sifat dan fungsi konstitusi atau Undang-Undang Dasar, setiap

Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif, dan

yudikatif.

Hak-hak asasi manusia (biasa disebut bill of right) apabila berbentuk naskah tersendiri.

Prosedur mengubah Undang-undang dasar.

Adakalanya membuat larang untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-undang dasar.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Proklamasi kemerdekaan dijabarkan secara rinci dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 berperan atau berkedudukan sebagai pernyataan kemerdekaan

Indonesia yang didalamnya memuat dasar, falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan

kenegaraan.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 inilah kita dapat menemukan keberadaan

(eksistensi) berbangsa dan bernegara Indonesia. Denag demikian seluruh arah dan tujuan

serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia harus merupakan cerminan,

turunan atau penjabaran dari Pembukaan UDD 1945.

Oleh karena itu vitalnya kedudukan Pembukaan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945

dijadikan sebagai norma fundamental. Rumusan kata dan kalimat yang terkandung di

dalamnya tidak boleh diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan

Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah esensi cita moral dan cita-cita hukum yang ingin

diwujudkan dan ditetapkan oleh bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 bagi Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi

tekad dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita hukum dan moral yang ingin

ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pokok-pokok pikiran Pembukaan UDD 1945

Pembukaan UUD 1945 selain mempunyai makna yang sangat mendalam,

juga mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UDD

1945. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita hukum (rechtsidu) yang

menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum

dasar yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan

UUD 1945 adalah, sebagai berikut:

•Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dengan berdasrkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia

•Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

•Negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan atas kerakyatan dan

permusyawaratan/perwakilan

•Negara berdasarkan atasa Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaa yang adil dan beradab.

Denag demikian apabila kita perhatikan dari keempat pokok pikiran tersebut

tampak bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah

negara Pancasila. Pokok-pokok pikiran dituangkan kedalam pasal Batang Tubuh

Undang-Undang Dasar 1945

•Pertama

Isi : Bahwa sesunguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa san oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapusakan karena tidak sesuai dengan perikemanuasiaan dan perikeadilan.

Makna yang terkandung:

•Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan membeka kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.

•Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas muka bumi.

•Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

•Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk beridiri sendiri.

•Kedua

Isi : Dan pejuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bebahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulan, adil dan makmur.

Makna yang terkandung:

•Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan melawan pejajah.

•Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

•Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

•Ketiga

Isi : Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Makna yang terkandung:

•Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.

•Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang bekesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia dan akhirat.

•Keempat

Isi : Kemudian daripada itu untuk memebntuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna yang terkandung:

•Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan.

•Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia yaitu:

a.Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia.

b.Memajukan kesejahteraan umum.

c.Mencerdaskan kehidupan bangsa dan

d.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yabg berdasarkan kemerdekaan,

perdamain dan keadilan sosial.

•Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-

Undang Dasar.

•Susunan/bentuk negara Republik Indonesia.

•Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat/demokrasi,

•Dasar negara pancasila.

Makna Nilai-Nilai Dasar Negara Indonesia

Ketuhanan Yang Maha Esa

Memahami substansi nilai-nilai dasar negara adalah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Tatkala memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup ini maknanya: mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni masyarakat yang anggotanya dijiwai oleh semangat mencapai ridho Tuhan / Mardlatillah, melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama manusia dan kepada seluruh makhluk.

Karenanya, membangun Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menyatakan bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka.

Kemanusiaan yang Adil dan BeradabSejarah adalah wujud pengalaman manusia untuk berperadaban dan berkebudayaan, karenanya, peradaban, politik, dan kebudayaan adalah bagian dari pada kehidupan manusia.

Kemanusiaan, sangat erat hubungannya dengan ketuhanan. Ajaran Illahi menjadi tidak dapat diimplementasikan jika tidak wujud sikap kemanusiaan yang hakiki. Struktur pemerintahan tidak sepenting semangat perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab yang jauh dari pada pendendam dan egoistik / ananiyah.

Demokrasi yang paling menyeluruh sekalipun akan membawa sengsara, jika rakyat tidak memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab / jujur, apapun sistem pemerintahan yang ditempuh, tanpa semangat kemanusiaan yang adil dan beradab sengsara jua ujungnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan kesetiaan pada diri ketika menjalani kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah semangat dan kegigihan mengajak masyarakat agar kembali ke pangkal jalan dan membangun kembali revolusi batin masing-masing, mendisiplinkan diri dengan baik, untuk menemukan kendali dan penguasaan diri.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu kemampuan untuk menyeimbangkan antar kemakmuran lahiriyah dengan kehidupan ruhaniyah.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat mempersiapkan generasi penerus yang mampu melihat lebih dari kepentingan diri sendiri serta memiliki perspektif yang jelas untuk kemajuan masyarakatnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran

tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan sebab setiap manusia

mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yakni manusia

yang berperadaban. Manusia yang berperadaban tentunya lebih mudah

menerima kebenaran dengan tulus, dan lebih mungkin untuk mengikuti tata cara

dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, yang mengenal hukum. Hidup

dengan hukum dan peraturan adalah ciri masyarakat berperadaban dan

berkebudayaan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat membangun

pandangan tentang kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk

mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih. Kemanusiaan yang adil dan

beradab menimbulkan semangat universal yang mewujudkan sikap

bahwa semua bangsa dapat dan harus hidup dalam harmoni penuh

toleransi dan damai.

Kemanusiaan yang adil dan beradab akan menghantar kehidupan menjadi

bermakna, karena dicapai dengan berbakti tanpa mementingkan diri

sendiri demi kebaikan bersama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu sikap

revitalisasi diri, untuk memupuk dinamisme kreatif

kehidupan, yang menghantarkan seseorang menjadi selalu

dinamis, selalu sensitif dan peka pada gerak perubahan

dan pembaharuan.

Revitalisasi diri sebagai buah kemanusiaan yang adil dan beradab,

tidak terbatas bagi pemeluk agama tertentu siapapun dengan

agama apapun dapat melakukannya. Semakin teguh seseorang

menempuh kemanusiaan yang adil dan beradab, semakin rendah

hati, dan semakin teguh keyakinannya semakin murah hati pula.

Dalam hal ini, misi tulen agama adalah untuk memupuk

pembentukan sifat dan menggalakkan usaha menguasai diri, yakni

toleran dan damai.

Persatuan Indonesia

Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu.

Persatuan Indonesia adalah suatu landasan hidup bangsa atau sistem, yang

selalu mementingkan silaturahim, kesetiakawanan, kesetiaan, dan

keberanian.

Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa.

Indonesia wujud dan hidup untuk mewujudkan kasih sayang sesama bangsa

maupun antarbangsa.

Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan

sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih

objektif dengan dunia luar. Suatu upaya untuk mengimbangi kepentingan diri

dengan kepentingan bangsa lain, atau dalam tataran yang lebih mendalam antara

individu bangsa dan alam sejagad, yang merupakan suatu ciri yang diinginkan

sebagai warga dunia.

Dalam jangka panjang, prinsip persatuan Indonesia harus menjadi asas ruhaniah

suatu peraturan-peraturan dan struktur membangun satu orde antarbangsa yang

adil.

Persatuan Indonesia harus mampu menanamkan pemikiran terbuka

dan pandangan jauh bagi bangsa Indonesia, sebab hanya mereka yang

berpandangan jauh dan berpikiran terbuka yang dapat mendukung aspirasi ke

arah internasionalisme maupun globalisme.

Persatuan Indonesia seperti ini, akan menghantar rakyat Indonesia

memiliki kebanggaan yang tulus tentang identitas mereka sebagai

warga negara maupun warga dunia. Pandangan dan sikap seperti ini tidak

akan melenyapkan ciri-ciri unggul suatu bangsa, malahan akan dapat

memantapkan ciri-ciri unik sebuah masyarakat bangsa, yakni masyarakat bangsa

yang sadar terhadap tanggung jawab global, bersatu dalam mewujudkan

persatuan universal, masing-masing menyumbangkan keistimewaannya.

Persatuan Indonesia seperti ini akan mampu menyingkirkan

permusuhan internal bangsa, sebab pencapaiannya tidak melalui

kekuatan militer, melainkan melalui tuntutan ilmu, dan peradaban yang

membudaya dalam kehidupan masyarakat. Persatuan Indonesia yang

berpegang pada prinsip bahwa kemajuan kebudayaan dapat menyamai nilai-nilai

universal, sehingga dapat menjadi kekuatan yang dapat mengangkat harkat

martabat rakyat untuk menjadi warga negara dan seterusnya warga dunia yang

baik.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Suatu landasan yang harus mampu menghantar kepada prinsip-prinsip republikanisme, populisme, rasionalisme, demokratisme, dan reformisme yang diperteguh oleh semangat keterbukaan, dan usaha ke arah kerakyatan universal. Prinsip-prinsip kerakyatan seperti ini, harus menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia meyadari potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan.

