Kebijakan Umum PengadaanKebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa
B d k K 80/2003Berdasarkan Keppres 80/2003
Drs H Dadang Solihin MADrs. H. Dadang Solihin, MA
PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASABERDASARKAN KEPPRES 80/2003 UNTUK KIP/KPUD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
DI NANGGROE ACEH DARUSSALAMDI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BANDA ACEH, 5-6 JUNI 2006
2dadang-solihin.blogspot.com
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his
3
You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com
Kewajiban KIP (RUU-PA)
1. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;2 menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil WalikotaBupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan laporan kepada DPRA dan DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannyapelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
4. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peundang-undangan;inventaris KIP berdasarkan peundang undangan;
5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Walikota; dan
6 melaksanakan semua tahap pemilihan Kepala Pemerintahan6. melaksanakan semua tahap pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu.
4dadang-solihin.blogspot.com
AWAS…!!Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju
Introspeksi
g g j
1. Yang pernah menjadi negara jajahan (Taylor danH d 1972)Hudson, 1972).
2. Yang kaya dengan SDA (Sachs dan Warner, g y g (1995).
3 Yang memiliki banyak etnis (Mauro 1995)3. Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995).4. Yang tengah mengalami masa transisi dari
pemerintah otoriter kepada demokrasi danpemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, d M i N i 1999)dan Moises Naim, 1999).
5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa 5
(Todaro, 2002).dadang-solihin.blogspot.com
Ruang Lingkup Keppres 80/2003• PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA
– Pembiayaan Pengadaan– Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak
Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa– Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa– Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri– Prakualifikasi dan Pascakualifikasi– Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan– Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya– Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi– Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa
Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengaduan Masyarakat dan– Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan atau Seleksi Gagal
– Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa• SWAKELOLA• PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA
USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL– Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Dalam Negeri– Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri– Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri– Keikutsertaan Perusahaan Asing– Preferensi Harga– Penggunaan Produksi Dalam Negeri
6
– Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecildadang-solihin.blogspot.com
Materi Pelatihan
1.1. KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2.2. SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006 SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 3.3. PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASAPROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA3.3. PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASAPROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA4.4. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAHPEMERINTAH55 PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA5.5. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAHPEMERINTAH6.6. PEMILIHAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPEMILIHAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH7.7. TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSITATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI8.8. SWAKELOLASWAKELOLA99 TATA CARA EVALUASI PENAWARANTATA CARA EVALUASI PENAWARAN9.9. TATA CARA EVALUASI PENAWARANTATA CARA EVALUASI PENAWARAN10.10. LEGAL DRAFTING LEGAL DRAFTING 11.11. KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
7
O G G/J SO G G/J S12.12. PERJANJIAN/KONTRAKPERJANJIAN/KONTRAK dadang-solihin.blogspot.com
KEBIJAKAN UMUMKEBIJAKAN UMUMPENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAHPEMERINTAH
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tujuan dalam Pengadaan B /JBarang/Jasa
Secara umum, memperoleh barang atau jasa denganbarang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkandipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat
ktwaktu.
BBackgroundBBackgroundMengapa pengadaan barang/jasa diMengapa pengadaan barang/jasa di sektor publik perlu di “reform”?
10dadang-solihin.blogspot.com
BackgroundBackground• Volume yang sangat besar• Volume yang sangat besar• Peran belanja negara bagi
perekonomian sangat significant• Instrumen bagi pengembangan goodInstrumen bagi pengembangan good
governance (Public dan Corporate)
11dadang-solihin.blogspot.com
ProblemProblem• Inefisiensi bagaimana belanja yang• Inefisiensi, bagaimana belanja yang
efisien• Lemahnya daya saing nasional,
bagaimana memaksimalkan peran g pbelanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorongperekonomian, khususnya mendorong daya saing;
• Pendekatan yang protektif.
12dadang-solihin.blogspot.com
FFaktorFFaktor• Legal framework• Legal framework
– Kurang memadainya peraturan dperundangan
• Human resources– Kapasitas terbatas
• Institutional• Institutional– Belum adanya institusi yang khusus
13dadang-solihin.blogspot.com
Lingkungan StrategisLingkungan Strategis Kebijakan pengadaan barang/jasaj p g g j
•• DemokratisasiDemokratisasiDemokratisasiDemokratisasi•• Otonomi daerahOtonomi daerah•• Liberalisasi perdaganganLiberalisasi perdagangan
14dadang-solihin.blogspot.com
BBasic Principlesasic PrinciplesBBasic Principlesasic PrinciplesBBasic Principles asic Principles of International Best Practices (WTO)of International Best Practices (WTO)BBasic Principles asic Principles of International Best Practices (WTO)of International Best Practices (WTO)( )( )( )( )•• Value for moneyValue for money•• TranparentTranparent•• Open and effective competitionOpen and effective competition•• Open and effective competitionOpen and effective competition•• Accountability and due processAccountability and due process•• Non discriminationNon discrimination
Fair dealingFair dealing•• Fair dealingFair dealing
15dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan pengaturanTujuan pengaturan dgn Keppres 80 tahun 2003dgn Keppres 80 tahun 2003
Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan adil/tidak diskriminatif dantransparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
16dadang-solihin.blogspot.com
PPrinsip Dasarrinsip DasarPPrinsip Dasarrinsip DasarPPrinsip Dasar rinsip Dasar Keppres 80 Tahun 2003Keppres 80 Tahun 2003PPrinsip Dasar rinsip Dasar Keppres 80 Tahun 2003Keppres 80 Tahun 2003pppppppp
•• EfisienEfisien•• EfektifEfektif•• Terbuka dan bersaingTerbuka dan bersaing•• Terbuka dan bersaingTerbuka dan bersaing•• TransparanTransparan•• Adil/tidak diskriminatifAdil/tidak diskriminatif
AkuntabelAkuntabel•• AkuntabelAkuntabel
17dadang-solihin.blogspot.com
KKebijakan umumebijakan umum1. Meningkatkan penggunaan produksi
dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya p y y g yadalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negerimengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing b /j d k i d l i dbarang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
18
Created by IkakGP
dadang-solihin.blogspot.com
KKebijakan umumebijakan umum2. Meningkatkan peran serta usaha kecil
k k i k il d k l ktermasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
4. Menumbuhkembangkan peran serta usaha g pnasional;
19
Created by IkakGP
dadang-solihin.blogspot.com
KKebijakan umumebijakan umum5. Meningkatkan profesionalisme,
kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, p gg , p p j p g ,dan penyedia barang/jasa;
6 Meningkatkan penerimaan negara6. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
20
Created by IkakGP
dadang-solihin.blogspot.com
KKebijakan umumebijakan umum7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan
di b /j dil k k di d lpenyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
21
Created by IkakGP
dadang-solihin.blogspot.com
KERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASAKERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PrinsipPrinsip--prinsip pengadaanprinsip pengadaanK bij k K bij kK bij k 2 j Kebijakan
Penggunaan Produksi Dalam
Negeri
Kebijakan Pemberdayaan
Usaha Kecil
Kebijakan2 Sektoral
Tujuan Kegiatan/
Proyekg
Persiapan dan Pelaksanaan PengadaanPersiapan dan Pelaksanaan Pengadaan
Kapasitas SDMKapasitas SDM Pengelola
Pengadaan
Persaingan usaha yang
sehat
Daya Saing Nasional
Public and Corporate
Governance
22dadang-solihin.blogspot.com
PPokokokok--pokok gagasanpokok gagasanPPokokokok pokok gagasanpokok gagasandalam Keppres 80 Tahun 2003dalam Keppres 80 Tahun 2003
M d h k d• Menyederhanakan prosedur;• Mengurangi ekonomi biaya tinggi; • Mendorong persaingan usaha yang sehat;• Mengefektifkan perlindungan dan perluasan g p g p
peluang usaha kecil; • Meningkatkan penggunaan produksi dalam
negeri; • Menjamin konsistensi ketentuan-ketentuan
pengadaan barang dan jasa; dan • Mendorong peningkatan profesionalitas
23pengelola proyek.
dadang-solihin.blogspot.com
Mengurangi ekonomi biaya tinggi d i k k fi i idan meningkatkan efisiensi• ketentuan persyaratan penyedia• ketentuan persyaratan penyedia
barang/jasa cukup dengan di hi t i idipenuhinya persyaratan perizinan usaha
• sertifikat badan usaha tidak diperlukan untuk menentukandiperlukan untuk menentukan kualifikasi dan klasifikasi serta tidak menjadi persyaratan untuk mengikutimenjadi persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa
24dadang-solihin.blogspot.com
Mengurangi ekonomi biaya tinggi d i k k fi i idan meningkatkan efisiensi• Dokumen-dokumen dalam rangka• Dokumen-dokumen dalam rangka
penilaian kualifikasi diganti dengan t t di t t isurat pernyataan di atas meterai
terhadap kebenaran informasi kualifikasi dilarang menambah persyaratan baru yang tidak p y y gditetapkan dalam Keppres yang dapat mengurangi persainganmengurangi persaingan
25dadang-solihin.blogspot.com
Mengurangi ekonomi biaya tinggi d i k k fi i idan meningkatkan efisiensi• Untuk paket-paket proyek kecil• Untuk paket-paket proyek kecil,
kepanitiaan pengadaan di d h kdisederhanakan.
