PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2013

A. LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, telah terjadi

perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek peneyelenggaraan

pemerintahan daerah, termasuk bidang keuangan daerah. Dalam upaya

mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara

optimal sesuai dengan perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat,

perubahan tersebut diharapkan menciptakan sistem pengelolaan keuangan

daerah yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan perubahan dimaksud dalam tata pengelolaan keuangan

daerah, maka pada tataran operasional di daerah, Kementerian Dalam Negeri

RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

beserta perubahannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun

2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai implikasi atas perubahan besar di bidang pengelolaan

keuangan daerah dituntut kesiapan daerah, baik secara kelembagaan maupun

personel, dalam mengelola perubahan manajemen keuangan daerah dan

kemampuan untuk melakukan transformasi mindset bagi aparatur daerah

sebagai akibat dari perubahan dari pendekatan incremental budgeting menjadi

pendekatan performance budgeting.

Salah satu pasal (pasal 89) Permendagri No. 13 Tahun 2006,

mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki acuan Standar Satuan

Harga dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Standar Satuan Harga” digunakan sebagai acuan untuk menilai

kewajaran harga penawaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

yang berlaku di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Selain

itu, juga, dengan adanya Standar Satuan Harga, keberagaman dan perbedaan

besaran harga pada saat penyusunan dan penetapan harga barang dan jasa

disetiap wilayah yang relatif berdekatan dapat dihindari.

B. PENGGUNAAN SATUAN HARGA

Sebagai salah satu upaya untuk membantu kelancaran proses

pembahasan dan penilaian kewajaran harga maupun perhitungan biaya

(costing) dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang

i

Lampiran:Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor……..Tahun 2012 Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013

dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, perlu ditunjang

dengan tersedianya Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten

Teluk Bintuni. Penyusunan ini dilakukan dengan mengacu pada data dan

informasi yang valid dan realibel dari berbagai sumber terpercaya dan telah

melalui proses analisis data harga pasar yang berlaku ditambah dengan

biaya transportasi, inflasi, margin, serta pajak.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

i. Adanya keseragaman harga satuan disetiap SKPD untuk setiap

kegiatan yang sama, dengan tetap memperhatikan lokasi atau

wilayah pada masing-masing kantor;

ii. Sebagai dasar perhitungan dalam penyusunan perencanaan

besaran biaya untuk suatu kegiatan;

iii. Sebagai salah satu dasar yang dapat digunakan dalam melakukan

evaluasi atau pengawasan maupun pemeriksaan terhadap suatu

kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

iv. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas

dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Teluk Bintuni.

2. Sasaran / Target

Sasaran dari penyusunan Buku Standar Satuan Harga adalah

tersedianya suatu buku pedoman yang dapat dipedomani oleh setiap

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam

menyusun perencanaan pembiayaan suatu kegiatan yang bersifat fisik

maupun non fisik termasuk menggunakan jasa pihak ke tiga.

D. SURVEY LAPANGAN

1. Tahap Persiapan

Dilakukan dengan menelaah kelayakan dan kesesuaian harga

pada buku standar harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Teluk

Bintuni Tahun Anggaran 2012, serta mengumpulkan data harga di

Kabupaten sekitar (Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong) sebagai

data pembanding.

2. Penentuan Lokasi dan Sampel

Survey lapangan dilakukan pada setiap lokasi yang telah

ditetapkan menjadi sasaran survey, dengan menggunakan metodologi

berikut :

ii

1. Responden

Yang menjadi responden pada pendataan ini adalah pedagang

besar, rekanan, kontraktor yang ada di Wilayah Kabupaten Teluk

Bintuni;

2. Pemilihan Responden

Pemilihan responden dilakukan secara purposive oleh pengawas

dengan memperhatikan bahwa responden terpilih pernah melayani

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

3. Harga yang di Data

Harga satuan barang dan jasa yang di data menyangkut harga

semua jenis barang maupun jasa yang menjadi kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

4. Metoda

Metoda (cara) pendataan di lapangan dilakukan melalui wawancara

langsung terhadap responden terpilih, pendataan harga satuan

barang dan jasa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

i. Menanyakan harga transaksi yang berlaku

Menanyakan realisasi harga transaksi atau harga yang berlaku

pada saat pendataan untuk setiap item yang ada.

ii. Memperkirakan harga satuan barang dan jasa

Apabila pada saat responden tidak melakukan transaksi,

responden diminta untuk memperkirakan harga satuan barang

dan jasa yang didata sesuai dengan harga yang berlaku pada

saat pendataan.

iii. Harga yang dituliskan pada kuesioner

1) Harga dari masing-masing responden beserta keterangannya.

2) Harga akhir yang dicantumkan merupakan harga tertinggi dari

paling sedikit 1-3 responden yang dianggap mewakili untuk

setiap jenis bidang barang dan jasa yang yang telah

ditetapkan.

3. Faktor yang berpengaruh terhadap harga satuan

Secara umum harga barang akan naik setiap tahunnya, atau

dengan perkataan lain harga barang tahun berikutnya akan lebih tinggi

daripada harga tahun sebelumnya. Besarnya kenaikan harga barang

dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan deflasi dari nilai barang tersebut.

Dengan pengecualian pada jenis barang elektronik dan teknologi

iii

informasi (komputer, laptop, printer, LCD dan segala perlengkapan yang

berhubungan dengan teknologi informasi).

Harga barang-barang elektronik dan teknologi informasi sangat

dipengaruhi oleh nilai tukar Dollar Amerika Serikat ($ US) terhadap

Rupiah, serta nilai keusangan dari produk tersebut,

Akibat dari kedua hal di atas, maka harga barang elektronik dan

teknologi informasi tidak dapat ditentukan dengan pasti, ada

kemungkinan barang tersebut sudah tidak diproduksi lagi tetapi sisa

barang masih ada dipasaran, atau bahkan tidak ditemukan lagi di tahun

2013.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi besaran harga

akhir dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni,

antara lain:

1. Estimasi tingkat inflasi tahun 2013, merujuk ke PMK Nomor 66

Tahun 2012, tentang penetapan estimasi inflasi pada sektor

usaha untuk tahun 2013. Estimasi inflasi sebesar 5,5%;

2. Estimasi tingkat inflasi didaerah pesisir dan pedalaman,

khususnya untuk bahan bangunan, dan analisa pekerjaan,

berkisar 10-20% dari harga disekitar Kota Bintuni;

3. Pajak PPn sebesar 10 %;

4. Keuntungan dan Biaya Overhead sebesar maksimal 15%, yang

mengacu ke Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;

5. Khusus untuk pengadaan ternak, dapat dianggarkan biaya

asuransi;

6. Untuk jenis barang yang tidak termasuk dalam Standar Satuan

ini, dapat diadakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku;

7. Untuk daerah yang aksesibilitasnya sulit untuk dijangkau,

perhitungan terhadap tambahan alokasi biaya transportasi yang

tidak tercaantum dalam Standar Satuan Harga, dilakukan

tersendiri, sesuai dengan harga pasar yang berlaku, diluar harga

yang tertera dalam buku Standar Satuan Harga.

iv