UPAYA-UPAYA HUKUM
Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang
kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan
putusan Hakim. Upaya hukum merupakan suatu tahapan dalam proses
beracara di Pengadilan untuk memperbaiki putusan, yaitu
langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh para pihak manakala
ia tidak puas terhadap putusan pengadilan. Dalam hukum perdata
dikenal dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya
hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya antara lain bahwa pada
azasnya upaya hukum biasa mengangguhkan eksekusi, sedangkan upaya
hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.Upaya hukum biasa
antara lain :1. Verzet (Perlawanan terhadap putusan verstek)2.
Banding3. Kasasi4. ProrogasiSedangkan upaya hukum luar biasa adalah
:1. Peninjauan Kembali2. Denderverzet (Perlawanan pihak ketiga
terhadap sita eksekutorial)
Upaya Hukum Biasa1. VerzetAdalah upaya hukum terhadap putusan
verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan dalam kasus tidak hadirnya
tergugat di persidangan walau sudah dipanggil secara patut.
Perlawanan (verzet) terhadap putusanverstekmengandung arti bahwa
tergugat berusaha melawan putusanverstek/ tergugat mengajukan
perlawanan terhadap putusanverstek. Tujuannya, agar terhadap
putusan itu di lakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai
dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar
putusanverstekdi batalkan, sekaligus supaya gugatan penggugat
ditolak.Dalam proses pemeriksaan perlawanan atauverzet, terdapat
beberapa landasan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:
Perlawanan (verzet) harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang
menjatuhkan putusanverstek; Diajukan oleh tergugat sendiri atau
kuasanya; Disampaikan kepada PN yang menjatuhkan
putusanverstekdalam dengan batas tenggang waktu yang ditentukan
pasal 129 ayat (2) HIR; Ditujukan kepada putusanverstektanpa
menarik pihak lain, selain daripada penggugat semula.2.
BandingBanding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat
diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara
terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan
banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri
kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan
tersebut dijatuhkan.Pada dasarnya, terhadap setiap putusan akhir
pengadilan Negeri dapat dimintakan banding kecuali UU menentukan
lain. Akan tetapi, ada juga putusan pengadilan negeri yang tidak
bisa di banding, yaitu berupa: Putusan sela Putusan perdamaian
PenetapanUrutan banding menurut pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9
UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu: ada
pernyataan ingin banding panitera membuat akta banding dicatat
dalam register induk perkara pernyataan banding harus sudah
diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan
bandingtersebut dibuat. pembanding dapat membuat memori banding,
terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.Dalam tingkat
banding, pihak yang mengajukan banding boleh membuat memori
banding, namun memori banding tersebut tidak merupakan suatu
kewajiban. Memori banding diperlukan untuk menentukan kasus bagi
hakim. Selanjutnya, dalam tingkat banding, hakim tidak boleh
mengabulkan lebih dari yang dituntut. Berarti hakim harus
membiarkan putusan hakim tingkat pertama sepanjang tidak dibantah
dalam tingkat banding.Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu
14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah
diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu
tersebut diatas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat
surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah
lampau.Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya
perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh Pengadilan tingkat
Pertama, telah dibayar lunas. Apabila panjar biaya banding yang
telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan
banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register
Induk Perkara Perdata dan Register Banding.Permohonan banding dalam
waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya.
Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat,
dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan
membuat relas pemberitahuan/ penyerahannya.Sebelum berkas perkara
dikirim ke pengadilan tinggi harus diberikan kesempatan kepada
kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage)
dandituangkan dalam Relaas. Dan dalam waktu 30 hari sejak
permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B
harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.Pencabutan permohonan
banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani
oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan
banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke
Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh
Panitera.3. KasasiKasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa
yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang
berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak
dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan
Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.Kasasi berasal dari
perkataan casser yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga
bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan
dibawahnyaditerima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan
tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung
kesalahan dalam penerapan hukumnya.Pemeriksaan kasasi hanya
meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak
dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga
pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai
pemeriksaan tinggak ketiga.Alasan mengajukan kasasi menurut pasal
30 UU No. 14/1985 antara lain : Tidak berwenang atau melampaui
batas kewewenang Salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undanganyang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan.
