FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD DALAM MENJAGA CITRA,

KEHORMATAN DAN MARTABAT PARLEMEN DAERAH

1. Badan Kehormatan sebagai lembaga penegak kode etik dan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan etika dan sikap perilaku yang diatur oleh UU Nomor 27 tahun 2009,

bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Badan Kehormatan DPR RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/I/2009-

2010 tentang Tata Tertib;

3. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2011 tentang Kode Etik

4. Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

DPR RI

Sedangkan Badan Kehormatan DPRD RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

berpedoman pada:

1. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

5. Peraturan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Kode Etik

6. Peraturan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

DPRD.

3. Kode Etik sebagai pedoman etika dalam bertindak dan berperilaku adalah adalah norma-

norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan

perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut

Badan Kehormatan DPR RI Tahun 2011 Page 1

dilakukan oleh Anggota DPR RI. (Hal ini sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun

2011 tentang Kode Etik DPR RI)

4. Permasalahan etika politik yang dijumpai oleh Badan Kehormatan DPR-RI secara umum

terdapat dalam tiga kategori, yaitu:

1. Efektivitas penerapan Kode Etik berkaitan dengan faktor-faktor seperti sanksi, sikap

politik, dan keragaman budaya.

2. Komunikasi politik antara Badan Kehormatan DPR-RI dengan publik sebagai

pemilih yang berhak meminta pertanggungjawaban wakil yang telah dipilihnya.

3. Komunikasi dan koordinasi dengan Alat Kelengkapan DPR RI terutama Pimpinan

DPR berkaitan mengenai permasalahan yang belum bisa dipecahkan dan

mekanisme penerapan sanksi dan pelaksanaan Keputusan Badan Kehormatan

DPR RI.

5. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008, dinyatakan bahwa kode

etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan

tugasnya untuk menjaga martabat,kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

6. Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas (Pasal 57 (1) PP No.16 Tahun 2008) yaitu:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik,

dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan,

citra, dan kredibilitas DPRD;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan

tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD,

anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan

klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

7. Didalam PP No.16/2008 tidak ada satu katapun tentang Tata Beracara sedangkan dalam UU

No.27 tahun 2009, jelas diatur mengenai Tata Beracara. Dengan demikian, karena perintah

Undang-Undang maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Kehormatan baik

DPR ataupun DPRD diwajibkan mempunyai Tata Beracara.

8. Menurut Pasal 129 UU MD3 dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang

tata beracara Badan Kehormatan.

9. Peraturan DPR RI No.2 Tahun 2011 mengatur tentang 2 kegiatan utama Badan Kehormatan

yaitu Rapat Badan Kehormatan dan Sidang Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan DPR RI Tahun 2011 Page 2

10. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan

dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan

Kehormatan. (Pasal 1 ayat (13) Peraturan DPR RI No.2/2011)

11. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan Pengadu

dan Teradu, memeriksa Alat Bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi

Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu,

Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri. (Pasal 1 ayat (14) Peraturan DPR RI No.2/2011)

12. Menurut Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Badan Kehormatan bertugas melakukan

penyelidikan dan Verifikasi atas Pengaduan terhadap Anggota DPR RI karena:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

sebagai Anggota DPR RI selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang

sah;

c. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR RI yang

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan

yang sah dan jelas;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR RI sesuai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum Anggota DPR, DPD,

dan DPRD; dan/atau

e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Tata Tertib dan Kode Etik.

13. Selain hal tersebut diatas, Badan Kehormatan mempunyai kewenangan pula untuk melakukan

penyelidikan dan verifikasi pelanggaran tanpa pengaduan. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan

DPR RI No.2/2011, dinyatakan bahwa:

(1) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan adalah pelanggaran yang

dilakukan oleh Anggota DPR RI berupa:

a. ketidakhadiran dalam rapat DPR RI yang menjadi kewajibannya;

b. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;

c. dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang sudah tersiar di

beberapa media cetak dan/atau elektronik; dan

Badan Kehormatan DPR RI Tahun 2011 Page 3

d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima)

tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan

hukum tetap (in kracht van gewisjde/final and binding).

(2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. hasil Verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan

b. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.

(3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPR

terhadap penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

14. Badan Kehormatan menerima Pengauan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI, setiap

orang, kelompok atau organisasi. Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI

kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota DPR

RI dan/atau masyarakat. (Pasal 6 Tata Beracara)

15. Teradu/Anggota DPR wajib hadir dalam Sidang untuk mendengarkan keterangan Teradu dan

tanpa didampingi oleh kuasanya atau penasehat hukum. Dalam hal Teradu tidak menghadiri

panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sidang ditunda. Jika Teradu tidak

memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan

Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (in

absentia). (Pasal 19 Tata Beracara DPR RI)

16. Jika diperlukan untuk memeriksa alat bukti yang didapatkan dari Sidang Badan Kehormatan

maka Badan Kehormatan dapat memanggil dan mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli.

(Pasal 20 Tata Beracara)

17. Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada Teradu untuk melakukan Pembelaan

dalam Sidang Badan Kehormatan (Pasal 32 Tata Beracara).

18. Jika pengaduan dan pelanggaran tanpa pengaduan tidak terbukti maka Badan Kehormatan

memutuskan Rehabilitasi kepada Teradu (pasal 39 Tata Beracara).

19. Sanksi dalam Badan Kehormatan DPR RI :

i. teguran lisan;

ii. teguran tertulis;

Badan Kehormatan DPR RI Tahun 2011 Page 4

iii. pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR;

iv. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan

DPR;

v. pemberhentian sementara; atau

vi. pemberhentian sebagai Anggota DPR.

Sedangkan Sanksi dalam PP No.16 Tahun 2008 adalah :

i. teguran lisan;

ii. teguran tertulis;

iii. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

iv. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

Badan Kehormatan DPR RI Tahun 2011 Page 5