Makalah Sistem Peradilan Pidana

7/16/2019 Makalah Sistem Peradilan Pidana

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-sistem-peradilan-pidana 1/13

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat dari Tuhan bahwa manusia hidup

dimuka bumi membawa sifat kebaikan dan hawa nafsu yang

cenderung berdampak atau membawa sifat kejahatan. Dari

pernyataan tersebut seakan dapatlah dinyatakan dengan bahasa

lain bahwa kebaikan dan kejahatan akan senantiasa berjalan siring

dengan keberadaan umat manusia di muka bumi. Oleh sebab itu

hampir dalam setiap komunitas baik yang bersifat religi maupun

non religi baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar

atau yang bersifat formal maupun non formal memiliki aturan

yang memberikan batasan baik buruk terhadap anggota komunitas

dan berupaya untuk mencegah atau menanggulangi sifat jahat

yang timbul dari individu dalam suatu komunitas tersebut dengan

memberikan sanksi. Demikian pula dalam sebuah negara Indonesia

sebagai suatu komunitas, juga memiliki suatu sistem yang

bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kejahatan yang timbul

dalam negara Indonesia. Pelaksanaan pencegahan dan

penanggulangan tersebut dilakukan dalam sebuah sistem yang

integral yang secara umum biasa disebut sebagai sistem peradilan

pidana.



2

Merupakan proses integral oleh karena berjalannya sistem

peradilan pidana yang bermula dari masyarakat sampai kembali ke

masyarakat terdiri dari sub-sub sitem yang bekerja dalam sebuah

siklus tahapan proses yang saling mempengaruhi outputnya.

Adapun sub sistem tersebut setidaknya antara lain masyarakat,

Polisi, Jaksa, Advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

masing-masing sub sistem tersebut bekerja sesuai peran (tugas

pokok dan fungsinya), namun dalam hal ini masing-masing

pekerjaan yang dihasilkan oleh masing-masing sub sistem tersebut

akan mempengaruhi sub sistem lainnya dan bermuara pada

tercapai atau tidaknya suatu pencegahan dan penanggulanan

kejahatan.

Sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan

seluruh proses dalam sisitem tersebut adalah hukum pidana (baik

formil maupun materil). Apabila ditilik dari sebuah proses, maka

dapatlah digambarkan bahwa pada saat timbul suatu perbuatan

yang meresahkan atau melanggar hak orang lain maka dilakukan

proses oleh Penyidik Polri dalam sebuah rangkaian kegiatan

penyelidikan dan penyidikan, sehingga banyak pendapat

menganggap bahwa mengagsebagai garda depan / ujung tombak

dari sistem peradilan pidana adalah Polri. Salah satu hal yang

mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu proses peradilan

pidana diantaranya adalah proses penerimaan berkas perkara oleh

JPU dari penyidik.



3

Instrumen KUHAP telah mengatur masing-masing tugas,

fungsi dan peran dari proses penyidikan dan penuntutan termasuk

hubungan dari lembaga–

lembaga tersebut atas proses

pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya, namun tidak disangkali

bahwa dalam prakteknya pelaksanaan tersebut menimbulkan

berbagai masalah yang berakibat pada berlarut larutnya

penyelesaian perkara dalam suatu proses peradilan pidana.

Permasalahan yang timbul tersebut antara lain berkaitan

dengan seolah – olah bahwa antara penyidik dan JPU

berkedudukan tidak sejajar atau dalam hal ini secara konkret

bahwa penyidik berada dibawah JPU dan wajib mengikuti apa

yang diperintahkan oleh JPU agar proses peradilan pidana dapat

berjalan.

B. Batasan Penulisan

Untuk mengarahkan pembahasan dalam makalah ini akan

dibatasi dalam sub sistem Kepolisian dan kejaksaan dalam hal ini

lebih khusus akan dibatasi kepada masalah peran dan fungsi serta

hubungan antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut umum

berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara sebelum masuk pada

tahap pengadilan / persidangan sebagaimana diatur dalam Kitab

Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang menjadi aturan dasar

seluruh proses peradilan pidana di Indonesia.



4

C. Pokok permasalahan

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, bahwa

kendati masing-masing tugas, fungsi dan peran antara penyidik

dan JPU telah diatur dalam KUHAP, namun tetap menimbulkan

permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan

peran kedua lembaga tersebut.

Adapun secara khusus, dalam penulisan makalah ini akan

mebahas satu masalah yang timbul yaitu apakah hubungan antra

penyidik dan JPU dalam proses peradilan pidana murni sebagai

hubungan adminsitratif.



