SISTEM PEMERINTAHAN

TRIANY SYAFRILIA2EA21

19210684

UNIVERSITAS GUNADARMA

KATA PENGANTAR

Puj i dan syukur k i t a pan ja tkan kehad i ra t Al lah SWT,

ka rena dengan limpahan karunia dan nikmat-Nya saya dapat

menyelesaikan makalah ini.

T a k l u p a s h a l a w a t s e r t a s a l a m s e m o g a t e t a p t e r c u r a h

p a d a N a b i a k h i r z a m a n Muhammad SAW, kepada pa ra

Sahaba tnya , ke lua rga , se r t a sampa i kepada k i t a selaku umatnya.

Amin.

Makalah bertema “Politik dan Strategi Nasional” ini kami buat untuk

memenuhi tugas SoftSkill yang diberikan dosen mata kuliah

“Pendidikan Kewarganegaraaan”. Dan semoga, selain memenuhi tugas

tersebut, makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca pada umumnya

dan saya khususnya.

Kritik dan saran sangat saya harapkan dalam upaya perbaikan

dalam membua t maka lah . Karena sanga t saya sadar i pembua tan

maka lah in i mas ih banyak kekurangan.

Bekasi, Mei 2012

Triany Syafrilia

A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara............................................................1

1. Pengertian Sistem Pemerintahan....................................................................1

2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer......................................3

3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan

Parlementer....................................................................................................5

4. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Presidensial........................................5

5. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Parlementer........................................6

6. Tipe-tipe Kabinet (Pemerintah) yang Berkaitan dengan Sistem

Pemerintahan..................................................................................................7

7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahan....................7

8. Kesimpulan....................................................................................................11

9. Daftar Pustaka...............................................................................................12

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN

A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Sistem pemerintahan yang berada di suatu negara dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi negara. Antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan atau bertindak demi kepentingan rakyat. Untuk bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut. Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara di setiap sektor.

Negara-negara di dunia memiliki sistem pemerintahan tidak menutup kemungkinan ada yang sama, bahkan suatu negara pernah mencoba dari berbagai macam sistem pemerintahan yang ada. Kernudian yang menjadi pertanyaan apa apa yang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan di suatu negara, apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan.

1. Pengertian Sistem PemerintahanSistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks

dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Di dalam suatu sistem terdapat komponen yang merupakan suatu sub sistem tersendiri. Komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi masing-masing saling berhubungan satu sama lain menurut pola. Tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.

a. SistemMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Sistem mempunyai tiga pengertian. Pertama, sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kedua, sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Ketiga, sistem berarti metode.Jelas bahwa dalam kaitannya dengan pemerintahan negara sistem berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori atau asas tentang pemerintahan negara. Menurut KBB, pemerintahan berarti: 1) proses, cara, perbuatan memerintah;

2) segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

Dalam berbagai kamus yang ada, termasuk Webter 's New World Dictionary of American Language, disebutkan bahwa kata sistem berasal dari bahasa Latin "systema" atau bahasa Yunani "systematos" yang berasal dari asal kata "synistani" yang berarti menempatkan bersama. Selanjutnya istilah sistem mengalami perkembangan yang lebih luas dan membawa arti yang berbeda-beda, setiap orang memberikan arti atau definisi sendiri menurut disiplin ilmu dan kepentingannya. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

1) Webster's New Collegiate Dictionary, memberikan batasan sistem adalah suatu kompleks ide-ide, prinsip-prinsip, dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan erat satu sama lain.

2) Meyers Grosses Handlexikon memberikan batasan sistem adalah suatu keseluruhan yang teratur sebagai satu kesatuan.

3) Gabriel A. Almond and Bingham Powel, memberikan batasan sistem adalah suatu yang berisi interdenpendensi sejumlah bagian, sebuah batas di antara bagian-bagian itu, dan lingkungannya.

Dari ketiga batasan itu terkandung pengertian bahwa sebuah sistem selalu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda satu dengan yang lainnya dan di antara bagian-bagian itu terdapat saling hubungan dalam satu kesatuan menyeluruh, saling memengaruhi dan sistem itu bekerja dalam batas-batas yang jelas dari lingkungannya.

b. PemerintahanPemerintahan dan pemerintah merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam bidang yang sama. Pemerintahan sebagai suatu proses pelaksanaan ketatanegaraan dalam suatu negara, sedangkan pemerintah adalah organ yang merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan ketatanegaraan.

Pemerintah sebagai alat pelaksana dan kelengkapan pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Tugas esensial adalah untuk mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas internal negara yaitu memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman dalam negara serta melindungi hak milik , dari setiap orang, dan tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan negara. Tugas esensial

ini sering disebut tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah dari negara manapun di dunia. Tugas fakultatif negara adalah untuk memperbesar kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, memelihara kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat.

Fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas esensial dan tugas fakultatif negara inilah merupakan salah satu wujud kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebagai pelaksana tugas negara meliputi berikut ini.

1) Pemerintah dalam, arti luasPemerintah dalam anti luas adalah gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, pemerintah masih ditambah dengan badan konsultatif, eksaminatif, dan kenstitutif.

2) Pemerintah dalam arti sempit terdiri atas presiden, wakil presiden, dan paramenteri (kabinet). Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yakni melaksanakan tugas esensial dan tugas fakultatif negara dimasing-masing negara tidak sama. Hal ini disebabkan masing-masing negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan ParlementerAda dua jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan

parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Walaupun istilah sistem pemerintahan itu menunjuk pada tata hubungan antara ketiga cabang kekuasaan utama dalam suatu negara, nama parlementer maupun presidensial itu lebih menunjuk pada hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam suatu negara. Persoalan utamanya adalah lembaga manakah yang menjadi sasaran pertanggungjawaban kerja para pelaksana kekuasaan eksekutif (menteri). Nama parlementer menunjukkan bahwa dalam sistem itu para menteri harus mempertanggungjawabkan kinerja eksekutif kepada pihak parlemen (badan legislatif). Sedangkan nama presidensial menunjukkan bahwa dalam sistem itu para menteri harus mempertanggungjawabkan kinerja eksekutifnya kepada pihak presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif. Selain kedua jenis sistern pemerintahan yang umum berlaku di negara demokrasi

itu, kita juga melihat adanya sistem pemerintahan yang khas berlaku di negara-negara komunis, yaitu pemerintahan kediktatoran proletariat.

Dalam pemerintahan sistem parlementer, hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif sangat erat. Keanggotaan badan legislatif dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun badan eksekutif atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih berdasarkan dukungan suara terbanyak dari badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).

Kabinet dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kedudukan kabinet sangat bergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila kabinet dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tidak akan terjadi sesuatu hal. Namun jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menerima pertanggungjawaban kabinet, maka kemungkinan Dew an Perwakilan Rakyat akan menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Karena sangat bergantung kepada Badan Perwakilan Rakyat posisi pemerintahan dengan sistem parlementer sangat labil. Apa lagi kalau persaingan memperebutkan kursi di badan legislatif sangat tinggi. Hal ini biasanya terjadi apabila terdapat jumlah, partai yang banyak dalam memperebutkan suara mayoritas di lembaga legislatif, dan kabinet terbentuk berdasarkan koalisi beberapa partai.

Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial hubungan antara badan legislatif dan eksekutif bersifat fungsional. Artinya, badan yang satu tidak tergantung pada yang lainnya. Badan eksekutif terpisah dari badan legislatif atau parlemen sistem, ini merupakan aplikasi dari teori pemisahan kekuasaan. Teori ini merupakan pikiran John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesguieu. Menurut John Locke kekuasaan negara terpisah antara kekuasaan legislatif, ekskutif, dan federatif. Dalam hal ini badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan federatif meliputi kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif, seperti mengadakan kerja sama dan aliansi dengan negara lain di luar negeri.

Sama seperti John Locke, Montesquieu membagi kekuasaan negara secara terpisah atas tiga jenis yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bedanya dengan John Locke, Montesquieu menegaskan bahwa

kekuasaan yudikatif adalah mengawasi dan mengambil tindakan apabila eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang terbukti menyimpang dari undang-undang yang digariskan.

Pemisahan kekuasaan seperti tersebut di atas masih diterapkan di Amerika Serikat, itupun tidak semurni ajaran Montesquieu. Di negara ini kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung. Masing-masing badan berdiri sendiri. Kekuasaannya sudah dibatasi sehingga keseimbangan kekuasaan antara ketiga badan tadi dapat diwujudkan. Ketiga badan ini pun memiliki kedudukan yang sederajat sehingga mereka bisa saling mengawasi. Prinsip inilah yang dinamakan pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan Amerika Serikat.

3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementera. Kebaikan sistem pemerintahan parlementer

1) Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pernerintah besar sekali

2) Pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

b. Kelemahan sistem pemerintahan parlementer1) Sering terjadi krisis kabinet karena tidak mendapat dukungan dari

mayoritas anggota DPR.2) Keberhasilan sulit sekali bagi negara yang menganut sistem banyak

partai, karena kabinet mendapat kesulitan dukungan dari anggota DPR.

c. Kebaikan sistem pemerintahan presidensial1) Presiden dan menteri selama masajabatannya tidak dapat

dijatuhkan oleh DPR sehingga ada kestabilan.2) Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya, karena

tidak dibayangi krisis kabinetd. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial

1) Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.2) Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik negara kurang

mendapat perhatian yang seluas-luasnya.

