Penyelenggaraan Peradilan Pidana

Penyelenggaraan Peradilan Pidana(Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor

yang Berperan dalam Peradilan Pidana)

Rusli Muhammad

Abstract

The implementation the criminaljudicature donotautomatically appear, but it appearsbymodels support it. Every model applicated and operated inthe system ofcriminaljudicature depend on the model selected, but this model is not something concrete but it issomething abstract as reflection of the certain values. The implementation the criminaljudicature is diseparable with various kinds of factor influence. The harmonious andqualified correlation from these various factors determine very much on the smoothnessandthequality ofitsoutput. The ignorance for oneofthefactors would result tothefailureand the low of the quality about implementation on the criminal judicature. The variouskindof models and factors in implementing the criminaljudicature woul be triedto exposeon this writing.

Pehdahuluan

Sebagai Negara Hukum, peradilan mutlakdiperlukan sebab dengan Peradilan akandapat mewadahi dan mengimplementaslkanberbagai rumusan-rumusan hukum yangbersifat abstrak ke dalam bentuk konkrit.

Melalui peradilan akan terjadi proses-proseshukum sebagai salah satu wujud legltimasiatau pengabsahan atas berbagai perilaku balkdalam hubungan-hubungan individualmaupun dalam hubungan keiompok sosialkemasyarakatan.

Hal ini berartitelah terjadi PenyelenggaraanPeradilan Pidana yang tujuannya untukmewujudkan keadiian, sebagaimana yangdicita-citakan oleh semua pihak. Keadiianadalah menjadi tujuan dalam upaya

menelenggarakan peradilan, namun tidakpula menutupi tujuan-tujuan lainnya berupamewujudkan suatu masyarakat adil danmakmur yang merata material dan spiritualberdasarkan Pancaslla sebagai tujuan negarasekaligus menjadi tujuan pembangunanNegara Republlik Indonesia.

Penyelenggaraan peradilan pidanaadalah sebuah kebijakan yang berartikebijakan perlindungan masyarakat (socialdefence policy). Kebijakan melindungimasyarakat diarahkan kepada perlindungandari berbagai gangguan terutama gangguankeamanan dan keselamatan jiwa, harta, dankehormatan. Oleh karenanya, penyelenggaraanperadilan pidana adalah juga sebagai suatu

42 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNi 2002:42 - 54

Rusli Muhammad. Penyelenggaraan Peradilan Pidana...

usaha^penanggulanganikejahatan;denganmenggunakan. sarana^hukum pidana/penal.Sebenarnya'ipenanggulangan; kej'ahatandengan menggunakan' hukum pldana/penalbukanlah" satu-satunya/cara,!-melainkan dapatpula dengan menggunakan cara ataukebijakan lain yang sifatnya,non:penal,misalnya melalui jaiuV" penciidikan,"penyantuhah 'soslalv •dah-^peningkatan tarafkesehatan -rhasyafakat.' Adariya'jalu'r rion-pe-nai''kafena'*diangg'ap babwa penggunaanhukum pidana'atau'penegakan hukum"pidanabukan satii-satuhya cara-yang 'ampiih dalammenanggulangi'kejah'atan'. Hal inI wajarkareria-pada" hakikatnya kejahatan itumerupakan "masalah'kemanusiaan" dan"masalah sosial" yang tidak dapat diatasisemata-mata dengan hukum pidana.''

•'Penggunaan hukum pidana dalam prosesperadilan' pada dasarnya "merupakanperiegaka'n- hukum pidana itu sendiri, dan inimerupakan bagian'dari poiitik krimlnal yaitusuatu 'kebijakan-) yang rasional ' gunapenanggulangam kejahatan'dengan tujuanakhirnya'adalah keadiian'dan kesejahteraanummat rhanusia. ^ -

- -Penyelenggaraan' peradilan' sebagaiupaya' penegakah hukum pidana adalah suatuprosesrproses hukum' yang ^meiibatkanberBagai' komponen -atau' faktdr-faktor yangdapat mewarnai''sekaiigus-berperan dalammenentukan proses-proses hukum" itu. Tuiisanini akan rhencoba mengungkapkan berbagaikomponen ' 'itu, - namun sebelum

membicarakan faktor-faktor tersebut, tuiisanini terlebih dahulu akan diawaii denganmenjeiaskan beberapa model-model yangberkembang dalam sistem peradilan pidana.'

Modei-Model dalam Sistem Peradilan

Pidana

Pada dasarnya ada beberapa modeldalam sistem peradilan pidana yangberkembang balk di Negara Kontinentaimaupun di Negara Angiosaxon. Model ini tidakdapat diiihat sebagai suatu yang absoiut ataubaglan dari kenyataan hidup yang harus dipilihmeiainkan harus diiihat sebagai sistem nilaiyang dapat dlbedakan dan secara bergantiandapat dipilih sebagai prioritas di dalampeiaksanaan proses peradilan pidana.

Herbert L. Packer^ mengemukakanadanya dua Model, yakni Crime Control Model(CCM) dan Due Process Model (DPM). Kpduamodel ini menurut Packer, akanmemungklnkan seseorang memahami suatuanatomi yang normatif padajantungnya hukumpidana. Model ini tidak menyebutkanmengenai apa kenyataannya dan apa yangseharusnya, kedua model ini bukanlah suatupoiarisasi yang absoiut.

Sebenarnya kedua model yang diajukanoieh Packer itu sangat erat hubungannya satusama iainnya karena DPM itu sendiri padahakikatnya merupakan reaksi terhadap CCM.Keduanya beroperasi dalam sistem peradilanpidana atau peroperasi di daiam Adversary

^Muladi dan Barda Nawawi. "Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana daiam Kcnteks Poiitlk Kriminal."Makalah Seminar.Kr/m/no/og/. FH UNDiP Semarang tgl. II13 November 1986. Hlm.1.

2Herbert.i.Pakker.1968. The Limits of the CriminalSanction. California: Stanford-University Press.Him. 153.

43

Sysfem {sistem perlawanan) yang berlaku diAmerika. Selain kedua model Ini, terdapat pulamodel lain yakni model ketiga yang disebutThird Model atau Family Model yangdikemukakan oleh John Griffithst.^ Modelterakhir ini adalah merupakan reaksi terhadapkedua model sebelumnya.

Crime Control Model

Crime Control Model (COM) didasarkanpada pernyataan bahwa tingkah laku kriminllharuslah ditindak, dan proses peradilanpidana merupakan jaminan posltif bag!ketertiban umum. Untuk mencapai tujuanyangamat tinggi Ini, maka COM menyatakan bahwaperhatlan utama haruslah ditujukan padaefisiensl. Efisiensi di atas segalanya. Efisiensimen'cakup kecepatan, ketelitian, dan dayaguna administratif di dalam memproseskanpeiaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harusdilakukan dengan cepat dan harus segeraseiesai. Oleh karena Itu, proses tidak boiehdiganggu dengan sederetan upacaraserimonial dan mengurangi sekecii mungkinadanya perlawanan dari pihak lain karena halitu hanya menghambat penyelesaian perkara.

Oleh Packer dikemukakan bahwa,^•doktrin yang digunakan oleh COM adalah apayang dlkenai dengan nama presumtion ofguilt(praduga bersalah). Dengan doktrin ini, makaCOM menekankan pentingnya penegasaneksistensi kekuasaan dan penggunaankekuasaan terhadap setiap kejahatan dan

peiaku kejahatan, dan karenanya pelaksanaanpenggunaan kekuasaan pada tangan aparatpemerintah (poiisi, jaksa dan hakim) harussemaksimal mungkin meskipun harusmengorbankan hak-hak asasi manusia.

Due Process Model

Model ini merupakan reaksi terhadapCOM. Model ini menitikberatkan pada hak-hakindividu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa.Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwaproses pidana harus dapat diawasi ataudikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dantidak hanya ditekankan pada maksimalefisiensi belaka seperti dalam COM melainkanpada prosedur penyelesaian perkara.Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPMyang mengandung authoritarian valued atauanti cita-cita kesewenangan.

Berbeda dengan COM yang didasarkanpada presumption of guilt, maka pada DPMdidasarkan pada presumption of innocencesebagai dasar nilai sistem peradilan. OlehDPM dltuntut adanya suatu prosespenyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan menemukan fakta secara objektif dlmana kasus seorang tersangka atau terdakwadidengar secara terbuka di muka persidangandan penilaian atas tuduhan penuntut umumbaru akan dilakukan setelah terdakwamemperoleh kesempatan sepenuhnya untuk

3John Griffithst. "Ideology In Criminal." The Yale LawJoi/ma/.Volume79 No. 3. January 1970. Him: 371-372.^Herbert!. Pakker. Op.Cit. Him. 160.®John Griffithst. Op.CitHim. 363.

44 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI 2002:42 - 54


mengajukan fakta yang membantah. ataumenolak tuduhan' kepadanya.^dadi, yangpentingJalah-pembuktian^-dalam pengadilandan tuntutan^bagaimana'akhir.dari.suatuproses terhadap suatu kasus tidak begitupenting.dalam DRM.;- s.

Perlu'-diketahui; model-model yangdlbicarakan-inl bukan^suatu-hal.yangiabsolutyang' nampak'dalam-kehidupan melainkanhanya merupakan'Va/uessysfem yang munculdalam sistem peradilan' pidana yang secarabergantian-dapaVdipilih dalam sistem iperadilanitu, misainya' saja'dapat dilihat :pada sistemperadilan -pidana' Amerika yang 'tadinyadidasarkan pada CCM mamun sekarangyangmuncul "dalam -praktek 'adalah DPMI tdanUnikem'udian -berp'engaruh 'kepada hukum: acarapidana" di'negara-negara'iain.termasukJndo-nesia, di mana" hal-hal yang balk dari sistemDPM'dlrhasukkan ke:dalam.hukum.:acara

pidana,'mlsainya pengacara'sudah-dapatmendampihgi-klien sejak ia'dlta'ngkap. ••

' . " > ' . - , , • rFamily Model' , .

Family model, adaiah.merupakan kritikterhadap kedua^modeksebelumnya.-.JohnGriffithst^seorang guru besar dari Yaia;LawSchool ,-Universltyr dl,. California..yangmempelopori model inl mengatakan/ Keduamodelyang dikemukakan olehPackerapapunpembaharuannya'tetapiberada idaiam rangkapemlkiran'suatu model yang disebut denganSystem Adversary. a{au:Battle ModelJ Battle

®HerbertL. Packer. Op.Cit. Him. 163-164.^John Griffithct. Op.CitHim. 267-268.®JohnGriffithct.Loc Cit

Model (model perlawanan) memberikangambaran bahwa proses kriminal merupakansuatu perjuangan atau merupakan suatubentuk "peperangan yang khas" antara duapihak yang kepentingannya .satu sama lainberlawanan yaitu antara Indlvidu khususnyapelaku tindak pidana dan negara. .