5

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tugas, Fungsi dan Peran Polri dan Jaksa Penuntut umum

Tugas Polri secara umum dalam kedudukannya sebagai

lembaga negara adalah memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat1. Apabila tugas

tersebut dikaitkan dalam sistem peradilan pidana yang mana

bertujuan untuk mencegah dan menganggulangi kejahatan, secara

umum meliputi kegiatan pre-emptif, preventif dan represif yang

dilakukan dalam bentuk pola kegiatan penyelidikan dan

penyidikan.

Dalam suatu proses telah terjadi tindak pidana, maka tugas

Polri yang menonjol adalah sebagai penyidik yang melakukan

tindakan penyidikan yaitu sebagaimana pasal 1 angka 2, pasal 106

sampai dengan pasal 136 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Tugas Jaksa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara

secara umum meliputi bidang pidana, bidang perdata, bidang

keamanan dan ketertiban umum2. Apabila dikaitkan dalam tugas

fungsi peran dalam proses peradilan pidana, maka dapat berperan

sebagai penuntut, pelaksana penetapan hakim, pengawasan

1Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2Pasal 30 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



6

penyelidikan tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara

dengan penyidikan tambahan. Berkaitan dengan tugas fungsi dan

peran sebagai penunutut umum dalam proses peradilan pidana

diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 137 sampai dengan pasal 144

UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Menilik dari tugas dan fungsi masing-masing sub sistem

sebagaiman atercantum dalam instrumen KUHAP tersebut dapat

dilihat bahwa sejak dimulainya tugas penyidikan yang dilakukan

polri, maka secara otomatis pihak JPU dilibatkan dalam suatu

proses peradilan pidana yaitu dengan ditandai penyampaian

pemberitahuan oleh penyidik kepada JPU bahwa dilakukan proses

penyidikan sebagai awal dari sebuah proses peradilan pidana, yang

selanjutnya hubungan tersebut akan dilakukan pembahasan khusus

dalam pembahasan berikutnya.

Dari uraian tersebut diatas bahwa tugas penyidik adalah

membuka jalan atau memulai atau mengumpulkan seluruh

kelengkapan formil maupun materil di lapangan guna mendukung

penetapan seseorang sebagai tersangka yang selanjutnya menjadi

tugas JPU adalah mengantar orang dan alat bukti yang telah

dikumpulkan oleh penyidik dengan menambahkan tuntutan

pemberian sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan, kepada

hakim guna diberikan penilaian apa dan bagaimanan tingkat



7

kesalahan orang yang telah dilakukan upaya penyidikan dan

penuntutan tersebut.

Nampaklah bahwa proses penyidikan penting untuk

menentukan keberhasilan penuntutan dalam proses penyelesaian

perkara pidana, atau dengan kata lain kegagalan penyidikan dapat

mengakibatkan kegagalan penuntutan, sehingga KUHAP telah

merumuskan mengenai hubungan koordinasi dan hubungan

fungsional antar lembaga yang bertanggung jawab dalam proses

sistem peradilan pidana3. Hal inilah yang menjadi salah satu

parameter yang membedakan antara sistem peradilan pidana

sebelum berlakunya KUHAP yaitu pada saat berlakunya HIR dan

setelah berlakunya KUHAP. HIR dapat diartikan secara harfiah

yaitu Het inlands Reglements atau biasa disebut reglemen t bumi

putra (RgB)4

B. Hubungan antara Penyidik dan JPU

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sejak dimulai

penyidikan oleh Polri, maka JPU telah dilibatkan dalam bentuk

diberitahu atai penyampaian oleh penyidik kepada JPU tentang

kegiatan penydikan yang dilakukan dalam bentuk pengiriman

SPDP. Semenjak inilah proses koordinasi antara dua sub sitem ini

berjalan sesuai tugas, fungsi, dan peran masing-masing.

3Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika : 2004, hal 48

4H.Haris, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat dalam HIR, Badan Pembinaan

Hukum Nasional : 1978, hal :1



8

KUHAP menganut asa differensiasi fungsional yaitu

penegasan tugas dan wewenang masing-masing instansi, yang

terlihat dari pengaturan tiap–

tiap institusi tersebut dengan tetap

terbina korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum.

Penjernihan differensiasi fungsi dan wewenang lebih ditekankan

pada fungsi kepolisian dan kejaksaan5.

Pengiriman SPDP merupakan salah satu bentuk korelasi

adminsitratif yaitu penyampaian oleh penyidik tentang kegiatan

yang dilakukan sehingga diharapkan Kejaksaan dapat

mempersiapkan segala bentuk administrasi untuk mendukung

kegiatan penyidikan yang dilakukan Polri dan nantinya akan

dilakukan penuntutan.

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan penyidikan oleh

Polri adalah pengiriman berkas perkara kepada JPU untuk diteliti

sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP bahwa setelah menerima

hasil penyidikan, dari penyidiksegera mempelajari dan

menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan

kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau

belum6. Selanjutnya diatur pula bahwa dalam hal hasil peneliian

ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas

perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus

dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal

5Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika : 2005, hal 47.