4. Ciri-ciri Pokoh Sistem Pemerintahan PresidensialDalam sistem pemerintahan presidensial, pada dasamya kekuasaan

negara berpusat pada presiden. Namun dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, pertimbangan lembaga-lembaga pemerintah lainnya tetap

menjadi penyeirnbang. Adapun ciri-ciri sistern pemerintahan presidensial sebagai berikut :

a. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

b. Presoden dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan.c. Masa jabatan presiden dan legislatif dapat ditentukan dengan pasti.d. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan

bertanggung jawab kepada presiden.e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, ada yang mengembangkan ajaran Trias Politica Montesqueiu secara murni dengan separation of power, seperti di Amerika Serikat yang dikenal dengan praktik check and balance. Praktik demikian bertujuan agar di antara kekuasaan eksekutif (president), legislatif (kongres = senat + parlemen) dan yudikatif (Mahkamah Agung/Supreme Court) tersebut selalu terdapat keseimbangan dalam keadaan tertentu.

Tetapi dalam praktik sistem pemerintahan presidensial ada juga yang menerapkan trias politica tidak secara murni yaitu dengan sistem distribution ofpower atau pembagian kekuasaan, misalnya negara Indonesia.

5. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan ParlementerSistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan

yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sistem pemerintahan parlementer ditandai oleh adanya suatu hubungan yang erat antara eksekutif dan parlernen. Eksekutif dan parlemen saling bergantung satu sama lain. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari partai/organisasi mayoritas di parlemen. Rakyat tidak memilih langsung perdana menteri dan kabinetnya, melainkan hanya memilih anggota parlemen. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.

a. Menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan.b. Raja atau presiden berkedudukan sebagai kepala negara.c. Kepala negara atas saran perdana menteri dapat membubarkan

parlemen (DPR), apabila pemerintah menganggap parlemen tidak mewakili kehendak rakyat.

d. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.e. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dengan mosi tidak

percaya.

f. Program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen.

g. Masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab sangat tergantung dukungan parlemen.

h. Kekuasaan parlemen lebih kuat daripada kekuasaan pemerintah.i. Anggota kabinet seluruhnya atau sebagian merupakan anggota

parlemen.j. Sistem pemerintahan parlementer cenderung labil bila dalam negara

tersebut diterapkan sistem multipartai, namun jika menganut sistem dwi partai, maka kecenderungan kelabilan dapat dikurangi.

6. Tipe-tipe Kabinet (Pemerintah) yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan.a. Tape-tipe kabinet berdasarkan siapa yang bertanggung jawab atas

jalannya tugas pemerintah 1) K.abinet mini sterii1, yaitu sty-t, 11 kabinet di mana menteri

bertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintahan.2) Kabinet presidensial yaitu suatu kabinet dimana presiden

bertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintahan.b. Tipe kabinet berdasarkan ada tidaknya campur tangan parlemen dalam

pembentukan kabinet 1) Kabinet parlementer, yaitu suatu kabinet di mana ada campur

tangan parlemen dalam pembentukan.2) Kabinet ekstra parlementer, yaitu suatu kabinet di mana tidak

adanya campur tangan parlemen dalam pembentukannya.

7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahana. Bentuk negara.

Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan (secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Bentuk negara dibedakan menjadi tiga kategori.1) Negara kesatuan, yaitu negara yang pemerintah pusatya berdaulat

penuh atas semua tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya.2) Federal/serikat, yaitu negara yang kekuasaannya secara formal di

bagi menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan pemerintah pusat federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerintahan negara bagian.

3) Negara konfederasi, yaitu bentuk kerja sama negara di mana pemerintah pusat tunduk pada kedaulatan masing-masing negara anggotanya.

b. Bentuk pemerintahBentuk pemerintah adalah pengelompokan negara berdasarkan cara pengisian jabatan kepala negaranya. Berdasarkan kriteria itu kita mengenal negara kerajaan dan republik. Kerajaan adalah negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui sistem pewarisan. Sedangkan republik adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara di luar sistem pewarisan.

c. Bentuk pemerintahanBentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasan tertinggi dalam sebuah negara. Menurut Aristoleles ada enam kemungkinan bentuk pemerintahan yaitu sebagai berikut.1) Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.

2) TiraniTirani yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan dirinya sendiri.

3) AristokratAristokrat yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan elite, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.

4) OligarkiOligarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan sekelompok elit, yang memerintah untuk kepentingan kelompok penguasa itu sendiri.

5) PolitiPoliti yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat

6) DemokrasiDemokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat namun pemerintahannya hanya untuk kepentingan penguasa

Daftar Pustaka

Balai Pustaka. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

BSNP. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD. Jakarta: Diknas.

Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Depdikbud . 1992. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka