MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
STANDAR BIAYA TAHUN 2011 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
MENTERIPERHUBUNGAN, Menimbang: bahwa dalam I'angka melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Noma! 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja da11 Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standa!"Biaya Tahun Anggaran 2011,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar
Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011; Mengingat 1.
Undang Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4286); 2. PeI'atuI'an
Pemerintah NomoI' 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NomoI' 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406); 3. PeI'atuI'an Prcsiden NomoI' 47 Tahun 2009
tentang Pembentukar. clan Organi~flsiKementerian NegaI'a; 4.
PeI'atuI'an Presiden NomoI' 2.4 Tahuil 2.010tentdng Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tngas, clan Fungsi Eselon I Kementerian NegaI'a,: 5. Peraturan
Menteri Perhubungan Numor KM 43 TalLun 2005 teHtang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perhubungan sebab. ~i!TIar.:l telah diubah
teI'akhiI' dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor K1\1. 20
Tahun 2008; 6. PeI'atuI'an Menteri Keuangan Ncmor lOO/PMK02/2010
tenta:1g Standar Biaya Tahun Anggaran 2011; 7. PeI'atuI'an
tvlenteri Kcuangan Nomor 123/ PMK02/2010 tentang Stand&I' Biaya
Khusus Tflhun Anggaran 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK02/2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK02/2010
tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERIPERHUBUNGAN TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN 2011 DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN .
Standar Biaya Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011,dengan ketentuan sebagai
berikut: a. standar biaya dipergunakan untuk komponen kegiatan yang
dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana
Rupiah Murni yang nilai kontraknya dinyatakan dalam rupiah; b.
standar biaya dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi
teknis masing-masing kegiatan;
d. harga satuan dalam standar biaya tersebut merupakan harga
tertinggi, dan berbeda pada masing-masing propinsi/kabupaten/kota
dengan dilakukan penyesuaian melalui faktor pengali koefisien
kemahalan yang diolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi
(IKK)yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik sebagaimana
terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; e. pada lokasi
kegiatan yang jauh dari ibukota provinsi/kabupaten/kota dan
merupakan daerah terpencilj terisolir, dapat diusulkan tambahan
biaya transportasi dan/ atau menggunakan standar biaya yang
ditetapkan Pemerintah Daerah setempat dengan menyertakan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)dari Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA); f. dalam hal terjadi perbedaan besaran standar
biaya dengan yang ditetapkan instansi pemerintah lainnya, maka yang
dipergunakan sebagai acuan adalah sumber data resmi yang
menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan.
Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Perhubungan ini.
Peraturan Menteri diundangkan.
Perhubungan
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 November 2010
MENTERIPERHUBUNGAN,
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas; Menteri Sekretaris Negara;
Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Perbendahaaraan, Kementerian Keuangan; Sekretaris
Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para
Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
IS SH MM MH Pembina tama Muda (IV/c) NIP. 19630220
1989031001
LAMPlRAN PERATURAN MENTERIPERHUBUNGANNOMOR : KM. 70 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN 2011 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
TABEl KOEFlslEN KEMAHAlAN STAN OAR BIAYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2011 BEROAsARKAN INOEKs KEMAHAlAN KONsTRUKslNO P/K PROVINSI
IKK Koefisien Kemahalan 1,1 1,0 Keterangan
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI
XXXII
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
K K K K K K K K K K K K K
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Sarat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Jambi Sumatera Selatan Sangka
Selitung Sengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Sarat Santen Jawa Tenqah
DI Yogyakarta Jawa Timur
227,911 214,311 211,295 238,249 250,978 219,193 216,146 236,040
216,640 209,804 224,416 210,254 210,151 207,593 209,499 204,938
238,136 245,992 224,315 246,605 241,613 225,856 224,502 215,928
224,152 227,802 211,725 216,773 240,977 274,573 267,449 507,460
345,002 348,260 572,628 490,696 410,574 327,403 603,958 823,944
327,463 321,560 406,039 382,692 555,785
Khusus Sabang= 1,2 dan Simeuleu=1,3 Khusus Nias= 1,3 dan Gunung
Sitoli= 1,2
1,0 Khusus Kepulauan Mentawai= 1,3 1,1 Khusus Sengkalis,
Indragiri Hilir, Dumai, dan Meranti= 1,2
1,2 Khusus Natuna dan Anambas= 1,3 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 Khusus Sanggai
Kepulauan= 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 2,4 1,7 1,7 2,7 2,4
2,0 1,6 2,9 3,9 1,6 1,5 1,9 1,8 2,7 Khusus Kepulauan Siau, Sangihe=
1,4 dan Kepulauan Talaud= 1,5 Khusus Kapuas Hulu= 1,3 dan Sintang,
Sekadau, Melawi= 1,2
Provinsi Kalimantan Sarat Provinsi Kalimantan Tenqah Provinsi
Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi
Utara Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi
Selatan Provinsi Sulawesi Sarat Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi
Sali Provinsi Nusa Tenggara Sarat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua Kab. Siak
Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab.
Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Kepulauan Yapen Kota
Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo
NO
P/K K K K K K K K K K K K K K K K K P K K K K K K K K K K K
PROVINSI Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel
Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya
Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab.
Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Provinsi Papua
Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab.
Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk
Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw Keterangan: Diolah
dari data Kementerian PU dan Kementerian Keuangan berdasarkan
sumber data Indeks Kemahalan Konstruksi dari BPS. Koefisien Dasar
(Jawa - Bali) Faktor Pembagi IKK rata-rata Jawa Bali =
IKK 777,262 616,059 424,364 450,134 550,792 398,347 343,420
405,553 584,986 578,172 583,404 578,243 850,013 330,783 603,958
608,379 340,446 333,923 326,673 346,289 281,523 331,812 364,206
350,150 329,239 337,935 369,301 353,784
Koefisien Kemahalan 3,7 3,0 2,0 2,2 2,6 1,9 1,6 1,9 2,8 2,8 2,8
2,8 4,1 1,6 2,9 2,9 1,6 1,6 1,6 1,7 1,3 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8
1,7
Keterangan
XXXIII
=
1 208,6
DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
STANDAR BIAYA TAHUN 2011 TRANSPORTASLLAUT
NO
REKAPITULASI
PEMBANGUNAN
SARANA BANTU NAVIGASI
PELAYARAN
SATUAN
ANCAR-ANCAR HARGA(Rp.)
1
PEKERJAAN PEMBANGUNAN MENARA SUAR 40 M 01 OARAT (KONSTRUKSI BAJA
GALVANIS) PEKERJAAN PEMBANGUNAN MENARA SUAR 40 M 01 DARAT
(KONSTRUKSI BETON) PEKERJAAN PEMBANGUNAN RAMBU SUAR 30 M 01 OARAT
(KONSTRUKSI BAJA GALVANIS) PEKERJAAN REMBANGUNAN MENARA SUAR 30 M
01 OARAT (KONSTRUKSI BETON) PEKERJAAN PEMBANGUNAN RAMBU SUAR 20 M
01 OARAT (KONSTRUKSI BAJAGALVANIS) PEKERJAAN PEMBANGUNAN RAMBU SUAR
20 M 01 OARAT (KONSTRUKSI BETON) PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAJA
GALVANlS) PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAJA GALVANIS) PEKERJAAN
PEMBANGUNAN BETON) PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAJA GALVANIS) PEKERJAAN
PEMBANGUNAN BAJA GALVANIS) PEKERJAAN PEMBANGUNAN BETON) PEKERJAAN
PEMBANGUNAN BEACON) PEKERJAAN PEMBANGUNAN BEACON) PEKERJAAN
PEMBANGUNAN BEACON) PEKERJAAN PEMBANGUNAN BEACON) PEKERJAAN
PEMBANGUNAN BEACON) PEKERJAAN PEMBANGUNAN BEACON) RAMBU SUAR 15 M
01 OARAT (KONSTRUKSI
UNIT
4.261.400.000
2
UNIT
6.076.730.000
3
UNIT
1.608.310.000
4
,UNIT
3.570.490000
5
UNIT
1.233.870.000
6
UNIT
1.903.110.000
7
UNIT
972.070.000
8
RAMBU SUAR 10 M 01 OARAT (KONSTRUKSI
UNIT
830.170.000
9
RAMBU SUAR 10 M 01 OARAT (KONSTRUKSI
UNIT..
799.920.000
10
RAMBU SUAR 15 M 01 LAUT (KONSTRUKSI
UNIT
1.063.040.000
11
RAMBU SUAR 10 M 01 LAUT (KQNSTRUKSI
UNIT
992.860.000
12
RAMBU SUAR 10M 01 LAUT (KONSTRUKSI
UNIT
932.800.000
13
RAMBU SUAR 15 MOl OARAT (MODULAR PIPE
UNIT
827.640.000
14
RAMBU SUAR 10 MOl OARAT (MODULAR PIPE
UNIT
737.000.000
15
RAMBU SUAR 7,5 M 01 OARAT (MODULAR PIPE
UNIT
625240.000
16
RAMBU SUAR 15 M Dl LAUT (MODULAR PIPE
UNIT
980.760.000
17
RAMBU SUAR 10 M 01 LAUT (MODULAR PIPE
UNIT
917.180.000
1-8
RAMBU SUAR 7,!i'M 01 LAUT (MOO~LAR PIPE . .
UNIT
891.220.000
_. -_ .. _ __ ---, _-,_ --~_._ _--, _._ ----_ __ .-._ _--_.,-_
_. --.- _.- . __ !~_. p_,~.~!y~~~_~~~~~.!'J.~_LJ~~~
.~!=_~~~~.~.LJ~I3A~ f\II_ [)!I?A~ATJI