John Griffithst menggambarkan criminaljustice system yang berlaku di Amerika sebagaisuatu duel.® yaitu antara terdakwa dengannegara dan pengacara dianggap sebagaitentara sewaan dan apabila seorangpengacara atau terdakwa dapat dibuktlkankesaiahannya oleh jaksa dan dipidana, makapihak pengacara di dalam peperangan itudianggap telah kalah atau telah menyerah.Pada waktu polls! melakukan penangkapandan memberikan peringatan/warm/ng bahwadia(tersangka) berhakdibantu oieh pengacarasebenarnya di situ sudah dimulal pernyataanperang oleh negara. Role of Law .daripeperangan itu dalam bentuk hukum acarapidana pada hakikatnya dapat dijadikansarana untuk mengatur taktik-taktikpeperangan sedangkan fungsl hakim adalahuntuk melihat (pasif) apakah peperangan itudilakukan sesual dengan aturan permainan.Gambaran yang ada inl sebagalmanamewarnai Battle Model menjadlkan JohnGriffithst mengeritik keras terhadap BattelModel itu, yang ringkasnya mengatakanapapun bentuknya dari System Adversary itu,iatetap beradadalamsistem peperangan yangtidak akan bisa mempertemukan dua

45

kepentingan yang berlawanan {disharmonis ofinterest). •

Adanya kepentingan yang tidak dapatdipertemukan Irreconciable disharmony of interestdan pernyataan perang yang merupakannilai-nilal dasar dalam Due Process Modei,adalah nilai-nilai dasar yangolehJohn Griffithstdikehendaki untuk dibongkar sama sekali, dandiganti dengan sistem nilai berupa kepentinganyang saling mendukung dan menguntungkanmenuju kesatuan harmoni, dan pernyataankasih sayang sesama hidup yang disebutsebagai ideoiogical staring point.^ Di dalamFamily Model atau disebut juga modeikekeluargaan yang sangat menonjol adaiahpada konsep pemidanaan yang dapatdigambarkan dalam padanan suasana suatukeiuarga, yaitu bahwa apabiia seorang anakteiah melakukan kesalahan, maka akandiberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebutmempunyai kesanggupan untukmengendalikan dirinya akan tetapi setelahanak itu diberi sanksi, anak itu tetap peradadalam kerangka kasih sayang keluarga dan latidak dianggpnya sebagai anak jahat dansebagai manusia yang khusus atau sebagaianggota keiompok yang khusus dalamkaitannya dengan keluarga.

Jadi Family Modei adalah suatuperumpamaan yang adadalam keluarga yaknimeskipun salah satu keluarga dlpukul, dljewernamun dia tetap dalam kasih sayang tanpamemperiakukan sebagai orang jahat yangkhusus {special criminal puple). Demiklan puiaterhadap penjahat, jika ia dipidana janganiahdianggap sebagai special criminal puple yang

W. Him. 371.

kemudian diasingkan dari anggota masyarakat,namun. mereka itu tetap diperlakukan sebagaianggota masyarakat dan tetapdalam suasanakasih sayang. Inilah gambaran dari FamilyModel.

Dengan demiklan apabiia dibandingkandengan Battle Model yang menganggapbahwa krlminal pada hakekatnya enemy ofsosiety atau musuh dalam masyarakat danfungsi dari pidana adaiah xile ofoffender aiaupengasingan pelaku kejahatan, maka terlihatbahwa niial dasar dalam Battle Model itu tidak

sesuai dengan nilai- nilai kekeluargaan dalamFamliy Model di mana fungsi punishmentadaiah sebagai oppealing capacityofself control aiau berusahamengendalikan agarsupayaia mempunyai kapasltas untuk memperbaikidiri, dan tetap berada dalam kerangka kasihsayang keluarga {continlum of love).

Seiainketigamodel yang teiah dibicarakandi atas, Roesian Saieh dengan bahasa danistiiah yang berbeda mengemukakan puia 2modei dalam peradilan pidana yaltu ModeiYuridis dan Stuurmodei. Menurut Roesian

Saleh Jlka diambii inti kedua modei tersebut,maka dapat dikatakan sebagai berikut;

Menurut modei yuridis tekanan diletakkanpada keadilan undang-undang, dan hakimsebagai puncak dari hlrarki badan-badankehakiman, sedang putusan hakim adalahfaktor yang menentukan bagi penegakanhukum. Dia adaiahsesuatu yang bersifat statis-normatif, dan banyak sedikitnya merupakansuatu sistem tertutup. Dalam stuurmodeitekanan diletakkan pada kegunaan sosial,tertib sosial, dan penegakan hukum sebagai

46 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNi 2002:42 - 54


ungsi dari tertib sosial; sedangkan di antara3adan-badan kehakiman ada kesamaan yang3rinsipil. Dia merupakan suatu model dinamis,Jan terbuka bagi kenyataan-kenyataaniosial.'"'

Nampaknya apabila dikaji lebih jauh;0rhadap model-model-sebelumnya terutama3CM dan DPM. maka akan terllhat adanyaoersamaan dengan model-model yangdiajukan Roeslan Saleh tersebut di atas.Terlepas dari adanya persamaan, namun yangterpenting adalah kesemua uraian di atas telah<nenuniukkan bahwa adanya berbagai modelyang beroperasi dalam proses peradilan yangsekaligus meng'gambarkan sistem nilai yangmendasari proses peradilan itu.

Faktor-Faktor yang MempehgaruhiPeradilan Pidana

Lembaga Peradilan dibuat dengan tugas-tugas tertentu. sekurang-kurangnya bertugasmenerima. memeriksa dan menyelesaikansetiap perkara yang diajukan kepadanya.Tujuannya adalah untuk melaksanakan danmenetapkan aturan hukum agar keadilandapat diwujudkan kepada berbagai pihak.

Lembaga peradilan yang bertugasmenyeienggarakan peradilan tidak dapatberbuat dan menghasilkan suatu karya tanpamengkaitkan diri pada peran-peran dariberbagai komponen sosiai dan iingkunganmasyarakat yang membentuknya. Bekerjanyalembaga peradilan yang berpangkal darikepentingan perseorangan dan kepentingan

masyarakat sekitarnya memberi makna bahwalembaga peradilan bukan suatu badanotonom di dalam masyarakat, melainkanditerima sebagai badaa yang merupakanbagian dari keseiuruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masayrakattersebut.^^

Dalam memahami lembaga peradilanseperti itu, mengisyaratkan pula pada suatupengertian bahwa lembaga peradilan adalahbagian dari suatu sistem yang lebih besar, yaknisistem masyarakat, namun iapun merupakansistem tersendiri terbatas dalam ruanglingkupnya. Oleh karena itu, lembagaperadilan dalam, upayanya menghasilkansuatu out put memerlukan masukan-masukanbaik yang berupa barang-barang (dalamkonteks peradilan dlmisalkan perkara pidana).Bahan-bahan masukan ini sedikit banyakmempengaruhi bentuk proses yang dijalankanperadilan serta hasil akhir dari proses itu.

Pada lain hal, terdapat pula berbagai faktordan keadaan yang turut berperan dalamproses peradilan hingga dapat menghasilkansuatu keluaran (out put) atau apa yang disebutdengan putusan pengadilan. Di antara faktordan keadaan tersebut merupakan masukaninstrumental misalnya peraturan hukum,penegak hukum (hakim, jaksa, danpengacara). dan fasiiitas penunjang.

Atas dasar pendekatan system, makadapat diduga bahwa faktor-faktor yangberperan di dalam proses penyelenggaraan,peradilan meliputi masukan mentah, yangberupa perkara yang terjadi dan masukan in-

i°Roeslan Saleh. 1983. Hukum Pidana sebagaiKonfrontasiManusia dan Manusia. Jakarta: Penerbit3alia.Hlm.15. n ui

"Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru. Him. 54.

47

strumental berupa peraturan hukum, baikhukum acara maupun hukum materil,penegak hukum dan fasilitas atau saranapenunjang. Kesemua faktor tersebut akandiuraikan secara berturut-turut berikut inl.

Faktor Perkara yang Terjadi

Adalah suatu kenyataan, lembagaperadilan bukan pencipta perkara melainkansebagai lembaga yang bertugasmenyelesaikan perkara. Perkara yang terjadiinipun bukan atas keinginan lembaga itu,melainkan muncul dari mereka dl luarlembaga tersebut, kehendak mengalihkannyaperkara itu ke peradilan bukan pula aktivltaslembaga peradilan melainkan dari merekayang menciptakan persoalan atau merekayang sedang berperkara.

Dalam pemahaman sistem, perkaradipandang sebagai masukan mentah yangmenjadi bahan olahan lembaga peradilandalam menghasilkan out put yang diebutputusan. Apabila lembaga peradilanmemperoleh masukan perkara menunjukkanisyarat untuk memulai bergerak memahamiperkara yang diterimanya itu. Bentuk corakperkara yang diterima itu akan menentukancara-cara peradilan dalam menanganinya.

Sesuai dengan jenis perkara pidana yangterbagi dalam tiga bentuk, yakni perkara biasa,perkara ringan. dan perkara sumir, makalembaga peradilan harus menyelesaikanperkara tersebut berdasarkan jenis perkarayang diterimanya, sehingga apabila jenisperkara yang diterimanya adalah perkara biasamaka harus pula diselesaikan denganberacara biasa, begitu pula yang diterima Itujenis perkara ringan maka harus puladiselesaikan dengan beracara ringan dandemikian seterusnya.

Lembaga pengadiian dalan>menghasilkan keputusan-keputusannya akar)-dapat terjadi hanyalah dengan adanya perkar&iyang akan diajukan kepadanya. Pemanfaatanperkara termasuk kondisi-kondisi sosialdisekitar perkara serta perhatian masyarakatberkenaan dengan perkara tersebut akandapat lebih menjamin putusan pengadiianmenglkat tidak saja kepada mereka yangbersengketa tetapi juga menglkat kepadasemua orang berhak sama dengan pihak-pihak yang tengah bersengketa.

