POLICY BRIEF KEBIJAKAN SOSIAL

SOLUSI DAMPAK KENAIKAN BBM BAGI UMKM: JALAN PEMELIHARAAN EKSISTENSI UMKM

Disusun Oleh :

Resdiana Novy Herdianti Inatha Rezitha Denesya Pravitaningrum Tri Nugrahani Novita Sari Skolastika Kanti Pur N. Tika Asmarani

09/282422/SP/23459 09/282426/SP/23461 09/282971/SP/23631 09/283063/SP/23663 09/288701/SP/23755 09/288706/SP/23757

JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2012i|Page

ABSTRAKKenaikan harga BBM yang sempat tertunda karena menuai reaksi kontra yang begitu keras dari masyarakat dapat mengancam eksistensi keberadaan UMKM. Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan usaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah tersebut. Perkembangan UMKM yang telah mencapai 55,2 juta unit hingga tahun 2011 tentu berandil dalam pertumbuhan ekonomi makro. UMKM di Indonesia telah menyumbang lebih dari 50% PDB Nasional. Kondisi ini membuat UMKM tak bisa dipandang sebelah mata posisinya dalam perekonomian. Kenaikan harga BBM akan memerikan dampak terutama bagi keberlangsungan usaha karena BBM merupakan energi yang menunjang usaha UMKM. Selama ini, kebijakan terkait dengan kenaikan BBM hanya berfokus pada masyarakat miskin secara general. Belum ada kebijakan yang secara khusus ditujukan pada UMKM berkaitan dengan dampak kenaikan BBM. UMKM juga menerima dampak kenaikan BBM yang dapat mengganggu kegiatan operasional yang akibatnya UMKM terancam kolaps dan tidak mampu bertahan. Policy brief ini dikembangkan sebagai rekomendasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan BBM bagi UMKM. Perlu adanya perumusan langkah strategis guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bagi keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Alternatif kebijakan yang diusulkan dirumuskan melalui penggalian informasi melalui data sekunder yang selanjutnya dianalisis. Pemerintah perlu memfokuskan sebuah kebijakan yang memproteksi eksistensi UMKM apabila terjadi kenaikan harga BBM. Kebijakan yang dirumuskan hendaknya berkaitan erat dengan operasionalisasi UMKM. Kebijakan proteksi UMKM dilakukan melalui kebijakan yang lebih luas sebelum mengerucut bagi UMKM, seperti pengalihan ke energi alternatif; penghapusan sistem diskriminasi dalam penggunaan BBM, perbaikan sarana/prasarana publik, pembenahan inefisiensi pemerintah, serta pengalokasian dana ke sektor lebih nyata bagi UMKM, seperti subsidi bagi UMKM. UMKM memerlukan proteksi dan jaminan eksistensi dari pemerintah untuk mencegah kolapsnya UMKM terhadap kenaikan harga BBM. Pertumbuhan dan stabilitas akan terganggu jika UMKM tidak memperoleh proteksi akibat kenaikan harga BBM. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang mampu mewadahi proteksi UMKM yang rentan akibat kenaikan harga BBM. Sebuah kebijakan yang tepat sasaran dan efektif bagi keberlangsungan usaha UMKM. ii | P a g e

DAFTAR ISIAbstrak............................................................................................................................... ii Daftar isi ............................................................................................................................ iii I. Pendahuluan ................................................................................................................ 1 II. Deskripsi Masalah ....................................................................................................... 3 III. Kebijakan Alternatif ................................................................................................... 5 IV. Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................................................. 9 Daftar Pustaka .................................................................................................................. 10

iii | P a g e

I. PENDAHULUANPolicy Brief ini dikembangkan sebagai rekomendasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan BBM bagi UMKM. Penulis menyoroti masalah ini dikarenakan pemerintah masih belum memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi dampak kenaikan BBM bagi UMKM, sedangkan kebijakan yang ada masih berfokus pada pemberian BLSM (BLT) bagi masyarakat, bukan untuk UMKM. Beberapa waktu lalu media di Indonesia baik media masa maupun elektronik dihiasi oleh berita terkait kenaikan harga BBM. Muncul pro dan kontra mewarnai isu kenaikan harga BBM tersebut. Bahkan demo pun terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari mahasiswa, aliansi masyarakat, tokoh masyarakat, anggota DPR sampai dengan rakyat biasa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM merupakan pilihan terakhir untuk menyelamatkan perekonomian nasional.1