Yakni kerakyatan yang selalu memberi nafas baru kepada bangsa dan negara dalam menciptakan suatu kehidupan yang penuh persaingan sehat.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh pendidikan yang mumpuni. Sebab pendidikan merupakan prasyarat untuk menyatukan rohaniah.

Pendidikan adalah tonggak utama makna daripada hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan akan mewarnai kerakyatan yang penuh harmoni, toleransi dan damai, jauh daripada sikap radikalisme apatah lagi terorisme.

Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan, mampu menciptakan interaksi dan

rangsangan interdependensi antar manusia dalam lingkungan bangsa

yang multikultural dan majemuk. Sebab manusia berpendidikan akan selalu

menghormati suatu proses dalam segala hal.

Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan menjadi pedoman kerakyatan, sebab ia

merupakan cara yang paling lurus dan pasti, menuju kearah harmoni,

toleransi dan damai. Pendidikanlah yang memungkinkan kita selaku rakyat

suatu bangsa dapat bersikap toleran atas wujud kemajemukan bangsa.

Hikmah kebijaksanaan menampilkan rakyat berfikir pada tahap yang lebih

tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri daripada belenggu

pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit.

Karenanya membangun hikmah kebijaksanaan adalah membangun

pendidikan, dan itulah hakekat membangun kerakyatan yang

berperadaban yang kaya akan kebudayaan, yakni kerakyatan yang terhindar

dari saling curiga dan permusuhan.

Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial

Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

adalah merupakan tujuan dari cita-cita bernegara dan berbangsa,

menyangkut keilmuan, keikhlasan pemikiran, kelapangan hati,

peradaban, kesejahteraan keluarga, keadilan masyarakat dan

kedamaian.

Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang

bersatu secara organik yang setiap anggotanya mempunyai

kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar

hidup pada kemampuan aslinya. Dengan mewujudkan segala usaha yang

berarti yang diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan

peningkatan kualitas rakyat, sehingga memiliki pendirian dan moral yang

tegas.

Mewujudkan suatu keadilan sosial, juga berarti mewujudkan azas

masyarakat yang stabil yang ditumbuhkan oleh warga masyarakat itu

sendiri, mengarah pada terciptanya suatu sistem teratur yang

menyeluruh melalui penyempurnaan pribadi anggota masyarakat,

sehingga wujud suatu cara yang benar bagi setiap individu untuk

membawa diri dan suatu cara yang benar untuk memperlakukan orang

lain.

Karenanya, mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan

kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan oleh rakyat, dengan

metoda dan pengorganisasian yang jitu sehingga tujuan mulia ini tidak berbalik

menjadi paradoks dan kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan

terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA

Sikap positif terhadap konstitusi negara adalah pendirian atau pola yang

memandang baik, menghargai, dan menjungjung tinggi terhadap konstitusi atau UUD.

Sikap teerhadap konstitusi terwujud dalam paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme

akan menanamkan kesadaran betapa pentingnya konstitusi atau UDD dihormati,

ditegakkan, dan diataati dalam penyelenggaraan negara baik pemerintah/penguasa negara

dan warga negara.

Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional

bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan kedalam Pembukaan UUD 1945. Para

penyelenggara ditentukan untuk memimpin pencapain tujuan itu. Agar para penyelenggara

benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional mereka harus mendasarkan semua

kegiatan pemerintahan pada Pancasila.

Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sama

untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya

bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan

berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam

menggunkan hak dan menunaikan kewajiban itu seluruh warga negara

harus berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila tidak

hanya menjadi dasar hubungan antar warga negara dan negara

melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara dalam

seluruh bidang kehidupan baik bidang ekonomi, social budaya, dan

lain-lain.

Agar negara dapat berfungsi dengan semestinya maka negara

sangat menentukan eksistensi warga negaranya. Bentuk eksistensi

tersebut dapat diwujudkan dengan mendukung berlakunya konstitusi

negara. Untuk itu perlu dipahami dan dikembangkan sifat dan perilaku

warga negara yang baik dan bertanggung jawab.