Cukup beraiasan bahwa carapenyelenggaraan perkara yang dijalankanoieh lembaga peradilan adalah didasarkanatas jenis perkara yang diterimanya, demikianpula putusan yang dihasilkan sedikit banyakbertumpuh dan ditentukan oieh bahansengketa (perkara) yang masuk. Tanpaperkara masuk ke lembaga peradilan dengansendirinya tidak akan ada proses dan putusanpengadiian, namun dengan perkara ituterjadilah proses dan putusan.

Faktor Peraturan-Peraturan Hukum.

Satu segi dari apa yang dinamakannegara berdasarkan atas hukum adalahsenantiasa menselaraskan sikap dan perilakusetiap individu dengan keinginan-keinginanyang dirumuskan oieh hukum. Pada negarayang demikian itu, maka setiap perbuatan yangdilakukan hanya dapat dikatakan sah apabilaperbuatan telah mendapat suatu legitimasiataupun tetap berpedoman pada suatu aturanhukum.

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidupdi negara Pancasila ini tidak sekedarmenunjukkan pada dunia luar bahwa negaraini berdasarkan atas hukum melainkanadanya kesadaran akan fungsl-fungsi yang

48 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002: 42 - 54

'.usii Muhammad. Penyelenggaraan Peradilan Pidana...

ersemaian dalam diri hukum itu sendiri.

.dapun fungsi-fungsi hukum ini, Baharuddinopa menggambarkan sebagai berikut

Oleh karena itu sebagaimana halnyadengan agama, hukum pun merupakanas atoof ofsocialengeneering, seperti yangdikemukakan oleh seorang sosiologhukum Rescoe Pound dan sosiologpendidikan Karl Mannheim. Jadi hukumadalah kekuatan untuk mengubahmasyarakat {change agent), bukan hukumyang berfungsi sekedar hanya sebagaipenjaga malam, yaitu diam saja apapun •yang terjadi disekelilingnya, sepanjangtidakterjadi pelanggaran hukum. Memanghukumlah.yang akan bertindak kalau adapelanggaran hukum atau tindak pidana,tetapi la juga harus menciptakan kondisisosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dandilaksanakan, terjadilah social engineering, terjadilah perubahan sosial darikeadaan hidup yang serba terbatasmenuju ke kehidupan hidup yangsejahtera atau keadaan hidup yang lebihbaik. Lebih dari pada itu hukum jugaberfungsi sebagai alat untuk mengecekbenartidaknya sesuatu tingkah laku ("as atool ofjustification"). Dengan diketahuinyaciri-ciri kebenaran yang dikehendaki olehhukum, maka dengan cepatlah mudahterlihat apabiia ada sesuatu perbuatanyang menyimpang dari kebenaran itu.Akhirnya hukum berfungsi pula sebagai

as tooi of social control yaitu mengontorpemikiran dan langkah-langkah-agarselalu terpelihara tidak melakukanperbuatan yang melahggar hukum.

Gambaran yang dikemukakanBaharuddin Lopa tersebut di atas menunjukkanadanya tiga fungsi hukum, secara singkatmeliputi: as a tooi of social (sebagai alatperubahan sosial), as a tool justification(sebagai alat mengecek benar tidaknyatingkah laku), dan as a tool ofsocial control(ssebagai alat kontrol sosial). Denganmemperhatikan fungsi hukum ini, dapatdiketahui bahwa peraturan hukum yangberoperasi di lembaga peradilan selain in putinstrumen memberi pula legitimasi pengadilanuntuk melakukan peradilan. Lebih dari itudengan peraturan hukum yang ada. lembagaperadilan dapat menentukan suatu perbuatanyang dianggap benar dan yang tidak benar,serta memberikan sanksl kepada perbuatanyang dianggap tidak benar itu.

Peranan peraturan hukum dapat pulaterlihat pada saat lembaga peradilan sedangmemproses suatu perkara. Peranan peraturanhukum di sini adalah menjadi pedoman dalammenyelesaikan setiap perkara yangdihadapinya. Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana (KUHAP) dan.Undang-UndangPeradilan lainnya adalahsuatu pedoman yangnyata bagi lembaga peradilan. Sudah barangtentu dengan adanya pedoman itu makaproses peradilan akan menjadi tertib, lancardan teratur sehingga -pada gilirannya

"Baharuddin Lopa. 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum DiIndonesia. Jakarta;K^enerbit Bulan Bintang. Him. 32.

49

diharapkan akan melahirkan suatu keputusanhukum yang dapat diterima semua pihak.

Selanjutnya undang-undang tidak hanyasekedar memberi pedoman bagi pengadilan,tetapi juga undang-undang juga memberikankesempatan yang luas untuk menerapkanhukum menurut keyakinannya dalam hal-halundang-undang sendiri tidak memberiketentuan-ketentuan . Bahkan menurutKartono, undang-undang juga memberikanwewenang kepada para hakim untuk dalamhal-hal istimewa, menurut kebijaksanaannyayang bebas menyimpang dari suatuketentuanundang-undang. Dicontohkan, hakim menurutpenilaiannya sendiri bebas dapatmenyimpang {delinguet; bahasa latindelingquere, berbuat salah=melakukan tindakpidana) itu belum mencapai umur 16 tahun.'̂

Faktor Penegak Hukum

Penyelenggaraan peradilan khususnyapada tingkat pengadilan tidak dapat pulamengabaikan peran penegak hukum. Posisipenegak hukum pada prosespenyelenggaraan peradilan adalah sangatdomlnan karena semua input yang masuk kedalam proses tersebut baru dapat memberiandil pada out put manakala telah mendapatpengolahan terlebih dahulu dari penegakhukum.