Kenaikan harga BBM akan membawa nampak bagi banyak pihak, termasuk bagi UMKM di

Indonesia. Sebagai regulator, pemerintah memiliki peran aktif dalam melindungi UMKM, namun kebijakan kenaikan harga BBM ini rupanya tidak sejalan dengan peran pemerintah terhadap UMKM tersebut. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM, sampai tahun 2010 jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai 53.828.569 unit, dan ditahun yang sama mampu menyerap 90,98% tenaga kerja untuk jenis usaha mikro; 3,55% untuk usaha kecil; dan 2,70% untuk jenis usaha menengah. UMKM juga berperan dalam PDB Nasional yaitu usaha mikro 32,42%; usaha kecil 10,78%; dan 14,63% untuk usaha menengah. Jumlah UMKM yang terus meningkat ini diharapkan bisa sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Sebagai catatan, ratarata UMKM bisa menyerap 35 tenaga kerja. Dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit UMKM, dalam dua tahun terakhir, jumlah tenaga yang terserap bertambah 15 juta orang. Tahun 2011, UMKM menopang 56% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.2 Dari data tersebut di atas, berarti kita tidak boleh mengabaikan keberadaan UMKM yang strategis baik secara nasional maupun di daerah. Hal ini karena UMKM memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial.Tak pelak lagi UMKM tidak boleh dipandang sebelah mata karena perannya yang cukup signifikan dalam menyerap

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120331_pidatosby.shtml diakses pada Jumat, 27 April 2012 pukul 23.25 WIB. 2 http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=808:umkm-serap-tenaga-kerjalebih-besar&catid=50:bind-berita&Itemid=97 diakses pada Sabtu, 28 April 2012 pukul 09.33 WIB.

1

1|Page

tenaga kerja dan sumbangannya terhadap PDM Nasional. UMKM merupakan aktor utama perekonomian Indonesia saat ini. Keberadaan UMKM kini terancam kolaps. Kenaikan BBM di tahun 2012, yang kemarin bisa saja terjadi di tanggal 1 April 2012, namun masih tertunda. Bukan tidak mungkin kenaikan akan terealisasi. Kenaikan BBM akan membawa dampak negatif bagi keberadaan UMKM di Indonesia. Dengan naiknya BBM, otomatis biaya produksi akan naik dan diperkirakan kenaikannya sekitar 15-20%.3

Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku karena

didistribusikan menggunakan kendaraan bermotor yang pengoperasiannya menggunakan BBM. Harga bahan baku yang mengalami kenaikan menyebabkan gangguan pada proses produksi, khususnya UMKM yang memiliki modal terbatas. Hal ini menyebabkan UMKM tidak bisa melangsungkan kegiatan produksi karena tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat produknya. Ketidakmampuan memproduksi barang akan mengakibatkan kebangkrutan UMKM tersebut, kemudian akan berlanjut ke terjadinya PHK. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM akan menimbulkan permasalahan pelik bagi keberadaan UMKM di Indonesia. Ketika hal tersebut terjadi, UMKM mau tidak mau harus : Upaya Menaikkan harga jual Menurunkan kualitas Menurunkan produksi Melakukan efisiensi produksi dan mengganti dengan energi alternatif yang dilakukan oleh UMKM ini sebenarnya adalah berusaha untuk

mempertahankan UMKM yang dijalankannya, jika tidak mampu bertahan maka UMKM tersebut harus gulung tikar. UMKM yang terkena dampak langsung terhadap kenaikan BBM adalah sektor transportasi, perikanan,industri makanan, dan rokok. Belum lagi sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, dan bangunan juga ikut terkena dampak dari kenaika BBM. Maka rasanya dianggap perlu jika ada kebijakan tersendiri yang mampu mengatasi permasalahan UMKM yang dikarenakan kenaikan BBM dan kebijakan tersebut tentunya mampu mengurangi ketergantungan UMKM terhadap BBM. Perlunya kenaikan BBM, bukan karena untuk menyehatkan APBN, namun dikarenakan memang sudah sepantasnya untuk naik. Posisi Indonesia sebagai produsen minyak sangatlah kecil, karena Indonesia bukan negara kaya minyak dan Indonesia sendiri masih jauh dengan produksi minyak dari negara-negara yang memang benar-benar kaya akan minyak, contohnya adalah Kuwait dan Uni Emirat Arab.3

http://www.antaranews.com/berita/303644/kenaikan-bbm-berdampak-besar-pada-umkm-makanan diakses pada

Jumat, 27 April 2012 pukul 23.20 WIB.

2|Page

Subsidi di Indonesia sendiri sudah seperti negara-negara yang kaya akan minyak, padahal kenyataannya Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak. Masalah kebijakan kenaikan harga BBM ini kami angkat dengan tujuan untuk merumuskan langkah strategis guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bagi keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya diperlukan adanya rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab permasalahan yang timbul akibat kenaikan BBM, khususnya bagi UMKM, bagi masyarakat produktif, bukan hanya bagi masyarakat yang tidak produktif seperti BLSM (BLT). Para pelaku usaha perlu diperhatikan agar ketika harga BBM naik, UMKM tidak perlu merasa khawatir usahanya kolaps karena adanya kebijakan yang solutif untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kenaikan BBM. Dalam merumuskan strategi, metodologi yang digunakan adalah analisis desk sudy melalui data sekunder mengenai UMKM dan Kenaikan harga BBM.