Permohonan kasasi harus sedah disampaikan dalam jangka waktu 14
hari setelah putusan atau penetepan pengadilan yang dimaksud
diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat(1) UU No. 14/1985),
bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat
diterima.Prosedur dalam mengajukan kasasi sendiri yaitu permohonan
kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau
lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara
tersebut dengan melunasi biaya kasasi. Pengadilan Negeri akan
mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga
membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas paling
lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera
Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lawan. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi
dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori
kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi. Panitera
Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan
paling lambat 30 hari. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori
kasais dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya
salinan memori kasasi. Setelah menerima memori dan kontra memori
kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus
mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung.
4. Prorogasi Adalah upaya hukum berdasarkan suatu persetujuan
bersama antara kedua belah pihak dengan menggunakan suatu akta,
untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang
sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, yaitu
kepada pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi. Dalam hal
prorogasi, pengadilan tinggi bertindak sebagai badan peradilan pada
tingkat pertama. Oleh karena itu pengadilan tinggi yang memeriksa
dalam prorogasi itu memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan
terakhir, sehingga putusannya hanya dapat dimintakan kasasi.
Pengaturan mengenai prorogasi terdapat dalam pasal 324 pasal 326
Rv.
Upaya Hukum Luar Biasa
1. Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali,dahulu dikenal dengan
istilahherziening,adalah Upaya Hukum Istimewa., yang bermaksud
hendak merubah putusan yang tidak dapat dirubah lagi. Disinilah
letak ke-istimewaaannya dimana upaya peninjauan kembali bermaksud
merubah isi suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Karena melalui lembaga PK terhadap putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat
mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung
melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus dalam tingkat pertama.
Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan maupun
tulisan. Kemudian,Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan
memberitahukan secepatnya denganmemberikan atau mengirimkan salinan
permohonan peninjauan kembalitersebut kepada pihak lawan dari
pemohon. Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 yang merupakan
penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
1980.Permohonan PK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan
: Apabila putusan didasarkan kebohongan atau tipu muslihat pihak
lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasarkan pada
bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak
ditemukan (novum), Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak
dituntut /lebih daripada yang dituntut Apabila mengenai sesuatu
bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa dipertimbangkan
sebab-sebabnya Apabila terhadap perkara yang mana telah diberikan
putusan yang bertentangan satu sama lain Apabila dalam suatu
putusan terdapat suatu kekhilapan hakim/suatu kekeliruan yang
nyata.
Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan putusan MA dalam
perkara PK: Dalam hal MA mengabulkan permohonan PK, maka putusan
yang dimohonkan PK dibatalkan, selanjutnya MA memeriksa dan memutus
sendiri perkara itu, MA akan menolak permohonan PK jika permohonan
itu tidak beralasan
2. Denderverzet (Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
eksekutorial)Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para
pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (pasal 1917
BW). Namun apabila pihak ketiga merasa hak-hak nya dirugikan oleh
suatu putusan, maka ia dapat mengajukann perlawanan terhadap
putusan tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang
menjatuhkan putusan dan dilakukan dengan menggugat para pihak yang
bersangkutan secara biasa. Perlawanan pihak ketiga ini dapat
dilakukan terhadap: Sita jaminan, ketika proses persidangan masih
berlangsung Sita eksekutorial, terhadap putusan yang telah
berkekuatan tetap.Di dalam pasal 195 (6), (7) dan pasal 207-208
HIR, mengatur tentang perlawanan/bantahan terhadap sita
eksekutorial. Sedangkan perlawanan/bantahan terhadap sita jaminan
tidak diatur dalam HIR.Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan
secara lisan maupun tertulis. Perlawanan tidak menangguhkan
eksekusi oleh karena itu perlawanan tidak boleh diajukan terlambat,
bila terlambat akan tidak berhasil dan dinyatakan tidak dapat
diterima. Eksekusi terhadap upaya hukum luar biasa tidak dapat
ditangguhkan tetapi bisa diminta untuk dihentikan dengan
permohonan.Pihak ketiga yang akan melakukan perlawanan terhadap
suatu putusan tidaklah cukup hanya mempunyai kepentingan saja,
tetapi harus benar-benar telah dirugikan hak-haknya. . Selain itu,
harus juaga dibuktikan mengenai adanya permohonan dari pihak ketiga
tersebut.
RESUME MENGENAI UPAYA-UPAYA HUKUM
Hukum Acara Perdata
Tommy AndryanNPM : 110110120087
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS PADJADJARAN2014