Penegak hukum yang dimaksud dalampembahasan ini adalah terbatas pada Jaksapenuntut umum, Hakim dan Pengacara.Adapun Polisi yang juga tergolong sebagaipenegak hukum pembahasannya tidak

diperlukan mengingat pembicaraan kita pad.bagian.ini hanya terbatas pada proseperadilan di tingkat pengadilan, di mana Polijtidak terllbat secara langsung dl dalamnya.

Pembicaraan penegak hukum (jaksaihakim dan pengacara) sebagai faktor yan;berperan dalam-proses peradilan pidan;dapat dikaitkan dengan melihat tugas daiwewenang masing-masing penegak hukui?,tersebut di dalam mekanisme bekerjanyjlembaga peradilan. Jaksa penuntut umumHakim dan Pengacara merupakan sub slstendari sistem peradilan, meskipun kesemuany?digolongkan sebagai penegak hukum namurtugas dan wewenang dalam proses peradllaradalah berbeda satu sama lainnya. Di bawatini akan dijelaskan bagaimana tugas darwewenang masing-masing penegak hukurritu dalam kaitannya dengan proses peradilanpidana pada tingkat pengadilan.

Pada setiap perkara pidana terutamsperkara pidana biasa yang sedang diprosesdi pengadilan senantiasa memperlihatkar>suatu keadaan di mana setelah Hakimmembuka sidang, Jaksa penuntut umunvdipersiiahkan untuk membacakan sura^dakwaan. Pembacaan ini adalah wajar sebat>idl tangan Jaksa penuntut umumlahdiserahkan tugas'membuat surat dakwaan.Surat dakwaan ini adalah sangat pentingdalam proses perkara pidana, sebab suratdakwaan akan dijadikan dasar oleh Hakimuntuk menentukan proses lebih lanjut. Tugasdan wewenang Jaksa penuntut umum lainnyaadalah mempersiapkan alat-alat buktiterutama benda'-benda dan bebrapa saksi.

'̂ Kartono. 1982. Peradilan Bebas. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita. Him. 62.

50 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002:42 - 54

^us// Muhammad. Penyelenggaraan Peradilan Pidana...

Alat-alat bukti ini tidak lain adalah untuki<nembuktikan bahwa apa yang dikatakanPenuntut Umum dalam surat dakwaannya ituadalah sesuatu yang benar.

. Selain tugas Jaksa.Penuntut umumtersebut di atas, pembuatan Requisitolr" danmembacakannya di depan sidang pengadilanadalah juga merupakan tugas pokok dan tetapyang' harus dijalankannya. Requisitoir dibuatdan dibacakan setelah pemeriksaan alat-alatbukti dan terdakwa. Tugas Jaksa penuntutumum di dalam persidangan akan berakhlrsetelah menanggapi pledoi (pembelaan yangdiajukan terdakwa atau penasihat hukumnya).Tugas tefakhir ini adalah tugas mengajukanreplik (tanggapan atas pledoi).

Dari uraian dl.atas dapat dipahami betapaberperannya Jaksa penuntut umum dalamsuatu proses peradilan. Peranan Jaksapenuntut umum ini tidak hanya sekedarbagaimana proses persidangan itu menjadi'lancar melainkan juga sangat membantuhakim dalam menjatuhkan putusan. Apa^yangdiungkapkan dan diajukan oleh Jaksapenuntut umum merupakan bagian'yangterpenting bagi pertimbangan Hakim. Dengandemikian hasil akhir dari porses peradilanadalah juga merupakan bagian yang'takterpisahkan dari buah tangah dan pikiranJaksa penuntut umum.

•Penegak hukum lainnya adalah' Hakim,peranan Hakim tidak kalah bila dibanding-dengan Jaksa Penuntut umum. Bahkan dapatdikatakan bahwa peranan ;Hakim justru lebihpenting dan sangat berat sebab Hakimiah yangsenantiasa mengatur tahapan-tahapan yangharus dilalui dalam proses persidangan,termasuk di dalamnya mengatur kelancarandan ketertiban sidang. Dengan kata lainkeseluruhan dari tahapan proses adalah-dibawah tanggung jawab dan kepemimpinanHakim, termasuk diantaranya melahirkan apayang disebut dengan putusan yang, kemudiankita sebut sebagai out put pengadilan. •-

Di awal sidang pengadilan, tugas pe.rtamabagi Hakim adalah membuka sidang^ dengan •menyatakan" Sidang di buka dan terbuka untukumum", kemudian mem'erintahkan kepadaJaksa penuntut umum- untuk memanggiltersangka masuk ke dalam sidang. Setelahtersangka dihadapkan, tugas Hakimselanjutnya adalah memeriksa identitastersangka. Setelah pemeriksan identitastersangka, hakim meminta kepada Jaksapenuntut umum membacakaa suratdakwaannya, kemudian diteruskan denganpemeriksaan saksi-saksi dan barang-barangbukti. Tugas Hakim dalam pemeriksaan saksiadalah berusaha memperoleh keterangansaksi berdasarkan atas apa yang didengar