• Pengadaan dapat dilaksanakan oleh g pseorang pejabat pengadaan dan tidak perlu oleh panitia pengadaanperlu oleh panitia pengadaan
26dadang-solihin.blogspot.com
Meningkatkan persaingan sehatMeningkatkan persaingan sehat
• Penggolongan usaha ke dalamPenggolongan usaha ke dalam kelompok besar, menengah dan kecil dihilangkandihilangkan.
• Selanjutnya hanya dikenal kelompok usaha kecil berdasarkan undangusaha kecil berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan paket
k j i d R 1pekerjaan sampai dengan Rp. 1 milyar;
• Menghilangkan pembatasan wilayah operasi badan usaha.
27dadang-solihin.blogspot.com
Meningkatkan persaingan sehatMeningkatkan persaingan sehat
• Memberlakukan sistem pasca kualifikasiMemberlakukan sistem pasca kualifikasi terhadap + 90% proses pengadaan pemerintah sehingga menghilangkan barrierpemerintah sehingga menghilangkan barrier to entry bagi badan usaha untuk ikut serta dalam proses pengadaan.dalam proses pengadaan.
• Kewajiban mengumumkan pengadaan di koran dengan sirkulasi wilayah propinsikoran dengan sirkulasi wilayah propinsi untuk pengadaan di kabupaten/kota untuk memperluas kesempatan usaha bagi duniamemperluas kesempatan usaha bagi dunia usaha.
28dadang-solihin.blogspot.com
Meningkatkan persaingan sehatMeningkatkan persaingan sehat
• Kewajiban memberi waktu yang cukup• Kewajiban memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan keikutsertaan d l ddalam pengadaan.
29dadang-solihin.blogspot.com
Penyederhanaan prosedurPenyederhanaan prosedur• Penyederhanaan persyaratan keikutsertaanPenyederhanaan persyaratan keikutsertaan
dunia usaha dalam pengadaan.• Dokumen-dokumen kualifikasi yang Dokumen dokumen kualifikasi yang
diserahkan diganti dengan check list dan surat pernyataan kebenaran data dokumen.
• Sertifikasi badan usaha tidak dipersyaratkan.
• Menghilangkan persyaratan-persyaratan tambahan yang biasanya diwajibkan oleh departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bertentangan dengan Keppres.
30dadang-solihin.blogspot.com
Perlindungan dan Perluasan Peluang U h K ilUsaha Kecil• Paket di bawah Rp 1 milyar yang• Paket di bawah Rp. 1 milyar yang
dicadangkan untuk usaha kecil dil dil k k l h hdilarang dilaksanakan oleh pengusaha menengah/besar.
• Instansi pemerintah diwajibkan menyediakan paket-paket pekerjaanmenyediakan paket paket pekerjaan yang cukup banyak untuk membuka peluang usaha kecilpeluang usaha kecil.
31dadang-solihin.blogspot.com
Perlindungan dan Perluasan P l U h K ilPeluang Usaha Kecil• Larangan penggabungan paket-paket• Larangan penggabungan paket-paket
yang semestinya lebih efisien dil k k l h h k ildilaksanakan oleh usaha kecil.
• Memperluas informasi peluang usaha p p guntuk usaha kecil.