6Pasal 138 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



9

penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali

berkas itu kepada penuntut umum7.

Dari dua klausul pasal tersebut tersirat bahwa terdapat

hubungan antara penyidik dengan JPU dalam hal penentuan

apakah berkas tersebut lengkap atau tidak untuk diajukan dalam

proses berikutnya. Hal ini menjadi subjektif tatkala tiada

parameter atau tatkala klausul tersebut ditafsirkan oleh berbagai

pihak, sehingga hubungan yang pada awalnya bersifat

administratif menjadi koordinatif dalam hal penyamaan persepsi

terhadap lengkap atau tidaknya suatu berkas perkara. Selanjutnya

apabila tataran koordinatif tersebut tidak membuahkan hasil maka

hubungan yang timbul adalah hubungan yang bersifat perintah

struktural karena sesuai klausul tersebut adalah kewajiban

penyidik untuk melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk JPU.

Dalam hal ini tidak ada klausul aturan yang menyatakan bahwa

penyidik dapat ingkar atau tidak memeunhi petunjuk JPU dengan

syarat – syarat yang ditetapkan, sehingga tidak ada jalan lain

kecuali harus dilakukan perintah atau petunjuk JPU tersebut

terlepas dari objektif atau subjektifitasnya, sehingga proses

peradilan pidana dapat berjalan.

Tahapan hubungan antara penyidik dan JPU selanjutnya

adalah berkaitan dengan apabila berkas perkara telah dinyatakan

7Pasal 138 ayat (2) UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



10

lengkap, maka kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka

dan barang bukti kepada JPU. Dalam pelaksanaan hubungan ini

cenderung bersifat administratif dan koordinatif. Administratif

dalam hal pelimpahannya sedangkan untuk koordinatif dalam hal

pelaksanaannya, sehingga tidak timbul masalah yang berarti

dalam proses pelaksanaannya.



11

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan dan jawaban

atas permasalahan yang dikemukakan yakni :

1. Bahwa penyidik dan JPU masing-masing adalah sub sistem yang

semestinya berkedudukan sama dalam sebuah proses sehingga

sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik untuk

mencegah dan menanggulangi kejahatan.

2. Hubungan antara penyidik dan JPU telah dimulai sejak proses

penyidikan tindak pidan adimulai sehingga dapat dikatakan bahwa

benar kedua sub sistem tersebut memiliki hubungan adminsitratif,

namun dalam proses penelitian berkas hingga dianggap sebagai

berkas yang lengkap, maka terdapat kondisi hubungan yang tidak

hanya bersifat administratif, koordinatif melainkan bersifat

struktural yang bersifat khusus dalam hal penyidik seolah olah

wajib mengikuti perintah JPU.

B. PENUTUP

Dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka terakhir dari

makalah ini, bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan

selanjutnya dapat dipergunakan sebagai referensi untuk memperoleh

kesempurnaan dan perbaikan serta semoga membawa manfaat bagi

orang lain.



12

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi. Jakarta.

Sinar Grafika.

Haris. 1978. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat dalam HIR.Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Jakarta. Sinar Grafika.

Internet

LP3M Adil Indonesia, 2011, Mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntutumum dalam proses penanganan perkara pidana,

(http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/antara-pentidik-dan-penuntut-umum.html, diakses tanggal 7 Juni 2013)

Septiani, 2008, Hubungan Fungsional Antara lembaga Penyidikan dan LembagaPenuntutan Dalam Peradilan Pidana Terpadu,

(http://eprints.undip.ac.id/8273/, diakses tanggal 7 Juni 2013)

Supriyanta, 2010, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (http://priyant-supriyanta.blogspot.com/2010/02/makalah-kuhap-dan-sistem-peradilan.html, diakses tanggal 7 Juni 2013)

Undang- undang

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun1982, No. 76. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun2002, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 tentang

Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun2004, No. 67. Sekretariat Negara. Jakarta

http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/antara-pentidik-dan-penuntut-umum.html



http://eprints.undip.ac.id/8273/


http://priyant-supriyanta.blogspot.com/2010/02/makalah-kuhap-dan-sistem-peradilan.html













13

Tugas Makalah

Mata Kulian Sistem Peradilan Pidana

HUBUNGAN ADMINISTRATIF KOORDINATIF

ANTARA PENYIDIK DAN JPU DALAM

SISTEM PERADILAN PIDANA

Diajukan oleh :

SUHARNO

Nomor Stb : 0001.02.35.2012

MAGISTER HUKUMPROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA2013

Documents

Makalah Sistem Peradilan Pidana