PenulisKegu/S/rO/raigUildNail acUdyai Ijenyyonu loiiioii lumukw.i /-..g

tidak menggunakan istilah luntutan pidana" karena bila menggunakan "tuntutan pidana". berarti [^nutut umurndiharuskan mengajukan permohorian putusan berupa pidana, sementara dalam praktek persidangan tidakselamanya setelah proses pembuktian penuntut mengajukan permohonan pidana melainkan mengajukanpermohonan putusan bebas, seperti terhadap terdakwa Iwikdalam kasus Udin. atau melepaskan terdakwa danhukuman. Dengan demikian tidak relevan jika menggunakan tuntutan pidana pada kondisi yang demikian itu.Oleh karena itu lebih tepat menggunakan Requisitoir, yakni keslmpuian penuntut umum dari hasii peme^saandi persidangan yang diseertai dengan permohonan kepada hakim agar menjatuhkan putsuan kepada terdakwa

/.51

sendiri, dilihat dan dialami langsung oleh saksidan berusaha mencocokkan dan menilaiantara keterangan saksi satu denganketerangan saksi lainnya serta dengan barang-barang bukti. Di samping itu berusaha mintaketerangan yang dipandang perlu untukmendapatkan kebenaran. Pada akhir prosesperadilan, maka puncak darl keseluruhantugas Hakim adalah menyusun putusankemudian membacakannya putusannya itudalam suatu sidarig yang terbuka untuk umum.

Dengan gambaran tugas Hakim tersebutmaka jelas pula betapa pentingnya perananHakim dalam proses peradilan pidana ditingkat pengadilan. Sudah barang tentu tanpahadirnya Hakim, proses penyelenggaraanperadilan pidana tidak akan terjadi, dan tidakakan muncui pula putusan peradilan itu.

Bagaimana dengan Pengacara? PerananPengacara di akui tidak sepenting denganperanan Penuntut umum maupun Hakim.Namun demikian tidak berarti bahwa pernanPengacara dalam penyelenggaraan peradilanpidana sama sekali tidak ada. PerananPengacara mulai terasa ketika perkara yangdisidangkan terdakwanya diancam denganpidana mati atau ancaman pidana 15 tahunatau bagi mereka yang tidak mampu yangdiancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.Perkara yang demikian mengharuskanhadirnya seorang Pengacara dan apabilaterdakwa tidak mempunyai Pengacara sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semuatingkatan pemerlksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum

bagi mereka (Pasal 56 KUHAP).Penyelenggaraan peradilan pidana

dengan menghadirkan terdakwa yangberkualifikasi seperti di atas dibutuhkanhadirnya Pengacara. Sasaran menghadirkanPengacara selain untuk memenuhi Pasal 56KUHAP tersebut diatas, juga adalah memberibantuan hukum bagi terdakwa serta membantuHakim dalam menemukan kebenaran hukumyang berintikan keadilan. Wujud bantuanhukum bagi terdakwa di dalam persidanganadalah pembuatan eksepsi, pledoi dan duplik.

Faktor Pasllitas atau Sarana Penunjang

Penyelenggaraan peradilan pidana ditingkat pengadilan nampaknya tidak sekedarmembuthkan masukan baik berupa perkara,peraturan hukum ataupun aktivitas parapenegak hukum, melainkan sangatmembutuhkan pula masukan-masukan lainberupa fasilitas atau sarana penunjang yangsecara sederhana dapat dirumuskan, sebagaisaranauntuk mencapai tujuan.^® Fasilitas yangdimaksud antara lain kertas, karbon, mesin tik,komputer, alat-alat komunikasi, ruang sidang,kendaraan, keuangan da lain-lainnya.

Fasilitas tersebut meskipun sebagaipenunjang, namun peranannya tidak dapatdiabaikan. Sebab bagaimana Hakim akandapat menyusun putusan dan bagaimana pulaPenuntut umum dan Pengacara menyusunsurat dakwaan dan pledoi dengan baikseandainya tidak tersedianya kertas, karbondan mesin tik atau komputer. Demikian pula

i^Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat'. Jakarta:Penerbit Rajawali. Him. 17.

52 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002:42 - 54

•?us// Muhammad. Penyelenggaraan Peradilan Pidana...

'̂ agaimana peradilan pidana berjalan lancarkadana (honor, uang saksi, uang operasional

^11) serta alat-alat komuriikasi dan transportasiidak tersedia untiik itu. Sudah dapatlibayangkan bahwa seandainya tidak adanyai^tau kurangnya fasilits atau sarana penunjangersebut penyelenggaraan peradilan pidanaikan mengalami hambatan dan bahkan bisajerakibat kemacetan.

Oleh karena Itu faktor fasilltas tidak dapatJiabalkan, justru sebaliknya iaharus mendapatempat dan harus mendapat perhatian akan<elengkapannya. Fasilltas yang lengkap dan;erpellhara dengan balk sangat membantu3etugas-petugas hukum di dalamTienjalankan tugasnya masing-maslng,;erutama dl dalam menetrapkan peraturaniecara resml. Pelaksanaan tugas yangjldukung oleh fasilltas yang balk btomatis akanebih melancarkan tugas tefsebut, demikianoula tugas menyelenggarkan peradilan'pidanaakan berjalan dengan balk dan mampumenghasllkan putusan yang balk jika fasilltasdan sarana mendukungnya.