32dadang-solihin.blogspot.com
UsahaUsaha P k t b UsahaUsahaKecil yg Kecil yg
KompetitifKompetitif
Paket besar dan yang menuntut KompetitifKompetitif menuntut kualifikasi
tinggi
UsahaUsahakecil yg kecil yg PencadanganPencadangan
k t t k k t t k ProgramProgram
PeningkatanPeningkatanUsahaUsaha
yg mengakuyg mengakuygygmemenuhimemenuhi
syaratsyaratpaket untuk paket untuk usaha kecilusaha kecil
ggKompetensiKompetensiusaha kecilusaha kecil
yg mengakuyg mengakuusahausahakecilkecil
UsahaUsahaUsahaUsahakecil yg tdkkecil yg tdkmemenuhimemenuhi
ProgramProgrampemberdayaanpemberdayaan
usaha kecilusaha kecil
KERANGKA KERJAKERANGKA KERJAPENGEMBANGANPENGEMBANGANUSAHA KECIL MELALUIUSAHA KECIL MELALUI
33syaratsyarat
usaha kecilusaha kecil USAHA KECIL MELALUIUSAHA KECIL MELALUIPENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA
dadang-solihin.blogspot.com
Mendorong Penggunaan P d k i D l N iProduksi Dalam Negeri:• Memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri.g• Tetap diwajibkannya penggunaan SNI
dalam spesifikasi teknisdalam spesifikasi teknis.• Keikutsertaan perusahaan asing hanya
t k k t di t R 50 iluntuk paket di atas Rp. 50 milyar.• Tetap diberlakukan preferensi harga
untuk barang/jasa produksi dalam negeri.
34dadang-solihin.blogspot.com
Peningkatan Profesionalitas P l l P kPengelola Proyek
• Kewajiban memiliki sertifikat Ahli P d P i t h b i l lPengadaan Pemerintah bagi pengelola proyek dengan masa transisi 3 tahun.
• Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek.pengelola proyek.
• Menghilangkan conflict of interest dari l l kpengelola proyek.
35dadang-solihin.blogspot.com
konsistensi ketentuan ketentuankonsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasap g g j
• Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam j k k i K 18 h 2000petunjuk teknis Keppres 18 tahun 2000
menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun 2003.• Melarang ketentuan-ketentuan
instansi/daerah yang bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres.
• Membentuk lembaga pengembangan g p g gkebijakan pengadaan yang lintas departemen/sektor/tingkatan pemberintahan.
36
p g pdadang-solihin.blogspot.com
PENILAIAAN KUALIFIKASIPENILAIAAN KUALIFIKASI
Penilaiaan Kualifikasi PenyediaPenilaiaan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Dengan:
1. Pascakualifikasi:Pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya tidak p g j ykompleks yang menggunakan metoda pelelangan umum.p g
37dadang-solihin.blogspot.com
2. Prakualifikasi :2. Prakualifikasi :• Pengadaan jasa konsultansi denganPengadaan jasa konsultansi dengan
metoda apapun.• Pengadaan barang/jasa lainnya yang• Pengadaan barang/jasa lainnya yang
menggunakan metoda pelelangan terbatas.P d b /j l i• Pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metoda pemilihan langsung.
• Pengadaan barang/jasa lainnya yang kompleks yang menggunakan metoda penunjukan langsung.
38dadang-solihin.blogspot.com
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam P l k P il i K lifik iPelaksanaan Penilaiaan Kualifikasi:
1. Panitia wajib menyederhanakan proses1. Panitia wajib menyederhanakan proses penilaiaan kualifikasi.
2 Larangan melakukan pembatasan wilayah2. Larangan melakukan pembatasan wilayah.3. Larangan menambah persyaratan
k lifik i di l K i ikualifikasi yang di luar Keppres ini.4. Larangan melakukan prakualifikasi
massal.5. Larangan memungut biaya apapun dalam g g y p p
proses penilaiaan kualifikasi
39dadang-solihin.blogspot.com
Persyaratan Penyedia Barang/jasae sy e yed g/j s
a) memenuhi ketentuan peraturan ) pperundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;barang/jasa;
b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukkemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak ) p g p g ,pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas namabertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
40
p ;dadang-solihin.blogspot.com
Persyaratan Penyedia Barang/jasae sy e yed g/j s
d) secara hukum mempunyai kapasitasd) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
e) sebagai wajib pajak sudah memenuhie) sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copydibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak PenghasilanPajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
41dadang-solihin.blogspot.com
Persyaratan Penyedia Barang/jasae sy e yed g/j s
f) dalam kurun waktu 4 (empat) tahunf) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dimenyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecualitermasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;kurang dari 3 (tiga) tahun;
g) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yangperalatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
42dadang-solihin.blogspot.com
Persyaratan Penyedia Barang/jasae sy e yed g/j s
h) tidak masuk dalam daftar hitam;h) tidak masuk dalam daftar hitam;i) memiliki alamat tetap dan jelas serta
dapat dijangkau dengan pos;j) khusus untuk penyedia barang/jasaj) khusus untuk penyedia barang/jasa
orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf fsama dengan di atas kecuali huruf f.
43dadang-solihin.blogspot.com
Terima kasihTerima kasih
44dadang-solihin.blogspot.com