PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI

MANUSIA

OLEHARSYA ADITYA

PRATAMAIKHSAN

NURRAHMAN

Hak asasi dapat diartikan sebgaai hak pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrahnya.

Hak asasi manusia bersifat universal, mearata dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Perkembangan sejarah telah memperlihatkan terjadinya penjajahan kelompok manusia yang satu terhadap kelompok manusia lainnya . Peristiwa tersebut anatara lain menimbulkan revolusi Amerika tahun 1776 yang menghasilkan pernyataan kemerdekaan dan revolusi Perancis tahun 1789 .

Para pendiri PBB merumuskan dan menetapkan pernyataan Hak Asasi sedunia (Universal Declaration of Human Right ) pada tanggal 10 Desember 1945.

Dasar hukum penegakan HAM di Indonesia antara lain :

1. UUD 19452. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM3. UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan

HAM.

Untuk mengadakan dan melindungi HAM maka kita dapat berhubungan dengan lembaga-lembaga perlindungan HAM dibawah ini.

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham

b. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras)

c. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KNAKP)

d. Pengadilan HAMe. Lembaga Bantuan Hukum (LBH))f. Biro konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan

Tinggig. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR)h. Aparat penegak hukum

(kepolsian,kejaksaan,dan kehakiman.

Pasal-pasal Dalam UUD 1945 yang mengatur tentang HAM antara lain sebgai berikut

a. Pasal 27 (1) : Hak atas kesamaan Hukum dan Pemerintahan

b. Pasal 27 (2) : hak atas pekerajaan dan penghidupan yang layak

c. Pasal 27 (3) : hak untuk membela negarad. Pasal 28 : kemerdekaan berserikat,berkumpul

dan mengeluarkan pikirane. Pasal 28 (A-J): hak asasi mausiaf. Pasal 29 (2) : kemerdekaan beragama dan beribadahg. Pasal 30 (1) : hak atas usaha pertahanan dan

keamanan negarah. Pasal 31 (1) : hak mendapat pendidikani. Pasal 32 (1) : hak memajukan nilai-nilai budayaj. Pasal 33 : hak atas kehidupan ekonomik. Pasal 34 : hak atas jaminan sosial.

1. Hak mendapat perlindungan dari orang tuanya,masyarakat dan negara

2. Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan harus mendapatkan jaminan untuk diasuh

3. Hak untuk memperoleh pendidikan4. Hak untuk memperoleh perlindungan dari

kegiatan yang mengancam keselamatan dirinya

5. Hak untuk mendapat perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa.

Hak-hak asasi yang sudah diakui dan dijamin peraturan perundang-undangan HAM antara lain perlindungan anak yang mencakup.

1. Pancasila2. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama dan

keempat3. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM4. UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM5. Kepres RI No.129 tahun 1998 tentang rencana

aksi nasional HAM di Indonesia6. UU No.5 tahun 1998 tentang konvensi

menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

7. Kepres RI No.39 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak

Berbagai intsrumen HAM di Indonesia antara lain:

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusian.

1. Membunuh anggota kelompok2. Berbuat sesuatu yang mengakibatkan

penderitaan fisik atau mental yang berat3. Meciptakan kodisi kehidupan kelompok

yang akan mengakibatkan kemusnahan secar fisik

4. Memksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran

5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelomopok lainnya.

Kejahatan genosida,yaitu memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,ras,etnis,kelompok agama, dengan cara-cara:

1. Pembunuhan2. Pemusnahan3. Perbudakan4. Pengusiran penduduk secara paksa5. Perampasan kemerdekaan6. Pemerkoasaan, perbudakan sosial,pelacuran

secara paksa7. Penganiyaan terhadap kelompol tertentu8. Penghilangan orang secara paksa9. Kejahatan apartheid.

Kejahatan terhadap kemnusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagi bagian dari serangan yang luas bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung ,terhadap pendududk sipil berupa:

1. Kasus meniggal dan beberapa orang aktivis dalam kasus 27 Juli 1998

2. Kasus terbunuhnya Udin (wartawan harian Bernas) di Bantul3. Kasus terbunuhnya Marsinah (pekerja wanita Jawa Timur

yang memperjuangkan hak-hak buruh)4. Kasus Tanjung Priok tahun 19845. Kasus Trisakti6. Kasus Timor Timur pasca jajak pendapat7. Kasus terbunuhnya Munir8. Peristiwa Tragedi bom Bali tanggal 12 Oktober 20029. Kasus DOM (daerah operasi militer) di Aceh pada masa rezim

orde baru10. Peristiwa tragedi bom JW Marriot, Jakarta pada tahun 200311. Peristiwa tragedi bom di kedutaan besar australia di Jakarta

tahun 2004.

Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM ) pada awalnya dibentuk melalui Kepres No.50 tahun 1993 tanggal 7 Juni yang kemudian dikukuhkan lagi melalui UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Lambang komnas HAM

KOMNAS HAM

Merupakan organisasi independen yang lahir tanggal 20 Maret 1998 pada mulanya bernama KIP-HAM yang telah terbentuk tahun 1996 .Tugas Kontras diantaranya mengenai masalh penculikan orang secara paksa serta menangani bentuk kekerasan yang terjadi, baik secara horizontontal maupun vertikal.

Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (KNAKP) dibentuk berdasarkan Kepres No.181 tahun 1998 . Dasar pertimbangan pembentukan KNAKP ini sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat termasuk pelanggaran yang dilakukan wilayah teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia.

Pengadilan HAM dan pengadilan Ham Ad Hoc

Penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan dari luar pengadilan HAM yaitu melaui KKR yang diatur dalam pasal 43 UU No.26 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa kasus pelanggaran

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)