Karena faktor fasilits Ini berperan dalam[penyelenggaraan peradl|an pidana baik dlsidang pengadllan maupun pemerlksaansebelum sidang maka faktor Inl perlu diplkirkanyang disandarkan pada hal-hal sebagalfeerikut:^^

1. apa yang sudah ada dipellhara terus agar•setlap saat berfungsi?

2. apa yang belum ada, perlu diadakandengan memperhitungkan jangka waktu.pengadaannya?

3. apa yang kurang perlu dllengkapl?4. apa yang macet dilancarkan? dan,5. apa yang telah mundur ditinggalkan?

Keseluruhan uraian yang telah dijelaskandi muka menunjukkan bahwa faktor-faktoryang berperan dl dalam penyelengaraanperadilan pidana dl tingakt pengadllan adalahmellputi perkara, peraturan hukum, penegkhukum, dan fasilltas yang mendukung.Keempat faktor Ini tidak dapat dipisahkanapalagi ditinggalkan sebab, bila saiah satutidak berfungsi atau diabaikan akan berakibatmacetnya peranan pada faktor lainnya. Olehkarena Itu, keempat faktor Ini mutlak ada.Sejalan dengan Itu Chambliss &Seldmanmemerinci lebih luas adanya berbagai faktoryang mempengaruhl' penyelenggaraanperadilan. DIantara faktor-faktor tersebutadalah:^'

1. Bahan-bahan [the way in which theissuesare presenterd)

2. Kebijakan yang dipillh {policy}3. Clrl sosial dari pribadihakim (thepersonai

attribute of theJudge)4. SoslalisasI profesipnal hakim {the profes

sional socialization of the judge)5. Kendala keadaan {situasional pessure on

the judge)6. Kendala organlasi {organizational

pressure in him)1. Altematip-aiternatip peraturan yang dapat

dipakalakan {alternative permissiable rulesoflaw).

Wd.Hlm.16. r

"William JChamliss &Roberto Seldman. 1971. Law, OrderandPower. Massachusetts: Addlson WesleyPublishing Company. Him. 90-107.

53

Demikianlah maka, berfungsi tidaknyapenyelenggaraan peradilan pidana dalammenghasilkan out put berupa putusan adalahsangat tergantung dari hubungan yang serasiantara berbagai .faktor-faktor tersebut. Danberkualitas tidaknya out put yang dihasilkantergantung pula kepada berkualitas tidaknyakeseiuruhan factor yang terdapat di daiamproses peradilan pidana itu.

Simpulan

Penyelenggaraan peradilan pidana dalamkonteks penegakan hukum pidana tidak laindimaks'udkan sebagai suatu kebijakan daiamupaya menaggulangi kejahatan sehinggaproses-proses pembangunan daiam usahamensejahterakan rakyat dapattercapai. Daiampenyelenggaraan peradilan pidana tidak lepasdengan model-model yang berkembangdalam setiap sistem peradilan pidana. Model-model ini bukan sesuatu yang kongkritmelainkan sesuatu yang abstrak karenamerupakan abstraksi dari nilai-nilai yang ada.Pilihan terhadap satu model tergantungkepada nilai-niiai apa yang akan dijaiankandaiam peradilan, dan dalam penyeieggaraanperadilan tidak menutup kemungkinan padakurun waktu tertentu menggunakan model siiihberganti atau mungkin puia menggunakansecara bersama-sama sekaiipun secara tidakterang-terangan diakui dalam peraturanperundang-undangan.

Penyelenggaraan peradilan pidana tidakdapatpula diiepaskan dari berbagai faktoryangmempengaruhinya.- Terdapat beberapa faktoryang berperan daiam penyelenggaraanperadilan itu antara lain yangterpenting adaiahfaktor perkara, penegak hukum, peraturanperundang-undangan, dan faktor sarana

prasarana. Keseiuruhan faktor ini tidak dapadipisahkan satu sama lain apa iagi diabaikarkarena jika diabaikan, maka akaimempengaruhi hasii akhir dari prose,peradilan itu. •'

Daftar Pustaka

Chamiiss, William J &Roberto Seidman. 1971Law, Orderand Power. MassachusettsAddison Wesley Publishing Company.

Griffithst, John. Ideology in Criminal." TheLaw Journal. Volume 79 No. 3. Januar1970.

Kartono. 1982. Peradilan Bebas. Jakarta

Penerbit Pradnya Paramita.

Lopa, Baharuddin. 1987. PermasalahatPembinaan dan Penegakan HukunDi Indonesia. Jakarta; Penerbit Buiar

Bintang.

Muladi dan Barda Nawawi. "Ruang LingkupPenegakan Hukum Pidana daiarrKonteks Politik Kriminai." Makalat"

Seminar Kriminologi. FH UNDIFSemarang tgl. ii 13 November 1986.

Pakker, Herbert.l. 1968. The Limits of theCriminal Sanction. California.

Stanford-University Press.

Rahardjo, Satjipto. Masalah PenegakanHukum. Bandung: Sinar Baru.

Saleh, Roesian.1993. Hukum Pidane^sebagai Konfrontasi Manusia da/inManusia. Jakarta: Penerbit Gaiia.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah.1980. Sosiologi Hukum dalanyMasyarakat". Jakarta: Penerbi>iRajawali.

54 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNt 2002:42 • 5^

Documents

Penyelenggaraan Peradilan Pidana