II. DESKRIPSI MASALAHPermasalahan sosial yang menjadi fokus dalam policy brief ini adalah masalah dampak kenaikan harga BBM terhadap UMKM. Rencana kenaikan BBM tanggal 1 April 2012 lalu sempat membuat stabilitas Indonesia goyah karena terjadi demonstrasi besar-besaran pada akhir bulan Maret lalu karena banyak pihak dari berbagai kalangan tidak menyetujui akan kenaikan harga BBM. Issue kenaikan BBM menjadi polemik tersendiri bagi sektor infromal. Sektor informal seringkali merujuk pada keberadaan perusahaan kecil menengah yang memproduksi serta menjual barang dan makanan, atau menawarkan jasa yang melibatkan transaksi pasar dan pembayaran tunai4. Sehingga dalam hal ini, naiknya harga BBM akan sangat berdampak besar terhadap kegiatan UMKM karena BBM menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap operasional kegiatan UMKM. Kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap naiknya biaya produksi yang harus dikeluarkan yang selanjutnya akan berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan data penggunaan BBM oleh UMKM5 :

4 5

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hlm: 147. Data Kemenkop dan UMKM tahun 2010.

3|Page

Pemakaian BBM per bulan oleh UMKM (liter/unit) tahun 2006 ( Kemenkop dan UKM, 2006) Jenis Minyak tanah Premium Solar Skala Usaha Mikro 57,47 76,04 27,65 Kecil 249,09 121,17 177,98 Menengah 867,31 217,92 1.480,65 Rata-rata 128,01 92,03 106, 78

Dari data di atas, dapat kita lihat suatu permasalahan besar dimana pengguna BBM bersubsidi (premium) sebagian besar adalah usaha mikro. Sedangkan usaha kecil dan menengah lebih banyak menggunakan bahan bakar solar yang justru lebih murah daripada premium. Hal ini dikarenakan usaha kecil dan menengah sudah mulai mampu untuk membeli peralatan atau mesin bertenaga besar dan bisa menggunakan bahan bahan solar, sehingga hasil produksi bisa lebih banyak dan harga bahan bakar yang digunakan juga lebih murah. Sedangkan untuk usaha mikro belum mampu membeli alat/ mesin bertenaga besar dan berbahan bakar solar, sehingga yang bisa digunakan adalah mesin tradisional atau sederhana yang berbahan bakar premium dan memiliki keterbatasan jumlah produksi. Sehingga apabila harga premium/ BBM bersubsidi dinaikan maka akan menjadikan UMKM, terutama usaha mikro semakin terpojokkan. Menurut Arif Budimata, Anggota Komisi XI DPR, UMKM yang bergerak dalam industri makanan atau pertanian dapat menjadi sektor yang terkena dampak paling besar karena biaya produksinya bisa bertambah sekitar 15 hingga 20 persen ketika harga BBM dinaikkan6. Keadaan tersebut terjadi disebabkan oleh biaya bahan pangan meningkat karena diangkut dari daerah-daerah penghasil beras, sayuran, atau buah-buahan yang kemudian di distribusikan ke desa-desa dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor yang membutuhkan BBM. Rencana kenaikan BBM juga dapat berdampak terhadap kenaikan tarif jasa transportasi, Arif Budimata juga menambahkan bahwa jasa transportasi akan jadi sektor UMKM kedua yang terkena dampak kenaikan BBM, karena bahan bakar merupakan komponen utama dalam biaya produksi sektor tersebut. Sehingga, diperkirakan dampak kenaikan harga sekitar 30 sampai 40 persen terhadap biaya produksi7. Selain kenaikan biaya produksi, UMKM yang telah memiliki pegawai akan menuntut kenaikan upah dan penurunan produksi karena khususnya pelaku usaha mikro yang tidak mampu membeli harga bahan bakar. Kenaikan biaya produksi memaksaBerhani, Ruslan. Ed. 2012. Kenaikan BBM Berdampak pada UMKM Makanan. http://www.antaranews.com/berita/303644/kenaikan-bbm-berdampak-besar-pada-umkm-makanan. Diakses pada tanggal 28 April 2012 pukul 14:11. 7 Ibid.6

4|Page

pelaku UMKM menerapkan kebijakan untuk menaikkan harga jual, menurunkan kualitas atau jumlah produksi dan melakukan berbagai cara efisiensi lainnya. Kenaikan BBM yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional kegiatan UMKM khususnya industri pangan dan jasa transportasi menyebabkan harga pangan dan jasa transportasi meningkat drastis, hal ini akan sangat mencekik masyarakat khususnya masyarakat kalagan kelas bawah yang pada dasarnya daya beli yang mereka miliki sudah sangat rendah. Sedangkan dampak bagi UMKM sendiri akan menghambat pertumbuhan UMKM, dimana mereka akan kehilangan pelanggan yang tentunya akan berdampak pada penurunan pendapatan. Bahkan tak jarang ditemukan UMKM yang terpaksa mati kerena tidak mampu bertahan akibat tidak seimbangnya jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Hal ini akan menjalar pada tingginya jumlah pengangguran baik dari pelaku usaha sendiri maupun pegawai/ karyawan, dimana UMKM tidak mampu lagi memberikan upah dan terpaksa mengurangi jumlah pegawai. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendukung sektor perekonomian di Indonesia, sehingga apabila kondisi UMKM semakin terpuruk, maka secara otomati perekonomian di Indonesia akan ikut terpuruk. Keadaan ini akan menyebabkan timbulnya banyak permasalahan sosial lainnya dan menjadi sangat kompleks. Menurut Evans, dkk (dalam Soeharto 2008:150) Standar hidup penduduk yang turun ke titik yang cukup rendah, diikuti oleh naiknya tingkat kemiskinan, pengangguran, malnutrisi serta tingkat putus sekolah. Sehingga dengan adanya kenaikan BBM menjadi issue yang sangat penting untuk dikaji karena akan berdampak pada semakin buruknya keadaan perekonomian di Indonesia, dimana jumlah masyarakat miskin dan keterbelakang semakin meningkat. Fokus masalah dari adanya kenaikan harga BBM adalah meningkatnya harga-harga kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, dan jangka panjangnya tidak dapat mendukung pembangunan nasional dan semakin meningkatnya maslaah-masalah sosial, seperti masyarakat miskin dan terbelakang.

III. KEBIJAKAN ALTERNATIFKenaikan BBM memiiki dampak yang secara langsung mempengaruhi beban biaya produksi dalam UMKM, terutama dalam dalam UMKM yang membutuhkan bahan bakar sebagai sumber utama dalam menjalankan aktivitas perekonomian nya, sebagai contoh; ojek motor dan UMKM yang berbasis delivery service. Secara langsung beban yang ditanggung 5|Page

selama kenaikan BBM akan semakin tinggi, sehingga pengaruhnya cukup besar dalam eksistensi perusahaan. Menteri Sosial mengatakan bahwa kenaikan 10%-20% akan ditanggung UMKM kuliner yang menjalankan produksi berbasis delivery service sedangkan 20%-30% ditanggung UMKM yang berada di sektor moda transportasi, seperti ojek motor. Pada esensinya kenaikan BBM sangat penting mengingat harga minyak dunia yang semakin meninggi, dampaknya secara tidak langsung adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi makro Indonesia. Namun sejalan dengan isu kenaikan BBM yang belum kunjung selesai, tentunya banyak kontra terutama dari sektor UMKM yang secara pendidikan politis dan ekonomisnya sangat rendah. Oleh karena itu ketika isu kebijakan dihembuskan, begitu penting dijelaskan mengapa dinaikan, mekanisme kenaikan, dampak positif kenaikan, dan sebagainya. Share information langsung dan komitmen dari pemerintah akan meyakinkan masyarakat bahwa ternyata kenaikan BBM tidak akan berdampak banyak kepada UMKM, malah justru semakin menumbuhkembagkan mereka dalam kancah perekonomian nasional. Di sisi lain, ketika isu kenaikan BBM dihembuskan masyarakat sudah ketar-ketir menaikan harga-harga bahan baku padahal kebijakan belum di putuskan apakah menjadi naik atau turun. Disini terlihat ada dampak psikologi yang menyertai fenomena kenaikan BBM ini. Dari penjelasan yang ada, akan semakin riskan apabila pemerintah tidak tanggap memberikan jaminan perlindungan pada sektor yang menyerap 70% tenaga kerja di Indonesia ini. Jaminan perlindungan yang di berikan tentunya harus memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembangnya UMKM. Beberapa alternatif pilihan kebijakan bisa diterapkan pemerintah antara lain; Kenaikan BBM memunculkan dampak pada diskriminasi konsumen. Diskriminasi ini memuat segmentasi konsumen yang dibagi menjadi kelompok kaya dan miskin. Muncul isu akhir-akhir ini bahwa bagi kendaraan bermotor yang CC nya >1500 keatas diwajibkan mengisi bahan bakar pertamax dan sebaliknya yang dibawah atau